Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemenuhan akses keadilan melalui pemberian bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang termasuk pengungsi dan pencari suaka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun pemberian bantuan hukum kepada pengungsi dan pencari suaka pada kenyataannya tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, UU HAM, dan UU Bantuan Hukum. Padahal keadilan memiliki sifat kesamaan atau kesetaraan yang mana hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan ras, warna kulit, kebangsaan, bahasa, agama, dan status kewarganegaraan. Kehilangan status kewarganegaraan bukan berarti akan menghilangkan hak asasi manusianya.

---

Fulfilling access to justice through the provision of legal aid is a human right that is owned by everyone, including refugees and asylum seekers. The Constitution of Republic Indonesia, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and Law Number 16 of 2011 on Legal Aid have mandated that everyone has the right to recognition, guarantees, protection and legal certainty that is just and equal treatment before the law. However, the provision of legal aid to refugees and asylum seekers has in fact never been implemented in accordance with the Constitution of Republic Indonesia, the Human Rights Law and the Legal Aid Law. In fact, justice has the nature of equality or similarity, which is a human right that cannot be eliminated on the grounds of race, color, nationality, language, religion and citizenship status. Losing his citizenship status does not mean that he will lose his human rights."

"Throughout the world and over the centuries, societies have welcomed frightened, weary foreigners, the victims of prosecution and violence in their place of habitual residence. Basically every State has the responsibility of protecting refugees and asylum seekers within its territory. Protection of refugees and asylum seekers is a classical issue in International law. Nowadays more than 140 States have adopted International Instruments of Refugee Law. Eventhough the right to seek asylum has been enshrined in the Indonesian Constitution and the Human Rights Act: up to now Indonesia has not ratified or acceded to any international instrument on Refugees and has no national operational legislation dealing with the protection of refugee and asylum seeker. The objective of this paper was to discuss the urgency and the stumbling blocks of incorporating international instruments on Refugees into the Indonesian law. It should be born in mind that a national legislation concerning the protection of refugees and asylum seekers indicate commitment of a State to the protection and promotion of Human Rights in general An incorporation of refugee laws into the Indonesian legal system would fill the gap concerning the unavailability of operational legal instrument dealing with refugees and asylum seekers in Indonesia."

"Pasca 8 tahun UU no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disahkan, paradigma tentang pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berubah menjadi pemidanaan yang lebih mengedepankanpelaksanaan akses keadilan dan berprinsip pemulihan melalui konsep keadilan restoratif. Baik secara substansi maupun prosedural, anak berhak atas peradilan yang objektif and non diskriminatif, khususnya jika anak merupakan bagian dari kelompok rentan. Menggunakan metode studi putusan dan studi empiris di kota Surakarta, penulis menemukan bahwa masih terdapat fenomena kontras yangmenunjukan adanya diskriminasi akses keadilan bagi Anak Perempuan Berhadapan dengan Hukum, khususnya anak perempuan. Praktek dan koordinasi yang apik di antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan pelaksana kesejahteraan sosial tidak diimbangi secara substansial oleh putusan Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang memberikan pertimbangan hukum menggunakan riwayatseksualitas, termasuk status sebagai Anak dengan HIV/AIDS (ADHA). Selain itu, Anak juga tidak didampingi oleh bantuan hukum yang efektif sejak tahap awal penyidikan. Temuan implementasi akses keadilan yang belum optimal tersebut adalah evaluasi terhadap pelaksanaan akses keadilan bagi anak berhadapan dengan hukum.

---

After 8 years of Law no. 11 of 2012 regarding SPPA was passed, punitive paradigm for children in conflict with law has changed to the priority for the implementation of access to justice and principles of recovery through the concept of restorative justice. Both substantially and procedurally, children have the right to an objective and non-discriminatory trial, especially if the child is part of a vulnerable group.

Using both court decision study and empirical data within the city of Surakarta, this research found that there is a contrast phenomenon that shows about discrimination to access to justice for girls in conflict with the law. The judge in the Surakarta regional court provided legal considerations with a tendency to blame the girl's sexuality history, including the her status as a girl with HIV/AIDS (ADHA).

