Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian yang ada sebelumnya tidak membandingkan kasus existing dengan kasus yang pernah terjadi sebelumnya pun tidak mengembalikan norma hukum internasional yang ada kearah konsepsi dasar dari peraturan itu sendiri. Oleh karena itu menjadi suatu langkah substantial apabila dilakukan perbandingan guna memperoleh rekomendasi teknis sekaligus menghubungkan penerapan konsep dasar dengan aturan normatif dari hukum internasional. Secara historis larangan pernah diterapkan beberapa negara seperti Afrika Selatan, India, dan China pernah menerapkan hambatan perdagangan. China bahkan digugat oleh Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang karena memberlakukan larangan kuota kuantitatif terhadap tanah jarang, wolfram dan molibdenum. China menggunakan dasar asas permanent sovereignty over natural resources yang termaktub dalam pasal XX GATT 1994 sebagai defense strategy. Pasal XX GATT 1994 dapat mengecualikan tindakan yang mendistorsi laju perdagangan dengan syarat dilakukan demi keberlangsungan lingkungan hidup dan konservasi energi tak terbarukan. Akan tetapi China gagal menunjukan adanya hubungan antara larangan kuota kuantitatif yang diberlakukan dengan penurunan laju produksi mineral untuk menjamin keberlangsungan lingkungan hidup dan menjaga agar energi tak terbarukan digunakan berlebihan. Indonesia memberlakukan larangan ekspor nikel dengan alasan cadangan nikel ore Indonesia hanya mampu menopang kebutuhan smelter nikel untuk 7 tahun berikutnya dan akan memperoleh tambahan penerimaan sekitar Rp 250 Triliun, meningkatkan value added sekitar Rp 500 Triliun, meningkatkan pendapatan pekerja sekitar Rp 150 Triliun. Namun larangan ekspor nikel ore dituduh memicu kelangkaan bahan baku bagi industri stainless steel eropa yang semula mampu membukukan keuntungan 20 Miliar Euro menurun hingga 60% dan berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap 1000 pekerja. Indonesia diprediksi akan menggunakan asas permanent sovereignty over natural resources sebagai defense strategy. kali ini Indonesia dituntut bercermin dari kasus China untuk dapat membuktikan bahwa larangan ekspor nikel berbanding lurus dengan penurunan laju produksi sehingga tujuan untuk menjaga lingkungan hidup dan konservasi energi tak terbarukan terlaksana.

---

Previous research does not compare existing cases with cases that have occurred before nor does it return existing international legal norms to the basic conception of the regulation itself. Therefore, it becomes a substantial step if a comparison is made to obtain technical recommendations while at the same time linking the application of basic concepts to the normative rules of international law. Historically, several countries, such as South Africa, India, and China, have implemented trade barriers. China has even been sued by the European Union, the United States and Japan for imposing a quantitative quota ban on rare earths, tungsten and molybdenum. China uses the principle of permanent sovereignty over natural resources as stated in Article XX of the GATT 1994 as a defense strategy. Article XX of the GATT 1994 can exclude actions that distort the pace of trade on the condition that they are carried out for the sake of environmental sustainability and conservation of non-renewable energy. However, China has failed to demonstrate a link between the quantitative quota prohibition and a reduction in the rate of mineral production to ensure environmental sustainability and keep non-renewable energy from being overused. Indonesia imposed a ban on nickel exports on the grounds that Indonesia's nickel ore reserves are only able to support the need for nickel smelters for the next 7 years and will receive an additional revenue of around Rp 250 trillion, increase the value added of around Rp 500 trillion, increase the income of workers by around Rp 150 trillion. However, the ban on nickel ore exports is accused of triggering a shortage of raw materials for the European stainlesssteel industry, which was originally able to record a profit of 20 billion euros, decreased to 60% and resulted in the termination of 1000 workers. Indonesia is predicted to use the principle of permanent sovereignty over natural resources as a defense strategy. Indonesia is required to reflect on the case of China to be able to prove that the ban on nickel exports is directly proportional to the decline in production rates so that the objectives of protecting the environment and conserving non-renewable energy are realized.

