Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris dapat memberikan jasanya kepada bank sebagai pihak terafiliasi didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (22) huruf c Undang-undang Perbankan. Salah satu jasa yang diberikan kepada perbankan adalah dalam pembuatan perjanjian kredit. Suatu perjanjian kredit mengakibatkan resiko yang besar. Resiko kerugian dapat diatasi dengan memerhatikan asas prekreditan yang sehat. Asas kepercayaan merupakan salah satu asas dalam hal menggunakan jasa Notaris. Diantaranya dengan penerbitan Covernote. Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris sebagai jaminan bahwa Notaris akan menjamin seluruh proses pengurusan baik suratsurat maupun dokumen hukum atas jaminan debitur ke kreditur dapat terlaksana. Namun, covernote sebagai dasar permberian kredit kredit memiliki resiko yang cukup tinggi, Undang- Undang Jabatan Notaris sendiri tidak menjelaskan tentang wewenang dan tugas seorang Notaris/PPAT untuk membuat covernote. Sebagaimana yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk.yang telah“mencairkan kreditnya sebagai dasar covernote yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT NTA dimana terjadinya kesalahan bahwa objek jaminan hak tanggungan tidak dapat diikat secara penuh dikarenakan Pihak Notaris/PPAT tidak memenuhi kewajban sesuai covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT tersebut. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif. Yaitu penelitian hukum kepustakaan. Jenis data menggunakan data sekunder berbentuk wawancara dengan narasumber atau Informan mengenai Covernote. Selain itu, data didapat berdasarkan studi kepustakaan. Covernote hanyalah perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Perjanjian tersebut termasuk kedalam perjanjian garansi sebagaimana pasal 1316 KUHPerdata. Covernote hanyalah layaknya persuratan biasa yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga yang menerangkan suatu hal berkaitan dengan pelaksanaan fungsinya. bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut akibat kelalaian Notaris/PPAT dalam penerbitan covernote adalah pertanggungjawaban perdata berdasarkan wanprestasi atau pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Di dalam penerbitan covernote seorang Notaris diharapkan menetapkan standar khusus mengenai hal-hal yang harus dipenuhi. Saat pihak bank meminta Notaris untuk menerbitkan covernote, Notaris dapat memastikan kelengkapan dokumen dan meyesuaikannya dengan standar yang telah ditetapkan Notaris tersebut sehingga dalam penerbitannya dapat dipastikan tidak terjadi masalah di belakang hari.

---

Notaries may provide services to banks as affiliated parties based on the provisions of Article 1 number (22) letter c of the Banking Law. One of the services provided to banks is in making credit agreements. A credit agreement creates a big risk so that banks in managing credit risk can minimize potential losses by observing sound precredit principles, including the principle of trust. One of the principles of banking trust in using notary services is the issuance of Covernote. Covernote issued by the notary as a guarantee for creditors that the notary will guarantee that the entire process of processing both letters and legal documents for debtor to creditor guarantees can be carried out. However, covernote as the basis for granting credit credit has a high enough risk, Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (UUJN) itself does not explain the authority and duties of a Notary / PPAT to make covernote. As happened to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Which has "disbursed its credit as the basis for the covernote issued by the Notary / PPAT NTA where an error occurred that the guarantee object of the mortgage could not be fully tied because the Notary Party / PPAT did not meet the appropriate obligations. covernote issued by the Notary / PPAT. This research takes the form of juridical normative. Namely, literature law research. This type of data uses secondary data in the form of interviews with informants or informants about Covernote. In addition, the data was obtained based on literature study. Covernote is simply an engagement born out of a contract or agreement. The agreement is included in the guarantee agreement as referred to in article 1316 of the Civil Code. Covernote can be said to be an ordinary administrative act carried out by a notary like an ordinary correspondent. Covernote is just like an ordinary correspondence issued or issued by an agency or institution that explains something related to the implementation of its function. As a result of the covernote, general legal provisions apply, both civil and criminal. Therefore, the form of accountability that can be prosecuted due to the negligence of the notary / PPAT in the covernote issuance is civil liability based on default or accountability for illegal acts. In the covernote publication, a notary is expected to set specific standards regarding things that must be met. When the bank asks the notary to issue a covernote, the notary can ensure the completeness of the document and adjust it to the standards set by the notary so that the issuance can be ascertained that there will be no problems later."

