Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekerasan rumah tangga merupakan isu yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Di Prancis, kekerasan rumah tangga disebut sebagai violence conjugale, yaitu kekerasan yang terjadi pada pasangan yang telah resmi di mata hukum ataupun belum. Biasanya, kekerasan tersebut dialami oleh perempuan. Kekerasan rumah tangga di Prancis tidak hanya berdampak pada keamanan masyarakat, tetapi juga pada perekonomian negara. Pada 2010, berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Évaluation économique des violences conjugales en France (Penilaian ekonomi tentang kekerasan dalam rumah tangga di Prancis) diketahui bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Prancis mencapai 2,472 miliar euro per tahun. Sebagai Presiden yang menjabat pada periode 2012-2017, François Hollande berjanji untuk menangani isu-isu gender, termasuk kekerasan terhadap perempuan, secara lebih serius dan berkomitmen untuk melindungi para perempuan di Prancis pada kampanyenya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar upaya Presiden François Holland dalam memenuhi janji kampanyenya terkait perlindungan terhadap perempuan dan kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan di masa pemerintahannya untuk mengatasi tingginya angka kekerasan rumah tangga di Prancis serta melihat apakah kebijakan tersebut sudah mencapai sasarannya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan teori yang digunakan adalah analisis kebijakan milik William Dunn, khususnya analisis retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden Francois Holande telah berusaha menepati janji pemilunya, di antaranya adalah dengan meratifikasi Konvensi Istanbul pada 2014 dan mengesahkan undang-undang 4 Agustus (La Loi de 4 Aôut) tahun 2014 beserta kebijakan-kebijakan kesetaraan gender yang mencakup usaha untuk mengurangi jumlah angka kekerasan terhadap perempuan. Namun, berdasarkan data pada tahun 2012-2017, penerapan kebijakan tersebut tidak terlalu berhasil dalam menurunkan angka kematian akibat kasus kekerasan rumah tangga secara signifikan. Nyatanya, angka korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam ranah domestik, masih bersifat fluktuatif. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat di Prancis untuk lebih peduli terhadap masalah kekerasan rumah tangga dengan cara melapor kepada pihak yang berwenang.

---

Domestic violence is an issue that can be found in various parts of the world. In France, domestic violence is referred to as the violence conjugale, which is violence that occurs to partners who are legal or not. Usually, this violence is experienced by women. Domestic violence in France has an impact not only on the security of the society but also on the country's economy. In 2010, based on the results of a study with the title of Évaluation économique des violences conjugales en France (Economic assessment of domestic violence in France), the losses caused by domestic violence in France reached 2.472 billion euros per year. François Hollande, as The President who served in the 2012-2017 period, during the presidential campaign promised to take gender issues, including violence against women, more serious and committed to protecting women in France. This study aims to see how much effort President Francois Holland has made in fulfilling his campaign commitments regarding the protection of women and what policies have been issued during his presidential reign to solve the high number of victims

of domestic violence in France and to see whether these policies have achieved their goals. In this research, the method used is a qualitative method and the theory used is William Dunn's policy analysis, particularly the retrospective analysis. The result shows that President Francois Hollande attempted to keep his election commitments, by ratifying the Istanbul Convention in 2014 and passing the law of August 4 (La Loi de 4 Aôut) in 2014 along with gender equality policies that include efforts to reduce the number of rates of violence against women. However, based on data for 2012-2017, the implementation of this policy was not very successful in reducing the mortality rate, caused by domestic violence, significantly. The number of victims of violence against women, especially in the domestic domain, is still fluctuating. Nevertheless, these policies have succeeded in increasing the awareness and consciousness of the society of France to be more concerned about the problem of domestic violence by speaking up and reporting to the authorities."

"Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan keadilan restoratif di Polres Metro Kota Depok menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus KDRT serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran dan kekurangan Perpol No. 8 Tahun 2021 dalam mendukung implementasi keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif memberikan dampak positif dalam pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku, meskipun terdapat kendala dalam hal koordinasi antar aparat penegak hukum dan pemahaman yang kurang merata tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif. Perpol No. 8 Tahun 2021, meskipun menjadi landasan awal, masih memiliki kekurangan dalam hal penerapan yang konkret dan substansial. Saran yang diajukan mencakup penyusunan peraturan perundang-undangan yang jelas dan konkret mengenai keadilan restoratif, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi. Dengan demikian, diharapkan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus KDRT dapat lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

---

The handling of domestic violence cases through a restorative justice approach at the Depok City Metro Police is the main focus of this research. This study aims to evaluate the effectiveness of the application of the restorative justice approach in resolving domestic violence cases and identify the obstacles faced in the process. In addition, this study also analyzes the role and shortcomings of Perpol No. 8 of 2021 in supporting the implementation of restorative justice. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and document studies. The results show that the restorative justice approach has a positive impact on victim recovery and offender rehabilitation, although there are obstacles in terms of coordination between law enforcement officials and uneven understanding of the principles of restorative justice. Perpol No. 8 of 2021, despite being the initial foundation, still has shortcomings in terms of concrete and substantial application. Suggestions include drafting clear and concrete laws and regulations regarding restorative justice, as well as increasing the competence of human resources through training and certification. Thus, it is hoped that the application of restorative justice in handling domestic violence cases can be more effective and sustainable in the future."

"Serial TV terbaru yang ditayangkan oleh HBO, Big Little Lies, memiliki plot yang berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Serial tersebut berhasil meraih perhatian banyak orang dan mendapatkan banyak komentar dari pemirsa. Big Little Lies menyoroti kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak cukup mengungkap penyebab utama dari peristiwa kekerasan tersebut. Makalah ini menganalisis bagaimana konsep maskulinitas, sebagaimana didefinisikan oleh Connell (1995) sebagai bentuk praktik dan perilaku yang dilakukan oleh laki-laki, menjadi penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mendukung argumen ini, makalah ini menyoroti contoh-contoh yang relevan dari serial TV tersebut dan membahas dua poin utama: (1) kehadiran maskulinitas, dan (2) efek maskulinitas pada individu dan interaksi sosial, khususnya pada wanita dan anak-anak. Serial film ini mendukung pandangan bahwa identitas maskulin yang beredar di masyarakat seperti memiliki perasaan superioritas dan dominasi memicu laki-laki untuk melakukan kekerasan demi mempertahankan kontrol atas pasangan mereka. Idealitas maskulinitas juga memengaruhi laki-laki untuk mengabaikan pengaruh maskulinitas terhadap lingkungan mereka, termasuk fisik dan mental perempuan serta anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

The recent release of the HBO series Big Little Lies, whose plot centers around the domestic violence of a wealthy husband and wife, has been accompanied by a great amount of social commentary and received a great deal of exposure. The series highlights domestic violence but does not quite expose the key root cause. This brief paper analyses how the concept of masculinity, as defined by Connell (1995) as a form of practice and behavior done by men, constructs the root causes of domestic violence. To support this argument, this paper highlights relevant examples from the movie and discusses two major points: (1) the presence of masculinity as the root cause of domestic violence, and (2) the effects of masculinity on individuals, particularly on women and children. The movie series supports the view that the socially constructed masculine identities such as the feeling of superiority and domination trigger men to be violent in order to maintain control over their partner. The ideality of masculinity also influences men to neglect its effects on their surroundings. This includes women and children who suffer physically and mentally for being the victims of domestic violence."

"Penelitian ini membahas tentang dampak kredit rumah tangga terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi logistik multinomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki lebih dari satu kredit berkorelasi terhadap peningkatan kemungkinan terjadinya KDRT Psikis & Fisik Anak dibandingkan kemungkinan tidak KDRT Anak, baik sebelum maupun sesudah dimasukkan variabel kontrol. Variabel lain seperti usia pasangan, pendidikan tinggi kepala rumah tangga, pendidikan tinggi pasangan, jumlah anggota rumah tangga, persepsi KDRT, status sekolah anak, dan usia anak secara statistik berkorelasi di outcome KDRT Psikis, Fisik, maupun KDRT Psikis & Fisik Anak.

