Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berisiknya dengungan para buzzer politik dapat menurunkan kualitas ruang publik dan demokrasi apabila berlangsung berkepanjangan. Fabrikasi percakapan, perang tagar serta disinformasi yang diproduksi oleh para pendengung politik dapat menimbulkan distorsi di ruang publik, mengaburkan batas antara aspirasi publik yang otentik dengan aspirasi rekaan. Kehadiran UU ITE dan Peraturan KPU belum mengatur tentang buzzer politik. Pengaturan dalam UU ITE Pasal 45A ayat (1), dianggap belum mampu menjerat tindakan buzzer politik yang bekerja dalam media sosial. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode analisis normatif baik dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Pelibatan buzzer politik di media sosial guna mendongkrak suara pada pemilihan umum sungguh tidak tepat. Yang terjadi adalah realitas semu, karena dukungan yang diciptakan adalah dukungan yang dimobilisir dan memanipulasi kesadaran publik. Perlu didorong pencerdasan publik, sehingga akan terbentuk koneksi publik yang saling mengontrol. Peran dari elemen-elemen seperti organisasi masyarakat, kelompok intelektual, dan masyarakat luas yang harus saling terhubung agar membangun jaringan pesan yang kuat untuk melawan buzzer politik. Diharapkan juga ada pengaturan secara legal buzzer politik tersebut bekerja untuk siapa, di bawah agency apa, apakah dia terdaftar di agency itu, didanai oleh siapa dia. Hal ini juga tentunya dengan syarat mereka bergerak dengan akuntabel dan transparan.

---

The noise of political buzzers can degrade the quality of public space and democracy if it lasts a long time. The fabrication of conversations, hashtag wars and disinformation produced by political buzzers can create distortions in public spaces, blurring the line between authentic public aspirations and engineering aspirations. The presence of ITE Law and KPU Regulations has not regulated the political buzzer. The regulation in ITE Law Article 45A paragraph (1), is considered not able to ensnare the actions of political buzzers who work in social media. The approach is done by using normative analysis methods both with statutory approaches and analytical approaches. The involvement of political buzzers on social media to boost the vote in the general election is not appropriate. What happens is pseudo reality, because the support created is the support that mobilized and manipulated the public consciousness. It needs to be encouraged by the public, so that there will be a public connection that controls each other. The role of elements such as community organizations, intellectual groups, and the wider community must be interconnected in order to build a strong message network to counter political buzzers. It is also expected that there is a legal arrangement of the political buzzer working for whom, under what agency, whether he is registered with that agency, funded by who he is. It is also of course on the condition that they move accountable and transparent."

"Skripsi ini dilaksanakan dengan melihat adanya perkembangan yang begitu pesat sehingga kemudian media sosial memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu. Banyak partai politik yang melaksanakan kampanye melalui media sosial. Hal ini tidak terlepas dari kemudahan akses yang diberikan oleh media sosial, bahwasanya seluruh orang tanpa terkecuali dapat dengan mudah mendapatkan informasi di media sosial. Namun, dengan adanya kemudahan tersebut, timbul permasalahan berupa tindakan black campaign yang lebih mudah untuk dilaksanakan di media sosial, sehingga kemudian menyebabkan pemilu tidak berjalan secara demokratis. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk membuat regulasi mengenai kampanye melalui media sosial. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana KPU mengatur kampanye yang dilaksanakan melalui media sosial sebagai upaya untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang terkait dengan persoalan kampanye melalui media sosial. Analisis dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan praktik-praktik yang ada, serta mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih baik mengenai kampanye melalui media sosial, sehingga proses pemilu dapat berlangsung secara demokratis dan adil. Dari hasil penelitian ini disarankan, bahwa KPU harus membuat peraturan secara khusus yang mampu memberikan perlindungan terhadap kampanye di media sosial, mengingat bahwasanya saat ini media sosial menjadi salah satu media kampanye yang sangat berpengaruh pada pemilu.