"Peran Notaris di bidang perbankan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kepastian hukum baik bagi debitur maupun kreditur melalui akta autentik yang dibuatnya. Salah satu dokumen yang dibutuhkan Bank dalam rangka pencairan kredit kepada debitur yaitu surat keterangan atau covernote. Covernote yang dibuat oleh Notaris GH untuk salah satu Bank BUMN mengakibatkan Notaris GH dikenakan sanksi tipikor. Dalam penelitian ini membahas kedudukan hukum covernote Notaris dalam kredit perbankan dan tanggungjawab Notaris GH atas pembuatan covernote yang mengakibatkan terjadinya tipikor dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian dalam tesis ini adalah covernote dibutuhkan oleh para pihak dalam perkreditan perbankan, hal ini juga menjadi living law dalam praktik kenotariatan. Kedudukan hukum covernote termasuk kewenangan lainnya Notaris, sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN karena dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN terdapat kata-kata “antara lain” artinya kewenangan lain Notaris tidak hanya sebatas yang dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Selain itu, hasil penelitian ini menerangkan tanggungjawab Notaris dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp adalah secara pidana karena covernote yang telah dibuat oleh Notaris GH terdapat kelalaian dan tidak sesuai fakta yang terjadi, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor yaitu setiap orang, menguntungkan diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Notaris yang diminta oleh Bank BUMN untuk mengeluarkan covernote, sebaiknya tetap membuat covernote yang sesuai prosedur, yaitu hanya berisi fakta yang terjadi, tidak berisi jaminan mengenai keabsahan atau tidak adanya cacat pada jaminan dan tidak menjamin waktu penyelesaian dokumen yang sedang dilakukan proses administrasi karena hal tersebut bukan kewenangan dari Notaris atau PPAT. Bank juga seharusnya tidak menjadikan covernote sebagai dasar pencairan kredit, namun tetap berdasarkan analisis perbankan dan prinsip-prinsip pemberian kredit.

---

The role of a notary in the banking sector is urgently needed to create legal certainty for both debtors and creditors through the authentic deed they have made. One of the documents needed by the Bank in order to disburse credit to debtors is a statement letter or cover note. A cover note made by a GH Notary for one of the state-owned banks resulted in a GH Notary being subject to corruption sanctions. This research discusses the legal position of notary covernotes in bank credit and the responsibility of GH notaries for making covernotes which resulted in corruption in the Pangkal Pinang District Court Decision No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp. The research method used is normative juridical research and explanatory research typology. The results of the research in this thesis are that covernotes are needed by parties in banking credit, this is also a living law in notary practice. The legal position of the covernote includes other powers of a Notary, as in Article 15 paragraph (3) UUJN because in the Elucidation of Article 15 paragraph (3) UUJN there are the words "among other things" meaning that the other powers of a Notary are not only limited to those stated in the Elucidation of Article 15 paragraph ( 3) UUJN. In addition, the results of this study explain the responsibility of a Notary in the Decision of the Pangkal Pinang District Court No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp is criminally because the covernote that was made by Notary GH contained negligence and did not match the facts that occurred, so that the act fulfills the elements of Article 3 of the Corruption Law, namely that everyone benefits themselves and abuse authority and harm state finances or the country's economy. Suggestions that can be given in this study are that a Notary who is asked by a BUMN Bank to issue a covernote, should still make a covernote according to the procedure, which only contains facts that occurred, does not contain guarantees regarding the validity or absence of defects in the guarantee and does not guarantee the completion time of the document which is being carried out by the administrative process because this is not the authority of the Notary or PPAT. Banks should also not use covernotes as the basis for disbursing credit, but still based on banking analysis and the principles of lending."

