Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan energi nasional, upaya strategis pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan sumber energi terbarukan dan menarik investasi. Peraturan perundang-undangan diterbitkan guna menunjukkan keseriusan menarik investor dan memberi kepastian hukum. Aspek perizinan menjadi salah satu fokus utama pengaturan kebijakan tersebut. Panas Bumi sebagai salah satu alternatif investasi energi terbarukan dan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menjadi dasar penyelenggaraan Panas Bumi dengan pengaturan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, ditemukan hambatan terkait implementasi peraturan terkait panas bumi, persyaratan kesepakatan harga sebelum kegiatan eksplorasi dilakukan, dan tidak adanya pengawasan yang menjamin penyelenggaraan panas bumi sesuai dengan tujuan pemerintah. Terkait pengaturan harga, perbedaan pandangan antara nilai keekonomian dan deviasi kesepakatan sulit mendapat titik temu dan memakan waktu, sehingga solusi kebijakan akselerasi diharapkan agar penyelenggaraan Panas Bumi dapat berjalan optimal. Berdasar hal tersebut penelitian ini menganalisis secara kritis mengenai (1) Bagaimana pengaturan pemanfaatan Panas Bumi di Indonesia terkait regulasi perizinan pemanfaatan tidak langsung Panas Bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 pada periode 2014-2019; (2) Bagaimana proses dan hambatan peraturan perundang-undangan perizinan penyelenggaraan Panas Bumi dalam penerapannya di PLTP Gunung Talang, PLTP Way Ratai dan PLTP Gunung Lawu? (3) Bagaimana akselerasi penyelenggaraan Panas Bumi yang ideal sesuai amanah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)? Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif. Secara yuridis, hasil penelitian menunjukkan terdapat benturan regulasi dimana pelaksanaan peraturan perundangan tidak sama dengan pelaksanaannya. Perbedaan antara hukum sebagai produk dan hukum sebagai praktik atau pelaksanaan. Ada keterpisahan dan ketidakselarasan antara hukum sebagai peraturan atau doktrin dengan hukum sebagai praktek konkret. Hal tersebut dapat disebabkan peraturan yang tidak jelas, peraturan yang banyak (over regulasi) namun tidak fokus, dan dapat pula karena kesalahtafsiran dalam penerapan hukum atau kebijakan. Dalam kajian mendalam, ditemukan kejanggalan bahwa regulasi yang lengkap tidak dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum, karena adanya kemungkinan perbenturan kepentingan, dan dapat juga karena kurangnya kesadaran dan nilai moral dalam penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk optimalisasi penyelenggaraan Panas Bumi, maka selain pentingnya sinkronisasi regulasi dan sektor terkait, pentingnya efisiensi atau penyederhanaan perizinan, dan urgensi pengembangan kebijakan akselerasi perizinan penyelenggaraan Panas Bumi, salah satu poin penting adalah adanya konsekuensi moral dalam konsistensi penyusunan dan pelaksanaan hukum dalam menjamin optimalnya penerapan regulasi dalam aktualisasinya. Dengan selarasnya regulasi guna kepastian hukum, melalui penerapan nilai moral guna keadilan penegakan hukum bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan Panas Bumi tidak langsung, maka tujuan kesejahteraan rakyat serta memperkuat ketahanan energi nasional dapat menjadi kenyataan.

