Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

This research discusses about problems that can be coused if the notary does not register the Adjustment of the Foundation's Articles of Association to the Ministry of Law and Human Rights. Foundations that were established before the Law Number (No). 16 of 2001 regarding Foundations, must adjust their articles of association. The problem in this research is regarding the responsibility of the notary in registering the adjustment of the articles of association, also the efforts that can be made if the adjustment of the articles of association is not made. Both problems were analyzed using normative juridical research methods. After being analyzed, it was discovered that the Notary Public had the responsibility for registering the Adjustment of the Foundation's Articles of Association to the Ministry of Law and Human Rights through the Legal Entity Administration System as well as manually. If the notary does not register the foundation, the foundation being penalized for not being able to use the word "foundation" and it can be dissolved based on a court decision. the responsibility for Notary negligence, the Notary will get sanctions in the form of a written warning until disrespectful dismissal from his position or association. The sanction is decided based on the decision of the Supervisory Board and the Honorary Council. In addition, to get compensation, the client can propose a lawsuit at the District Court on the basis of illegal acts. Therefore, it is hoped that the Notary will apply Article 16 paragraph (1) letter A of the UUJN seriously, so as to minimize problems that may arise in the future. However, if the negligence has occurred, the founder can establish a foundation, whose wealth comes from the wealth of the foundation which is no longer able to use the word "foundation" in front of it. In the stages of establishing a foundation, the stages of the announcement in the Additional State Gazette of the Republic Indonesia by the Minister is a very important stage. This can be used as an excuse for the revocation of the decision to establish a foundation based on the decision of the State Administrative Court"

"Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara."

"Latar belakang penelitian ini adalah Notaris mempunyai peran penting dalam pembuatan akta sehubungan dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Tesis ini membahas dalam hal Tanggung Jawab dan Upaya-upaya Notaris dalam mengatasi kendala pada Proses Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Tanggung jawab Notaris terhadap proses pengurusan perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas, dalam hal ini PT.ABS tentunya berawal dari pembuatan akta yang dibuatnya sampai dengan proses pengajuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sehingga akhirnya mendapat Surat Keputusan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengaksesan perubahan anggaran dasar suatu perseroan terbatas melalui SABH bukan hanya dilakukan oleh Notaris, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak perseroan terbatas itu sendiri maupun oleh lawyer. Dalam melakukan perubahan anggaran dasar perseroan melalui SABH terdapat klausul pernyataan di dalam SABH, yang menyatakan Notaris siap bertanggung jawab menerima segala bentuk sanksi, termasuk tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya klausul-klausul tersebut sangat tidak adil dan merugikan bagi pihak Notaris, karena di dalam klausul tersebut segala tanggung jawab hanya dibebankan kepada Notaris, tidak ada pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak Notaris, dan juga pihak yang dapat mengakses SABH bukan hanya Notaris, dan ketika Notaris sudah melakukan tugas dan kewajibannya dalam pembuatan akta dan pengisian perubahan anggaran dasar dalam SABH sesuai peraturan dan perundang-undangan. Apabila kesalahan terdapat pada Sistem IT SABH, tentunya Notaris kesalahan di luar dari tanggung jawab Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain, Sejauh mana tanggung jawab notaris atas proses pengurusan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)? Bagaimanakah upaya yang dilakukan Notaris dalam mengatasi kendala-kendala pada proses pengurusan permohonan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT.ABS?. Hasil dari penelitian ini memberikan penjelasan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan yang dibuatnya, baik akta relaas/akta Berita Acara Rapat, maupun akta partij/Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat secara circular resolution, yang memenuhi ketentuan pembuatan akta otentik berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 84 dan pasal 85 UUJN, juga memenuhi ketentuan UUPT dan anggaran dasar perseroan terbatas. Upaya-Upaya telah dilakukan Notaris BS dalam mengatasi kendala-kendala dalam proses perubahan anggaran dasar PT.ABS, mulai dari proses pengurusan permohonan perubahan anggaran dasar PT.ABS melalui SABH, melakukan permohonan pengkoreksian data perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sampai dengan membuat Akta Penegasan kembali atas akta yang telah lewat jangka waktunya. Setelah pihak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah melakukan pengkoreksian dan perbaikan data pada SABH, maka Notaris BS dapat melakukan perubahan peningkatan modal dasar perseroan terbatas PT.ABS dengan berdasarkan akta Penegasan tersebut melalui SABH.

