Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdebatan konseptual keamanan maritim diawali oleh perdebatan konseptual mengenai sea power. Konsepsi keamanan maritim itu sendiri pertama kali muncul di Barat pada tahun 1990-an akibat dari mencuatnya kasus-kasus kejahatan maritim, seperti terorisme maritim, pembajakan dan perampokan bersenjata, penangkapan ikan ilegal, perdagangan manusia, dan pencemaran laut. Tinjauan pustaka ini menggunakan kerangka matriks keamanan maritim Bueger untuk mendefinisikan konsep keamanan maritim Indonesia yang berusaha melihat hubungan antara keamanan maritim dengan konsep lain yang berkaitan. Setidaknya terdapat empat konsep yang berkaitan dengan keamanan maritim, yaitu (1) keamanan nasional, (2) keamanan laut, (3) ekonomi biru, dan (4) keamanan insani. Tinjauan pustaka ini menyajikan perkembangan keamanan maritim Indonesia melalui keempat perspektif tersebut, serta bahasan minor yang kemudian muncul dalam literatur-literatur keamanan maritim Indonesia. Melalui keempat perspektif tersebut, penulis mencermati bahwa cakupan bahasan dalam literatur keamanan maritim Indonesia adalah bahasan mengenai keamanan laut, penanggulangan isu dan ancaman maritim, pengaturan kebijakan dan regulasi maritim, serta strategi maritim. Tinjauan pustaka ini juga memperlihatkan area konsensus berupa konsep keamanan maritim dapat ditelusuri maknanya dengan melihat korelasinya pada tema lain yang berkaitan, tumpang tindih kewenangan antar institusi maritim, TNI AL sebagai kekuatan utama maritim, dan ancaman keamanan maritim. Area perdebatan berupa keamanan maritim dalam studi keamanan, tradisional vs non-tradisional; perspektif keamanan nasional dalam diplomasi maritim Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, memudar vs tidak memudar; komando keamanan maritim, multi-agen vs single-agen; serta keamanan maritim Indonesia dalam rule-based order vs realpolitik. Kesenjangan literatur yang ditemukan berupa minimnya jumlah literatur dalam bentuk buku (monograf) maupun bab dalam buku mengenai perdebatan konseptual keamanan maritim yang ditulis oleh penulis Indonesia dan masih sedikit literatur yang berisi pembahasan menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) 12 instansi keamanan laut, yang menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan antara instansi maritim. Selain itu, tinjauan pustaka ini juga menunjukkan persebaran asal penulis literatur keamanan maritim Indonesia dan paradigma ilmu hubungan internasional yang digunakan dalam literaturnya masing-masing. Tinjauan pustaka ini kemudian juga merekomendasikan penelitian lanjutan perdebatan konseptual keamanan maritim Indonesia menggunakan dua kerangka lainnya dari Bueger, yaitu (1) kerangka sekuritisasi maritim dan (2) Praktik Keamanan dan Komunitas Praktik.

---

The conceptual debate on maritime security was preceded by a conceptual debate regarding sea power. The concept of maritime security itself first appeared in the West in the 1990s as a result of the emergence of cases of maritime crimes, such as maritime terrorism, piracy and armed robbery, illegal fishing, human trafficking, and marine pollution. This literature review uses the Bueger maritime security matrix framework to define the concept of Indonesian maritime security which seeks to see the relationship between maritime security and other related concepts. There are at least four concepts related to maritime security, namely (1) national security, (2) maritime security, (3) blue economy, and (4) human security. This literature review presents the development of Indonesia’s maritime security through these four perspectives, as well as minor discussions that have subsequently appeared in the Indonesia’s maritime security literature. Through these four perspectives, the authors observe that the scope of discussion in the Indonesian maritime security literature is the discussion of maritime security, overcoming maritime issues and threats, setting maritime policies and regulations, and maritime strategy. This literature review also shows consensus area in Indonesia’s maritime security can be traced by looking at its correlation to other related themes, overlapping authority between maritime institutions, the Indonesian Navy as the main maritime power, and maritime security threats. The area of debate are: maritime security in security studies, traditional vs non-traditional; the perspective of national security in Indonesia’s maritime diplomacy as the Global Maritime Fulcrum, fades vs does not fade; maritime security commando, multi-agent vs single-agent; and Indonesia’s maritime security in rule-based order vs realpolitik. Literature gaps found are: lack of literature in the form of books (monographs) and chapters in books that discussed the conceptual debate of maritime security written by Indonesian authors and there is only a small amount of literature that contains a comprehensive discussion of the laws and regulations governing main tasks and functions (Tupoksi), which causes overlapping authority between maritime agencies. In addition, this literature review also shows the distribution of authors’ origins of Indonesian maritime security literature and the paradigm of international relations used in their respective literature. This literature review then also recommends further research into the conceptual debate of Indonesia’s maritime security using two other frameworks from Bueger, namely (1) maritime securitization framework and (2) Security Practices and Community of Practice."