---

This thesis is conducted in light of the rapid development of social media, which has consequently played a significant role in the organization of elections. Many political parties conduct their campaigns through social media. This is undeniably linked to the ease of access provided by social media, where everyone, without exception, can readily obtain information. However, with this convenience comes a pressing issue in the form of black campaign activities that are more easily executed on social media, subsequently undermining the democratic nature of elections. The General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU), as the institution responsible for election management, bears the duty to establish regulations pertaining to campaigns through social media. The objective of this thesis is to examine how the KPU regulates campaigns conducted through social media as an endeavor to realize democratic elections. The research method employed is doctrinal, utilizing data comprising statutory regulations, books, articles, and scholarly journals related to the issue of social media campaign. The analysis is conducted in reference to statutory regulations and prevailing practices, while seeking solutions to address these problems. It is anticipated that the results of this thesis will offer insights for the development of improved regulations concerning campaigns through social media, thereby ensuring that the electoral process transpires in a democratic and equitable manner. Based on the findings of this research, it is recommended that the KPU should formulate specific regulations capable of safeguarding campaigns on social media, given that social media now constitutes a highly influential campaign platform in elections."

"Media Sosial (Instagram) merupakan satu dari sekian banyak media sosial yang dapat dimanfaatkan kegunaannya untuk berbagai kepentingan seperti penyebaran informasi, menambah pertemanan bahkan untuk kampanye. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Strategi Kampanye yang di lakukan K.H. Ma’ruf Amin selama masa kampanye pilpres pada tahun 2019. Penelitian ini dimulai dengan memperlihatkan bahwa penggunaan media sosial dalam kampanye politik sudah menjadi fenomena new politics. Untuk mengkajinya penelitian ini menggunakan teori web campaign serta konsep politik, Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder antara lain observasi dan wawancara mendalam. Strategi kampanye yang dilakukan K.H. Ma’ruf Amin di media sosial resminya mampu menjadi sarana alternatif kampanye politik untuk memperkenalkan visi, misi, program kerja, dan menjadi salah satu instrument penting dalam memobilisasi pemilih melalui isu-isu yang dibangun dan di sebarluaskan melalui akun media sosial resmi. Tentunya kondisi tersebut juga menjadi peluang yang dapat menguntungkan bagi K.H. Ma’ruf Amin dalam mendongkrak namanya di media sosial yaitu instagram.

---

Social Media (Instagram) is one of the many social media that can be used for various purposes such as disseminating information, adding friendships and even campaigning. This study wants to find out how the Campaign Strategy carried out by K.H. Ma'ruf Amin during the presidential election campaign in 2019. This research begins by showing that the use of social media in political campaigns has become a new politics phenomenon. To study this research using web campaign theory and political concepts. The method used is a qualitative research method with primary data collection techniques and secondary data, including observation and in-depth interviews. The campaign strategy carried out by K.H. Ma'ruf Amin on his official social media is able to become an alternative means of political campaigns to introduce his vision, mission, work programs, and become one of the important instruments in mobilizing voters through issues that are developed and disseminated through official social media accounts. Of course, this condition is also an opportunity that can be profitable for K.H. Ma'ruf Amin in boosting his name on social media, namely Instagram"

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh pemilihan waktu dalam berkampanye di media sosial LINE terhadap pengetahuan politik pemilih pemula. Wilayah Jakarta Timur kemudian dipilih karena memiliki pemilih pemula terbanyak di DKI Jakarta dan mampu menyumbangkan suara yang signifikan di dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen murni two-group posttest-only design. Pengujian hipotesis peneitian ini menggunakan model independent sample T-Test melalui program SPSS. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan data yang signifikan antara kelompok pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu prime time dan kelompok pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu non-prime time dengan nilai Sig. 2-tailed sebesar 0,000 < 0,05. Perbedaan yang signifikan tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pemilihan waktu dalam berkampanye di media sosial LINE terhadap pengetahuan politik pemilih pemula di Jakarta Timur. Pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu prime time memiliki pengetahuan politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemilih pemula yang menerima materi kampanye pada waktu non-prime time.

