Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law dan menggunakan kodifikasi hukum sebagai sumber hukum primer pada kenyataannya masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai beberapa konsep ganti rugi yang dapat ditemukan di dalam berbagai kasus wanprestasi yang terjadi. Skripsi ini akan membandingkan hukum kontrak khususnya pada penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi di Indonesia dengan Malaysia dimana dalam hal ini sebagai negara penganut sistem hukum Common Law. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan hasil dari penelitian ini berisi bahwa terdapat persamaan dan perbedaan diantara pengaturan konsep ganti rugi di Indonesia dan Malaysia.

---

Indonesian Civil Code which adheres to Civil Law legal system and uses legal codification as the primary source of law, in fact there is still a lack of regulation regarding several compensation concepts that can be found in various cases of default or breach of contract. This thesis compares the law of contracts especially about determination of default damages in Indonesia and Malaysia. This study is a normative juridicial research and the result of this study indicate that there are similarities and differences between the regulation of the concept of compensation in Indonesia and Malaysia."

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law dan menggunakan kodifikasi hukum sebagai sumber hukum primer pada kenyataannya masih terdapat kekosongan pengaturan mengenai beberapa konsep ganti rugi yang dapat ditemukan di dalam berbagai kasus wanprestasi yang terjadi. Skripsi ini akan membandingkan hukum kontrak khususnya pada penentuan ganti kerugian akibat wanprestasi di Indonesia dengan Australia dimana dalam hal ini sebagai negara penganut sistem hukum Common Law. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan hasil dari penelitian ini berisi bahwa terdapat persamaan dan perbedaan diantara pengaturan konsep ganti rugi di Indonesia dan Australia.

---

Indonesian Civil Code which adheres to Civil Law legal system and uses legal codification as the primary source of law, in fact there is still a lack of regulation regarding several compensation concepts that can be found in various cases of default or breach of contract. This thesis compares the law of contracts especially about determination of default damages in Indonesia and Australia. This study is a normative juridicial research and the result of this study indicate that there are similarities and differences between the regulation of the concept of compensation in Indonesia and Australia."

"Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah eksistensi perjanjian yang terganggu pelaksanaannya dikarenakan terdapat sejumlah pihak yang tidak bisa memenuhi prestasi atau kewajiban kontraktualnya dengan mendalilkan pandemi Covid-19 sebagai kategori keadaan memaksa (force majeure). Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian akibat terjadinya wanprestasi karena pandemi Covid-19 di Indonesia dan Malaysia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan pada kedua negara yang menjadi fokus perbandingan dalam penelitian ini. Simpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya ketentuan yang secara khusus menyatakan pandemi Covid-19 sebagai force majeure baik dalam hukum perjanjian Indonesia maupun Malaysia mengakibatkan suatu sengketa kontrak yang terjadi harus dinilai berdasarkan kasus per kasus serta memperhatikan kesesuaiannya dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Saran yang dapat diberikan adalah para pihak yang akan mengadakan perjanjian sebaiknya merumuskan klausul tentang force majeure secara tegas dan jelas, serta dapat melakukan renegosiasi sebagai upaya pelaksanaan perjanjian apabila tidak ditemukan klausul yang secara jelas mengatur tentang kondisi tertentu karena pelaksanaan perjanjian tetap harus diupayakan sebab adanya kekuatan mengikat pada setiap perjanjian yang dibuat secara sah.

---

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on various aspects of people’s lives, one of which is the existence of contracts whose implementation has been disrupted because there are some of parties who cannot fulfill their achievements or contractual obligations by postulating the Covid-19 pandemic as a category of force majeure. This research discusses the implementation of contracts due to defaults due to the Covid-19 pandemic in Indonesia and Malaysia. The method used is normative juridical by examining laws and regulations and court decisions in the two countries which are the focus of comparison in this research. The conclusion of this research is that there are no provisions specifically stating the Covid-19 pandemic as a force majeure in both Indonesia and Malaysia contract law resulting in a contract dispute that occurs must be assessed on a case-by-case basis and pay attention to its compliance with various applicable provisions. Advice that can be given is that the parties who are going to enter into a contract should formulate clauses regarding force majeure explicitly and clearly, and also can renegotiate as an effort to implement the contract if no clause is found that clearly regulates certain conditions because the implementation of the contract must still be pursued because of the existence of binding force on any contract made legally."