---

This research discussed about the impact of household credit on child domestic violence in Indonesia. This research used quantitative methods with multinomial logistic regression analysis. The findings of this research showed that households with more than one credit were correlated with an increased likelihood of child psychological & physical domestic violence compared to the probability of not having child domestic violence, both before and after the control variables were included. Other variables such as spouse's age, head of household's higher education, spouse's higher education, number of household members, perception of domestic violence, children's school status, and child's age were statistically correlated with the outcomes of having Child Psychological Domestic Violence, having Child Physical Violence, and having both Child Psychological & Physical Domestic Violence.

"

"ABSTRAKJumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di tingkat global maupun Indonesia masih relatif tinggi dengan porsi terbesar berbentuk kekerasan terhadap istri. Meningkatkan tingkat pendidikan istri dinilai sebagai salah satu cara untuk menekan jumlah KDRT, sekalipun sampai saat ini masih terdapat perdebatan mengenai korelasi tingkat pendidikan wanita terhadap jumlah KDRT. Melalui model teoretis, penelitian ini membuktikan semakin tinggi tingkat pendidikan wanita akan dapat menekan jumlah KDRT. Fokus penelitian empiris diarahkan pada 15 propinsi di Indonesia dalam periode 2006-2013. Hasil estimasi model empiris menemukan tingkat pendidikan wanita berkorelasi negatif dan signifikan dalam menjelaskan jumlah KDRT.

---

ABSTRACT

Number of domestic violence at the global level as well as Indonesia is still relatively high with the largest portion is in the form of violence against wives. Improving wife education level is one way to reduce domestic violence, even though to this day there is still a debate about the correlation between the women level of education and domestic violence. Through theoretical models, this study proves that higher women education level will be able to reduce domestic violence. Focus of empirical research directed at 15 provinces in Indonesia in the period 2006-2013. The estimation results of an empirical model found the level of education of women is negatively correlated and significant in explaining the amount of domestic violence."

"ABSTRAKInstansi XYZ merupakan instansi pemerintah yang sedang menghadapi beberapa isu permasalahan, antara lain mengenai pegawai yang mengundurkan diri, sikap para pegawai muda di tempat kerja, persepsi kepemimpinan, penghargaan, dan perilaku terkait perubahan. Para pegawai merupakan aset berharga yang perlu dipertahankan oleh instansi XYZ. Perlu diteliti lebih lanjut mengenai keinginan para pegawai muda yang sedang melakukan On-The-Job Training (OJT) untuk tinggal dan menjadi bagian dari instansi XYZ. Apakah para pegawai OJT ini tetap tinggal karena merasa adanya kewajiban kedinasan ataukah karena memiliki keterikatan psikologis dengan instansi XYZ? Apakah para pegawai OJT ini mendapatkan dukungan dari atasan maupun komunitasnya dalam usahanya yang tekun dan konsisten untuk menyelaraskan nilai pribadinya dengan nilai instansi XYZ? Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara Workplace Spirituality, Grit, dan Leader-Member Exchange terhadap Organizational Commitment pegawai OJT di instansi XYZ. Organizational Commitment menggunakan alat ukur dari Allen dan Meyer (1990). Workplace Spirituality diukur menggunakan alat ukur oleh Milliman, Czaplewski, dan Ferguson (2003). Grit diukur dengan alat ukur oleh Duckworth, Peterson, Matthews, dan Kelly (2007). Leader-Member Exchange menggunakan alat ukur dari Liden dan Maslyn (1998). Dari 524 populasi pegawai OJT instansi XYZ, 308 pegawai berpartisipasi pada penelitian ini. Melalui metode penelitian kuantitatif, olah data membuktikan bahwa Workplace Spirituality, Grit, dan LMX berhubungan positif dan signifikan dengan Organizational Commitment (R2= 0.505, p< 0,001). Hubungan terkuat terjadi antara Workplace Spirituality dengan Organizational Commitment (R2= 0,467, p< 0,001). Lebih lanjut penelitian berusaha mendesain program intervensi yang tepat untuk mengembangkan kemampuan talenta muda ini melalui training. Mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 dan instansi XYZ mewajibkan pegawainya untuk work from home, maka metode kelas training dilakukan secara online atau e-training. 27 pegawai OJT berpartisipasi pada e-training dan dipilih berdasar kelompok skor Workplace Spirituality rendah. Materi komunikasi efektif diberikan untuk mendukung kemampuan mereka membangun hubungan dengan lingkungan kerja baru dan menumbuhkan keterikatan dengan organisasi. Hasil evaluasi intervensi pada level reaksi memperlihatkan penyelenggaraan e-training telah sesuai dengan harapan dan memberikan kepuasan para partisipan. Sedangkan evaluasi pada level pembelajaran, terbukti adanya peningkatan pengetahuan partisipan yang signifikan setelah materi komunikasi efektif diberikan (t< -1,96, p< 0,05). Diskusi lebih lanjut dan saran penelitian berikutnya dijelaskan pada bab terakhir penelitian ini