---

As an effort to improve the welfare of the people and strengthen national energy security, strategic efforts of the Government of Indonesia is utilizing the resources on renewable energi and attracting investment. Legislation is issued to show the seriousness of investment issue and providing legal certainty. The licensing aspect is one of the main focuses of the policy and regulation. The principle of Geothermal energy as an alternative renewable energy investment and the existence of Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal becomes the basis for the implementation of geothermal energy. It divides central and regional authorities and regulates community participation. In its implementation, there were shortcomings related to the terms of the price agreement before the exploration activities could be carried out. The difference views between economic values and agreement deviation is difficult to find and time consuming, so that the acceleration policy solution is expected in order to the operation of geothermal can run optimally. This study, therefore, critically analyzes about 1) How is the regulation of geothermal utilization in Indonesia related to the regulation of permits for indirect use of geothermal based on Law Number 21 of 2014 in the year 2014-2019; 2) What are the processes and obstacles in the regulation of licensing of geothermal management in their application in the PLTP Gunung Talang, PLTP Way Ratai, and PLTP Gunung Lawu?; 3) What is the ideal acceleration of the operation of geothermal energy in accordance with the mandate of article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution? The method that will be applied in order to address the problems and objectives of the study is normative juridical approach. In legal terms, the result of the study indicate that there are conflicting regulations in which the implementation of laws and regulations is not the same as the implementation. There is a difference between law as a product and the law as practice. There is separation and discrepancy between law as a rule/doctrine and law as a practice. This can be caused by unclear regulations, too many regulations (obesity), unfocused and conflicting interests, and it could be due to lack of awareness and moral values in law enforcement. Therefore, to optimize the operation of geothermal energy, in addition to the importance of synchronizing regulations and related sectors, and the development of geothermal energy licensing acceleration policies, one important point is the moral consequences in the consistency of the scrutinize and implementation of laws in ensuring the optimal application of regulation in their actualization. With the harmonization of regulations for legal certainty, with the application of moral values for fairness of law enforcement, the goal of people‘s welfare and strengthening national energi security can become a reality."

"Proses peralihan kewenangan izin pemanfaatan panas bumi secara tidak langsungberdasarkan regulasi Panas Bumi di Indonesia dimulai pada saat diterbitkannya Undang- Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, didalam undang undang tersebut kewenangan perizinan pengusahaan paans bumi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kewenangan perizinan pemanfaatakan paans bumi secara langsung diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan lokasi wilayahnya sedangkan untuk pemanfaatan pengusahaan panas bumi secara tidak langsung kewenangannya dialihkan yang semula dari Pemerintah daerah menjadi ke Pemerintah Pusat. Proses pengalihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atas dasar bahwa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi tidak berjalan dengan efektif, karena beberapa daerah tidak nampak adanya keseriusan dalam mewujudkan pembangunan energy panas bumi yang merupaka energy yang ramah lingkungan dapat di perbaharui dan untuk kedepannya dapat dijadikan alternative sebagai pengganti energy fosil.

---

The process of transferring the authority of the geothermal utilization permit indirectly

based on the Geothermal regulation in Indonesia began at the time the issuance of Law

Number 21 of 2014 concerning geothermal energy, in this law the authority to permit the

use of geothermal energy is divided into 2 (two), namely the authority to permit the use

of cash. The land is directly transferred to the regional government in accordance with

the location of the area, while for the utilization of geothermal exploitation, the authority

is transferred indirectly from the regional government to the central government. The

process of transferring licensing authority from the regional government to the central

government is based on the fact that Law Number 27 of 2003 concerning geothermal does

not run effectively, because some regions do not appear serious in realizing the

development of geothermal energy which is environmentally friendly energy that can be

renewed and in the future, it can be used as an alternative as a substitute for fossil energy."

"Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana perusahaan melakukan tindakan melindungi kawasan konservasi dalam memanfaatkan tenaga panas bumi untuk penggunaan tidak langsung. Energi panas bumi telah diakui sebagai energi bersih yang berpotensi untuk diganti batubara, tetapi sampai sekarang penggunaannya belum dioptimalkan karena ada hambatan pengembangan panas bumi. Tenaga panas bumi banyak ditemukan di kawasan konservasi yang bertentangan dengan konservasi lingkungan. Hukum Panas Bumi Energi No. 21 Tahun 2014 membawa perspektif baru di mana pemanfaatan panas bumi tidak lagi dipahami sebagai aktivitas penambangan, yang kemudian membuka peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan proyek panas bumi untuk memasok kebutuhan energi masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya, proyek - proyek panas bumi juga dapat membawa manfaat tambahan untuk perusahaan yang berpartisipasi dalam mekanisme pembangunan bersih, sedang diverifikasi oleh UNFCCC. Selain itu, pemanfaatan panas bumi di kawasan konservasi juga harus seimbang dengan cara pelestarian lingkungan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi bersih, perlindungan kawasan konservasi harus diprioritaskan dan juga memerlukan tambahan proyek mekanisme pembangunan bersih. Untuk mengatasi lainnya Kendalanya, pemerintah mungkin juga merancang kebijakan baru tentang panas bumi harga listrik, yang responsif terhadap warga dan juga perusahaan.