"Dalam hubungan kontrak apa pun, para pihak yang terikat dalam kontrak tentu menginginkan kontrak berjalan lancar dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, dalam praktiknya, ada hal-hal tertentu, seperti impediment yang menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi prestasinya sehingga salah satu pihak menjadi lebih berat atau kurang beruntung atas pelaksanaan perjanjian, misalnya karena force majeure. Didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi pada era globalisasi saat ini, tidak hanya membawa manfaat besar dan perubahan dunia bisnis, tetapi juga memiliki efek mendalam pada pertumbuhan kehidupan sosial, budaya, politik, dan hukum. Orang-orang Indonesia memiliki banyak hubungan kontraktual dengan orang-orang dari negara lain, terutama di Asia Jepang dan Malaysia, yang memiliki latar belakang hukum yang berbeda di antara mereka. Pengembangan impediment atau kendala pelaksanaan kontrak cukup penting dan mendasar untuk dicatat mengingat perbedaan dalam persepsi negara-negara Asia terhadap impediment karena sistem hukum mereka yang berbeda. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perbandingan Hukum anatara Indonesia, Jepang, dan Malaysia. Dari penelitian ini ditemukan dan disimpulkan bahwa bahwa penyelarasan pengaturan kontrak dalam praktik bisnis di regional Asia untuk memastikan bahwa pertukaran kepentingan dalam bentuk hak dan kewajiban dilakukan secara proporsional dengan pihak-pihak yang mengadakan kontrak, sehingga membentuk hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan.

---

In any contractual relationship, it is important that the parties bound to the contract are fulfilled the rights and obligations of each party. However, in practice, there are impediments that prevent one of the parties to fulfill their performance or being disadvantaged over the performance, eg due to force majeure. The development of information technology in this current era of globalization, not only bring great benefits and changes in the business, but also a profound effect on the growth of social, cultural, political, and legal life. Indonesians have many contractual relationships with other countries, especially in Asia Japan and Malaysia, who have different legal backgrounds among them. The development of impediments or constraints to the implementation of contracts is quite important and fundamental to the perception of Asian countries on the impediment due to their different legal systems. This research was conducted with a juridical normative method with a comparative approach to contract law in Indonesia, Japan and Malaysia. From this research, it is found and concluded that the alignment of contractual arrangements in the Asian region to ensure that the interests of the parties are carried out in proportion to contracting parties, establishing a fair and mutually beneficial contractual relationship."

"Memasuki zaman global, intensitas hubungan antar subjek hukum semakin meningkat, terutama dalam hal dibutuhkannya perjanjian untuk menguntungkan kedua belah pihak. Dalam suatu perjanjian tentunya diperlukan adanya janji oleh salah satu pihak, atau kedua belah pihak, untuk melaksanakan sesuatu. Dalam hal salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Adapun dalam hal terjadi wanprestasi, pihak yang dituduh lalai dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman atau akibat wanprestasi tersebut. Alasan yang dimaksud disebut pula sebagai tangkisan terhadap gugatan wanprestasi yang terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu keadaan memaksa, exceptio non adimpleti contractus, dan rechtsverwerking. Rechtsverwerking itu sendiri masih seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan pertanyaan tersendiri mengenai penerapannya dimana lebih dikenal sebagai suatu lembaga dalam lingkup hukum pertanahan serta disamakan dengan konsep daluwarsa dan persetujuan diam-diam dalam KUH Perdata. Jika dibandingkan dengan negara-negara common law, dikenal suatu doktrin yang dinamakan estoppel yang dapat dipadankan dengan rechtsverwerking. Skripsi ini akan membahas lebih lanjut mengenai rechtsverwerking dan tangkisan terhadap gugatan wanprestasi secara umum serta perbandingannya dengan Negara Singapura dan Malaysia untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

---

Entering the global era, the intensity of the relationship between legal subjects is increasing especially in terms of the need for an agreement to benefit both parties. In an agreement, it requires a promise by one party, or both parties, to carry out something. In the event that one of the parties to an agreement does not do what was agreed upon, then it is said that the party has committed an act of default or breach of contract. As for the case of default, the accused party can defend himself by submitting several reasons to free himself from punishment or consequences of the default. The reason itself can also be referred as counterclaim for default, which is divided into 3 forms, namely force majeure, exceptio non adimpleti contractus, and rechtsverwerking. Rechtsverwerking itself still often creates several misunderstandings and questions regarding its application, in which it is better known as an institution in the scope of land law and is frequently equated with the concept of expiration and silent consent in the Indonesia Civil Code. Compared to common law countries, such as Singapore and Malaysia, there is a doctrine called estoppel which can be equated with rechtsverwerking. This thesis will discuss further about rechtsverwerking and counterclaims for default in general and the comparison with Singapore and Malaysia to provide a more comprehensive understanding"