"

"ABSTRAKNama:Erni Eriza SiburianNPM :1506780172Program Studi:Ilmu HukumJudul:Peran Sport Diplomacy Sebagai Strategi Public Diplomacy dalam Menjaga Kedaulatan Negara: Studi Kasus Upaya Indonesia dalam Menjaga Kedaulatan atas Papua.Melanesian Spearhead Group MSG merupakan salah satu organisasi internasional yang intens mengangkat isu Papua merdeka. Dengan memanfaatkan melanesian brotherhood yang dikampanyekan negara-negara anggota MSG, kelompok ini terus berusaha menggandeng negara-negara Pasifik Selatan anggota MSG untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Papua.Berbagai upaya dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan atas Papua. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan diplomasi olahraga sport diplomacy melalui kerjasama bidang olahraga dengan negara-negara anggota MSG.Melalui penelitian deskriptif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif, penulis mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan bagimana peran sport diplomacy sebagai strategi public diplomasi dalam menjaga kedaulatan negara: studi kasus upaya Indonesia dalam menjaga kedaulatan di Papua. Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa sport diplomacy merupakan alat diplomasi yang penting dan efektif dalam menjaga kedaulatan negara serta dapat menciptakan pencitraan yang baik suatu negara dimana olahraga dapat dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan kebersamaan dan mendekatkan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda tanpa dikaitkan dengan ras, warna kulit, agama, atau karakteristik yang berbeda satu sama lain.Kata kunci: diplomasi; diplomasi olahraga sport diplomacy ; kedaulatan negara; public diplomacy.

---

ABSTRACTName Erni Eriza SiburianStudent Number 1506780172Program Magister of LawTitle The Role of Sports Diplomacy as A Public Diplomacy Strategy in Maintaining State Sovereignty A Case Study of Indonesia 39 s Efforts in Maintaining Sovereignty over Papua.Melanesian Spearhead Group MSG is one of the most intense international organizations to raise the issue of independent Papua. By exploiting Melanesian brotherhood campaigned by MSG member countries, this group continues to work with South Pacific member countries of MSG to participate in fighting for Papuan independence.Various efforts are made by Indonesia to maintain sovereignty over Papua. One of the efforts taken by the Government of Indonesia is to conduct sports diplomacy through sports cooperation with MSG member countries.Through descriptive research with normative juridical approach, the authors examine the rules legal principles relating to how the role of sports diplomacy as a public diplomacy strategy in maintaining the sovereignty of the state a case study of Indonesia 39 s efforts in maintaining sovereignty over Papua. Based on this, the researchers concluded that sports diplomacy is an important and effective diplomacy tool in maintaining the sovereignty of the state and can create good image of a country where sports can be used as a tool to show togetherness and bring people closer from different background without being associated with differences in race, skin color, religion, or characteristics. "

"Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual HKI adalah bagian dari upaya mengatasi penyalahgunaan HKI itu sendiri. Penerapan prinsip National Treatment Perlakuan Nasional adalah salah satu upaya untuk melindungi HKI secara internasional dimana setiap warga negara anggota WTO/WIPO diperlakukan sama dengan warga negara domestik didalam pendaftaran dan perlindungan HKI di masing-masing negara. Namun demikian, penerapan prinsip perlakuan nasional dalam gugatan pembatalan HKI khususnya merek harus disesuaikan dengan hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku di negara-negara anggota WTO/WIPO tersebut. Kasus Gugatan pembatalan merek Cap Kaki Tiga oleh warga negara Inggris Russel Vince melawan Wen Ken Drug, perusahaan Singapura di Indonesia dikarenakan merek Cap Kaki Tiga diabnggap peniruan emblem atau simbol bendera negara koloni Inggris yang disebut isle of man. Russel Vince menggugat dalam kapasitasnya sebagai warag negara Inggris dengan menggunakan prinsip national treatment perlakuan nasional.

---

Protection of Intellectual Property Rights IPR is part of the effort to resolve the misuse of IPR itself. The application of the National Treatment principle is one of the efforts to internationally protect the IPR where every citizen of WTO WIPO member is treated the same with domestic citizen in the registration and protection of intellectual property rights in each country. However, the application of the national treatment principle in the lawsuit of IPR revocation, in particular the brand, must be in accordance with international law and national law that apply in the WTO WIPO member countries. symbols or emblems are merely symbols emblems of countries that are registered as WTO WIPO members while the Isle of Man is not a country and there is no notification from the United Kingdom as a WIPO WTO member of the Isle of Man flag symbol. Moreover, the principle of national treatment applies only to brand registration not to conduct a lawsuit of the brand revocation in the court."

"Tesis ini membahas penerapan asas kepatutan dalam Perjanjian Asuransi yang memuat klausul-klausul yang mengesampingkan Penanggung dari segala kewajiban dan tanggung jawab hukum, dimana asuransi tidak menjamin/mengcover kerusakan sendiri atau kerusakan karena sifat alamiah (inherent Vice or Inherent Nature) dan kerugian kerusakan yang disebabkan oleh keterlambatan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Hasil penelitian menyarankan bahwa walaupun dalam membuat suatu perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi para pihak yang terlibat baik didalam proses membuat suatu perjanjian maupun di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut hendaknya menerapkan asas kepatutan; Dalam suatu perjanjian hendaknya memperhatikan asas kepatutan karena bilamana perjanjian tersebut tidak sesuai dengan asas kepatutan maka dalam hal pelaksanaannya terdapat suatu masalah atau sengketa hukum, maka Hakim dengan pertimbangan hukum dapat menambah atau mengesampingkan isi perjanjian yang tidak patut tersebut; Para pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian hendaknya selalu bersikap hati - hati dalam tindakannya karena perikatan itu muncul tidak hanya dari perjanjian yang telah dibuat tetapi juga dari undang ? undang, sebagai contoh adanya wanprestasi.

---

This thesis elaborate the implementation appropriateness principle containing clauses that abide The Insurer from all the legal obligation and legal responsibility, where the insurance does not cover self damage or Inherent Vice or Inherent Nature and lost damage caused by tardiness. The method used in this research is a normative-juridical approach.The result of the research suggests that even in making agreement there has been known freedom of contract principle, however the parties who are involved whether during the process of making the agreement or during the implementation of agreement shall implement appropriateness principle; In making an agreement, parties should take notice to appropriateness principle because if such agreement is against with appropriateness principle, therefore when there is a dispute arising from the implementation of the agreement, the judge can add or abide the substance of the agreement that is not appropriate; The parties who are involved should act carefully in their legal action since the engagement appears not only by the agreement that is already made but also by the Law, such as a breach of contract."

"Indonesia masuk ke dalam jajaran 10 besar negara di dunia yang memiliki produksi nikel terbesar dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan produksi nikel sebesar 800.000 MT. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerbitkan aturan yang melarang ekspor bijih nikel yang mulai berlaku pada bulan Januari 2020 di dalam Permen ESDM 11/2019. Kebijakan ini menjadi dasar digugatnya Indonesia oleh negara-negara Uni Eropa ke Dispute Settlement Body WTO dan diklaim bahwa kebijakan tersebut tidak sesuai (inkonsisten) dengan Article XI:1 dan Article X:1 GATT 1994. Pada tanggal 30 November 2022, Panel DSB WTO telah mensirkulasikan laporan atau putusan dari sengketa DS592, yang memposisikan Indonesia sebagai pihak yang kalah. Di dalam putusannya, Panel DSB WTO menyatakan bahwa kebijakan pembatasan ekspor dan kewajiban pengolahan domestik (domestic processing requirement) telah inkonsisten terhadap Pasal XI:1 GATT 1994 karena kebijakan pembatasan ekspor merupakan bentuk pelarangan ekspor dan persyaratan pengolahan dalam negeri merupakan pembatasan yang juga berdampak membatasi ekspor. Melalui artikel ini, penulis ingin mengkaji putusan DSB WTO tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan perdagangan internasional, yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan keuntungan bagi seluruh pihak, termasuk Indonesia, dan apa yang menjadi kepentingan nasional Indonesia dan juga negara-negara Uni Eropa tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan pertimbangan-pertimbangan majelis DSB pada putusan-putusan lain dengan perkara yang serupa.

---

Indonesia is included in the top 10 countries in the world that have the largest nickel production and can produce nickel production of 800,000 MT. In 2019, the Indonesian government issued a regulation banning the export of nickel ore which took effect in January 2020 under ESDM Ministry Regulation No. 11/2019. This policy became the basis for European Union countries to file their claims to the WTO Dispute Settlement Body, under which they claimed that the policy was inconsistent with Article XI:1 and Article X:1 GATT 1994. On 30 November 2022, the WTO DSB Panel has circulated the report or decision of the DS592 dispute, which positioned Indonesia as the losing party. In its decision, the WTO DSB Panel stated that the export restriction policy and domestic processing requirements (domestic processing requirements) were inconsistent with Article XI:1 GATT 1994 because the export restriction policy was a form of export ban and domestic processing requirements were restrictions which also had the effect of limiting exports. Through this article, the author wants to examine whether the WTO DSB decision is in accordance with the objectives of international trade, which aims to provide benefits for all parties, including Indonesia, and what is in the national interests of Indonesia and also the European Union countries. The research method used in this article uses a normative juridical approach, namely using library materials and the DSB council's considerations in other decisions with similar cases."

"

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan devisa di Indonesia, khususnya terkait kewajiban penerimaan Devisa Hasil Ekspor SDA melalui Bank yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan RI No. 98/PMK.04/2019, dan PBI No. 21/3/2019. Terdapat permasalahan terkait dengan adanya kewajiban penerimaan Devisa Hasil Ekspor melalui Bank  yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan devisa di Indonesia dan bagaimana kesesuaian antara kewajiban penerimaan Devisa Hasil Ekspor SDA melalui bank sebagaimana ketentuan Bank Indonesia mengenai Devisa Hasil Ekspor  SDA. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) pengaturan devisa di Indonesia pada tahun 1964 menganut sistem devisa terbatas yang mana di atur dalam UU Peraturan Lalu Lintas Devisa dan pada tahun 1999 pemerintah mengubah sistem devisa menjadi sistem devisa bebas dengan menerbitkan UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; 2) terdapat pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam peraturan perundang-undangan terkait Devisa Hasil Ekspor SDA. Saran yang diberikan adalah: 1) Pemerintah harus mengatur Devisa Hasil Ekspor dalam Undang-Undang; 2) Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan harus melakukan monitoring secara langsung.

 

---

This thesis discusses the regulation of foreign exchange in Indonesia, specifically related to the obligation to receive Foreign Exchange Derived from Natural Resource Exports through banks as stipulated in Government Regulation No. 1 Year 2019, Minister of Finance of the Republic of Indonesia’s Regulation No. 98/PMK.04/2019, and Regulation of Bank Indonesia No. 3/21/2019. There is a problem related to the mandatory deposit of Foreign Exchange Exports Proceeds through Banks which is stipulated in the legislation. Based on this, the author proposes the main problem, namely how to regulate foreign exchange in Indonesia and how is the compliance between the mandatory deposit Foreign Exchange Derived from Natural Resource Exports through banks as stipulated by Bank Indonesia regarding Foreign Exchange Derived from Natural Resource Exports. The method of this research is normative juridical and descriptive research typology. The conclusions obtained are 1) foreign exchange arrangements in Indonesia in 1964 adopted a limited foreign exchange system which is regulated in the Act of Foreign Exchange Traffic and in 1999 the government changed the foreign exchange system into a free foreign exchange system by issuing the Act of Foreign Exchange Traffic and the Exchange Rate System; 2) there are restrictions made by the government and Bank Indonesia in the legislation related to Foreign Exchange Derived from Natural Resource Exports. Moreover, suggestions given are: 1) The government must regulate the export proceeds in the Act; 2) Bank of Indonesia, Financial Service Authority, and Ministry of Finance have to conduct direct monitoring.