---

This research will discuss about how companies take action to protect conservation areas in utilizing geothermal power for indirect use. Geothermal energy has been recognized as clean energy that has the potential to be replaced by coal, but until now its use has not been optimized due to obstacles geothermal development. Geothermal power is commonly found in conservation areas that conflict with environmental conservation. Geothermal Energy Law No. 21 of 2014 brings a new perspective on where geothermal utilization is it is no longer understood as a mining activity, which then opens up opportunities for companies to develop geothermal projects to supply community energy needs. In its operational activities, geothermal projects can also bring additional benefits to companies participating in the clean development mechanism are being verified by the UNFCCC. In addition, the use of geothermal energy in conservation areas must also be balanced with environmental preservation. As a company engaged in the clean energy sector, protection of conservation areas must be prioritized and also require additional clean development mechanism projects. To overcome other constraints, the government might also design new policies on geothermal electricity prices, which are responsive to citizens and also companies."

"Skripsi ini membahas mengenai pola pengusahaan panas bumi berdasarkan peraturan perundangan sebelum tahun 2003, UU No. 27 Tahun 2003 dan UU No. 21 Tahun 2014. Analisis dalam skripsi ini berfokus pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi menurut kedua undang-undang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi urusan di bidang panas bumi menjadi salah satu penghambat optimalisasi pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi listrik. Oleh sebab itu, pengaturan bahwa pengelolaan panas bumi kembali dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014 adalah suatu langkah yang tepat.

---

This thesis discussing about geothermal resources management under the regulation before 2003, under the Law Number 27 of 2003 and the Law Number 21 of 2014. The focus of the analysis is the division of authority between the central government and local governments related to the utilization of geothermal in indirect use. The result of this analyisis shows that the decentralization of geothermal resources management to the local goverments has become one of the obstacles of its optimalization. Therefore, it will be better if the central government hold the authorithy of geothermal management, as already regulated by the Law Number 21 of 2014."

"Gunung Arjuno-Welirang merupakan gunung api yang berada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi energi panas bumi. Secara geologi, batuan penyusun pada umumnya berjenis andesit-basaltik yang berasal dari beberapa pusat erupsi seperti gunung Arjuno, Welirang, Kembar I – II, gunung Bakal, gunung Pundak dan gunung Bulak. Untuk mengetahui keberadaan struktur patahan di bawah permukaan, dilakukan analisis data gayaberat. Zona struktur patahan dapat diketahui dari peta kontur anomali residual, yang ditunjukkan dari adanya nilai anomali positif dan negatif yang dibatasi dengan kontur yang rapat. Identifikasi daerah panas bumi dengan data gaya berat perlu dilakukan untuk mengestimasi kedalaman sekitar 4400 m menggunakan analisis spektrum. Berdasarkan hasil pemodelan 2 dimensi yang telah dikorelasikan dengan data geologi, penampang inversi 3D Magnetotellurik dan hasil analisis second vertical derivative digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan serta jenis patahan dan struktur naik yang kemungkinan ada di daerah Padusan dan patahan turun yang berada pada struktur kaldera Arjuno-Welirang. Sistem panas bumi dicirikan dengan munculnya manifestasi berupa air panas dengan temperatur sekitar 50ºC, pH netral, solfatara dan fumarol dengan temperatur hingga 137 ºC dan alterasi batuan.

---

Arjuno-Welirang Mountain, the volcanoes which located in East Java, had the potential of geothermal energy. In geology, rocks constituents in general had basaltic andesite type that derived from several eruption centers, such as mountain Arjuno, Welirang, Kembar I–II, Bakal mountain, Bulak mountain and Pundak mountain. To identify the presence of a fault under surface, gravity data analysis was done. Fault zone structures can be seen from the residual anomaly contour map, that show the presence of positive and negative anomalous values that constrained by a tight contours. Identification of geothermal areas with gravity data was important to be done in order to estimate depth around 4400m by using spectrum analysis.

Based on Two-dimensional modeling results that has been correlated with geological data, the cross-sectionals 3D magnetotelluric inversion and vertical second derivative analysis was used to identify the presence and type of fracture and also the ascended stuctures that could be exist on Padusan area and the descended faults that exist in Caldera’s stucture on Arjuno-Welirang. Geothermal system was characterized by the existance of hot water’s manifestations with temperature about 50º C, neutral acidity, Solfatara and Fumaroles that have temperature up to 137 º C and rock alteration."