---

This research discussed about the impact of campaign scheduling in social media LINE to first time voter's political knowledge. East Jakarta was choosen for the research scope because it has the highest number of first time voters in DKI Jakarta, and therefore it can contribute to gain more vote in the election. This research used quantitative method with true experiment two group posttest only design to collect the data. Hypothesis testing with independent sample T Test by SPSS program was also used in this research. The findings on this research showed that there is a significant difference between the first time voter's group who received the campaign matters in prime time and the first time voter's group who received the campaign matter in non prime time with 0,000 0,05 for Sig. 2 tailed score. This significant difference gave the conclusion that there is a significant impact of campaign time scheduling in social media LINE to first time voter's political knowledge in East Jakarta. The first time voters who received the campaign matters in prime time have higher political knowledge score than the first time voters who received the campaign matter in non prime time. "

"Dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia, media online, salah satunya media sosial menjadi pilihan utama untuk pelaku politik menyampaikan pesan dalam berkampanye. Salah satu dari pemanfaatan media sosial sebagai media berpolitik dalam kontestasi Pilpres 2024 adalah akun Instagram dari komunitas kepemudaan relawan pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yaitu Ubah Bareng. Media sosial, termasuk Instagram, kini digunakan sebagai salah satu alat kehumasan dalam strategi pemanfaatan internet untuk memengaruhi dukungan publik. Penggunaan konsep dan praktik kehumasan untuk tujuan politik ini dinamakan political public relations. Tulisan ini menganalisis kegiatan dan model political public relations yang diterapkan oleh akun Instagram @ubahbareng dalam konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai penelitian dan studi sebelumnya yang relevan. Temuan pada tulisan ini menunjukkan bahwa akun @ubahbareng telah melakukan kegiatan-kegiatan dan menerapkan salah satu model dari praktik political public relations dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024. Kegiatan political public relations yang dilakukan ini melibatkan manajemen media, manajemen citra, komunikasi internal, dan manajemen informasi. Ubah Bareng juga telah mengimplementasi salah satu model dalam praktik political public relations, yaitu political relations with public. Akun Instagram @ubahbareng juga membangun dan merawat komunikasi dua arah yang simetris dengan masyarakat sebagai publiknya melalui akses, keterbukaan, positivity, networking, penegasan kekuasaan, dan sharing task.

---

In the contestation of the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections in Indonesia, online media, one of which is social media, is the main choice for political actors to convey messages in campaigning. One of the utilization of social media as a political media in the contestation of the 2024 Presidential Election is the Instagram account of the youth community of volunteers for the Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar candidate pair, namely Ubah Bareng. Social media, including Instagram, is now used as one of the public relations tools in the strategy of utilizing the internet to influence public support. The use of public relations concepts and practices for political purposes is called political public relations. This article analyzes the political public relations activities and models applied by the @ubahbareng Instagram account in the context of the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections in Indonesia. This article uses a qualitative approach with a literature study method to collect secondary data from various relevant previous research and studies. The findings in this paper show that the @ubahbareng account has carried out activities and implemented one of the models of political public relations practices in the contestation of the 2024 Presidential Election. The political public relations activities carried out involve media management, image management, internal communication, and information management. Ubah Bareng has also implemented one of the models in the practice of political public relations, namely political relations with the public. The Instagram account @ubahbareng also builds and maintains symmetrical two-way communication with the community as its public through access, openness, positivity, networking, assertion of power, and sharing tasks."

"Skripsi ini menjelaskan pengaruh kampanye politik media sosial terhadap partisipasi politik pemilih pemula, dalam studi kasus Pilkada DKI 2017 Putaran Kedua Penelitian menggunakan paradigm positivis dan pendekatan kuantitatif serta termasuk jenis penelitian eksplanatif. Metode pengumpulan data yang dipakai survei dengan instrumen penelitian kuesioner yang dibagikan acak kepada 37 warga Jakarta sebagai sampel penelitian. Metode analisis penelitian adalah regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan terpaan kampanye politik media sosial terhadap partisipasi politik pemilih pemula. Semakin tinggi terpaan kampanye politik media sosial, semakin tinggi pula partisipasi politik kehadiran pemilih dalam pemilihan umum, dibandingkan partisipasi politik secara offline dan online.

