Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggambarkan tentang proses program penyediaan rumah berbasis masyarakat dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Program ini dilakukan oleh sebuah lembaga non pemerintah yang bernama Habitat For Humanity Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pemilihan sampel purposif. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, serta studi litratur dan dokumen. Penelitian ini mendapati ada 6 tahapan dalam proses penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dilakukan Habitat For Humanity Indonesia yaitu: Survey dan Assessment, Pembentukan Komite Lokal, Seleksi Keluarga Mitra, Persiapan Sosial, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi. Di setiap tahapan program tersebut Habitat For Humanity Indonesia melakukan pendekatan berbasis masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah memang perlu dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat, dalam bentuk partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas MBR. Penelitian ini juga menemukan bahwa program yang dilakukan Habitat For Humanity Indonesia membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikis dan sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan Habitat For Humanity Indonesia membutuhkan perencanaan exit strategy atau tahapan terminasi sebagai bagian dari strategi keberlanjutan program. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melembagakan komite lokal secara resmi dan meningkatkan kapasitas mereka untuk menjadi sebuah lembaga berbasis komunitas yang terorganisir (Community Based Organization/CBO). Jenis CBO tersebut bisa berupa Koperasi atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang juga sebagai bagian untuk pemberdayaan ekonomi. Melalui LKM atau Koperasi tersebut dapat dikombinasikan program penyediaan rumah dan pemberdayaan ekonomi. Misalnya, dengan menyediakan produk pinjaman untuk pembangunan atau perbaikan rumah bagi anggotanya. Dengan demikian masyarakat dapat mandiri untuk menyelesaikan masalah perumahan dengan sumber daya yang mereka miliki sendiri.

---

This thesis describes the process and benefits of the community-based housing program and its benefits on the welfare of the community in Mauk Sub-district, Tangerang District, conducted by a non-governmental organization, Habitat For Humanity Indonesia. This qualitative research was conducted by using purposive sampling techniques. The methods of data collection were carried out through interviews, observation, and literature and documentation studies. This study found that the program is carried out in 6 stages, namely: Survey and Assessment, Local Committee Formation, Home Partner Selection, Social Preparation, Program Implementation, and Monitoring and Evaluation. Habitat For Humanity Indonesia has been implementing the community-based approach in each stage as an effort to empower the community. This study also found that the community-based housing program brings benefits for the community’s welfare in the areas of health, education, economy, psychic, and social. Yet, the study revealed that Habitat For Humanity Indonesia needs a exit strategy plan or termination phase as a part of the program's sustainability strategy. One of the things that Habitat For Humanity should do is, the local committee needs to be officially and legally institutionalized and build their capacity to become a Community Based Organization (CBO). The CBO could be a cooperative or microfinance institution as part of their economic empaowerment. Through the cooperative or the microfinance institution the program of housing and economic empowerment could be combined. For instrance, it can provide loan for building new housing or housing renovation for its members. Therefore, the community can be independent to to solve housing problems with their own resources."

"Keterjangkauan hunian menjadi sebuah isu yang telah lama muncul dan masih berlangsung hingga saat ini di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya peningkatan penduduk pada suatu wilayah yang mengakibatkan permintaan akan hunian semakin meningkat di saat tanah semakin terbatas, terutama pada wilayah perkotaan. Hunian sejatinya merupakan ruang yang sangat dibutuhkan manusia untuk dapat tinggal dan bertahan hidup dimana hunian mengambil peran untuk mengokupasi kegiatan manusia sehingga sangat  mempengaruhi vita activa yang terjadi didalamnya. Kesulitan dalam menjangkau suatu hunian dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, terutama masyarakat berpendapatan rendah (MBR) yang mendapatkan dampak paling signifikan. Padahal, MBR juga memiliki kebutuhan yang mungkin lebih banyak daripada masyarakat dari kelas ekonomi lain sehingga memerlukan ruang yang dapat membantu atau mempermudah aktivitasnya di tengah keterbatasan ekonomi yang dimiliki. Penulisan skripsi ini menitikberatkan  analisis terhadap pemahaman hunian terjangkau bagi MBR beserta dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dalam menjangkau suatu hunian. Keterbatasan biaya yang bertentangan dengan banyaknya kebutuhan ruang yang harus dipenuhi untuk dapat menjalankan vita activa membuat MBR harus memprioritaskan kebutuhan utamanya terlebih dahulu sehingga keterjangkauan hunian menjadi sebuah proses dinamis yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. 