"Penelitian kualitatif ini membahas mengenai hambatan pengembangan energi terbarukan panas bumi di Indonesia dalam kurun waktu 2010-2017. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah 'Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab hambatan pengembangan energi terbarukan geothermal panas bumi di Indonesia tahun 2010-2017?'. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut penulis menggunakan teori utama yakni barrier renewable energy penetration serta dibantu dua konsep Multi-Level Governance MLG dan Central-Local Relation, dimana Barrier renewable energy penetration dan MLG lebih banyak digunakan untuk melihat permasalahan institusional yang menjadi kendala bagi pengembangan energi panas bumi di tingkat pusat, sementara central-local relation akan lebih ditekankan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi dalam menghambat pengembangan energi terbarukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang dominan menjadi penyebab hambatan pengembangan energi terbarukan panas bumi yakni institusional, posisi ekonomi energi terbarukan yang marjinal, kebutuhan jangka pendek yang mendesak dari proyek listrik nasional dan desentralisasi menjadi faktor yang menghambat energi terbarukan panas bumi dalam kurun waktu 2010-2017.

---

This qualitative research discusses challenges implementation of geothermal energy 2010 2017. The main question which is raised in this research is what are the factors which obstacled the implementation of geothermal energy in Indonesia 2010 2017. To answer this question, renewable energy penetration theory is used. Another framework which is used in this research are Multi Level Governance and Central Local relation. Barrier to renewable energy penetration and MLG are mostly focused to see the institutional problem of geothermal in the central government, while central local relation discusses how decentralization detain the implementation of renewable energy.

This research concluded that there are four main factors which detained the implementation of geothermal as renewable energy in Indonesia in 2010 2017, formal institution, marginal economy needs, electrification government program and decentralization."

"Kegiatan eksplorasi geothermal bertujuan mengetahui sistem geothermal daerah penyelidikan yang meliputi model dan batas prospek, karakteristik dan potensial reservoir dan hidrogeologi, untuk penentuan target pemboran, dilanjutkan dengan pemboran eksplorasi.Hasil inversi 3-dimensi data MT akan menyajikan distribusi struktur resistivitas bawah permukaan. Pemboran eksplorasi geothermal bertujuan untuk membuktikan adanya sumber daya geothermal dan menguji model sistem geothermal yang telah dibuat. Kriteria target pemboranadalah area yang memiliki temperature dan permeabilitas yang tinggi. Pada waktu pemboran sumur panas bumi ditembusnya zona bertemperatur tinggi yang disertai atau diikuti dengan terjadinya loss of circulation sangat diharapkan (permeabilitas tinggi), karena merupakan suatu indikasi telah ditembusnya rekahan-rekahan yang diharapkan merupakan zona produksi (feed zone). Untuk menguji model sistem yang dibuat dilakukan korelasi antara data hasil pemboran dengan inverse 3D data MT, khususnya nilai resistivity lapisandengan data temperatur, kandungan mineral alterasi, geokimia dari data pemboran. Dari hubunganantar parameter akan terlihat karakteristik sistem geothermal di daerah penyelidikan, yang memperlihatkan zona prospek yang berhubungan dengan temperature dan permeabilitas yang tinggi. Dari hasil evaluasi akan dilakukan rekonstruksi system geothermal daerah penyelidikan, yang lebih mendekati kondisi bawah permukaan dan dapat dipergunakan untuk membuat rekomendasi pemboran selanjutnya dan arah pengembangan di masa yang akan datang.

---

Geothermal exploration activities aimed at knowing the geothermal system that includes model and boundary the prospects, potential and reservoir characteristics and also hydrological system. By using 3D inversion of MT data, subsurface resistivity distribution structure can be obtained and with the addition of other geosciences data, LumutBalai geothermal system can be constructed. Futhermore, drilling targets zone can be identified from geothermal system which then followed by exploration drilling.

Geothermal exploration drilling is carried out to verify the existence of geothermal resources and test the geothermal systems which previously has been made. Drilling target criteria is the area which consist of high temperature and permeability. During geothermal drilling, it is expected that high temperature zone shall be encountered. It will be followed by loss circulation zone which indicates that fractures have already been penetrated and confirm that feed zone has been discovered.