She was also not accompanied and provided by proper legal aid since the initial stage of the investigation. These findings of ineffective of access to justice is an evaluation for Law no. 11 of 2012 as the main legal framework in pursuing access to justice for child in conflict with law."

"Globalisasi ekonomi menjadi kenyataan yang tidak terhindarkan pada kehidupan nyata sekarang ini. Dengan banyaknya investor asing yang masuk dan menanamkan modal dalam dunia usaha Indonesia menjadikan profesi notaris sebagai pembuat akta otentik harus lebih berhati-hati dalam membuat akta dikarenakan ada kemungkinan bagi akta yang dibuat tidak dalam bahasa Indonesia berakibat batal demi hukum. Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah bagaimanakah kedudukan hukum dan akibat hukum dari akta yang tidak berbahasa Indonesia. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian analitis deskriptif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berupa studi kepustakaan dan studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. Penelitian ini dilakukan untuk dengan menganalisis peritimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan dikaitkan dengan ketentuan dan doktrin hukum yang ada sekarang ini.Dari hasil penelitian ini penulis mengambil kesimpulan setelah melakukan perbandingan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, bahwa walaupun diwajibkan di peraturan perundangundangan tersebut, tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur secara jelas akibat hukum yang akan diterima jika ketentuan tersebut dilanggar. Hal ini menimbulkan masih adanya ketidakjelasan kedudukan akta yang tidak berbahasa Indonesia. Adapun sanksi yang dapat diterima oleh perbuatan tersebut adalah sanksi non existent atau tidak pernah lahir karena tidak memenuhi formalitas causa yang ditetapkan undang-undang, namun pada kenyataannya tetap harus diputuskan melalui putusan hakim, yang setelah berkekuatan hukum tetap, dapat dijadikan acuan bagi hakim untuk memutus perkara serupa walaupun kedudukannya tidak mengikat hakim.

---

Globalization in economy world is one of the undisputed things that this country must face, with numerous foreign investor who invest their money in Indonesia, made Notary as Public Officer specialized in make authentic deed should be more careful and selective in doing their job. Based on above background, I formulate the research question as in how is the legal position and legal implication on deed not made in Indonesian language. In this research, Juridis Normative method is taken, with descriptive analysis type with secondary data which collected by doing library research. Data used in this research is no other than West Jakarta District Court Verdict Nomor 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR. The aim of this research is to identify and analyze the legal position and implication of deed not made in Indonesian Language by analyzing the judge ratio when they made the verdict and combined with legal and law doctrine analysis.The findings showed that after comparatively analyze the law in Act No 2 Year 2014 and Act No 24 Year 2009, there is not a single law which governs legal implication for deed not made in Indonesian language, in detail manner. This could be interpreted as legal vacuum. From law doctrine, the implication which should be received by this action is no other than to be declared as nonexistent because it never satisfies formality causa which stipulated in the Act No 24 Year 2009. However in reality, court verdict is still deemed necessary, which after legally binding after the enforcement from the Supreme Court, could become one of the ratio for the next judge who rule the case, although it will not bind them."

"Being a transitory destination, Indonesian has been drawn into the problem of refugees. Since 1979, when Vietnam was tormented by war, up to the recent times, when turmoil and instability erupted in the Middle East and South East, thousands of refugees have fled their countries and Indonesia has received the causative predicaments of their being illegally stranded in Indonesian territory.Indonesia as not a party to the 1951 UN Convention relating to the Status of Refugees and its Protocol of 1967. Thai being the case, Indonesia is no! the legal obligations of the convention. However, Indonesia has established a strong legal basis concerning human rights (including the aspect of asylum and refugees) Decision of the People's Consultative Assembly TAP MPR XVtl/MPR/1997 on Human Rights, Law no.37/1999 on Foreign Relations and Law no.39/1999 on Human Rights. Indonesia's handling of refugees problems is a testimary of Indonesia's determination in upholding human rights. Therefore, an administrative circular nose issued set by the Director General of Immigration on 20 September, 2002 on the Directions to Procedure of Handling the Self-claimed Asylum Seekers and Refugees.Indonesian immigration authority allows UNtiCR and IOM to give temporary protection and facilitation by U\HCR protection officer. The two international organizations managed to resolve the refugee problems, namely by managing voluntary return or resettlement to third countries. Meanwhile, operational regulations to execute refugees and asylum seekers handling in Indonesia as preseribed in the above mentioned laws are still pending. In the future, alternatively, immigration law shall include hitman rights values without abandoning the immigration selective policy."