---

This thesis describes the terms and Responsibility Notary efforts to overcome obstacles on the Statutes Amendment Process Company Limited through Legal Administration. Notary responsibility to change the process to obtain a limited liability company statutes, in this case PT.ABS certainly originated from the deed that made up the process of submitting to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Administrative System for Legal Entities (SABH) and eventually gets Approval of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia. Accessing changes in the constitution of a company limited by SABH not only done by the Notary, but can also be done by the limited liability company itself or by a lawyer. Changes in the company's articles of association SABH through a clause in the statement SABH, which states responsible Notary ready to accept all forms of sanctions, including criminal sanctions are not limited to, civil and/or administrative provisions in accordance with the applicable legislation. Surely these clauses very unfair and detrimental to the Notary, because in the clauses only all responsibility borne by the Notary, there is no clear regulation in the legislation that states the sole responsibility lies with the Notary, and also the SABH can access not only the Notary, Notary and when already doing their duties and obligations in the deed and charging SABH changes in the articles of association according to the rules and regulations. If there are errors in IT systems SABH, of course, Notary errors outside of the responsibility of the Notary. The problems of this study are far above where the responsibility notary statutes change process to obtain limited liability through Administrative System for Legal Entities (SABH)? How Notary efforts in overcoming the constraints on the maintenance process for conversion of a limited liability company statutes PT.ABS?

The results of this study provide an explanation that the Notary is responsible for the company's deed of amendment of the articles of association is made, either relaas deed / deed of Minutes of Meeting, or deed Partij / Deed or Notice of Meeting is circular resolution, which comply with the provisions of authentic deed under article 1868 Civil Code, Civil Code, article 84 and article 85 UUJN, also comply with the provisions of the Company Law and the articles of association of a limited liability company. Efforts have been made Notary BS in overcoming the obstacles in the process of change PT.ABS statutes, ranging from the maintenance process for amendment of the articles of association PT.ABS through SABH, the company doing the data correction request to the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, Deed to make a re-assertion of the deed of the past time period. After the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia has made the correction and improvement of data on SABH, then Notary BS can make changes increase its authorized capital with limited PT.ABS The assertion by deed through SABH."

"ABSTRAKUndang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkanperseroan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang tersebut untukmenyesuaikan anggaran dasar perusahaannya agar sesuai dengan ketentuanUndang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam kasus yang diangkat dalam tesis initerdapat PT. Tjitajam yang menggugat Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan Tata UsahaNegara karena tidak bisa melakukan perubahan anggaran dasar disebabkan adapihak lain yang sebelumnya sudah melakukan perubahan anggaran dasar PT.Tjitajam, yang mana perubahan tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. Tjitajamsebagai Penggugat. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai perananNotaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam prosespenyesuaian perubahan anggaran dasar PT. Tjitajam dan mengenai perlindunganhukum bagi pemegang saham PT. Tjitajam terhadap hasil putusan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta Nomor 124/G/2009/PTUN-JKT. Bentuk Penelitianyang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridisnormatif dengan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier.Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian,dapat disimpulkan bahwa Notaris sebelum melakukan perubahan anggaran dasarharus melakukan pengecekan terlebih dahulu pada Sistem Administrasi BadanHukum atas data-data perseroan yang terdapat pada perubahan anggaran dasarsebelumnya, apabila data-data tersebut cocok dengan data-data yang dimilikiNotaris, maka dapat dilanjutkan proses permohonan perubahan Anggaran Dasarke Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia melalui system administrasibadan hukum, dalam hal ini peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiaadalah melakukan pengecekan apakah permohonan tersebut sudah sesuai denganpersyaratan dan tata cara permohonan untuk perubahan anggaran dasar, danapabila sudah sesuai maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiamengeluarkan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar yangditandatangani secara elektronis oleh Menteri.

---

ABSTRACTLaw No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company requires the companywhich established before the provision of the law to adjust their company'sarticles of the association to the provision of Law No. 40 of 2007. In this thesisthere is PT. Tjitajam who bring lawsuit against Direktur Jenderal AdministrasiHukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia to the StateAdministrative Court because it cannot amend its Articles of Association becausethere was another party did, which PT. Tjitajam as the plaintiff was not aware ofsuch amendment. The main problems of this thesis are about Notary's andMinistry of law and Human Rights's role in the process of the amendment to thearticles of the association of PT. Tjitajam and about the legal protection of PT.Tjitajam's shareholders to the verdict of the Jakarta's State Administrative Courtnumber 124/G/2009/PTUN-JKT. The form of research used in this thesis is anormative legal research with the data used are primary data, secondary, andtertiary. In the data processing used qualitative methods. Based on the research, itcould be concluded that before the amendment of the articles of the association,Notary, firstly has to check about the company's data on the AdministrativeSystem for Legal Entities, whether those datas are match with the datas thatNotary's have, then if so, Notary can continue the process of amendment to theMinistry of Law through Administrative System for Legal Entities, in this case,the Ministry of Law and Human Right's role is to check whether the application isalready correspond to the requirements and the procedure of the amendment to thearticles of the association, and if so, then the Ministry of Law and Human Rightswill issue the consent decree of the amendment to the articles of the associationwhich electronically signed by the Minister."