---

Housing affordability has been an issue for a long time and remains to be an issue in many countries, including Indonesia. This happened as a result of the increasing population in a particular area, which led to a rise in housing demand when land availability remained the same, particularly in urban areas. Dwelling takes on the role of occupying human activities within a space, which has a significant impact on the vita activa that occurs inside. The difficulty of reaching a house is felt by most people who live in urban areas, especially low-income communities, which have the most significant impact. Due to their financial limitations, the low-income communities may actually have more requirements than those of individuals from other income categories, so they require a space that can help or support their activities. This thesis emphasizes the analysis of low-income communities' perceptions of affordable housing and the variables affecting such perceptions. Financial limitations juxtaposed with the numerous necessities of space that must be fulfilled in order to perform vita activa push low-income communities to put their most important needs first, this makes housing affordability an evolving process that changes over time."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis atas pemberdayaan MBR dalam mengkases perumahan yang mendapatkan dukungan dari kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dengan fasilitas Pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terhadap KPR Sejahtera. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang bersifat penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana maupun doktrin hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan mendasar bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki atau membeli rumah adalah masalah keterjangkauan terutama dalam masalah panjangnya prosedur yang harus dipenuhi oleh MBR. Kemampuan atau daya beli sebagian besar masyarakat Indonesia masih sangat terbatas. Sedangkan harga lahan dan harga bahan bangunan semakin lama semakin meningkat. Di samping itu, keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pembiayaan perumahan belum seimbang dengan besarnya kebutuhan. Di sisi lain, kebijakan bantuan pembiayaan (subsidi) perumahan yang selama ini diterapkan sifatnya tidak bergulir. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan inisiatif lain agar dana APBN yang terbatas dapat lebih dioptimalkan untuk keperluan pembiayaanperumahan. Ada beberapa hal yang dimuat dalam UU PKP ini yang dibiarkan sebagai pernyataaan saja sedang pengaturannya harus ditafsirkan sendiri dari pasal-pasal yang ada. Ini memang memberi harapan tetapi mungkin juga menimbulkan kekhawatiran yang masih tersembunyi atau telah termanifes. Walaupun demikian bukan mustahil ada yang khawatir bahwa amanat UU tidak mampu dilaksanakan oleh institusi yang ada. Kebijakan FLPP sebagai kebijakan di bidang pembiayaan perumahan yang bersifat bergulir dan diharapkan semakin lama akan tidak membebani dana APBN lagi-yang saat ini semakin terbatas.Secara umum, terdapat dua prosedur pengikutsertaan pihak swasta yaitu: pertana, tender terbuka secara kompetitif negosiasi langsung. Apapun bentuk prosedur yang dipilih, proses ini harus dapat menjamin bahwa keikutsertaan swasta dapat meningkatkan kondisi sarana prasaranaa dan pelayanannya, menghasilkan suatu inovasi dan kreatifitas yang berharga serta terlepas dari korupsi. Salah satu cara untuk mencapai inovasi dan kreatifitas yaitu dengan meminimasi persyaratan yangspesifik dalam dokumen tender, dan lebih menekankan pada tujuan utama dari suatu proyek, dengan melibatkan ide pihak swasta; dan kedua peran masyarakat tetap menjadi penting khususnya dalam pengadaan perumahan dan permukiman, dapat dilakukan melalui pengembangan masyarakat (community development).

---

ABSTRACTThis thesis discusses the review of the legal aspects of the empowerment of low-income people in housing mengkases get support from the government and private partnership (PPP) with the Government through the Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) against Prosperity Mortgage. The research method in this thesis is a research method that refers to the normative legal norms contained in laws that are descriptive and the conceptual approach which refers to the principles of law found in legislation, scholars and opinion legal doctrine. Results of this study concluded that the fundamental problem for people, especially lowincome people to own or buy a home is a matter of affordability, especially in matters of procedure length that must be met by the MBR. Ability or thepurchasing power of the maj ority of Indonesian people are still very limited. While the price of land and the price of building materials progressively increased. In addition, limited funds Budget and Expenditure (Budget) allocated for housing finance has not been balanced by the magnitude of the need. On the other hand, financial aid policies (subsidized) housing that has been applied nature are not rolling. Therefore, the required efforts and other initiatives in order to fund a limited budget can be optimized for the purpose of housing finance. There are a few things contained in the law that allowed the PFM as pernyataaan only are the settings must be interpreted itself from existing chapters. It does give hope but may also give rise to concerns that they have hidden or manifestation. However it is not impossible there are worries that the mandate of the Act can not be implemented by existing institutions. FLPP policy as a policy in the field of housing finance is expected to roll and the longer it will not burden the state budget again-which is increasingly limited. In general, there are two procedures that inclusion of the private sector: 1) a competitive open tender basis of direct negotiations. Whatever the form of the procedure chosen, this process should ensure that private participation can improve the condition of facilities and services prasaranaa, producing a valuable innovation and creativity and in spite of the corruption. One way to achieve the innovation and creativity that is by minimizing the specific requirements in the tender documents, and more emphasis on the primary purpose of the project, with the idea of involving the private sector; 2) Community remains an important role especially in the procurement of housing and settlements, can be done through community development (community development)."