In order to test constructed model, correlation between drilling data and 3D MT inverse is carried out, particularly values of resistivity layer with temperature data, alteration mineralcomposition, and geochemical data derived from drilling.

Parameter correlation will explain geothermal system characteristics in study area which delineates prospect zones and its association with high temperature and permeability. The evaluation results of this study will reconstruction geothermal system the investigation area, which can be used to develop a recommendation of subsequent drilling and further development direction."

"Lapangan geothermal Sibayak terletak di kawasan utara Great Sumatra Fault Zone (GSFZ) yang memiliki topografi yang tinggi di dalam kaldera Singkut. Ditinjau dari kondisi geologinya, lapangan ini memiliki prospek geothermal yang ditandai dengan keberadaan manifestasi panas berupa solfatara, fumarole, chloride springs dan silica sinters. Untuk menginvestigasi struktur bawah permukaan secara lebih detail, maka dilakukan reinterpretasi data magnetotellurik dan gravitasi. Dari pemodelan 2-Dimensi MT yang menggunakan software MT2Dinv dan 3-Dimensi MT menggunakan software GeoSlicer-X maka dapat diketahui clay cap mempunyai nilai resistivitas 5-10 Ωm. Zona reservoir diindikasikan dengan harga resistivitas 50- 200 Ωm yang terdapat di bawah zona clay cap dan berada pada kedalaman sekitar 1600m. Pusat reservoir terdapat pada daerah yang meliputi Gunung Sibayak dan Gunung Pratektekan dengan luas yang diperkirakan sekitar 4 km². Pemodelan data gravitasi mendukung gambaran stuktur utama yang berupa kaldera Singkut dan sesarsesar yang berarah barat laut-tenggara. Berdasarkan studi ini dapat direkomendasikan sumur produksi diarahkan pada pusat reservoir, sedangkan reinjeksi ditempatkan di daerah dekat reservoir tetapi yang diduga memiliki hubungan permeabilitas, yaitu di sekitar batas kaldera sebelah selatan.

---

Sibayak geothermal field is situated in the northern Great Sumatra Fault Zone (GSFZ), which has high topography inside Singkut caldera. From the geological point of view, Sibayak field is a potential geothermal area supported by the occurrence of surface manifestations such as solfataras, fumaroles, chloride springs and silica sinters. To investigate subsurface geological structure, reinterpretation of the Magnetotelluric and gravity data were carried out. Two-dimensional modeling of MT data using MT2Dinv software and 3-D visualization of the MT data using GeoSlicer-X have delineated clay cap with resistivity of 5-10 ohm. Reservoir zone is indicated by slightly higher resistivity (50 - 200 ohm-m) below the clay cap located in the depth of about 1600m. Center of reservoir is probably located in the area between Mt Sibayak and Mt Pratektekan covering about 4 km². The gravity data modeling supports the existence of main structures, those are Singkut caldera and faults zone oriented in the northwest - southeast direction. Based on this study, it is recommended that the production wells shoud be located to the central of reservoir and reinjection wells should be sited to the area close to the main reservoir which has permeability connection, that is in the southern caldera boundary."

"Sistem panasbumi lapangan "D" merupakan sistem panasbumi tipe kaldera yang terbentuk karena aktivitas tektonik dan vulkanik. Formasi batuannya merupakan formasi sedimen berumur tersier di bagian bawah, dengan formasi batuan beku berumur kuarter di bagian atasnya. Manifestasi permukaan yang ada berupa fumarol di atas Gunung Taf dan Gunung "D" serta mata air panas pada arah tenggara dari pusat sistem. Data MT menunjukkan adanya up-dome shape sedangkan data gravity menunjukkan keberadaan reservoar yang ditandai dengan anomali gravitasi rendah. Untuk memahami karakteristik reservoar, letak sumber panas, serta hidrogeologi, dilakukan pemodelan sistem panasbumi lapangan "D". Pemodelan dilakukan secara forward dengan software TOUGH2 dan inversi dengan software iTOUGH2. Input pemodelan forward dibuat berdasarkan data geologi, geofisika, geokimia, dan data sumur. Output yang dihasilkan digunakan sebagai input untuk proses inversi dengan tujuan optimalisasi model Natural State yang ingin dicapai. Ketercapaian kondisi natural state ditunjukkan dengan adanya kesesuaian antara profil temperatur sumur dengan hasil pemodelan. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa sumber panas berada di bawah Gunung Taf dan Gunung "D", dengan outflow ke arah tenggara, serta keberadaan zona recharge di sebelah barat daya dari sistem. Top reservoar diperkirakan berada pada elevasi 0 m. Dari profil temperatur juga diberikan rekomendasi wilayah yang tepat sebagai sumur produksi dan sumur reinjeksi.