"Tesis ini membahas mengenai salah satu problema atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris. Dimana pelanggaran tersebut merugikan klienklien si Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Notaris X, salah satu Notaris di Jakarta tiba-tiba meninggalkan jabatannya sebagai seorang Notaris dan tidak diketahui keberadaannya. Pada waktu itu, klien Notaris X tersebut sedang menunggu penerbitan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan perseroan terbatasnya sebagai badan hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Notaris X tersebut dapat ditindak melalui 2 (dua) cara yaitu melalui pelaporan kepada MPD dan juga kepada Pengadilan. Selain itu kepada akta pendirian perseroan terbatas tersebut, Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membatalkan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut dan juga memberikan surat pengantar atau surat rekomendasi kepada pendiri untuk melakukan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut sendiri.

---

This thesis consist of one of the problem or violation done by this certain notary. The research used a yuridist normative method. Notary X, as one of a notary in Jakarta suddenly left his job as a notary and made his wherebouts unknown. At that time, Notary X?s client was waiting for the outcome of an Approval from the Minister of Law and Human Rights to validate his/her company as a corporation.

Researchs deducted that Notary X can be charged in two ways, one with a report to MPD and two, a report to the Court. Besides that, with the establihment deeds he/she has done, Majelis Pengawas Notaris has a right to give a recomendation to Minister of Law dan Human Rights Republic of Indonesia to cancel the application and Majelis Pengawas Notaris can give a recomendation letter to the founder to apply the application of approval themselves."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab seorang Notaris berkaitan dengan pelaporan Akta Wasiat yang dibuatnya ke Seksi Pusat Daftar Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dimana metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif serta konsultasi dengan dosen pembimbing tesis penulis dengan menggunakan alat penelitian kepustakaan berupa studi dokumen, yaitu mempelajari dan meneliti berbagai sumber kepustakaan yang memberikan penjelasan terhadap penyelesaian secara yuridis terhadap tidak terdaftarnya Akta Wasiat dalam kasus yang menjadi bahasan dalam tesis ini. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta Wasiat adalah merupakan salah satu bentuk dari akta otentik. Berkaitan dengan akta wasiat tersebut maka Notaris memiliki tanggung jawab tersendiri atas akta wasiat yang dibuatnya. Salah satu bentuk tanggung jawab notaris tersebut adalah berkaitan dengan pelaporan akta wasiat yang dibuatnya tersebut. Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai Pejabat umum yang melayani masyarakat dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas setiap akta yang dibuatnya dalam hal ini termasuk akta wasiat hingga sampai kepada pelaporan akta wasiat yang dibuatnya itu ke Daftar Pusat Wasiat. Segala formalitas yang berkaitan dengan Akta Wasiat termasuk dalam hal Pelaporannya ke Daftar Pusat Wasiat harus dilaksanakan dengan tepat, jika tidak maka akta wasiat tersebut batal serta Pihak yang merasa dirugikan akibat batal demi hukumnya sebuah akta wasiat dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

---

This thesis discusses the responsibilities associated with reporting a Notary Deed of wills he made to Central Register of Wills Of The Ministry of Law And Human Rights Of The Republic of Indonesia. The research methods I use in this thesis is the method of literature that is both normative and consultation with the supervisor thesis writers by using the research literature in the form of a study document, namely studying and researching various sources of literature provide an explanation for the settlement judicially against not registered Deed of wills in the case that be the discussion in this thesis. Notary is a public official who is authorized to make the authentic act in so far as the manufacture of authentic deeds are not reserved for other officials. Notary acting as a public servant appointed by the government officials who obtained attributive authority of the State to serve the needs of society in a legal relationship that occurs between those that are used as evidence in legal documents will be valid has the strength of evidence was perfect.

Authentic deeds as the strongest evidence and fulfilled an important role in any legal relations in society. Deed of Probate is a form of authentic deed. In connection with the Notary deed that will have its own responsibility for the deed of will that made it. One form of the notary's liability is related to the reporting of the deed will he made. Notaries in carrying out his post as public officials who serve the public should be held accountable for every deed he made in this regard, including the deed to the reporting testament to the deed of will that made it to the list testament Center. All formalities relating to the Deed of wills, including in terms of reporting to List Centre Testament should be implemented properly, otherwise it will is canceled and the parties who feel harmed by void by law a certificate will be able to claim reimbursement, compensation, and interest to the notary concerned"

"Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. TN terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan Data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/PDT/2016). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan Tanggung jawab notaris ketika Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TN yang perubahan datanya tidak diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analisis, alat pengumpulan datanya dengan studi dokumen, Teknik analisis datanya secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab notaris dan akibat hukum aktanya, notaris tersebut sudah melakukan tanggung jawab selama proses pembuatan aktanya yang mengacu kepada Undang-Undang. Kemudian mengenai kekuatan hukum akta Nomor 43 yang tidak terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum, selama akta tersebut dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku akta tersebut tetap merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun tidak berlaku bagi pihak ketiga karena tidak memenuhi asas publikasi mengacu ketentuan Pasal 94 ayat (7) jo Pasal 111 ayat (8) UUPT 40/2007, akan tetapi saham tersebut tidak beralih sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (4) UUPT 40/2007. Saran dari penulis adalah terhadap akta mengenai perubahan data perseroan yang belum diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sudah melewati batas waktu maka dapat dibuatkan akta penegasan yang menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.