"Mahalnya harga rumah merupakan permasalahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program perumahan bersubsidi diharapkan dapat mengurangi kekurangan suplai perumahan (backlog) terhadap permintaan dan kebutuhan di masyarakat. Seiring berjalannya program, ternyata masih banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas subsidi tersebut. Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk paling banyak di Jawa Barat mencapai 4,7 juta jiwa dan diprediksi akan meningkat 127% pada tahun 2030. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah program Fasilitas Likuiditas Perumahan Bersubsidi (FLPP) telah berjalan efektif, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program Fasilitas Likuiditas Perumahan Bersubsidi (FLPP) agar kebijakan program dapat berjalan efektif dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabulasi silang untuk melihat faktor yang mempengaruhi. Hasil penelitian didapatkan bahwa ketepatan sasaran pada program perumahan bersubsidi FLPP di Kabupaten Bogor masih dibawah 75% yang artinya tidak efektif, serta aktor yang mempengaruhi ketepatan tersebut adalah gaji pokok, pendidikan dan usia.

---

The high price of the house is a problem for low-income communities. Subsidized housing program is expected to reduce the shortage of housing supply (backlog) of the demand and need in the community. Over the program, there are still many people who are still difficult to obtain the subsidy facility. Bogor Regency has the most population in West Java reached 4.7 million people and is predicted to increase by 127% in 2030. The purpose of this study is to analyze whether the subsidized housing program Finance Housing Liquidity Facility (FLPP) are effective, then to identified the factors that influence the success of subsidized housing program Finance Housing Liquidity Facility (FLPP) so that policies can be effective program in implementation. The method used is descriptive quantitative by using cross tabulation to look at the factors that influence. The results showed that the targeting accuracy in subsidized housing programs FLPP in Bogor still below 75% which means ineffective, and the actors that influence the accuracy is the basic salary, education and age."

"Perumahan adalah hal yang penting bagi masyarakat, karena berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan. Sayangnya, perumahan yang terjangkau tidak mudah diakses oleh publik, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat telah meluncurkan Program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 untuk kelompok berpenghasilan rendah. Masalah perumahan adalah urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama pengembang yang akan membantu mereka menyediakan rumah. Fokus penelitian menjelaskan tentang perumahan publik bekerja pada satu juta perumahan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dari dimensi implementasi kebijakan dari Malcolm Goggins, et.al (1990), yang terdiri dari bentuk dan isi kebijakan, kemampuan antar organisasi, dan kondisi yang mempengaruhi kebijakan. Dari ketiga dimensi tersebut, di analisis dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan perumahan pada program Satu Juta Rumah di kota Depok masih memiliki beberapa masalah, seperti: tidak ada peraturan khusus untuk mengatur program, kinerja yang buruk antar organisasi, dan hubungan antar organisasi, ekonomi dan politik.

---

Housing is an important thing to the people, because it is related to daily life, welfare and security. Unfortunately, affordable housing cannot be easily accessed by public, especially low-income groups. The central government has been launched One-Million housing program in 2016 for low-income groups.

Housing issues are concurrent affair between central government and local government alongside the developer that will help them to provide houses. The focus of research explains about how public housing works on one-million housing in Depok City.

The research used a post-positivist approach from the dimensions of Malcolm Goggins, et.al policy implementation (1990), which are the content and form of policy, abilities of inter-organizations, and the conditions that affects the policy. From the three dimensions, the research analyzed with in-depth interview and study literature.

The result of research shows that the housing provision on one-million housing program in Depok City still have some problems, such as: there is no specific regulations to regulate the program, bad performance by the organizations, and the relations of inter-organizations, economics and politics."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang Rusunawa Depok Di Kecamatan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi MBR tentang program Rumah Susun Sederhana Sewa Rusunawa di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang program rusunawa Kota Depok yang berada di Kecamatan Tapos ini implementasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 belum baik karena terdapat ketidaksesuaian peraturan dengan hasil temuan di lapangan. Implementasi tersebut dikatakan belum baik karena berdasarkan peraturan tersebut karena sasaran utama penghuni rusunawa yang tidak bersedia dipindahkan ke rusunawa, hak dan kewajiban dari pengelola belum dilaksanakan secara baik karena terdapat hambatan, hak dan kewajiban dari penghuni belum dilaksanakan secara baik, larangan yang masih dilakukan oleh penghuni seperti menyewa lebih dari satu unit dan membawa kendaraan beroda empat, pemberian sanksi dilakukan oleh pengelola rusunawa tetapi terdapat beberapa pelanggaran yang tidak dijatuhkan sanksi seperti membuat keributan, membawa kendaraan roda empat dan menyewa unit hunian lebih dari satu.

---

This research discusses about how the implementation of housing development for low income society study on Rusunawa Depok In Sub Cilangkap, Tapos, Depok City . This research discusses qualitative with data completion technique that is interview and literature study. Housing for MBR on Simple Rent Rusunawa rental program in Depok City The result of this research is the implementation of housing development policy for low income people study on Depok City housing program located in Tapos Subdistrict is implemented based on Mayor Regulation No. 29 of 2016 Not good because there is a mismatch of regulations with the findings in the field. The implementation mentioned is not good because based on the regulation because the main target of rusunawa residents who can not be moved to rusunawa, the rights and authority of the manager is not implemented properly because there are obstacles, rights and duties of the residents have not been implemented properly, the prohibition is still done by Residents such as renting more than one unit and carrying a four wheeled vehicle, the funding is done by the rusunawa manager but there are some that are not dijrown like making a commotion, bring four wheeled vehicles and more than one residential unit."

"Penelitian ini membahas tingkat keberdayaan petani belimbing di Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan tingkat keberdayaan petani belimbing di Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena memakai asumsi teori dari Suharto mengenai indikator keberdayaan. Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini termasuk penelitian mixed methods (kuantitatif dan kualitatif). Kuantitatif karena melakukan survey melalui kuesioner, kualitatif karena didukung wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keberdayaan petani belimbing di Kecamatan Pancoran Mas, Depok rendah. Rekomendasi yang diberikan adalah petani harus meningkatkan kemauan dan kemampuan diri. Kelompok tani harus diaktifkan. Pemerintah harus memonitoring dan mengevaluasi program pemberdayaan dengan melakukan survey dan kajian lanjutan sehingga diperoleh data statistik yang lengkap mengenai tingkat keberdayaan petani belimbing di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

---

This research discuss about the level of starfruit farmers empowerment in Pancoran Mas Sub District Municipality of Depok. The purpose of this research is to describe of starfruit farmers empowerment level in Pancoran Mas Sub District, Depok. The research is categorized as quantitative research which based on theory from Suharto about indicators of empowerment. Based on the technique of data collection it is categorized as mixed methods (quantitative and qualitative). It is called quantitative because using survey by questionnaire and called qualitative because supported by in depth interviews.

The result of this research showed that the level of starfruit farmers empowerment in Pancoran Mas Sub District was low. The advices are farmers should increase their self-awareness and self-ability. The farmer's organized should be more active. The last advice addressed to the government that they have to do monitoring and evaluation by using survey and continuous study so the statistical data of starfruit farmers empowerment level can be completed."

"Tesis ini merupakan penelitian studi kasus Perencanaan Partisipatif dalam PNPM-PISEW di Kecamatan Sungai Gelam dengan pendekatan Kualitatif. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi proses penjaringan usulan masyarakat dan mekanisme pemilihan usulan tersebut menjadi prioritas pelaksanaan kegiatan program. Analisis dilakukan dengan pendekatan teori perencanaan, parisipasi masyarakat, dan perencanaan partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif PNPM-PISEW terjadi di perencanaan tingkat desa melalui penjaringan aspirasi masyarakat. Proses perencanaan di tingkat kecamatan merupakan pertemuan antara perencanaan yang bersifat top-down dan perencanaan yang bersifat bottom-up. Mekanisme penilaian usulan masyarakat menjadi prioritas pelaksanaan dilakukan dengan skoring analisa manfaat, dampak, dan kelayakan pelaksanaan.

---

This thesis is a case study of participatory planning on PNPM-PISEW in Sungai Gelam Sub-District with qualitative approach. The goal is to describe the process of collecting community proposals and selection mechanism of proposals to be priority in program implementation. The analysis was done by approaching with planning theories, community participation theories, and participatory planning theories.

The results showed that participatory planning in PNPMPISEW mostly occurs in program planning process in village level, trough public aspiration process. Program planning in sub-district level is consolidation process between top-down and bottom-up planning. The proposed assessment mechanism to be priority in implementation is done trough most applicable analysis (benefit), impact analysis, and the feasibility of implementation analysis."

"Tesis ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian kualitatatif yang dilakukan peneliti terhadap program pengembangan ekonomi masyarakat berupa pendampingan usaha yang diimplementasikan Wahana Visi Indonesia di Area Development Program Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini peneliti berusaha menggambarkan mengenai proses pemberdayaan yang dilakukan, bagaimana hambatan dan faktor pendukung yang ditemui, serta mengungkapkan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi program setidaknya melalui 5 tahapan, yaitu: rekrutmen, bootcamp, pembuatan kesepakatan, implementasi pendampingan, dan terminasi. Terdapat 4 faktor pendukung yang ditemui, dan 7 faktor penghambat program. Dengan melihat hasil yang didapat, maka perlu dikembangkan sebuah sistem yang mampu mengakomodir pendapat dari dari semua pengusaha lewat pengembangan forum usaha, serta memfasilitasi usaha untuk masuk kedalam pasar yang lebih tinggi.

---

This thesis is a discussion of the results of the qualitative research conducted by researchers on the empowerment program in the form of business assistance, implemented by Wahana Visi Indonesia in Area Development Program Jatinegara, East Jakarta. In this descriptive research the researcher tries to describe the empowerment process carried out, how the obstacles and supporting factors are encountered, and express the efforts made in overcoming them. The results of the study stated that the implementation of the program at least through 5 stages, namely: recruitment, bootcamp, making agreements, implementing assistance, and termination. There are 4 supporting factors encountered, and 7 inhibiting factors for the program. By looking at the results obtained, it is necessary to develop a system that is able to accommodate the opinions of all entrepreneurs through the development of business forums, and facilitate efforts to enter into higher markets."

"Tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi tidak hanya di daerah pedesaan tetapi juga di daerah perkotaan di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan “Program Peningkatan Penghidupan Berbasis Masyarakat” (Program PPMK) yang merupakan komponen program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai program untuk mengurangi kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat perkotaan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang produktif. Dalam program PPMK KOTAKU, proses pemberdayaan lebih ditujukan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan anggota kelompok swadaya masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi yang produktif dan kreatif. Oleh karena itu, mereka dapat menjadi kelompok bisnis yang mandiri. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan sumber-sumber sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor pendorong dan faktor penghambat yang bersumber dari modal/kapital pada kondisi internal dan eksternal KSM. Studi ini menyimpulkan bahwa memahami faktor yang menjadi dorongan dan hambatan keterlibatan kelompok swadaya masyarakat sangat penting dalam proses pemberdayaan masyarakat di perkotaan kumuh. Setiap sumber daya diperlukan untuk memungkinkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam program secara menyeluruh.

---

The high poverty rate occurs not only in rural areas but also in urban areas in Indonesia. The Ministry of Public Works and Public Housing introduced the “Community-based Livelihood Improvement Program” (Program PPMK) which is a component of the City without Slums (KOTAKU) as a program to alleviate poverty. This program focus on building the city without slums area. The development of urban communities is expected to empower low-income people in urban areas and improving their welfare through participating in productive business activities. In the PPMK program, the process of continuous development is more aimed at increasing the expertise and skills of self-help group members through the development of productive and creative economic businesses. Therefore, they can become an independent business group. This study carried out through qualitative approach. The data collection gathered through indepth-interviewing, observation and secondary sources.The findings of this study indicate that there are driving factors and inhibiting factors that originate from capital in the internal and external conditions of the self-help group. This study concludes that understanding the factors that drive and inhibit the involvement of self-help group members is very important in the process of community development in slums area. Every resource is needed to enable community members to participate in the program thoroughly."