 

"

"Tesis ini bertujuan untuk memahami gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan pemberhentian ekspor bijih nikel Indonesia tahun 2020, meski kebijakan pemberhentian dan pelarangan ekspor bijih nikel yang dijalankan oleh Indonesia tidak secara khusus ditujukan untuk mendiskriminasi Uni Eropa dalam perdagangan internasional dan rata-rata kuantitas impor bijih nikel Uni Eropa dari Indonesia relatif kecil. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah “mengapa Uni Eropa menggugat kebijakan pemberhentian ekspor bijih nikel Indonesia tahun 2020?”. Pertanyaan tersebut dibahas dengan teori analisis kebijakan luar negeri Eropa dari Brian White (2004) dengan menekankan variabel aktor dan proses pembuatan kebijakan, kapabilitas dan instrumen, serta konteks yang melatarbelakangi kebijakan. Tesis ini berkesimpulan bahwa gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan pemberhentian ekspor bijih nikel Indonesia tahun 2020 dipengaruhi oleh pandangan Komisi Eropa dan Dewan Uni Eropa bahwa Indonesia telah mendukung Tiongkok dalam sektor nikel, sehingga pengaruh Uni Eropa terhadap Indonesia melemah. Uni Eropa juga memiliki kapabilitas dan instrumen penggunaan penyelesaian sengketa melalui WTO dalam menggugat Indonesia. Selain itu, gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia juga dilatarbelakangi oleh kepentingan Uni Eropa dalam industri baja dan dominasi Tiongkok di sektor nikel Indonesia.

---

This thesis aims to understand the European Union's lawsuit against Indonesia's nickel ore export ban policy in 2020, even though the policy of halting and banning nickel ore exports implemented by Indonesia was not specifically intended to discriminate against the European Union in international trade, and the average quantity of nickel ore imports by the European Union from Indonesia is relatively small. The research question posed is "why did the European Union file a lawsuit against Indonesia's nickel ore export ban policy in 2020?". This question is addressed using Brian White's (2004) theory of European foreign policy analysis, emphasizing the variables of actors and policy-making processes, capabilities and instruments, and the context underlying the policy. This thesis concludes that the European Union's lawsuit against Indonesia's nickel ore export ban policy in 2020 was influenced by the perception of the European Commission and the Council of the European Union that Indonesia had supported China in the nickel sector, thereby weakening the European Union's influence over Indonesia. The European Union also has the capability and instruments to use dispute resolution through the WTO in challenging Indonesia. Additionally, the European Union's lawsuit against Indonesia was also motivated by the European Union's interests in the steel industry and China's dominance in Indonesia's nickel sector."

"Pada tahun 2014 dan 2020, Indonesia memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel sebagai upaya untuk mendorong hilirisasi industri nikel. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik investasi asing dan mendirikan industri pengolahan bijih nikel ke tahap selanjutnya. Dengan menggunakan kerangka berpikir domestic sources of foreign policy milik Michael J. Hiscox, penelitian ini ditujukan untuk menggali lebih dalam preferensi aktor dan dinamikanya dalam institusi pada kebijakan pelarangan ekspor nikel Indonesia dengan pertanyaan penelitian: “Bagaimana preferensi aktor domestik memengaruhi dimunculkannya kebijakan pelarangan ekspor nikel?” Metode penelitian yang digunakan adalah penelusuran pustaka yang diperkuat dengan wawancara serta observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aktor-aktor dalam posisi kekuasaan yang berpotensi diuntungkan baik secara material maupun non-material dari penerapan kebijakan pelarangan ekspor nikel yang mendukung hilirisasi industri nikel. Selanjutnya, potensi keuntungan tersebut memunculkan preferensi aktor yang berproses dalam desain institusi yang longgar.

---

In 2014 and 2020, Indonesia implemented a policy banning nickel exports to encourage the downstream nickel industry. This policy is expected to attract foreign investment and develop the nickel processing industry to the next stage. Using Michael J. Hiscox's domestic sources of foreign policy framework, this research aims to dig deeper into actor preferences and their dynamics within institutions in Indonesia’s nickel exports ban policy with the research question: "How do domestic actor preferences influence the emergence of the nickel export ban policy?" The research method was a literature search reinforced by interviews and direct observation. The research results show that there are actors in positions of power who have the potential to benefit both materially and non-materially from the implementation of the nickel export ban policy which supports the downstream nickel industry. In addition, these potential benefits give rise to actor preferences that proceed within a loose institutional design."