Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Analisis Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan terhadap Pengelolaan Dana Haji di Indonesia oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji-BPKH. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur khususnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan haji dan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan pajak dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan dapat memberikan peningkatan alokasi nilai manfaat kepada jemaah haji tunggu. Selain itu, pembebasan pajak juga berpotensi meningkatkan perekonomian Indonesia melalui peningkatan jumlah Dana Haji yang dapat diinvestasikan dan / atau ditempatkan.

---

This research is about the analysis impact of the Omnibus Law Job Creation Taxation Cluster on the management of Hajj fund in Indonesia by the Hajj Financial Management Agency (Badan Pengelolaan Keuangan Haji-BPKH). This research was conducted by studying the literature, especially the laws and regulations regarding hajj financial management and taxation. The results show that the tax exemptions in the Omnibus Law of the Taxation Cluster Job Creation Act can provide an increase in the allocation of benefit values to waiting hajj pilgrims. In addition, the tax exemption also has the potential for increasing the economy of Indonesia through increasing the amount of Hajj Fund that can be invested and/or placed."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya penerapan klaster perpajakan UU omnibus law bagi tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Beberapa hal yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah kondisi objek penelitian sebelum adanya penerapan klaster perpajakan UU omnibus law, permasalahan yang timbul dari penerapan klaster perpajakan UU omnibus law bagi objek penelitian, dan dampaknya terhadap tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi perusahaan melalui dengan menggunakan pendeketan risk-based capital sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan Otoritas Jasa Keuangan. Studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis dokumen dan informasi serta melakukan wawancara kepada beberapa pihak internal objek penelitian terkait. Hasil penelitian memperlihatkan kondisi kesehatan keuangan objek penelitian diterapkannya omnibus law klaster perpajakan, di mana memperlihatkan kondisi yang baik. Penelitian ini juga menganalisis dampak setelah penerapan omnibus law klaster perpajakan terhadap kesehatan keuangan perusahaan, di mana memperlihatkan bagian-bagian omnibus law yang berdampak pada perusahaan asuransi, yaitu penurunan tarif PPh Badan, peniadaan tarif pajak dividen, serta pengenaan PPh terhadap manfaat yang diterima pemegang polis asuransi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi perusahaan dalam menyikapi dampak penerapan peraturan ini dan merekomendasikan langkah yang efektif untuk memaksimalkan potensi keuntungan dari adanya penerapan omnibus law bagi objek penelitian.

---

This study aims to analyze the impact caused by the implementation of the omnibus law tax cluster law for the financial soundness of insurance companies. Some things that are considered in this research are the research conditions before the implementation of the tax cluster law of the omnibus law, the problems that arise from the application of the tax cluster of the omnibus law law for the object of research, and the level of financial soundness of the insurance company through a capital risk-based approach in accordance with the required provisions. Financial Services Authority. This case study uses an approach approach by analyzing documents and information as well as conducting interviews with several internal parties related to the object of research. The results of the research on the financial health condition of the research object are the implementation of the omnibus law tax cluster, where the conditions are good. This study also analyzes the impact after the application of the omnibus law classification on the company's financial soundness, in which the parts of the omnibus law that have an impact on insurance companies, namely the reduction in the corporate income tax rate, the abolition of the dividend tax rate, and the imposition of income tax on the benefits received by insurance policy holders. This research is expected to provide an evaluation for companies in responding to the impact of implementing this regulation and recommending effective steps to maximize the benefits of implementing the omnibus law for the object of research."

"ABSTRAKMengingat Omnibus Law ditujukan untuk meningkatkan investasi di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai sektor mana yang dapat menghasilkan dampak terbaik sehingga pemerintah Indonesia harus memprioritaskan sektor tersebut sebagai sektor prioritas investasi. Tiga sektor dipertimbangkan: manufaktur, pertambangan dan penggalian, dan listrik dan gas. Dengan menggunakan model Input-Output dan model mikrosimulasi, penelitian ini meneliti dampak makro, mikro, dan lingkungan atas setiap skenario investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, investasi pada sektor listrik dan gas menciptakan dampak makro tertinggi, sementara investasi pada sektor pertambangan dan penggalian lebih baik dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meskipun juga menghasilkan dampat lingkungan yang lebih besar.

---

ABSTRACTAs the Omnibus Laws are aimed to increase investment inflow to Indonesia, this paper tries to answer the question about investment in what sector that can generate the highest outcome, such that the Indonesian government should prioritize this sector as the investment targeted sector. Three sectors are considered: manufacturing, mining and quarrying, and electricity and gas. Using an I-O model and a microsimulation model, this paper examines the macro, micro, and environmental impacts of each investment scenario. The results reveal that in the short-run, investment in the electricity and gas sector generates the highest macro impacts, while investment in the mining and quarrying sector is better in reducing poverty and inequality, although it has a bigger environmental impact."

"Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya mengajak DPR untuk menerbitkan 2 (dua) undang-undang yang akan menjadi omnibus law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi puluhan undang-undang. Omnibus law kemudian menjadi banyak dibahas oleh kalangan akademisi. Tulisan ini akan menganalisis mengenai konsep omnibus law dan bagaimana tantangan penerapannya di Indonesia. Praktik penggunaan omnibus law telah banyak dilakukan oleh banyak negara, terutama yang menggunakan tradisi common law system, sedangkan Indonesia mewarisi tradisi civil law system. Tradisi sistem hukum saat ini sudah tidak terlalu ketat dan dikotomis, namun pembentukan omnibus law tetap perlu memperhatikan ketentuan pembentukan undangundang di Indonesia. Setidaknya terdapat 3 (tiga) tantangan untuk penerapan omnibus law di Indonesia, yaitu masalah teknik perundang-undangan, penerapan asas peraturan perundang-undangan, dan potensi terjadinya resentralisasi kewenangan. DPR perlu membahas RUU omnibus law secara berhati-hati dengan melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, agar tujuan penyederhanaan regulasi untuk menarik investor, mengembangkan UMKM, dan menciptakan lapangan kerja, menjadi tidak demokratis dan kontra produktif."

"RUU Cipta Kerja (RUU Ciptaker yang merupakan omnibus law) mendapat banyak kritik akibat keresahan pekerja yang khawatir akan kehilangan atau berkurang kesejahteraannya. Tulisan ini mengkaji masalah kesejahteraan pekerja dalam kaitannya dengan RUU Cipta Kerja. Dalam hal ini perlu pembahasan yang cermat terkait kesejahteraan pekerja. Diharapkan UU Cipta Kerja nantinya dapat memberikan kemudahan usaha dan membuka peluang yang luas bagi investasi, namun tanpa mengabaikan kesejahteraan pekerja. Alasannya, pekerja adalah aset vital bagi perusahaan, karena tanpa adanya pekerja yang handal dan produktif maka perusahaan tidak akan mampu menghasilkan produk berupa barang dan atau jasa yang berkualitas. Terkait kesejahteraan pekerja, ada beberapa hal yang layak diperhatikan dalam pembahasan RUU Ciptaker yaitu: 1)Upah; 2)Pesangon; 3)Outsourcing; 4)Tenaga Kerja Asing (TKA); 5) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Pembahasan RUU Ciptaker perlu melibatkan semua stakeholder terkait termasuk pekerja. Kesejahteraan pekerja menjadi hal penting yang perlu dicermati, agar UU Ciptaker nantinya dapat menjadi payung hukum bagi investasi usaha yang sehat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Diharapkan kesejahteraan pekerja akan menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional."

"Optimalisasi portofolio melalui Alokasi Aset Strategis penting dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk meningkatkan nilai manfaat dari investasi dana haji. Nilai manfaat merupakan sumber utama bagi subsidi ongkos naik haji yang diberikan kepada jamaah, dimana nominalnya terus mengalami peningkatan setiap tahun akibat belum terlaksananya rasionalisasi ongkos naik haji dan eksposur risiko dari depresiasi rupiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan rekomendasi alokasi pada setiap kelas aset dalam portofolio dana haji. Periode penelitian akan dibagi menjadi dua, yaitu sebelum COVID-19 (2017-2019) dan selama COVID-19 (2020-2021) untuk menguji model alokasi aset yang digunakan dapat bekerja pada dua kondisi berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif portofolio dana haji dapat dihasilkan melalui model Black-Litterman (BLO), yaitu model yang dibentuk untuk mengeliminasi kekurang-kekurangan dalam model Mean-Variance Markowitz yang cenderung tidak aplikatif dan menghasilkan biaya transaksi yang besar akibat realokasi aset yang ekstrem. Menggunakan data pada periode tahun 2017 hingga 2021, portofolio terbaik ditunjukkan oleh portofolio konservatif yang terkonsentrasi pada aset pendapatan tetap pada rentang 76% hingga 100%. Portofolio ini dihasilkan dari asumsi penilaian pesimistik BPKH akibat kondisi ekonomi yang cenderung menurun selama pandemi. Pembentukan portofolio menggunakan BLO disarankan untuk menggunakan data pada periode Pre COVID-19, karena spesifik menggunakan periode COVID-19 sebagai dasar alokasi, dihasilkan portofolio yang berkinerja lebih rendah akibat ketidaksesuaian asumsi penilaian dengan kondisi aktual.