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan ketentuan hak asuh anak di bawah umur yang terjadi akibat perceraian di Indonesia dan di Malaysia, terutama dikhususkan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk di Indonesia dan Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 untuk di Malaysia. Salah satu akibat hukum dari terjadinya perceraian adalah pengaturan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan dari anak yang seringkali menimbulkan sengketa di antara kedua belah pihak orang tua. Oleh karena itu pengaturan yang jelas diperlukan untuk mengatur mengenai persoalan ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan undangundang (Statuta Approach) dan pendekatan komparatif yakni menggunakan kajian ilmu normatf berdasarkan hukum di Indonesia dan di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia masih perlu dilengkapi sehingga penerapannya dapat dilaksanakan lebih tegas.

---

This thesis explains the comparison regarding custody rights for underage child due to divorce in Indonesia and Malaysia, specified into Law No. 16 of 2019 Concerning The Change of Law No. 1 of 1974 Concerning Marriage for Indonesia and Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 for Malaysia. One of the consequence of divorce is the regulation of child custody and maintenance of the child that frequently causes dispute between parents. Therefore, detailed regulation is needed to regulate this matter. This research was based on the statute approach and comparative method which used normative study based on the law in Indonesia and Malaysia. The result of the research suggests that the regulation regarding custody rights for underage child in Indonesia needs to be improved to such an extent that the execution could be done more effectively."

"Poligami yang sudah ada sejak lama dalam peradaban manusia, telah menjadi kontroversi yang menimbulkan perdebatan panjang di dunia, termasuk di Indonesia dan di Malaysia. Poligami kerap kali disalahpahami dan disalahgunakan dalam pelaksanaannya, sehingga menyebabkan kerugian terhadap para wanita dan anak-anak. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Malaysia, telah melakukan pengaturan terhadap Poligami, dalam aturan hukum positif masing-masing negara. Penelitian ini berupaya untuk memperbandingkan pengaturan Poligami di kedua negara, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Poligami di Indonesia dan di Malaysia meliputi pengaturan mengenai kebolehan melakukan Poligami dengan disertai oleh batasan-batasan tertentu. Terhadap pengaturan batasan-batasan ini, terdapat sejumlah persamaan yang disebabkan oleh kesamaan kebutuhan kedua negara, serta terdapat pula sejumlah perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan cara berfikir dan pandangan hidup masyarakat di kedua negara.

---

AbstractPolygamy that has been long existed in the human civilization, has been developed into a controversy that leads to the debates of it in all over the world, including in Indonesia and in Malaysia. Polygamy has been often practiced on the basis of misconception and misuse, so that it then caused disadvantages towards the women and children. Therefore, both Indonesia and Malaysia have enacted a number of provisions on Polygamy, in their respective law. This study attempts to do a comparison between the Polygamy provisions of both countries, so that it would be much easier to be comprehended. The study shows that the Polygamy provisions in Indonesia and in Malaysia comprises of the provisions on the permission to practice Polygamy along with its limitations. Towards these limitations, there are some similarities that were caused by the same needs of both country, and there are also some differences that were caused by the different mindset and worldview of the people in both countries."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandtngan kinerja reksadana saham syariah Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan indeks Sharpe, Treynor, Jensen Alpha dan Appraisal ratio dilengkapi dengan model Treynor Mazuy untuk menganalisis kemampuan market timing dan stock selection reksadana. Berdasarkan hasil pengnjian telah ditemukan bahwa sepanjang tahun 2008, reksadana saham syariah Malaysia lebih unggul dari Indonesia berdasarkan Sharpe Treynor, dan Jensen serta memiliki kemampuan stock selection dan market timing lebih baik. Pada tahun 2009, reksadana saham syariah Malaysia lebih unggul berdasarkan Sharpe, Treynor dan Jensen tetapi tidak pada pengukuran appraisal ratio dan kemampuan stock selection. Tidak ada yang signifikan dalam melakukan market timing. Pada periode 2008-2009, reksadana saham syariah Malaysia unggul dari Indonesia berdasarkan Sharpe, Treynor, Jensen dan appraisal ratio serta memiliki kemampuan stock selection dan market timing yang lebih baik.