---

ABSTRACTAs a government agency, XYZ faced several issues, such as withdrawing employees, the attitude of young employees in the workplace, leadership, rewards, and attitude toward change. Employees are valuable assets that need to be maintained by XYZ. Further research was needed to study how the On-The-Job Training (OJT) employees intention to stay and learn to be part of the XYZ agency. Did these OJT employees stay because of their official obligations, or were they psychologically attached to the XYZ agency? Did these OJT employees get support from their leader and workplace communities on their passion and consistent efforts to align their values with the XYZ's values? This study examined the relationship between Workplace Spirituality, Grit, and Leader-Member Exchange to Organizational Commitment of OJT employees at XYZ agencies 2019-2020. Organizational Commitment used measuring instruments from Allen and Meyer (1990). Spirituality Workplace was measured using a questionnaire by Milliman, Czaplewski, and Ferguson (2003). Questionnaire by Duckworth, Peterson, Matthews, and Kelly (2007) was used to measure Grit. LMX was measured using Liden and Maslyn (1998) questionnaire. 308 OJT employees of XYZ participated in this study. Through quantitative research methods, data processing proved that Workplace Spirituality, Grit, and LMX positively and significantly correlated with the Organizational Commitment of these OJT employees. The most substantial relationship occurred between Workplace Spirituality and Organizational Commitment (R2= 0,467, p< 0,001). Furthermore, this research designed an intervention program to develop these young talents' abilities through training. Considering the condition of the COVID-19 pandemic and work from home applied in the XYZ agency, the training was conducted online or e-training. 27 OJT employees participated in this e-training and were selected based on the lower score group of workplace spirituality. Effective communication materials supported their ability to build relationships with the new workplace and fostered meaningfulness with the organizations. The evaluation of interventions at the reaction level showed that the implementation of e-training was in line with the participants' expectations and satisfaction. While the evaluation at the learning level, it was proven that there was a significant increase in participant knowledge after effective communication material was given (p< 0.05, t< -1.96). Further discussion and subsequent research suggestions were explained in the last chapter."

"Penelitian ini berisi tentang perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19 dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan angka kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT pada masa pandemi Covid-19. Keterbatasan ruang gerak serta menurunnya perekonomian menimbulkan frustasi bagi sebagian besar masyarakat yang dapat meningkatkan agresivitas. Perempuan sebagai kelompok rentan, memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi korban kekerasan. Sehingga, urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat upaya perlindungan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada Mei 2022 hingga Oktober 2022 melalui studi literatur dan wawancara semi terstuktur pada lima informan dari Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta dan Yayasan Pulih. Kelima informan tersebut dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kebijakan ke berbagai lembaga pemerintah, melakukan layanan pengaduan dan rujukan serta melakukan Kampanye 16 HAKTP setiap tahunnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya dalam mata kuliah Perundang-undangan Sosial terkait dengan perlindungan sosial dan mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sosial terkait dengan kebijakan sosial.