---

This research tries to prove the influence of political campaign of social media to political participation, in the case study of Regional Head Election of DKI 2017 Second Round of Research. This research use positivist paradigm and quantitative approach and including explanative type research. Data collection method used survey with randomly distributed questionnaire instrument to 37 Jakarta citizens as research sample. The method of research analysis is simple linear regression. The result of the research shows that there is a significant influence of social media campaign exposure to voter participation. The higher the exposure to social media political campaigns, the higher the political participation."

"

Dengan perkembagan teknologi yang semakin pesat membuat masyarakat menjadi dipermudah dalam berkomunikasi dan mencari informasi contohnya seperti media sosial. Media sosial sendiri memiliki jenis dan macam yang berbeda-beda serta memiliki kelebihan dan kekurangannya. Penggunaan media sosial tidak melihat dari status seseorang seperti umur, gender, agama, maupun profesi. Pada saat ini banyak hakim yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan mencari informasi serta berinteraksi dengan masyarakat. Hakim dalam menjalankan kewajibannya sebagai pengemban profesi hukum dibingkai oleh sebuah pranata lembaga yang dirumuskan ke dalam sebua kode etik profesi hakim. Hakim yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya diikat oleh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang tertuang dalam bentuk Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial tahun 2009. Hakim Indonesia tidak dilarang menggunakan media sosial tetapi penggunaan media sosial dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hakim di dalam pengadilan. Dalam KEPPH tidak terdapat aturanmengenai penggunaan media sosial oleh hakim. Pada saat ini banyak hakim yang menggunakan media sosial untuk berkomnukasi hingga mencari informasi-informasi Di berbagai negara seperti Canada, Rhode Island serta organisasi PBB sudah adaaturan dan cara hakim menggunakan media sosial dengan baik dan benar sehingga tidak mengurangi rasa percaya masyarakat kepada hakim. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk membantu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial agar dapat membuat peraturan atau pedoman terhadap hakim dalam menggunakan media sosial, serta hakim agar dapat menggunakan media sosial yang tidak melanggar kode etik hakim.

---

With the rapid development of technology, it makes it easier for people to communicate and find information, for example, such as social media. Social media itself has different types and types and has its advantages and disadvantages. The use of social media does not see a person's status such as age, gender, religion or profession. Currently, many judges use social media to communicate and seek information and interact with the public. Judges in carrying out their obligations as bearers of the legal profession are framed by an institution formulated into a judge professional code of ethics. Judges who are in the Supreme Court and the judicial bodies under it are bound by the Code of Ethics and Judicial Code of Conduct (KEPPH) which is contained in the Joint Decree of the Chief Justice and the Chair of the Judicial Commission in 2009. Indonesian judges are not prohibited from using social media but the use of social media can affect public trust in judges in court. In the KEPPH there are no regulations regarding the use of social media by judges. At this time, many judges use social media to communicate and seek information. In various countries such as Canada, Rhode Island and the United Nations organizations, there are rules and ways for judges to use social media properly and correctly so that it does not reduce people's trust in judges. Therefore, this research was conducted with the aim of assisting the Supreme Court and the Judicial Commission in making rules or guidelines for judges using social media, as well as judges in order to use social media that do not violate the judge's code of ethics.

"

"ABSTRAKBranding telah diupayakan sebagai strategi yang disengaja oleh politisi untuk menangkap citra positif, lebih khusus selama periode pemilihan. Sebagai pemain lama di kancah politik di Indonesia, Khofifah Indah Parawansa bergabung dengan pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 atau Pilgub Jatim untuk ketiga kalinya selama kariernya. Namun, setengah dari kampanye politik Khofifah-Emil telah menerima peningkatan sorotan media selama periode ini saat dia memasuki perlombaan setelah mengumumkan pengunduran dirinya yang tiba-tiba sebagai Menteri Sosial setengah jalan melalui masa jabatan. Terjadinya membuka peluang untuk memeriksa apakah 39;merek politik 39; Khofifah, dipengaruhi oleh pergeseran transisi dalam peran politik. Makalah penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut: Apakah kampanye Khofifah berhasil melakukan rebranding politik? dengan melakukan analisis konten kuantitatif berita online dalam dua jangka waktu yang berbeda