---

This research purpose to analyze comparative perfonnance between syariah stock mutual fund in Indonesia and Malaysia using Sharpe Treynor. Jensen Alpha and appraisal ratio index completed with Treynor Mazuy model to analyze market timing and stock selection mutual fund perfonnance. Based on result found that for the year 2008, syariah stock mutual fund in Malaysia better in performance based on Sharpe, Treynor, Jensen, stock selection and market timing. For the year 2009, syariah stock mutual fund in Malaysia better in performance based on Sharpe, Treynor, Jensen, but not for appraisal ratio and stock selection measurement No one has significant market timing performance. For the year 2008-2009, syariah stock mutual fund Malaysia better on the whole performance measurement and also have better stock selection and market timing performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan konsep pembatalan putusan arbitrase internasional di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis praktek yang dilakukan oleh lembaga peradilan di Malaysia, Singapura, dan Indonesia melalui putusan Pengadilan setempat. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan walaupun Malaysia dan Singapura merupakan negara yang mengadopsi UNCITRAL Model Law namum terdapat perbedaan dalam hal pengaturan pembatalan putusan arbitrase internasional di kedua negara tersebut. Perbedaan pengaturan pembatalan putusan arbitrase internasional juga akan terlihat kontras jika konsep pembatalan dikedua negara tersebut dibandingkan dengan Indonesia. Praktek di lembaga peradilan sudah tepat dalam menerapkan peraturan arbitrase di negara setempat. Hal tersebut tercermin dalam putusan Court of Appeal Malaysia antara TLL HLL melawan Laos, High Court Singapore JVL melawan Agritrade, dan putusan MA PT.Indiratex melawan Everseason.

---

This research aimed to identify the difference of the concept of international arbitral award annulment in Malaysia, Singapore, and Indonesia. This research also analyze the practice of the national courts in Malaysia, Singapore, and Indonesia through the court judgment. Author use juridical normative research method with literature studies.

The research shows although Singapore and Malaysia are the Model Law Countries, they still have differences on the regulation of international arbitral award annulment. The differences contrastingly will be shown if we compare those regulations with Indonesia regulation in the international arbitral award annulment.

The practice of the courts have been appropriate in applying the rules of arbitration of the country concerned. It was proved on the Malaysia Court of Appeal award between TLL HLL vs. Laos Government, Singapore High Court award JVL vs. Agritrade, and Indonesia Supreme Court PT. Indiratex vs. Everseason."

"Menurut lembaga survei Wealth Health Organization (WHO), Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai jumlah perokok terbanyak. Untuk mengurangi eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan rokok elektrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai rokok elektrik pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rokok elektrik di Indonesia membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan berupa kenaikan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan cukai rokok elektrik di Indonesia dengan negara Filipina dan Malaysia, dan evaluasi dari kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivis. Metode penelitian dari penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki kebijakan cukai rokok elektrik berdasarkan kandungan nikotin, sementara di Indonesia berdasarkan jenis. Negara Malaysia memiliki tarif tetap atas liquid, sementara di Indonesia tarif spesifik berdasarkan jenis. Negara Filipina dan Malaysia masing-masing memiliki tarif cukai atas liquid yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Terdapat empat pilar kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian rokok elektrik ilegal. Kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria efisiensi dan keadilan. Namun, belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

According to the Wealth Health Organization (WHO) survey institute, Indonesia is ranked third in the world with the highest number of smokers. To reduce negative externalities arising from the use of e-cigarettes, the government issued an e-cigarette excise policy in 2018. The increasing consumption of e-cigarettes in Indonesia prompted the government to make policy adjustments in the form of an increase in excise duty. on electronic cigarettes in 2023 and 2024. This research was conducted to determine the comparison of excise taxes. e-cigarettes in Indonesia with the Philippines and Malaysia, as well as an evaluation of the policy to increase excise duty on e-cigarettes in Indonesia. This research was conducted using a post positivist approach. The research method used in this research is a qualitative method. The results of this research show that the Philippines has an excise policy on e-cigarettes based on the nicotine content, while in Indonesia it is based on the type. Malaysia has a fixed tariff for liquids, while in Indonesia the tariff is specific based on the type. The Philippines and Malaysia each have higher liquid excise rates than Indonesia. There are four pillars of e-cigarette excise policy in Indonesia, namely controlling consumption, state revenue, workforce sustainability, and controlling illegal e-cigarettes. According to Dunn's policy evaluation, the policy to increase excise tax on e-cigarettes meets the criteria of efficiency and fairness. However, it does not meet the evaluation criteria of effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy."