Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan ketentuan hak asuh anak bersama akibat perceraian di Indonesia dan Singapura serta dianalisis penerapannya dalam putusan masing-masing negara. Hak Asuh Bersama yang dikenal di Indonesia dengan istilah pemeliharaan anak merupakan salah satu jenis hak asuh anak yang dikenal di Indonesia, namun pengaturan yang masih belum lengkap membuat pemeliharaan anak dapat terkendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dimana penelitian menekankan pada data sekunder yaitu penggunaan norma-norma hukum tertulis dan perbandingan mengenai hukum Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa konsep pemeliharaan anak yang ada di Indonesia tidak disertai dengan ketentuan yang lengkap sehingga masih perlu dilengkapi serta dilaukan berbagai perubahan. Pemerintah sebagai pihak yang memegang kekuasaan diharapkan untuk melakukan berbagai perubahan tersebut sehingga penerapannya dapat diberlakukan dengan jelas dan tegas.

---

The thesis explains the comparison of child joint custody regulation due to a divorce between Indonesia and Singapore by analyzing its application in the order of each country. Joint Custody in Indonesia as one of the consequences of divorce in Indonesia still not equipped with complete regulations and has the potential to create obstacles in their implementation. This study was conducted using normative juridicial approach, which emphasized on secondary data, such as the application of the legal norms and comparison of the laws between Indonesia and Singapore. The result of this study illustrates the current need of improvement in the regulation regading Joint Custody study in Indonesia. The government, as the stake holder, is encouraged and expected to make changes and improve, so that the implementation can be applied clearly and improved."

"Perceraian adalah kasus di pengadilan negeri yang banyak terjadi di Indonesia, bahkan jumlahnya mencapai 400 ribu kasus per tahun 2021. Jumlah tersebut ternyata meningkat 50 persen dari tahun sebelumnya. Perceraian tentu menimbulkan akibat hukum, baik kepada hubungan suami isteri, harta, dan anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai sebuah frasa dan ketentuan mengenai hak asuh anak yang diatur oleh UU Perkawinan di Indonesia tidak dijelaskan secara terperinci. Kemudian, timbul pemikiran bahwa bagaimanakah regulasi terkait hak asuh anak di Indonesia, Singapura dan perbandingan keduanya. Singapura memiliki Women’s Charter 1961 yang di dalamnya memerinci aturan terkait hak asuh anak. Perbandingan keduanya menghasilkan bahwa terdapat adanya perbedaan, persamaan, dan kekurangan-kelebihan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengemukakan bahwasannya UU Perkawinan Indonesia belum sebaik yang dimiliki oleh Singapura. Masih terdapat kekurangan dan hal-hal yang perlu dikembangkan. Lebih lanjut, hak asuh anak sudah seharusnya diberikan porsi yang besar baik dalam regulasi undang-undangnya maupun kewenangan yang dimiliki oleh hakim pengadilan negeri.

---

Divorce is a case in district court that occurs a lot in Indonesia, in fact the number reaches 400 thousand cases per year 2021. This number has actually increased by 50 percent from the previous year. Divorce certainly has legal consequences, both for the relationship between husband and wife, property and children. The best interests of the child as a phrase and provisions regarding child custody regulated by the Marriage Law in Indonesia are not explained in detail. Then, the thought arose that what are the regulations related to child custody in Indonesia, Singapore and the comparison between the two. Singapore has a Women's Charter 1961 which details the rules regarding child custody. A comparison of the two results in that there are differences, similarities, and advantages. The purpose of this paper is to argue that the Indonesian Marriage Law is not as good as that of Singapore. There are still shortcomings and things that need to be developed. Furthermore, child custody should be given a large portion both in statutory regulations and in the authority possessed by district court judges."

"Dalam suatu perkawinan terkadang timbul permasalahan yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri. Setelah perceraian, timbul permasalahan hak asuh anak pada pasangan yang mempunyai anak dalam perkawinannya. Hak untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur biasanya jatuh kepihak ibu. Namun dalam kasus tertentu, hak asuh tersebut bisa jatuh kepihak ayah. Penelitian ini akan membahas mengenai pemberian hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (Ayah) yang terjadi akibat perceraian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian dan aspek hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian yang telah berkuatan hukum tetap dan hak asuh anak yang telah diputuskan kepada orang tua laki-laki (ayah) (studi kasus) putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatifdengan tipologi penelitian deskriptif evaluatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada sang ayah, dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah ibu tidak merawat dan mengurus anak-anaknya. Hakim memutuskan perkara ini dengan memperhatikan hal-hal yang bertujuan mementingkan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut dikemudian hari.

---

In a marriage, sometimes problems arise that can lead to divorce for married couples. After a divorce, child custody issues arise for couples who have children in their marriage. The right to care for a minor usually falls on the mother's side. However, in certain cases, the custody may fall on the father's side. This study will discuss the provision of custody of minors to male parents (father) which occurs as a result of divorce. The problem raised in this study is the legal review in determining custody of minors who fall to male parents (father) due to divorce and legal aspects resulting from divorce decisions that have permanent legal force and custody of children who have it was decided to the male parent (father) (case study) District Court decision Number 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. To answer this problem, a normative juridical research method with a descriptive evaluative typology was used. The results of the study concluded that the Judge gave custody of underage children to the father, due to several factors, one of which was that the mother did not care for and take care of her children. The judge decided this case by taking into account things that were aimed at promoting the environment, growth and development of these children in the future."

"Dalam suatu perkawinan terkadang timbul permasalahan yang bisa mengakibatkan terjadinya perceraian pada pasangan suami istri. Setelah perceraian, timbul permasalahan hak asuh anak pada pasangan yang mempunyai anak dalam perkawinannya. Hak untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur biasanya jatuh kepihak ibu. Namun dalam kasus tertentu, hak asuh tersebut bisa jatuh kepihak ayah. Penelitian ini akan membahas mengenai pemberian hak asuh atas anak di bawah umur kepada orang tua laki-laki (Ayah) yang terjadi akibat perceraian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum dalam menentukan hak asuh bagi anak di bawah umur yang jatuh kepada orang tua laki-laki (ayah) akibat perceraian dan aspek hukum yang ditimbulkan dari putusan perceraian yang telah berkuatan hukum tetap dan hak asuh anak yang telah diputuskan kepada orang tua laki-laki (ayah) (studi kasus) putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatifdengan tipologi penelitian deskriptif evaluatif. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa Hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada sang ayah, dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah ibu tidak merawat dan mengurus anak-anaknya. Hakim memutuskan perkara ini dengan memperhatikan hal-hal yang bertujuan mementingkan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut dikemudian hari.

---

In a marriage, sometimes problems arise that can lead to divorce for married couples. After a divorce, child custody issues arise for couples who have children in their marriage. The right to care for a minor usually falls on the mother's side. However, in certain cases, the custody may fall on the father's side. This study will discuss the provision of custody of minors to male parents (father) which occurs as a result of divorce. The problem raised in this study is the legal review in determining custody of minors who fall to male parents (father) due to divorce and legal aspects resulting from divorce decisions that have permanent legal force and custody of children who have it was decided to the male parent (father) (case study) District Court decision Number 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. To answer this problem, a normative juridical research method with a descriptive evaluative typology was used. The results of the study concluded that the Judge gave custody of underage children to the father, due to several factors, one of which was that the mother did not care for and take care of her children. The judge decided this case by taking into account things that were aimed at promoting the environment, growth and development of these children in the future."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan ketentuan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Salah satu akibat perceraian adalah dampaknya bagi anak di bawah umur yang ada dalam perkawinan tersebut. Tak jarang hal tersebut kemudian menimbulkan sengketa tersendiri dalam perkara perceraian. Atas dasar hal tersebut, pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian tentu diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dimana penelitian menekankan pada data sekunder yaitu penggunaan norma-norma hukum tertulis dan perbandingan mengenai hukum Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa ketentuan mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indoensia masih perlu dilengkapi dan dilakukan perubahan-perubahan. Pemerintah sebagai pihak yang memegang kekuasaan didorong untuk melakukan perubahan tersebut sehingga penerapannya dapat diberlakukan dengan jelas dan tegas.

---

This thesis explains the comparison of child custody regulation due to a divorce between Indonesia and Texas, United State of America. One of the consequences of a divorce is the impact on the child/ren in the marriage. This can eventually lead to another dispute within the divorce itself. Therefore, a detailed and definite law regarding legal child custody due to a divorce is certainly necessary. This study was conducted using normative juridical approach, which emphasized on secondary data, such as the application of the legal norms and comparison of the laws between Indonesia and Texas, United State of America. The result of this study illustrates the current need of improvement in the regulation regarding legal child custody study in Indonesia. The government, as the stake holder, is encouraged to make changes and improve, so that the implementation can be applied clearly and improved."

"Tulisan ini mengkaji mengenai pengaturan hukum yang masih belum mengatur secara rinci bagaimana kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak setelah putusnya perkawinan yang diakibatkan oleh perceraian. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa hukum Indonesia mengatur bahwa bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian, dibantu oleh ibu apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Kewajiban orang tua setelah perceraian tersebut tidak mengatur mengenai parameter biaya nafkah anak setelah perceraian, tidak ada peninjauan ulang terhadap kondisi finansial orang tua, serta sampai kapan nafkah anak diberikan.

---

This paper analyzes the legal regulations that still do not regulate in detail how the obligation of parents to meet the daily living needs of children after the breakdown of marriage caused by divorce. This paper is prepared using legal-normative research method. From the results of the research, it is found that Indonesian law regulates that the father is responsible for the maintenance and education of children after divorce, assisted by the mother if the father cannot fulfill these obligations. Parental obligations after divorce do not regulate the parameters of child support after divorce, there is no review of the financial condition of the parents and how long child support is provided."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia dan Belanda. Setiap pasangan yang sudah mengikatkan dirinya dalam sebuah perkawinan tidak jarang mendapat masalah dan perselisihan yang besar dalam hidupnya. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka jalan keluar yang seringkali diambil oleh kedua pasangan adalah perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian menimbulkan berbagai macam permasalahan salah satunya adalah mengenai hak asuh anak di bawah umur yang ada dalam perkawinan. Perebutan hak asuh anak tersebut tidak jarang berakhir dengan sengketa di pengadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak asuh anak di bawah umur. Masih kurang jelasnya pengaturan di Indonesia mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian, membuat penulis merasa perlu untuk dilakukan perbandingan hukum dengan negara yang lebih baik pengaturan terkait hak asuh anak di bawah umur yaitu Belanda. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan menekankan pada data sekunder seperti hukum positif tertulis dan perbandingan hukum antara Indonesia dan Belanda.

---

This thesis discuss the comparison of child custody regulation due to a divorce in Indonesia and Netherlands. Every couple who has committed themselves to a marriage often has problems and major dispute in their life. If a dispute can't be resolved, then the solution that is often taken by both couple is a divorce. Dissolution of a marriage due to a divorce raises a variety of problems, one of which is child custody in marriage. This often ends to another dispute within the divorce in court. Therefore, detailed and clear regulation regarding child custody due to a divorce is necessary. Still unclear regulation in Indonesia regarding child custody due to a divorce, makes the author feel needed to do a legal comparison with a better country regulation regarding child custody due to a divorce namely Netherlands. The method used in this research by the author is normative juridical by emphasized on secondary data such as positive written law and comparison of the laws between Indonesia and Netherlands."

"Zakat merupakan ibadah wajib umat Islam yang penyelesaian sengketanya adalah di peradilan agama. Namun, penegakan sanksi pidana terhadap perkara zakat belum ditemukan implementasinya pada putusan peradilan agama melainkan ada pada putusan peradilan umum yang tugas dan fungsinya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Penulisan mengenai penegakan sanksi pidana ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji peraturan dalam perundangan nasional beserta penerapannya ditambah analisis keputusan lembaga peradilan menggunakan teori integratif keislaman. Analisis dari putusan terhadap obyek perkara berupa harta zakat yang dikorupsi dan kajian peraturan yang terkait pengelolaan zakat, menunjukan peluang adanya kesempatan pemidanaan atas perkara zakat untuk diselesaikan di peradilan agama. Peluang ini dapat terlihat pada Pasal 2 UU Nomor 3 tahun 2006, yaitu dihilangkannya kata ‘perdata’ dari perundangan sebelumnya. Selain itu, hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa wewenang peradilan umum dapat dikecualikan dengan adanya wewenang peradilan lain yang diatur khusus dalam UU. Komitmen bersama antara lembaga leglisatif, eksekutif, dan yudikatif, menjadi tantangan untuk merealisasikan peluang diselesaikannya penegakan sanksi pidana mengenai pengelolaan zakat di peradilan agama.

---

Zakat is a mandatory form of worship according to the Islamic practice which its dispute settlement is conducted in the Islamic court. However, the enforcement of criminal sanctions related to zakat cases has not been found in Islamic court decisions rather in general court decisions whose duties and functions are to examine, decide, and resolve criminal and civil cases. This thesis writing regarding to the enforcement of criminal sanctions is carried out using the normative juridical method, which examines regulations in national legislation and their application as well as analyses the decisions of judicial institutions using Islamic integrative theory. The analysis of the verdict on the object of the case in the form of corrupted zakat assets and review of regulations related to zakat management, shows that there is an opportunity for the punishment of zakat cases to be resolved in the Islamic court. This opportunity can be seen in Article 2 of Law Number 3 of 2006, namely the removal of the word “civil” from the previous legislation. In addition, this is related to the provision that states the powers of the general court can be exempted by the existence of other judicial powers that are specifically regulated in law. Building joint commitment between the legislative, executive, and judicial institutions serve as a major challenge in order to realize the opportunity to resolve the enforcement of criminal sanctions regarding the management of zakat in Islamic courts.

"

"ABSTRAKPersoalan pelarangan termasuk pembatalan larangan memang jarang terdengar oleh masyarakat di Indonesia, masyarakat tidak mengetahui tentang larangan. Sedangkan pengaturan kuratele sendiri dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XVII Pasal 433 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 434 sampai dengan 462 KUH Perdata. Dalam tesis ini permasalahan pokoknya adalah bagaimana seseorang dianggap layak menjadi pengawas dan disertai dengan analisis pertimbangan hukum hakim dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt. Sel dan Putusan Banding Nomor 13 / PDT / 2014 / PT.DKI. mengenai pembatalan gugatan pembatalan sebagai contoh kasus. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitik. Kesimpulan dari tugas akhir ini adalah bahwa seseorang yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi supervisor, haruslah orang yang cakap dan berwenang menjadi supervisor dari calon yang akan dibina. Setiap permintaan pelarangan harus diajukan ke Pengadilan Negeri tempat orang yang diminta tinggal (Pasal 436 KUH Perdata). Penulis menyarankan untuk mengadakan seminar dan sosialisasi tentang larangan. Poster tentang larangan juga perlu dibuat. Penulis berharap semoga seminar dan sosialisasi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum Indonesia kedepannya.ABSTRACTThe issue of prohibition, including the cancellation of the ban, is rarely heard by people in Indonesia, the public does not know about the prohibition. Meanwhile, the curatele arrangement itself in the Civil Code is regulated in Chapter XVII Article 433 which was later derived in Articles 434 to 462 of the Civil Code. In this thesis the main problem is how a person is deemed worthy of being a supervisor and accompanied by an analysis of the judges' legal considerations from the decision of the South Jakarta District Court Number 297 / Pdt.G / 2012 / PN.Jkt. Cell and Decision on Appeal Number 13 / PDT / 2014 / PT.DKI. regarding the cancellation of the cancellation lawsuit as an example case. This research method is normative juridical with analytic descriptive research type. The conclusion of this final project is that someone who is considered qualified to be a supervisor, must be someone who is competent and authorized to be the supervisor of the candidate to be coached. Every request for prohibition must be submitted to the District Court where the person requested to live (Article 436 of the Civil Code). The author suggests holding seminars and socialization about prohibitions. Posters about prohibitions should also be made The author hopes that this seminar and socialization can be useful for the development of Indonesian legal science in the future."

"Jual beli tanah di bawah tangan menggunakan Surat Pernyatan Bersama jual beli tanah mempunyai kendala dalam hal proses pendaftaran peralihan hak, dikarenakan dasar beralihnya bukan merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga tidak dapat melakukan pencatatan perubahan data yang disebabkan oleh jual beli tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan adanya permasalahan tersebut maka permasalahan pokok yang dianalisis adalah kekuatan hukum Surat Pernyataan Bersama jual beli tanah dan Akibat hukum yang ditimbulkan pada peralihan hak atas tanah yang disebabkan oleh Putusan Pengadilan, untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat eksplanatoris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, metode yang digunakan dalam analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan kekuatan hukum Surat Pernyataan Bersama jual beli tanah ialah tidak kuat atau belum sempurna dan menjelaskan Akibat hukum yang ditimbulkan pada peralihan hak atas tanah yang disebabkan oleh Putusan Pengadilan ialah dapat melakukan proses pencatatan perubahan data tanah.

---

The sale and purchase of land under the hands using a Joint Statement Letter of buying and selling land has problems in the registration process for the transfer of rights, because the basis for the transfer is not an Authentic Deed made by the Land Deed Making Officer so that it cannot record changes in data caused by the sale and purchase of land in accordance with Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, with these problems, the main problems analyzed are the legal force of the Joint Statement on the sale and purchase of land and the legal consequences arising from the transfer of land rights caused by Court Decisions, to answer these problems the method is used normative juridical research conducted by tracing primary legal materials and secondary legal materials, the type of research used is explanatory research, data collection techniques are carried out by means of library research, the method used in data analysis using qualitative methods. The results of this study explain that the legal force of the Joint Statement on the sale and purchase of land is not strong or not perfect and explains the legal consequences of the transfer of land rights caused by the Court's Decision is to be able to carry out the process of recording changes to land data."