---

Geothermal system at field "D" is a caldera-type system which was developed by volcanism and tectonism activities. The "D" area composed of pre-Tertiary-Tertiary sedimentary formation in the lower part, and unconformably covered by Quaternary volcanic rock formation. Surface manifestations present in this area are fumaroles right above Mount Taf and Mount "D" and hot-springs in north east and south east direction from the center of the system. MT data inform the present of up-dome shape, while gravity data show the reservoir location with low gravity anomaly. For understanding the characteristic of reservoir, heat source location, and hydrogeology, the modeling of geothermal system at field "D" was conducted using TOUGH2 and iTOUGH2 simulator in forward and inverse modeling respectively. Input for forward modeling were composed based on geological, geophysical, geochemical and well-bore data.

The calculated output from forward modeling was then used as input data for inversion process in order to optimize the Natural State condition being obtained. Natural State condition is reached when the temperature profiles of the model show relatively good agreement with measured temperature from wells. The result indicates that the heat source is located beneath Mount Taf and Mount "D", with present outflow to the south east and north east direction outward the system, while recharge zones are located at south west and north west from the system. Top of reservoir was estimated to be 200 m above sea level. Recommendation for production and reinjection wells is also given based on measured temperature profiles."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya panas bumi terbesar di dunia. Akan tetapi, hal tersebut belum termanfaatkan dengan optimal dikarenakan biaya investasi yang tergolong cukup tinggi. Maka perlu dilakukan peningkatan penelusuran mengenai daerah-daerah potensi panas bumi. Salah satu metode untuk meningkatkan penelusuran daerah potensi panas bumi adalah metode penginderaan jauh. Pada penelitian ini digunakan metode penginderaan jauh dengan memanfaatkan data citra Landsat-8 dan Digital Elevation Model (DEM) yang kemudian data tersebut diolah menjadi peta Land Surface Temperatur (LST), peta Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), dan peta Fault Fracture Density (FFD). Peta-peta tersebut kemudian diintegrasikan dengan peta geologi dan manifestasi panas bumi menjadi peta potensi panas bumi untuk dapat mengetahui besaran area yang memiliki prospek panas bumi. Salah satu daerah dengan potensi panas bumi adalah daerah Parangwedang yang terletak di Kecamatan Parangtritis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah tersebut memiliki potensi panas bumi yang dapat terlihat dengan adanya manifestasi berupa mata air panas. Selain itu, di Parangwedang memiliki nilai LST yang tinggi, nilai NDVI yang sangat rendah, dan nilai FFD yang sedang. Ditemukannya litologi berupa lava andesit juga menandakan pernah adanya aktivitas vulkanisme sehingga tersimpan energi panas bumi. Sehingga daerah Parangwedang memiliki nilai prospek energi panas bumi.

---

Indonesia is one of the countries that has the greatest potential for geothermal resources in the world. However, this has not been utilized optimally due to relatively high investment cost. So it is necessary to increase exploration of geothermal potential areas. One of the methods is using remote sensing. In this study, remote sensing methods were used by utilizing Landsat-8 imagery data and Digital Elevation Model (DEM) which then processed into Land Surface Temperature (LST) map, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) map, and Fault Fracture Density (FFD) map. These maps are integrated with geological map and geothermal surface manifestation to become geothermal potential maps so it can determined the area that has geothermal prospects. One of the areas with geothermal potential is in Parangwedang which is located at Parangtritis District, Special Region of Yogyakarta. This area has geothermal potential which can be seen by the manifestation of hot springs. In addition, Parangwedang has a high LST value, a very low NDVI value, and a moderate FFD value. Lava andesite that are found in Parangwedang indicates volcanic activity thereby storing geothermal energy. Therefore Parangwedang has a prospect value for geothermal energy."