"ABSTRAKBatas Usia Dewasa Sebagai Bentuk Kemampuan Bertindak Dalam Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Di samping itu, juga untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai batas usia dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Karena di dunia ini, mengenai hukum perdata terdiri dari berbagai macam sistem hukum negara nasional sehingga tidak ada keseragaman dalam pengaturan batas usia dewasa. Begitu juga di Indonesia, di mana Hukum Perdatanya bersifat pluralistik, tidak ada keseragaman dalam pengaturan batas usia dewasa bagi seseorang seperti halnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Pada hakikatnya, dalam semua sistem hukum seseorang dianggap mampu untuk bertindak dalam hukum apabila ia sudah dewasa. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Yurisprudensi telah menentukan batas usia dan kemampuan bertindak dalam hukum adalah 18 tahun, maka hal itu haruslah diterima sebagai ketentuan/patokan umum (ius generalis) tentang batas usia dewasa dalam hukum perdata.Sedangkan dengan perundang-undangan khusus (ius specialis) dapat ditentukan batas usia dewasa lain sebagai pengecualian, misalnya batas usia ikut pemilihanumum, memperoleh kewarganegaraan, untuk melakukan perkawinan atau tindakan hukum tertentu menurut Undang-Undang. Tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Indonesia apabila menghadapi perjanjian dengan orang asing, maka ia dianggap mempunyai kemampuan hukum atau kemampuan hukum terbatas sepanjang menurut hukum Indonesia ia dianggaplah demikian.

---

"

"Di Indonesia, banyak sekali terjadi penyuluhan hukum oleh Notaris melalui media internet. Hal tersebut menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN mengenai kewenangan Notaris yang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Salah satu Notaris yang menggunakan media internet untuk memberikan penyuluhan hukum kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris adalah Notaris (SHW). Notaris (SHW) menggunakan media internet seperti website, telekonferensi, video konferensi, dan media internet lain yang memungkinkan bagi Notaris (SHW) dan Pengguna Jasa atau Klien Notaris dapat berkomunikasi. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris dengan menggunakan media internet, khususnya website seharusnya hanya memberikan informasi yang bersifat pengumuman atau yang tidak mengandung promosi. Oleh sebab itu, Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Undang-Undang Telekomunikasi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimanakah batasan-batasan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian desriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu Notaris (SHW) telah melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai rahasia jabatan dan larangan-larangan bagi Notaris. Oleh karena itu, Notaris (SHW) dapat dikenai sanksi-sanksi yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris memiliki batasan dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet, seperti penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diberikan kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

In Indonesia, there is a lot of legal counseling by Notary Public through internet media. It causes the violation of the provisions of Article 15 paragraph 2 letter e The Notary Law regarding the authority of Notary Public giving legal counseling in connection with the making of Deed. One of Notary who uses the internet media to provide legal counseling to the Service Users or Notary Clients is Notary SHW . Notary SHW uses internet media such as websites, teleconferencing, videoconferences, and other internet media that make it possible for Notary SHW and Service Users or Notary Clients to communicate. Legal counseling given by Notary to Service Users or Notary Clientsby using internet media, especially website should only give information that is announcement or not containing promotion. Therefore, how is the authority of Notary in providing legal counseling through internet media viewed from The Notary Law, Ethics Code of Notary, Telecommunication Law, and Electronic Information and Transaction Law. How is the limitations of Notary 39 s authority in providing legal counseling through internet media. This research use a normative juridical research method, descriptive research type, with secondary data type, in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. Also, data collection tool using document study, with qualitative data analysis method and descriptive analytical research result. The result of the research, that Notary SHW has violated the provisions of The Notary Law, and Ethics Code of Notary concerning the secret of function and the prohibitions for the Notary. Therefore, Notary SHW may be imposed to sanctions contained in The Notary Law and Ethics Code of Notary. The Notary has limitations in providing legal counseling through internet media, such as the implementation of General Meeting of Shareholders which is given authority directly by Limited Liability Companies Act."