"Keberadaan covernote yang dikeluarkan oleh Notaris pada praktiknya sangat berperan penting dalam pelaksanaan pencairan dana kredit yang diberikan oleh Bank. Hal ini dikarenakan seringkali objek jaminan kredit yang diberikan oleh debitur masih dalam proses yang belum dapat diselesaikan, sehingga diperlukan adanya keterangan dari Notaris yang dapat memberikan kepercayaan kepada bank bahwa proses pengikatan jaminan akan segera dilakukan. Dalam praktek, permasalahan dapat terjadi apabila kredit dicairkan dengan berdasar pada covernote, namun proses pengikatan dengan Hak Tanggungan belum terpenuhi dengan sempurna. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 5/PDT/2019/PT BJM, dimana bank telah mencairkan dana kredit padahal proses pembebanan Hak Tanggungan belum dilakukan, bahkan proses balik nama sertifikat keatas nama debitur belum selesai. Sehingga penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu mengenai kedudukan covernote sebagai dasar untuk pencairan kredit dan kekuatan covernote untuk pencairan dana kredit yang objek jaminannya belum dibebankan dengan Hak Tanggungan pada putusan Nomor 5/PDT/2019/PT BJM. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif, menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kedudukan covernote hanyalah sebagai salah satu syarat untuk pencairan kredit.Dasar untuk dilakukannya pencairan kredit bukan karena adanya covernote, melainkan setelah bank sudah mendapatkan keyakinan terhadap debiturnya. Kekuatan Covernote hanya sebagai surat keterangan yang tidak mengikat para pihak dan tidak dapat menjadi jaminan dari Notaris, sehingga Bank tidak dapat berlindung begitu saja dibalik covernote untuk dapat melakukan pembenaran dalam pencairan kredit. Sebelum mencairkan kredit, bank harus melakukan penilaian terhadap 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy)

---

The existence of covernote issued by Notary in practice plays an important role for disbursement of credit funds provided by the Bank. This is due to the fact that the object of credit gurantees given by debtors is still in the process of being completed, so it is necessary to have a statement from Notary who can give faith to the Bank that the process of binding the guarantee will be carried out soon. There are many problems that can arise from covernoteisuued by Notary. In practice, problems can occur if the credit is disbursed based on the covernote, but the binding process with the Mortgage has not been fulfilled perfectly. This research raises the case that occurred in the High Court Decision Number 5/PDT/2019/PT BJM, where the Bank has disbursed credit funds eventhough the process of transferring the name of the debtor has not been completed. So this research raises issues regarding the position of the covernote for the disbursement of credit funds whose collateral objects have not been charged with Moortgage in High Court Decision Number 5/PDT/2019/PT BJM. This research was analyzed using normative juridical research methods and qualitative analysis, using secondary data. From the results of the research, it was found that the covernote position was only one of the conditions for credit disbursement. The basis for credit disbursement is not because of a covernote, but after the bank has gained faith in the debtor. The power of the covernote is only as a certificate that is not binding on the parties and cannot be a gurantee from a Notary, so that the bank cannot simply hide behind the covernote to be able to justify the disbursement of credit. Before disbursing credit, bank must assess the 5C (character, capital, capacity, collateral, condition of economy). "

"Pre-shipment financing merupakan fasilitas pembiayaan untuk nasabah untuk keperluan usaha dalam bidang ekspor. Pengajuan fasilitas pre-shipment financing tersebut harus disertakan juga jaminan di dalam perjanjian kredit. Salah satu bentuk jaminan tersebut ialah Letter of Credit. Namun pada praktiknya banyak ditemukan letter of credit fiktif yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan dari kasus Maria Pauline Lumowa yang melakukan penipuan terhadap Bank BNI Cabang Kebayoran Baru dengan menggunakan Letter of Credit fiktif. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan perjanjian kredit untuk mengajukan pinjaman melalui fasilitas pre- shipment financing dan perlindungan Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun tipologi yang digunakan ialah problem identification. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perjanjian kredit tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPer dan mengandung unsur penipuan. Perlindungan Hukum yang dapat diberikan oleh Notaris yang telah menjalankan jabatannya dengan itikad baik dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta mematuhi ketentuan perundang-undangan ialah dibebaskan dari segala macam bentuk sanksi baik administrasi, perdata maupun pidana dan mendapatkan perlindungan dari ancaman bagi dirinya maupun keluarganya setelah melaporkan dugaan transaksi dari hasil penipuan.

---

Pre-shipment financing is a financing facility for customers for business purposes in the export sector. The application for the pre-shipment financing facility must also include collateral in the credit agreement. One form of this guarantee is a Letter of Credit. However, in practice there are many fictitious letters of credit that cause losses. This study discusses the problems of the case of Maria Pauline Lumowa who committed fraud against Bank BNI Kebayoran Baru Branch by using a fictitious Letter of Credit. The problems raised in this study are regarding the validity of the credit agreement to apply for a loan through the pre-shipment financing facility and the protection of the Notary involved in making the credit agreement deed. The research method used is normative juridical. The typology used is problem identification. The results of this study are that the credit agreement is invalid and null and void because it does not meet the legal requirements of the agreement contained in Article 1320 of the Indonesian Civil Code and contains elements of fraud. Legal protection that can be provided by a Notary who has carried out his position in good faith and applies the precautionary principle and complies with statutory provisions is to be freed from all forms of sanctions, both administrative, civil and criminal and receive protection from threats to himself and his family after reporting suspected transactions resulting from fraud."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian kredit yang dibuat dengan akta autentik dengan menggunakan identitas palsu. Khususnya mengenai masalah aturan hukum dan implikasi hukum terhadap perjanjian tersebut, serta keabsahan perjanjian tersebut di mata hukum. Peran Notaris sangat dibutuhkan dalam perjanjian kredit sebagai pembuat akta yang menjadi alat bukti autentik. Notaris wajib melakukan penelitian keabsahan dari pihak nasabah. Dalam kasus ini Notaris mengetahui beberapa data agunan dalam bentuk foto copy adalah palsu atau isinya tidak sejati, bahkan meskipun terjadi kekurangan administrasi dan kemudian tanpa hadirnya debitur dihadapannya, Notaris seharusnya tidak menandatangani akta autentik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Notaris yang seharusnya sebagai pejabat umum yang amanah, jujur, mandiri dan tidak berpihak dalam perbuatan hukum dan Notaris harus bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang diindikasikan menggunakan dokumen palsu.

---

This thesis discusses the credit agreement made with authentic document by using a false identity. Particularly on the issue of the rule of law and the legal implications of the agreement, as well as the validity of the agreement in the eyes of the law. The role of the Notary is needed in the credit agreement as a deed that became authentic evidence. In the case of the issuance of the cover note, should Notary must do research the validity of the customer, then defendant know some data of collateral in the form of a copy is fake or not it true, even though there is a shortage of administration and then without the presence of the debtor before, the defendant as a Notary should not signed the agreement authentic. This research uses normative juridical research method. From the results of this study it can be concluded that the notary who should be a trustworthy, honest, independent and impartial civil servant in the legal act and notary must be responsible for making the deed indicated using false documents."

"Sumber dana yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada para pelaku usaha dicairkan apabila perjanjian kredit telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Perjanjian Kredit tersebut diikuti dengan jaminan yang mengikatnya. Terhadap jaminan tersebut, apabila masih dalam proses pengerjaan dokumen maupun akta-akta nya maka diterbitkanlah Cover Note yang dibuat oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini mengenai tugas, kewenangan dan bentuk pertanggung jawaban Notaris atas Cover Note yang dibuatnya sebagai jaminan Perjanjian Kredit terkait kredit macet. Selain itu, akan dibahas juga mengenai kekuatan hukum Cover Note yang dibuat oleh Notaris dalam Perjanjian Kredit yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemberian kredit oleh Bank. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan jenis data sekunder. Dalam pembahasan ini terkait tugas, kewenangan dan tanggung jawab Notaris terkait Cover Note tidak terdapat di peraturan perundangundangan, namun pembuatan Cover Note tidak dilarang. Mengenai kekuatan hukum Cover Note yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemberian kredit, Cover Note tidak memiliki kekuatan pembuktian seperti akta autentik dikarenakan Cover Note bukan merupakan akta autentik. Adapun Bank dalam memberikan pencairan fasilitas kredit kepada debitur seharusnya berprinsip pada prinsip-prinsip pemberian kredit bank, bukan hanya pada Cover Note yang diterbitkan oleh Notaris.

---

Fund which obtained from credit facility provided by the Bank to client disbursed if the credit agreement has been signed by the creditor and debtor. The Credit Agreement is followed by a binding guarantee. Regarding to this guarantee, if it is still in the process of working on its documents and deeds, a cover note will be issued by Notary. The issues raised in this thesis about duty, authority, and form of responsibility of Notary for Cover Note which made as a credit agreement guarantees related to bad debt. In addition, it will also discuss the legal force of a Cover Note made by a Notary Public in a Credit Agreement related to the principles of credit granting by the Bank. This research method is normative juridical. The typology of this research is analytical descriptive with secondary data types. In this discussion related to the duties, authorities and responsibilities of the Notary regarding Cover Note not contained in the legislation, but the making of Cover Note is not prohibited. Regarding the legal force of Cover Note which is associated with the principles of crediting, Cover Note does not have the power of proof like an authentic deed, because Cover Note is not an authentic deed. Banks in disbursing credit facilities to debtors should be based on the principles of bank lending, not just on the Cover Note issued by Notary."

"Rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga, baik yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan yang merupakan suatu kebutuhan primer. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi oleh semua orang untuk membeli secara tunai. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuangan untuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Notaris dalam hal pembuatan akta yang berkaitan dengan jual beli dengan pembiayaan Bank pada Bank CIMB Niaga di kota Bandar Lampung dan bagaimana pengawasan pihak Bank dalam proses pencairan dana. Dalam perkreditan, Notaris tidak boleh menolak membuat aktaakta yang diperlukan kecuali ada alasan-alasan yang mendasar. Dalam membuat akta perjanjian jual beli, Notaris harus memperhatikan peraturan dan norma yang berlaku. Peranan Notaris dalam proses jual beli diantaranya membuat akta pengikatan jual beli, penerbitan covernote untuk pihak Bank. Akta-akta tersebut akan menjadi alat bukti dalam proses peralihan hak atas objek jual beli. Perihal adanya kekeliruan identitas para penghadap yang tercantum dalam akta, Bank sengaja maupun tidak sengaja, maka terjadilah suatu kekeliruan atau penipuan, yang dapat menimbulkan tidak sahnya akta Notaris sebagai akta otentik.

---

House represent primary requirement for most family, both for living in rural and also in urban which representing primary requirement. Accomplishment of primary requirement, cannot fulfill by everybody to buy cash. Therefore, needed an monetary institute to give fund aid in the form channeling of credit especially in House Ownership Credit (KPR).

This study aims to determine how the role of Notaries in the deed relating to the sale and purchase with bank financing at Bank CIMB Niaga in the city of Bandar Lampung, and how the supervision of the Bank in the disbursement process. In lending, Notaries may not refuse to make the necessary certificates unless there are fundamental reasons. In making the deed of sale and purchase agreement, the Notary must pay attention to rules and norms.

Notary role in the process of buying and selling them to make the deed binding sale and purchase, publishing covernote to the Bank. Acts will be evidence in the transition process right to purchase the object. Mistake concerning the identity of the penghadap listed in the deed, the Bank intentionally or unintentionally, then there was a mistake or fraud, which can cause it unlawful for an authentic deed notary deed."

"Penggunaan covernote bisa menimbulkan masalah jika Notaris/PPAT tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satunya yaitu adanya pemalsuan covernote yang dilakukan oleh Pegawai Notaris/PPAT seperti yang terjadi di Kabupaten Karangnanyar. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai akibat hukum atas pembuatan covernote palsu oleh Pegawai Notaris/PPAT terhadap keabsahan pencairan kredit dan tanggung jawab Notaris/PPAT secara perdata, pidana, administrasi, serta berdasarkan kode etik terkait dengan pemalsuan covernote yang dilakukan oleh Pegawainya. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan cara penelaahan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan Adanya pemalsuan covernote tidak mempengaruhi keabsahan pencairan kredit. Hal ini dikarenakan covernote bukanlah merupakan perjanjian, melainkan keterangan yang dibuat oleh Notaris/PPAT untuk kepentingan para pihak saja. Notaris/PPAT bertanggung jawab secara perdata terhadap pemalsuan covernote yang dilakukan oleh Pegawainya berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara pidana, Notaris/PPAT tidak bertanggung jawab dikarenakan pemalsuan covernote dan penggunaan covernote palsu bukan dilakukan oleh Notaris/PPAT melainkan oleh pegawainya. Secara administrasi dan kode etik, Notaris/PPAT harus bertanggung jawab dikarenakan adanya penggunaan cap/stempel oleh pegawainya sebagai akibat dari adanya kelalaian dalam penyimpanan cap/stempel PPAT.

---

Covernotes can cause problems if the Notary/PPAT does not apply the precautionary principle. One of them is the forgery of covernotes carried out by Notary/PPAT employees as happened in Karangnanyar Regency. This study raises issues regarding the legal consequences of making fake covernotes by Notary/PPAT Employees on the legitimacy of credit disbursements and Notary/PPAT responsibilities in civil, criminal, administrative, and based on the code of ethics related to covernote falsification by employees. This research is in the form of normative juridical research by examining primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that forgery covernotes do not affect the legitimacy of credit disbursements. This is because the covernote is not an agreement, but a statement made by the Notary/PPAT for the benefit of the parties only. Notary/PPAT are civilly responsible for forgery of covernotes committed by their employees based on Article 1367 of the Civil Code. Criminally, the Notary/PPAT is not responsible because the forgery of covernotes and the use of fake covernotes is not carried out by the Notary/PPAT but by their employees. In addition, the Notary/PPAT is administratively and ethically responsible due to the use of a stamp by his employees as a result of negligence in the storage of PPAT stamp."

"ABSTRAKDalam Praktik Kenotariatan, covernote lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu akta sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris yang bersangkutan. Tidak ada pengaturan mengenai covernote dalam Undang-undang Jabatan Notaris No.30 tahun 2004 padahal Surat keterangan merupakan salah satu produk dari Notaris sehingga dapat dikatakan produk covernote ini bukan wewenang Notaris namun tidak dilarang untuk dibuat oleh notaris. Dalam dunia perbankan, covernote hanya berfungsi sebagai jembatan antara pihak kreditur selaku bank dengan debitur yang membutuhkan kredit, supaya debitur tidak menunggu terlalu lama sampai semua sertipikat selesai maka dibuatlah covernote oleh notaris yang bersangkutan sebagai pegangan untuk bank dalam mencairkan kredit. Permasalahan dapat timbul apabila pada saat kredit sudah dicairkan kepada debitor dan ternyata agunan tidak diterima oleh kreditor, dalam tesis ini akan dibahas mengenai kekuatan hukum covernote dan tanggung jawab notaris terhadap pihak yang dirugikan akibatnya, metode penelitian adalah penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif, tipologi yang dipakai adalah eksplanatoris dan preskriptif, jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan teknik analisis data dan pengambilan kesimpulan induktif (khusus-umum). Covernote dalam hal ini bukanlah akta otentik melainkan hanya surat yang menerangkan apa yang sedang diproses di kantor notaris bersangkutan, sehingga pada dasarnya covernote tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara debitur dengan kreditur.Karena covernote tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Oleh karenanya bentukpertanggungjawaban yang dapat dituntut kepada Notaris akibat dari kegagalan covernote yang disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian Notaris, adalah pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum atau berdasarkan wanprestasi. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat dituntut kepada Notaris apabila adanya tindakan hukum dari Notaris yang secara sengaja dengan penuh kesadaran serta direncanakan oleh Notaris bersama debitor bahwa covernote yang diterbitkan tersebut untuk dijadikan suatu alat melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu kebohongan/memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan pihak bank.

