Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTAn idea to construct a code of ethics in acountry is a result from an idea of ethical reformation,code of ethics and code of behaviors in numbers ofparliaments in the world, ethical regime and code ofethics. The idea begins first in a private sector, alsopublic sector for democration and being active in anydemonstration for people trust that have been entrustedto governmental officials. One of the governmentalinstitutions in Unitary State of Republic of Indonesia(NKRI/Negara Kesatuan Republik Indonesia) is IndonesianLegislative Assembly (DPR-RI/Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia) , regulated in VII of the 1945Constitution where Article 19 and 22 B are. Theinstitution makes another institution controlling itsmembers' daily ethics, named Ethical Committee (BK/BadanKehormatan) which is ad hoc. Then, this is permanent andhas a legal power. The Ethical Committee is regulated inthe Article 98 Sub (2) alphabet g, the Act No.22/2003Susduk People's Consultative Council (MPR/MusyawarahPermusyawaratan Rakyat), Indonesian Legislative Assembly(DPR-RI) , Leadership of Political Party at local level(DPD/Dewan Perwakilan Daerah), and DPR-RI aboutcomprehensiveness and support and Decision of DPR No.08/1/2005-2006 on DPR-RI on the Order and Code of Ethicsof DPR-RI. The effectiveness is regulated in the Article60, punishment is through complain, process, 14 dayssince the complain, and 14 days later, the letter ofinvitation is sent to a related member, at least 3-daysbefore meeting. The meeting is different from othercourts. When the decision of Ethical Committee bringspunishment due to breaking the Code of Ethics, thedecision is final and there is no comparison. Thecomparison between Code of Ethics in DPR-RI EthicalCommittee and that in other countries is substantivelysimilar, but the punishment is different. The EthicalCommittee of DPR—RI has discharged one's membership ofDPR-RI members because of his breaking the EthicalCommittee's Code of Ethics. The mechanism is regulated inthe Act of Regional Government No. 32/2004."

"ABSTRAKBanyak orang tidak mengenal istilah Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa dengan benar. Tidak hanya masyarakat umum tetapi dari kalangan profesi seperti Advokat, Notaris, Penyidik, Jaksa dan Hakim juga masih kurang memahami arti dari istilah tersebut. Kekurangpahaman mereka ini lebih banyak karena kurangnya waktu yang dipergunakan untuk meneliti arti dari istilah-istilah tersebut.Hadirnya tesis ini diharapkan dapat membantu pembaca yang membutuhkan pengertian yang sesungguhnya akan arti dari penggunaan istilah Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa. Tidak hanya pengertian teoretis yang disajikan, tetapi disampaikan juga contohcontoh kasus yang sudah menjadi kasus di pengadilan berikut dengan analisa solusi dari penulis.Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis telah berupaya secara maksimal untuk meneliti penggunaan istilah tersebut, sehingga diharapkan setelah membaca tesis ini, pembaca akan mengerti arti dari istilah tersebut dan penggunaannya dapat dilakukan oleh pembaca secara tepat.

---

Abstract

Many people do not familiar with the terms of Representation, Authorization and Authorization Provision correctly. Not only the public but also the professions as an Advocate, Notary, Investigator, Prosecutor, and Judge still do not understand the meaning of the term. Their lack of understanding is more due to lack of time needed to examine the meaning of those terms.

The presence of this thesis is expected to help the reader who requires a real understanding of the meaning of using the term Representation, Authorization and the Authorization Provision. Not only presented a theoretical sense, but also presented examples of cases that have been the case in court along with the analytical solution of the author.

With all the limitations that exist, the authors have attempted to investigate the use of the terms in maximum, so hopefully after reading this thesis, the reader will understand the meaning of these terms and the reader can make their use exactly."

"Skripsi ini merupakan studi terhadap konf1ik-konf1ik yang berkembang dalam Lembaga Perwakilan Keagunaan bagi Umat Budha di Indonesia yakni, Perwalian Umat Budha Indonesia ( Walubi ) Fenomena konf1ik ini per1u untuk dikaji karena terjadi pada suatu lembaga yang dibentuk pemerintah, dengan tujuan untuk menghasi1kan kesepakatan-kesepakatan yang di - peroleh melalui musyawarah dan mufakat diantara pemuka-pemuka agama Budha yang menjadi anggotanya. Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini mengacu pada 3 hal pokok yakni : Po1a konf1ik, Fungsi. Icon f1ik, serta Sumber konf1ik. Hasil studi menunjukan bahwa pola konflik dalam Lembaga Perwakilan Keagamaan, terwuzujud - dalam kompetisi (Konflik tanpa kekerasan). Pihak-pihak yang bertentangan ter1ibat dalam perdebatan, polemik,' perebutan posisi.- Skripsi ini merupakan studi terhadap konf1ik-konf1ik yang berkembang dalam Lernbaga Perwaki1an Keagunaan bagi Umat Budha di Indonesia yakni, Perwalian Umat Budha Indonesia ( Wa1ubi ) Fenomena konf1ik ini per1u untuk dikaji karena terjadi pada suatu lernbaga yang dibentuk pemerintah, dengan tuju an untumk menghasi1kan kesepakatan-kesepakatan yang di - peroleh melalui musyawarah dan mufakat diantara pemuka-pemuka agama Budha yang menjadi anggotanya. Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini mengacu pada 3 hal pokok yakni : Po1a konf1ik, Fungsi. Konf1ik, serta Sumber konf1ik. Hasil studi menunjukan bahwa pola konflik dalam Lembaga Perwakilan Keagamaan, terwuzujud - dalam kompetisi (Konflik tanpa kekerasan). Pihak-pihak yang bertentangan ter1ibat dalam perdebatan, polemik,' perebutan posisi.-"