---

This research is about protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic from the Social Welfare Science discipline. This research is motivated by an increase in the number of cases of violence against women, especially domestic violence during the Covid-19 pandemic. Space limitations as well as economic decline cause frustration for the majority of society which can increase aggressiveness. Women as a vulnerable group, have a high potential to become victims of violence. Therefore, the urgency of doing this research is to see the social advocacy efforts made by the National Commission on Violence Against Women as a National Human Rights Institution in order to prevent and cope with violence against women as well as increasing the protection of women in Indonesia. This research is a qualitative research with descriptive research design. Data collection was carried out from May 2022 to October 2022 through literature studies and semi-structured interviews with five informants from the National Commission on Violence Against Women, LBH Apik Jakarta and Yayasan Pulih. The five informants were selected using a purposive sampling technique according to the informant critetia needed in this research. This research showed that in doing protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic, the National Commission on Violence Against Women provide policy recommendations to various government institutions, carry out complaint and referral services as well as doing 16 HAKTP Campaign every year. The results of this research are expected to be able to contribute in Social Welfare Science study program especially in social law course related to social protection and social policy and planning courses related to social policies."

"Domestic violence is one shape of violence that happened to certain women in the world. The major cause of this type of V " violence is discrimination against women as one of gender issues. Actually, problem of women's discrimination has been addressed in several law instruments, both national and international. Domestic violence is obstinate to restrain in society and is difficult to bring up to the surface for the reason that there is power relationship between victim and offender besides emotional relationship and psychological burden. This recent day, Indonesia attempts to develop a draft of national rule for protecting women from domestic violence, which called Draft on Domestic Violence Law. Unfortunately, this draft still has some lack that can raise new problems in its implementation. This article explains about a whole picture of domestic violence, the critics towards Draft on Domestic Violence Law, and alternative solution to manage problems in domestic violence."

"Karakteristik perkara KDRT (domestic violence) mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan antara korban dan pelaku. Tesis ini membahas perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang diberikan oleh penegak hukum khususnya Kepolisian yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penyidikan di Kepolisian dan apakah delik aduan dalam beberapa pasal UU PKDRT tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT serta bagaimana kebijakan penegak hukum khususnya penyidik Polri pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan rumah tangga yang merupakan delik aduan. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polresta Padang, dimana warga Kota Padang didominasi suku Minangkabau yang menganut budaya matrilineal. Budaya ini mempunyai pandangan tersendiri terhadap perempuan yakni perempuan berada di posisi yang terhormat. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya delik aduan apabila korban mengadukan perkaranya ke penegak hukum. Delik aduan pada UU PKDRT membatasi peran penegak hukum dalam menindaklanjuti perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hingga penelitian ini selesai, pihak Polresta Padang tidak pernah memberikan perlindungan khusus kepada korban KDRT. Selanjutnya dengan adanya delik aduan pada UU PKDRT menjadi dasar bagi penyidik Unit PPA Polresta Padang untuk membuat kebijakan untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan mediasi yang mendamaikan antara pihak korban dan pelaku.

---

Domestic violence characteristic having specialty as compared to other forms of violences to female because of mark sense relationships among victim and violence agent. This thesis work through law protection that gave by law enforcer in particular police force which is managed in Act (Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/ UU PKDRT). To the effect this research is to be know jurisdiction protection form to female victim on investigation phase at police force and if crime of complaint in a few section that UU PKDRT represent jurisdiction protection form to female victim and how enforcer policy sentences notably Police investigator on investigation phase in solution act domestic violence that represent crime of complaint. This research utilize normatif's method. Research location that is chosen is Polresta Padang, where is Kota Padang dominated by Minangkabau's tribe that follow matrilineal's culture. This culture have view aloning to female. Female is at esquire position. This research result that jurisdictional protection to be given unto domestic violence victim in particular crime of complaint if victim tells on its matter to jurisdictional enforcer. Crime of complaint on UU PKDRT draws the line enforcer role sentence in follow up domestic violence. Until this research finish, Polresta Padang never give special protection to domestic violence victim. Hereafter by mark sense crime of complaint on UU PKDRT gives opportunity for investigator in this case PPA Polresta's Unit investigator Padang to make policy to solve domestic violence matter with mediasi."