Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Barang mewah adalah salah satu benda yang tidak bisa dilepaskan di dalam kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat kalangan atas. Semakin banyak permintaan terhadap barang mewah dijadikan kesempatan untuk para penyelundup untuk memperoleh keuntungan dengan cara penyelundupan barang mewah. Barang mewah khususnya yang diperoleh melalui impor merupakan salah satu barang kena pajak yang tergolong tinggi yang termasuk dalam Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan berperan besar dalam pemasukan negara. Apabila terjadi penyalahgunaan dan pelanggaran mengenai barang mewah tentu akan mempengaruhi pemasukan negara.Penyelundupan adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang yang dilakukan oleh pelaku. Regulasi terhadap penyelundupan impor barang mewah diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan. Namun dalam hal regulasi khusus terhadap barang mewah belum diatur secara rinci. Selain itu pengenaan sanksi yang bersifat kumulatif akan sangat merugikan negara dalam hal menerima pemasukan. Pemerintah Indonesia seharusnya mengatur lebih jelas regulasi mengenai pengenaan sanksi terhadap Tindakan penyelundupan impor barang mewah serta menggunakan konsep “pengembalian kerugian negara” untuk mengoptimalkan pemasukan dan menghindari kerugian negara. Dengan ini negara akan menerima haknya serta masyarakat secara adil dapat merasakan pembangunan dan kesejahteraan melalui pemasukan negara yang optimal.

---

Luxury goods are one of the things that cannot be separated from the needs of the Indonesian people, especially for the upper class. The increasing demand for luxury goods is used as an opportunity for smugglers to make a profit by smuggling luxury goods. Luxury goods, especially those obtained through imports, are one of the high taxable goods which are included in the Sales Tax on Luxury Goods (PPnBM) and play a major role in state revenue. If there is abuse and violations regarding luxury goods, it will certainly affect state income. Smuggling is the illegal entry of goods to avoid import duties or because of the smuggling of prohibited goods by the perpetrator. The regulations for the smuggling of imports of luxury goods are regulated in Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeaan. However, the specific regulations for luxury goods have not been regulated in detail. In addition, the imposition of cumulative sanctions will greatly harm the state in terms of receiving revenue. The Indonesian government should set more clearly the regulations regarding the imposition of sanctions against the smuggling of luxury goods imports and use the concept of "return of state losses" to optimize revenues and avoid state losses. With this the state will receive its rights and the people can fairly experience development and prosperity through optimal state revenue."

"Sanksi pidana dan sanksi administratif merupakan dua jenis sanksi yang dirumuskan dalam berbagai ketentuan administrasi di Indonesia. Fenomena perumusan kedua jenis sanksi tersebut mengalami dinamika baik dalam perumusan maupun penerapannya, khususnya dalam ketentuan tentang kepabeanan dan cukai, perpajakan, kehutanan, dan lingkungan hidup, yang mana keadaan ini membawa permasalahan dalam praktik penegakannya. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pokok tentang pentingnya suatu pedoman untuk menentukan perumusan ketentuan pidana dalam ketentuan administrasi sebagai suatu pola formulasi yang melandasi perumusan sanksi dalam menentukan jenis sanksi administratif dan/atau sanksi pidana dalam ketentuan di bidang fiskal dan sumber daya alam serta perlunya pengaturan tentang pedoman bagi pejabat administrasi dan/atau penegak hukum yang berwenang dalam menerapkan sanksi tersebut. Jawaban dari pertanyaan penelitian dicari melalui studi dokumen terhadap ketentuan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan dalam bidang yang menjadi topik penelitian. Mengingat fokus penelitian adalah pengaturan dan penerapan sanksi administratif dan pidana dalam ketentuan administrasi, maka kajian tentang sanksi administratif dan sanksi pidana, teori tentang pidana dan pemidanaan, serta penerapan prinsip ultimum remedium dan una via, digunakan untuk menganalisis bagaimana pembentuk undang-undang menyusun ketentuan dengan dua jenis sanksi tersebut dan bagaimana pejabat administrasi menentukan sanksi yang dijatuhkan dalam kasus-kasus faktual. Penelitian ini menghasilkan temuan, sebagai berikut: pertama, dalam pembentukan jenis dan sifat sanksi, pembentuk undang-undang merujuk pada ketentuan yang telah ada, namun dalam risalah pembahasan RUU tidak dilengkapi argumentasi tentang justifikasi pidana dan pemidanaan serta prinsip ultimum remedium, melainkan hanya mempertimbangkan bahwa sanksi pidana diperlukan untuk memperkuat sanksi administratif guna menjerakan para pelaku; kedua, penerapan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif dalam kasus-kasus faktual dilakukan sebagaimana kualifikasi dalam rumusan pasal yang dilanggar, urutan prosedur penyelesaian kasus serta dapat pula diterapkan secara bervariasi sehingga dapat bersifat kasuistis untuk tiap-tiap kasus dan tulisan ini memberikan pedoman untuk persoalan tersebut; ketiga, prinsip ultimum remedium digunakan dalam bidang perpajakan dan lingkungan hidup kecuali untuk rumusan yang tidak memberikan sanksi yang berjenjang karena mengingat sifat bahaya dan seriusnya perbuatan dari pelanggaran tertentu. Prinsip una via telah diterapkan dalam kasus fiskal khususnya di bidang perpajakan di tingkat Mahkamah Agung, dengan catatan bahwa prinsip una via berlaku sebagai perluasan dari prinsip nebis in idem, bahwa untuk satu pelanggaran yang serupa tidak dapat diterapkan dua jenis sanksi yang memiliki sifat punitif yang sama. Saat ini prinsip una via sudah dirumuskan dalam ketentuan di sektor keuangan.