---

Portfolio optimization through Strategic Asset Allocation is important to be carried out by the Hajj Financial Management Agency (BPKH) to increase the value of benefits from investment in hajj funds. The value of benefits is the main source of subsidies for the cost of the pilgrimage given to pilgrims, where the nominal continues to increase every year due to the risk of IDR depreciation and the rationalization of the cost of the pilgrimage has not been implemented. This study uses a quantitative approach and descriptive analysis. The purpose of this study was to obtain recommendations for the allocation of each asset class in the Hajj fund portfolio. The research period will be separated, before COVID-19 (2017-2019) and during COVID-19 (2020-2021) to test the asset allocation model used to work in two different extreme conditions. The results of the study show that alternative hajj fund portfolios can be generated through Black-Litterman model (BLO), a model that is formed to eliminate deficiencies in the Markowitz Mean-Variance model which tends to be inapplicable and generates large transaction costs due to extreme asset reallocation. Using data for the period 2017 to 2021, the most optimum portfolios are shown by the conservative portfolios that concentrated in fixed income assets in the range of 76% to 100%. These portfolios were mostly generated from BPKH's pessimistic view due to economic conditions that tend to decline during the pandemic. It is recommended to form the portfolios using Pre COVID-19 period data in BLO, because when specifically uses the COVID-19 period as the basis for allocation, the portfolios’ performance are lower due to the unaligned view with the actual conditions."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara dengan potensi ekonomi yang sangat besar namun masih minim investasi. Banyak faktor yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia sehingga mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Indonesia perlu menerapkan omnibus law sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang menghambat investasi di Indonesia. Omnibus Law secara sederhana dapat dimaknai sebagai satu undang-undang yang bisa mengubah beberapa undang-undang sekaligus. Terdapat tiga keadaan untuk mempraktekkan omnibus law, yakni undang-undang yang akan diubah berkaitan secara langsung, undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan secara langsung, dan undang-undang yang akan diubah tidak berkaitan tetapi dalam praktek bersinggungan. Bisa dibandingkan penerapan omnibus law di Filipina, Amerika Serikat dan Turki agar dapat diterapkan omnibus law yang berbudaya hukum Indonesia. Omnibus law sejatinya adalah teknik dalam penyusunan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas sehingga sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan pemahaman tentang omnibus law dan komitmen politik yang kuat dari DPR maupun pemerintah.

---

ABSTRACTIndonesia is a state with high economic potential. Unfortunately, the investment growth in Indonesia is quite low due to many factors that inhibit the business development. As a result, the investors are reluctant to invest in Indonesia. Omnibus law might be a solution to tackle the problems. The omnibus Law is simply defined as a statute that may amend some statutes at once. There are three conditions of omnibus law implementation, first, the statute that will be amended is related to the other statutes directly, second, the former statute is not related to others directly, third, the former statute is related to others but it affects each other in practices. A comparison of the omnibus law applications in Philippines, the United States, and Turkey may help to seek the possibility of the omnibus law application in Indonesia without leaving its legal culture. It is believed that the omnibus law is possible to be applied in Indonesia, but it needs an adequate understanding about the omnibus law and a strong political commitment of the House of Representatives of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Indonesia to implement the omnibus law.

---

"

"ABSTRAKPeningkatan jumlah jemaah haji tunggu di Indonesia mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji, dimana dana tersebut berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan dana haji. Terhitung per 31 Desember 2016, dana haji yang dikelola oleh Kementerian Agama senilai lebih dari 90 triliun rupiah yang terdiri dari setoran awal jamaah haji mengantre dan setoran BPIH lunas namun masih mengantre. Pengelolaan dana umat dengan nominal yang sangat besar tersebut membutuhkan sebuah pengukuran kinerja yang tidak hanya berfokus pada penilaian keuangan saja, namun harus sesuai dengan ketentuan syariah serta regulasi yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah alat ukur kinerja melalui indeks pengelolaan dana haji yang diformulasikan dari Undang-Undang dan Maqashid Syariah. Metode SAW Simple Additive Weighted digunakan untuk mengukur pencapaian Maqasid Syariah dan Undang-Undang ke dalam indikator kinerja pengelolaan dana haji yang dapat diukur. Pengelolaan dana haji pada penelitian ini pun dievaluasi per tahun dari tahun 2011-2015 dengan hasil Indeks Pengelolaan Dana Haji IPDH tertinggi pada tahun 2015 kemudian secara berurutan tahun 2014,2012,2013 dan terendah pada tahun 2011.