---

ABSTRACTBranding has been pursued as a deliberate strategy by politicians in order to catch positive images, more specifically during an election period. Khofifah Indah Parawansa, a long-running player in the political scene in Indonesia, joins the 2018 elections of East Java Governor or Pilgub Jatim for the third time during her career. However, the other half of political campaign Khofifah-Emil has received an increase in media spotlight during this period as she entered the race after announcing her sudden resignation as the Minister of Social Affairs half-way through the office term. The occurrence opens up an opportunity to examine wether Khofifah rsquo;s lsquo;political brand rsquo;, is impacted by the transitional shift in the political role. This research paper intends to answer the following research question: Did Khofifah rsquo;s campaign succeed to deliver the political rebranding? by conducting quantitative content analysis of online news in two different timeframes ."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai perjanjian Kontrak Eksklusif antara social media influencer dengan pihak perusahaan pengiklan di dalam dunia periklanan di Indonesia. Perjanjian yang dibuat diantara kedua pihak bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun seringkali, perjanjian Kontrak Eksklusif tersebut tidak seimbang dan tidak memenjuhi asas proporsionalitas di dalam perjanjian. Ketidakseimbangan pengaturan mengenai hak dan kewajiban tersebut dapat merugikan salah satu pihak pada saat pelaksanaannya apabila terjadi ketidakseimbangan. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan juga merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan Kontrak Eksklusif. Melalui penelitian ini, penulis menganalisa bagaimana isi daripada pasal-pasal di dalam perjanjian Kontrak Eksklusif, apakah telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, penulis juga menganalisa mengenai keseimbangan hak dan kewajiban di dalam perjanjian Kontrak Eksklusif, apakah telah sesuai dengan asas proporsionalitas atau tidak.

---

ABSTRACTStudy discusses the Exclusive Contract agreement between social media influencers and advertising companies in the advertising world in Indonesia. The agreement made between the two parties aims to regulate the rights and obligations of each party. But often, the Exclusive Contract agreement is not balanced and does not comply with the principle of proportionality in the agreement. Regulatory imbalances regarding these rights and obligations can be detrimental to one party during implementation if there is an imbalance. The form of research used in this study is a normative juridical research method and also a descriptive study that aims to describe the problem of Exclusive Contract agreement, whether they have fulfilled the legal requirements of an agreement according to article 1320 of the Civil Code. In addition, the author also analyzes the balance of rights and obligations in the Exclusive Contract agreement, whether it is in accordance with the principle of proportionality or not."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kewajiban hukum penyelenggara sistem electronic untuk menjaga sistemnya dari fake account. Secara Internasional, Baru Uni Eropa dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang menaruh perhatiannya kepada manajemen identitas digital, dan membuat hukum yang mengaturnya. Padahal, pengaturan ini sangatlah penting dalam berbagai sektor terutama dalam sektor e-commerce, dan tidak terkecuali juga dalam sektor jejaring sosial. Di Indonesia sendiri, belum dibuat peraturan yang membahas mengenai manajemen identitas digital, apalagi peraturan terspesifik perihal fake account. Dalam skripsi ini akan dibahas beberapa asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban hukum suatu penyelenggara sistem elektronik dan penyelenggara identitas, dan hukum apa yang dapat ditarik untuk menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap fake account. Untuk menjadikan diskusi dalam skripsi ini lebih konkrit, akan dianalisa pula bagaimana Facebook dan Google telah memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara sistem elektronik dan identitas digital.

---

ABSTRACTThis final assignment discusses about the legal obligation of electronic system provider from fake account. From the intenational perspective, only European Union and several states in America that puts their attention on digital identity management, so far to make regulations of it. Even though, these kinds of regulation is very significant, in particular on e-commerce sector, but not excluding social networking sector. While in Indonesia, there has yet to be any specific regulation to rule about identity management, leave alone about fake account. In this final assignment, it will be discussed upon several principles that may be applied on electronic service provider and identity providers legal responsibility, and what laws might be streched to rule over system profiders responsibility towards fake account. To make the discussion in the essay more concrete, will also be analyzed upon how Facebook and Google had fulfilled their obligation as electronic system and digital identity provider."