"Keamanan maritim merupakan isu keamanan krusial bagi negara kepulauan seperti Indonesia, karena negara kepulauan rentan akan berbagai potensi ancaman yang datangnya dari laut. Untuk mengantisipasi dan mengatasi ancaman yang terjadi di laut, maka penting untuk memiliki kebijakan keamanan maritim. Dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim, salah satu lembaga yang memiliki peran penting yaitu Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DEKIN bekerjasama dengan beberapa stakeholder guna menjaga stabilitas keamanan maritim Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya tumpang tindih dalam pengambilan keputusan kebijakan keamanan maritim. Melihat permasalahan tersebut di atas, maka menjadi penting untuk mengetahui rumusan kebijakan keamanan maritim nasional di era SBY jilid II (periode 2009-2014) dan peran Dewan Kelautan Indonesia dalam perumusan kebijakan keamanan maritim nasional serta implikasinya terhadap ketahanan nasional. Untuk menganalisis permasalahan penelitian, peneliti menggunakan beberapa pendekatan teori, yaitu teori kebijakan publik, teori analisis kebijakan, konsep negara kepulauan, konsep keamanan maritim, teori kelautan dan maritim, serta teori ketahanan nasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif.Melalui metode ini diperoleh sejumlah data dari narasumber berupa data primer melalui wawancara mendalam kepada Sekjen DEKIN Dr. Ir. Dedy H. Sutisna, MS, Ketua Pokja Kebijakan Hankam dan Keselamatan di laut DEKIN Laksdya TNI (Purn) Abu Hartono, Anggota Pokja Kebijakan Hankam dan Keselamatan di laut DEKIN Laksma (TNI) Pranyoto, serta akademisi ahli hukum laut internasional Prof. Dr. Hasjim Djalal, dan data sekunder. Ada dua rumusan kebijakan keamanan maritim era SBY Jilid II periode 2009-2014 yakni UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Kebijakan Kelautan Indonesia (ocean policy), dengan isu sentralnya yakni pembentukan suatu badan yang sifatnya one command multifunction yaitu Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Dalam merumuskan kebijakan keamanan maritim, Dewan Kelautan Indonesia melibatkan institusi-institusi terkait dengan isu yang diangkat, dari sinilah kemudian setelah dibahas kebijakan keamanan maritim akan diajukan kepada Presiden. Kebijakan keamanan maritim nasional berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional di laut erat kaitannya dengan kedaulatan negara, sementara untuk menjaga kedaulatan NKRI dibutuhkan kebijakan keamanan maritim yang tepat sasaran dan memadai, sehingga ketahanan nasional Indonesia di laut bisa terwujud."

"Keberadaan Indonesia yang sangat luas dan kaya sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa ini tidak boleh hanya disyukuri, tapi harus dijaga, dipertahankan, dikelola, dan dilestarikan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Masih banyak sekali potensi yang harus kita kelola bersama, terutama di lautan yang diperkirakan nilainya melebihi minyak dan gas bumi Indonesia. "Pekerjaan rumah" berat dan menjanjikan harus kita hadapi bersama dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas agar negara kita yang dulu dikenal dengan "zamrud khatulistiwa" tetap berdiri tegak, kokoh, dan terjaga kedaulatannya...."

"ABSTRAKSebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan lebih dari dua per tiga total luas wilayah, Indonesia sudah seharusnya memberikan fokus lebih terhadap pengembangan Industri Maritim nya. Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan Industri Maritim adalah dengan mengembangkan sebuah klaster maritim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan sebuah pemahaman atas efek bila Indonesia menerapkan kebijakan klaster maritim terhadap pertumbuhan ekonomi maritim dan perannya meningkatkan kinerja klaster maritim sehingga dapat memaksimalkan potensi Industri Maritim di Indonesia. Hasil model simulasi sistem dinamis yang telah dibangun menunjukan bahwa dengan adanya klaster maritim, pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan nilai ekonomi Industri Maritim menjadi lebih besar dibandingkan dengan kondisi Business as Usual dengan tingkat pertumbuhan yang eksponensial. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah harus bergerak cepat untuk segera mengambil langkah membentuk sebuah lembaga pengelola klaster maritim agar dapat tercipta sebuah lingkungan klaster maritim yang bersinergi, berkesinambungan, dan berdampak positif bagi kinerja Industri Maritim di Indonesia.

---

ABSTRACTAs an archipelago with two third of its territory consist of water, Indonesia should address more attention to its maritime industry development. One of the catalyst to fasten the maritime industry growth is by developing a maritime cluster. The purpose of this research is to gain understanding of the effect if Indonesia implement maritime cluster policy to the growth of maritime economic and its role to enhance the maritime cluster performance, hence enhancing Indonesia rsquo s maritime industry as well. The result of the constructed system dynamic model simulation shows that with the effect of maritime cluster, the growth of employment rate and maritime economic is much bigger that the business as usual case exponentially. The result implies that the government should act fast to form a legitimate cluster maritime organizer institution so that there will be a synergize, sustainable, and positive maritime cluster environment that will benefit the performance of Indonesia rsquo s maritime industry."

"Di tahun 2015, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia belum memiliki performa logistik yang baik jika ditinjau dari indeks performa logistik ataupun persentase biaya logistik terhadap GDP. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan aliran barang di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur yang membuat mahalnya biaya transportasi ke Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, perancangan jaringan logistik Indonesia menjadi penting agar Indonesia dapat meningkatkan daya saing logistik maritimnya dengan mengoptimalkan keuntungan yang didapat oleh perusahaan penyedia jasa pelayaran. Penelitian ini akan berfokus ke tiga level pengambilan keputusan dalam logistik maritim dengan mempertimbangkan penggunaan rute tipe kupu-kupu di Indonesia. Adapun tiga level keputusan terebut adalah keputusan strategis yang tertuang dalam pemilihan jenis kapal, keputusan taktis dalam bentuk pemilihan rute, dan keputusan operasional dalam bentuk alokasi kontainer untuk setiap rute. Selain itu penelitian ini juga akan membahas tentang rute pendulum nusantara dan rute tol laut mengenai hubungannya dengan keuntungan yang diperoleh dan pesentase kontainer yang terangkut dalam kondisi optimal. Hasil dari penelitian ini merekomendasikan penggunaan rute kupu-kupu lebih baik jika dikombinasikan dengan rute back and forth terutama dalam pelayanan rute berjarak pendek. Kemudian, rute pendulum nusantara dan rute tol laut dapat meningkatkan persentase jumlah kontainer terangkut di kondisi keuntungan yang optimal.

---

In 2015, Indonesia as the biggest archipelago country in the world doesn rsquo t have excellent performance in the logistics system from logistics performance index and logistics costs as a percentage of GDP as parameters. It is caused by imbalances between trades on western region and eastern region in Indonesia that drives the costly transportation system from and to eastern region of Indonesia. Therefore, Indonesian maritime logistics network design is very important to improve the competitiveness of Indonesian maritime logistics.

This research will be focus on three levels of decision making in logistics network design which are type of ships in strategic level, shipping routes in tactical level, and container allocation in operational level with butterfly routes implementation in Indonesia logistics network problem. Furthermore, this research will analyze the impact of Pendulum Nusantara and Sea Toll routes against the profit of the company and the percentage of containers shipped.

The result of this research recommends the implementation of butterfly routes must be combined with back and forth routes. Then, Pendulum Nusantara and Sea Toll routes will increase the number of container shipped even though it decrease the weekly profit of the company."