---

Criminal sanctions and administrative sanctions are two types of sanctions formulated in various administrative acts in Indonesia. The phenomenon of the formulation of these two types of sanctions experiences dynamics situation both in formulation and implementation, particularly in provisions concerning customs and excise, taxation, forestry, and the environment, which creates problems in the law enforcement practices. This research departs from the main problem regarding the importance of a guideline for determining the formulation of criminal provisions in administrative provisions as a pattern of formulation that underlies the formulation of sanctions in determining the types of administrative sanctions and/or criminal sanctions in provisions in the fiscal and natural resources sector and the need for setting guidelines for administrative officials and/or law enforcement officials authorized to apply the sanctions. To finds the answers for the research questions are sought through document studies of statutory provisions and acts, doctrines, and court decisions. Considering that the research focus is on the regulation and application of administrative and criminal sanctions in administrative provisions, the study of administrative sanctions and criminal sanctions, the theory on justification of punishment as well as the application of the principles of ultimum remedium and una via, are used to analyze how legislators formulate provisions with the two types of sanctions and how administrative officials determine the sanctions imposed in factual cases. This research resulted in the following findings: first, in establishing the type and nature of sanctions, the legislators referred to existing provisions, however, the treatise on deliberating the bill was not accompanied by arguments regarding criminal justification and sentencing as well as the ultimum remedium principle, but only considered that criminal sanctions are needed to strengthen administrative sanctions to deter the perpetrators; secondly, the application of criminal sanctions and/or administrative sanctions in factual cases is carried out according to the qualifications in the formulation of the article that was violated, the sequence of procedures for resolving cases and can also be applied in a variety of ways so that it can be casuistic for each case and this research provides guideline to tackle the challenges; third, the principle of ultimum remedium is used in the fields of taxation and the environment except for formulations that do not provide tiered sanctions due to the nature of the harm and the seriousness of the actions of certain violations. The una via principle has been applied in fiscal cases, especially in the case of taxation at the Supreme Court level, with a main consideration that the una via principle applies as an extension of the ne bis in idem principle, that for one similar violation for two types of sanctions which have the same punitive sanction which cannot be applied. Currently, the una via principle has been formulated in provisions in the financial sector."

"Skripsi ini membahas mengenai transportasi darat yang penting pada saat sekarang ini.Memiliki mobil bagi sebagian besar kalangan masyarakat bagaikan suatu hal yang pokokdimana dapat membantu mereka dalam beraktivitas khususnya dalam bekerja. Penerapanpengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) terhadap Kendaraan BermotorRoda Empat Hemat Energi dan Harga Terjangkau. Tujuan dari penelitian iniMenganalisis kebijakan fasilitas PPnBM atas penyerahan Kendaraan Bermotor RodaEmpat Hemat Energi Dan Harga Terjangkau. Menganalisis dampak adanya kebijakankebijakan fasilitas PPnBM atas penyerahan Kendaraan Bermotor Roda Empat HematEnergi Dan Harga Terjangkau. Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatifdengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasanpengenaan PPnBM bagi kendaraan bermotor beroda dua dengan isi silinder di bawah1200 cc adalah karena konsep barang mewah tersebut berkembang seiring kemajuanteknologi, pertumbuhan ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Pihakperindustrian yang diwakilkan oleh Kementerian Perindustrian menginginkan adanyatarif 0% bagi PPnBM atas kendaraan bermotor beroda empat dengan isi silinder di atas1200 cc, sehingga dapat memajukan industri dalam negeri.

---

This thesis discusses the important land transportation at the present time. Having a car for most of the people like a basic thing which can help them in activities, especially in the work Application of the imposition of sales tax on luxury goods (GOODS) of the Motor Vehicle Four Wheel Energy Efficient and Affordable Price. The purpose of this study analyze policy Sales Tax on Luxury Goods Facility for the delivery of Motor Vehicle Four Wheel Energy Efficient And Affordable Price. Analyze the impact of policies on the delivery of Policy of Sales Tax on Luxury Goods Facility On Four Wheels Motor Vehicles Energy Efficient and Affordable Price. This study is a descriptive qualitative research. The results showed that the reason for the imposition of sales tax on luxury two-wheeled motor vehicles with a cylinder capacity below 1200 cc is because the concept of luxury goods is growing as technology advances, economic growth, and changes in consumption patterns. Industrial parties are represented by the Ministry of Industry also wants a 0% rate for top PPnBM four-wheeled motor vehicles with a cylinder above 1200 cc, so it can promote domestic industry."

"Sebagai salah satu brand luxury, Dior Beauty berhadapan dengan tantangan besar dimana mereka harus mempertaruhkan eksklusivitasnya ketika memasarkan produknya di media sosial di masa Pandemi Covid-19. Sebagai media yang dapat diakses oleh publik, media sosial bertentangan dengan karakter brand mewah yang hanya dapat diakses oleh kalangan masyarakat tertentu saja. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apakah terdapat pergeseran image luxury brandpada Dior Beauty yang melakukan pemasaran di media sosial. Penelitian studi kasus ini berangkat dari paradigma konstruktivisme dan berjenis deskriptif kualitatif. Data penelitian diambil dari hasil wawancara terhadap konsumen Dior Beauty serta hasil studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pergeseran image luxury brand terhadap Dior Beauty di benak konsumennya meskipun memasarkannya di media sosial karena terdapat konsistensi dari Dior Beauty dalam mengomunikasikan image luxury. Konsumen berpendapat bahwa Dior Beauty telah memilih KOL yang relevan, menjaga image luxury pada setiap kontennya, dan memiliki desan konten yang menarik dan kreatif. Disamping itu, konsumen turut menjelaskan bahwa brand Dior Beauty sendiri telah memiliki komponen-komponen luxury brand dimana mereka merasakan kualitas yang baik, eksklusivitas brand, kebanggan serta prestise ketika menggunakan brand tersebut. Adapun omnichannel merupakan konsep pemasaran yang telah digunakan oleh Dior Beauty sehingga terdapat pengalaman yang sama ketika berbelanja langsung di butiknya maupun secara daring melalui media sosial.

---

As a luxury brand, Dior Beauty faces a big challenge where they have to risk their exclusivity when market their products on social media during the Covid-19 pandemic. As a media that can be accessed by the public, social media is contrary to the character of luxury brands which can only be accessed by certain groups of people. This study aims to describe whether there is a shift in the luxury brand image at Dior Beauty which does marketing on social media. This case study research departs from the constructivism paradigm and is of a qualitative descriptive type. The research data was taken from the results of interviews with Dior Beauty consumers and the results of documentation studies. The results of the study show that there is no shift in the luxury brand image towards Dior Beauty in the minds of consumers, even though they market it on social media because there is consistency from Dior Beauty in communicating the luxury image. Consumers think that Dior Beauty has chosen relevant KOLs, maintains a luxury image in all of its content, and has attractive and creative content designs. In addition, consumers also explained that the Dior Beauty brand itself already has luxury brand components where they feel good quality, brand exclusivity, pride and prestige when using the brand. The omnichannel is a marketing concept that has been used by Dior Beauty so that there is the same experience when shopping directly at the boutique or online through social media."

"Tesis ini membahas mengenai makna kepemilikan barang mewah preloved bagi millenials dan proses transaksi melalui instagram. Seiring dengan munculnya trend pembelian barang mewah yang tidak lagi terbatas pada produk baru, tetapi konsumsi barang mewah bekas (preloved) mulai popular, dirasa perlu untuk memahami segmen konsumen yang berkembang ini. Untuk mengetahui motivasi yang mempengaruhi pembelian barang mewah preloved serta makna kepemilikan yang melekat. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian dilakukan dengan desk research dan interview mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bagi millennials, makna kepemilikan tas preloved adalah rasionalitas, investasi dengan tetap mendapatkan prestis. Motif utama adalah motif ekonomi. Sedangkan transaksi preloved melalui Instagram dimaknai sebagai kemudahan, ekonomis, dan terpercaya.

---

This thesis discusses the meaning of preloved luxury goods ownership for millenials and transaction processes through Instagram. Along with the emergence of the trend of purchasing luxury goods that are no longer limited to new products, but the consumption of preloved luxury goods is becoming popular, it is necessary to understand this growing consumer segment. To find out the motivation that affects the purchase of preloved luxury goods and the inherent meaning of ownership. This study uses a constructivist paradigm with a qualitative approach. The research method is done by desk research and in-depth interviews.

The results of this study show that for millennials, the meaning of preloved bag ownership is rationality, investment while still getting prestige. The main motive is economic motives. Whereas preloved transactions through Instagram are interpreted as convenience, economical and reliable."

"ABSTRAKDalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang beberapa kegiatan anti persiangan yang salah satunya adalah persekongkolan tender. Para pelaku usaha yang terbukti bersekongkol akan diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 dimana salah satu sanksinya adalah denda minimum Rp.1.000.000.000,- dan maksimum Rp.25.000.000.000,-. Penelitian ini melakukan studi kasus terhadap dua putusan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 118K/PDT.SUS-KPPU/2013 Dan Putusan KPPU Perkara Nomor 03/KPPU-L/2013. Dalam dua putusan tersebut masing-masing pelaku usaha yang telah terbukti bersekongkol diberikan sanksi untuk membayar denda yang jumlahnya kurang dari Rp.1.000.000.000,-. Dengan melakukan studi kasus terhadap dua putusan tersebut, kenyataannya sanksi administratif dalam bentuk denda dengan nominal tersebut sudah tidak relevan dengan keadaan persaingan usaha pada saat ini dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Diusulkan dalam penelitian ini, untuk mengubah metode pemberian denda kedalam sebuah bentuk nilai persentase minimum sampai maksimum.

---

ABSTRACTIn realizing fair trade competition UU No. 5 Tahun 1999 prohibits some anti-merchant activities which one of them is tender collusion. Business actors proven collusion will be punished in accordance with the provisions of Article 47 of UU No. 5 Tahun 1999 in which one of the sanctions is a minimum fine of Rp.1.000.000.000, - and a maximum of Rp.25.000.000.000, -. This study conducted a case study of two verdicts: Supreme Court verdict Number 118K / PDT.SUS-KPPU / 2013 And KPPU verdict Case Number 03 / KPPU-L / 2013. In the two verdicts each merchant who has been proven conspired to be given a sanction to pay a fine of less than Rp.1.000.000.000, -. By conducting a case study of these two verdict, the fact that administrative sanctions in the form of fines with the nominal value is not relevant to the current state of business competition by considering several factors. It is proposed in this study, to change the method of fine filling into a form of minimum to maximum percentage value"

"Twitter merupakan layanan media sosial yang dikategorikan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat di Indonesia, oleh karenanya Twitter perlu mematuhi aturan serta melakukan kewajiban-kewajiban sebagai PSE. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 mewajibkan PSE untuk menghapus informasi elektronik yang melanggar ketentuan di Indonesia dalam sistem elektroniknya dan menerapkan sistem poin dalam pengenaan denda administratif kepada PSE yang melanggar kewajibannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yakni penelitian yang bersumber pada bahan-bahan kepustakaan, serta menekankan pada penggunaan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal, dan dokumen terkait yang mencangkup prinsip hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Belum adanya tata cara dan mekanisme yang diatur lebih lanjut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pengenaan denda berbasis poin, penulis meninjau sistematika poin dengan menggunakan basis penalty unit yang telah lama digunakan Australia dan Poin pelanggaran yang telah digunakan Kementerian Perhubungan serta rancangan Peraturan Menteri yang telah dibuat untuk menjabarkan sistematika yang akan diterapkan. Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut akan penerapan sistem poin dalam denda bagi PSE yang melanggar dan dampak yang dapat mempengaruhi Twitter dalam melakukan moderasi dan mematuhi aturan terkait konten ilegal.

---

Twitter is a social media service categorized as a Private Electronic System Provider in Indonesia. Therefore, Twitter needs to comply with regulations and fulfill its obligations as a PSE. Government Regulation No. 5 of 2021 requires PSEs to remove electronic information that violates Indonesian provisions within their electronic systems and implement a point-based system for imposing administrative fines on PSEs that breach their obligations. This research adopts a juridical-normative research method, which relies on literature materials and emphasizes the use of written law, such as legislation, books, journals, and relevant documents encompassing legal principles, legal history, and legal comparison. Due to the absence of specific procedures and mechanisms regulated by the Ministry of Communication and Information regarding the implementation of a point-based fine system, the author reviews the point system based on the penalty unit system that has long been used in Australia, the violation point system used by the Ministry of Transportation, and the draft Ministerial Regulation that has been prepared to outline the applicable systematics. This paper aims to provide further explanation of the implementation of a point-based fine system for PSEs that violate regulations and the potential impact on Twitter's content moderation and compliance with relevant rules regarding illegal content."

"Indonesia merupakan negara dengan potensi pertumbuhan penjualan barang mewah yang besar, terutama pada produk fashion. Namun, di sisi lain Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Konsumsi barang mewah sering dianggap sebagai konsumsi untuk menaikkan status dan menunjukkan sifat cinta dunia, yang mana hal ini bertolak belakang dengan konsep agama Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah purchase intention dan purchase behavior produk fashion dipengaruhi atau tidak oleh tingkat religiusitas konsumen dengan menggunakan model extended Theory of Planned Behavior TPB . Sampel pada penelitian ini adalah konsumen Muslim yang pernah melakukan pembelian produk fashion mewah kategori affordable. Data diolah dengan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modelling PLS SEM pada SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control berpengaruh positif terhadap purchase intention. Perceived behavioral control juga berpengaruh positif terhadap purchase behavior. Selain itu, religiusitas ditemukan tidak memoderasi hubungan antara attitude, subjective norm, perceived behavioral control, purchase intention, dan purchase behavior pada produk fashion mewah.

---

Indonesia is a country with huge potential growth in sales of luxury goods, especially in fashion products. However, on the other hand Indonesia is also a country with the largest Muslim population in the world. Consumption of luxury goods is often regarded as status consumption and show the nature of love of the world, which is contrary to the concept of Islam.

This study aims to analyze whether purchase intention and purchase behavior of fashion products is affected or not by the level of consumer religiosity by using an extended framework of the Theory of Planned Behavior TPB. The sample in this study is Muslim consumers who have made purchases of affordable luxury fashion products. The data were processed using Partial Least Square Structural Equation Modelling PLS SEM in SmartPLS 3.

The results showed that attitude, subjective norm, and perceived behavioral control have positive effect on purchase intention. Perceived behavioral control also has a positive effect on purchase behavior. Furthermore, religiosity does not moderate the relationship between attitude, subjective norm, perceived behavioral control, purchase intention, and purchase behavior on luxury fashion products."

"Brand Ambassador menjadi salah satu elemen penting dalam strategi pemasaran untuk industri luxury fashion. Penggunaan selebriti dalam merepresentasi suatu luxury fashion brand memiliki dampak positif terhadap aktivitas pemasaran, tak terkecuali untuk social media marketing. Pemilihan selebriti sebagai brand ambassador suatu luxury fashion brand pun harus didasari atas 5 syarat (Okonkwo, 2007) yaitu credibility, global appeal, personality, uniform brand, dan constancy. Makalah ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh yang dihasilkan Jennie ‘Blackpink’ selaku House Ambassador Chanel terhadap customer brand engagement di konten social media marketing Chanel. Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah analisa konten secara kuantitatif dan kualitatif, di mana penulis membandingkan engagement dari konten YouTube dan Instagram Chanel yang melibatkan dan yang tidak melibatkan Jennie. Engagement diukur berdasarkan jumlah likes, views, serta perbedaan karakteristik dari komentar yang diberikan audiens. Hasil analisa makalah ini menemukan bahwa kemunculan Jennie ‘Blackpink’ pada konten media sosial Chanel telah meningkatkan customer brand engagement secara signifikan. Sosok Jennie ‘Blackpink’ terbukti dapat memicu motivasi audiens dalam berinteraksi dengan brand dilihat dari 3 dimensi customer brand engagement menurut Hollebeek (2011) yaitu immersion, passion, dan activation.

---

Brand Ambassador is an important element in the marketing strategy for the luxury fashion industry. The use of celebrities in representing a luxury fashion brand has a positive impact for marketing activities, including for social media marketing. The appearance of brand ambassadors on social media content of luxury fashion brands can affect the customer brand engagement. This paper aims to examine the impact of Jennie 'Blackpink' as the House Ambassador for Chanel on customer brand engagement through Chanel's social media marketing contents. The method used in this paper is quantitative and qualitative content analysis, in which the authors compare the engagement of Chanel’s contents on YouTube and Instagram, involving and not involving Jennie, based on the number of likes, views, and the characteristics of the comments. This paper found that the appearance of Jennie 'Blackpink' on Chanel's social media content has significantly increased customer brand engagement. Her appearance on Chanel’s social media contents can influence the audiences’ motivation to interact with the brands based on the 3 dimensions of customer brand engagement according to Hollebeek (2011); immersion, passion, and activation."

"Pemberlakuan sanksi administrasi sebesar 50% untuk keberatan dan 100% untuk banding yang hasil keputusannya ditolak atau diterima sebagian dinilai tinggi sehingga dianggap tidak adil dan memberatkan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gambaran mengenai formulasi kebijakan penurunan besaran tarif sanksi administrasi atas penolakan keberatan dan banding Wajib Pajak dalam Undang-Undang Harmonnisasi Peraturan Perpajakan. Metode peneltian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan ini telah melalui tahapan-tahapan formulasi kebijakan, yaitu perumusan masalah, penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan dengan baik. Keputusan untuk menurunkan tarif sanksi administrasi pada penolakan keberatan dan banding dalam Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dipilih untuk memberikan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Kebijakan ini memberikan dampak positif, tetapi keadilan perpajakan tidak hanya bergantung pada aspek sanksi. Untuk mencapai keadilan sebenarnya, dibutuhkan perbaikan pada sistem administrasi dan penyelesaian sengketa. Selain itu, sanksi pada proses sengketa pajak sebaiknya dihapus karena proses tersebut adalah cara bagi Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan yang diperlukan.

---

The imposition of administrative sanctions at a rate of 50% for objections and 100% for appeals whose decisions are rejected or partially accepted is considered high, unfair, and burdensome for taxpayers. This research aims to analyze the formulation of a policy to reduce the magnitude of administrative penalty rates for the rejection of objections and appeals by taxpayers under the UU HPP. The research methodology employed is a qualitative approach within the post-positivist paradigm, using data collection techniques such as literature review and in-depth interviews. The findings of this study indicate that the policy formulation has undergone several stages, including problem identification, policy agenda setting, policy alternatives selection, and policy determination, which were executed effectively. The decision to lower the administrative penalty rates for objection rejections and appeals under the UU HPP was made to ensure fairness, equality, and legal certainty for taxpayers. This policy has yielded positive impacts; however, tax justice cannot solely rely on the aspect of penalties. To achieve true justice, improvements in the administrative system and dispute resolution are needed. Furthermore, penalties within the tax dispute process should be abolished."