---

ABSTRACTThe numerous amount of waiting listed pilgrims in Indonesia causing the accumulation of hajj fund, in which the value of its benefits can be potentially increased in supporting a better implementation pilgrimage through hajj fund management. In 31th Desember 2016, hajj fund managed by the Ministry of Religion worth more than 90 million rupiah, consist of waiting listed pilgrim rsquo s initial deposit and pilgrim rsquo s BPIH payments, yet still in line. The management for such huge nominal requires a measurement that not only focuses on the financial aspects but also accordance with sharia and regulation. This study aims to construct an instrument to evaluate hajj fund management using an index established from Constitution and Maqashid Sharia. The SAW Simple Additive Weighted method used to measure the accomplishment of Maqashid Sharia and Constitution into the performance indicators of hajj fund management. In this study, the hajj fund management is evaluated annually from 2011 2015, it shows the highest value of Hajj Fund Management Index IPDH in 2015, sequentially in 2014, 2012, 2013 and the lowest result is in 2011. "

"ABSTRAKTesis ini menganalisis tentang mitigasi risiko nilai tukar menggunakan emas dan PUAS untuk dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jumlah setoran dana awal BPIH oleh calon jemaah Haji, kurs Rupiah terhadap dolar AS Nilai Tengah Rupiah , rate PUAS, dan harga emas dunia per ons dengan teknik simulasi kuantitatif dengan metode simulasi matematik. Periode dibagi menjadi 2 dua , disaat keadaan ekonomi sedang krisis Januari 2004 sampai dengan Agustus 2011 dan keadaan ekonomi sedang stabil September 2011 sampai dengan Desember 2017 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah bulan yang mengalami excess dan deficit antara lindung nilai dengan emas dan PUAS baik untuk semua tenor maupun semua periode. Untuk periode pertama di saat krisis, baik lindung nilai dengan emas maupun PUAS, semakin panjang tenor maka semakin besar jumlah bulan yang mengalami excess. Dari sisi nilai manfaat, terdapat perbedaan pula antara lindung nilai dengan emas dan PUAS untuk semua tenor dan semua periode. Pada periode pertama, emas memiliki rata-rata nilai manfaat monthly rate lebih tinggi dibandingkan dengan PUAS, sedangkan pada periode kedua, rata-rata nilai manfaat PUAS lebih tinggi. Banyaknya jumlah bulan yang mengalami excess dan deficit tidak berpengaruh pada nilai manfaat yang dihasilkan pada masing-masing lindung nilai emas dan PUAS . Berdasarkan hasil simulasi dari penelitian ini, emas merupakan aset lindung nilai terhadap pergerakan USD/IDR pada keadaan sedang krisis. Waktu yang tepat untuk melakukan lindung nilai dengan penempatan pada emas adalah pada keadaan ekonomi sedang krisis dan tenor yang digunakan merupakan tenor panjang yaitu 12 bulan yang memiliki rata-rata nilai manfaat cukup tinggi namun risiko volatilitas nilai manfaat lebih rendah dibandingkan dengan tenor lainnya dan probabilitas bulan yang mengalami excess lebih besar.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the mitigation of exchange rate risk using gold and PUAS for Hajj fund in Indonesia. This study uses secondary data such as amount of initial fund deposit of BPIH by Hajj pilgrims, Rupiah exchange rate against US dollar Nilai Tengah Rupiah , PUAS rate, and world gold price per ounce by quantitative simulation technique with mathematical simulation method. Period is divided into 2 two , while the economic situation is in crisis January 2004 until August 2011 and the economic condition is stable September 2011 until December 2017 . The results show that there are differences in the number of months experiencing excess and deficit between hedging with gold and PUAS for all tenors and all periods. For the first period in times of crisis, whether hedging with gold or PUAS, the longer the tenor, the greater the number of months experiencing excess. In terms of yield, there are also differences between hedging with gold and PUAS for all tenors and all periods. First period, gold had an average monthly rate higher than PUAS, while in the second period, the average monthly rate of PUAS was higher. The number of months experiencing excess and deficit does not affect the monthly rate yield generated on each hedge gold and PUAS . Based on the simulation result from this research, gold is a hedging asset against the movement of USD IDR in a state of crisis. The right time to hedge with placement in gold is in the state of the crisis economy and the tenor used is long tenor of 12 months, which has the high average yield but the risk volatility of yield is lower than the other tenors and the probability of months experiencing greater excess."