---

ABSTRACTIn practice, covernote is better known as a reference letter/certificate, this letter is used as an explanation/statement that a deed still undergoes the legal process. There is no regulation that explicitly regulates covernote in the Notary Act 30 of 2004, despite the fact that a covernote is considered as one of notarial products.Therefore, it can be stated that Notary has no authority to produce covernote, yet such letter is not prohibited to be produced by Notary. In the banking world, covernote only serves as a bridge between creditors as the bank and debtors in need of credits, so it is not necessary for the borrowers (debtors) to wait too long for all certificates to be finished; instead covernote can be produced by the notary as a guarantee for the bank to disburse the credit. Problems can arise if at the time the credit was disbursed to debtors and collateral apparently not accepted by thecreditors, in this thesis will be discussed on legal powers and responsibilities of notaries covernote to the injured party as a result, the method of research is normative research with juridical normative characteristic, typology explanatory and prescriptive is used, the type of data used is secondary data with data analysis techniques and inductive inference making (special-general).Covernote in this case is not an authentic document but only a letter explaining what is still being processed at the notary's office, thus covernote does not have legal force which binds between a debtor and a creditor. Due to the fact that covernote is not regulated in Notary Law (UUJN), the consequence caused by the presence of covernote is the applicability of provisions of the general law, either in the context of civil or criminal law. As a result, a form of liability that can be charged to the Notary a result of the failure or negligence caused by Notary in producing the covernote, is a civil liability based on tort or breach of contract. Criminal liability may only be prosecuted/charged to the Notary if it is proven that the Notary hascommitted an intentionally action and with a full awareness has jointly planned with the debtor to issue the covernote as a tool to conduct, participate, perform or assist in providing false information which could be detrimental to the bank."

"Notaris belakangan ini sangat diperlukan peranannya di dalam hal perbankan untuk pembuatan akta autentik mengenai suatu perjanjian kredit dan akta notaris lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil permasalahan berkaitan dengan kewenangan dan peran notaris dalam rangka pemberian fasilitas kredit dari bank. Dari permasalahan tersebut digunakan penulisan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini ialah notaris memiliki kewenangan di dalam membuat akta perjanjian kredit sepanjang pihak yang bersangkutan meminta kepada notaris untuk dibuatkan akta perjanjian dalam bentuk notarial tersebut. Selain itu, karena dalam hal ini yang dibahas merupakan perjanjian kredit pemilikan rumah yang memiliki jaminan berupa tanah, tentunya dalam hal ini dibutuhkan perjanjian assesoir dimana perjanjian tersebut harus dibuat dengan akta autentik. Peran notaris dalam perjanjian kredit ini juga sangat penting karena notaris dapat dinyatakan sebagai pihak yang dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak dimana akta tersebut memiliki kekuatan eksekutorial apabila ada pihak yang melakukan cidera janji.

---

Nowadays, the role of the Notaries are needed in banking matters for making an authentic deed concerning a credit agreement and other notary deed. Based on this, problems can be taken relating to the authority and the role of the notary in the context of providing credit facilities from banks, of the problem used writing using the normative juridical method which using secondary data and using a primary and secondary legal materials. The results of this study can be concluded that the notary has the authority in the making of the deed of credit agreement as long as the parties concerned ask the notary to make the deed of agreement in the form of the notary. In addition, because in this case is discussed a loan agreement on housing ownership that has collateral in the form of land, of course in this case an additional agreement is needed where the agreement is needed which made the agreement must be made with an authentic deed. The role of the notary in the credit agreement is also very important because the notary can be declared as the certainty for the parties where the deed has an executorial power if there is a party that does the breach of contract"