---

This thesis discusses the case study of PT. TN is related to the responsibilities of a notary in submitting a request for Data Change to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Supreme Court Decision Number 1840 K/PDT/2016). The main problem in this thesis is regarding the legal consequences and responsibilities of a notary when the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. TN whose data changes are not notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The research method used in this research is normative juridical, the nature of the research is descriptive analysis, the data collection tool is document study, and the data analysis technique is qualitative. The results of this study are the responsibility of the notary and the legal consequences of the deed, the notary has carried out his responsibilities during the process of making the deed which refers to the Act. Then regarding the legal force of deed Number 43 which is not registered in the Legal Entity Administration System, as long as the deed is made based on the applicable law, the deed remains an authentic deed that has perfect evidentiary power, but does not apply to third parties because it does not meet the publication principle. refers to the provisions of Article 94 paragraph (7) in conjunction with Article 111 paragraph (8) of the Company Law 40/2007, but the shares are not transferred according to the provisions of Article 56 paragraph (4) of the Company Law 40/2007. The suggestion from the author is that the deed regarding changes to company data that has not been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and has passed the time limit can be made a deed of confirmation that restates the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders."

"Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. Bukti Samudera Perkasa (PT. BSP) terkait dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Adapun permasalahan di dalam tesis ini adalah mengenai peran dan tanggungjawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan AD dan Data PT. BSP serta akibat hukum dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BSP (Akta PKR) yang permohonan perubahannya tidak diajukan oleh notaris ke Kemenkumham melalui SABH. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis.Hasil dari penelitian ini adalah peran notaris dalam pembuatan akta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN, sedangkan pengaksesan SABH tidak dilaksanakan. Apabila notaris terbukti melakukan kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban, namun apabila alasan tidak diaksesnya SABH berada diluar kendalinya maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kemudian untuk akibat hukumnya, Perubahan Data tetap terjadi, sedangkan Perubahan AD tidak terjadi sehingga tidak diketahui oleh pihak ketiga dan berlaku ketentuan Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 94 ayat (8) jo Pasal 111 ayat (8) UUPT 2007. Saran dari Penulis adalah direksi harus memberi kuasa secara rinci kepada notaris untuk pengajuan permohonan Perubahan AD dan Data, notaris harus menjalankan kewenangan serta tidak lalai, dan apabila notaris terbukti melakukan kesalahan harus dilaporkan kepada Kemenkumham melalui Tim Investigasi.

---

This thesis discusses a case study on PT. Bukit Samudera Perkasa (PT. BSP) in relation to the roles and responsibilities of notary in submitting request for amendment to AoA and Change in Data to the Ministry of Law and Human Rights through the Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). The roles and responsibilities of a notary in the event of change in data are preparing the deed and accessing the SABH. The problem that this thesis is attempting to solve concerns the roles and responsibilities of the notary in submitting a request for amendment to AoA and change in data of PT. BSP and the legal consequences of the PKR Deed of PT. BSP, the request for amendment of which was not submitted by the notary to the Ministry of Law and Human Rights through SABH. The research method applied in this writing is judicial- normative with descriptive-analytical typology method.The result of this research is that the roles and responsibilities of notary had been carried out in accordance with the provisions of the Notary Position Law. Meanwhile, in regard to the role of accessing SABH, the notary did not carry out his role and therefore, the notary may be held accountable in the event that he is deemed to have committed a fault. However, if the reason for failing to access the SABH is beyond the control of the notary, he will not be held accountable. As with the legal consequences, Change in Data still occurs but no amendment occurs to the AoA, therefore not acknowledged by any third party, and the provision of Article 56 paragraph (4) of the 2007 LLC Law of 2007 applies accordingly, as does the provision of Article 94 paragraph (8) jo. Article 111 paragraph (8) of the 2007 LLC Law. The writer recommends, that the Board of Directors grants more detailed power in powers of attorney, urging the notary to exercise his authority and avoid negligence, and ensuring that if the notary is proven to have committed a fault, he must be reported to the Ministry of Law and Human Rights through the Investigation Team."

"Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan berikut peraturan pelaksanaannya telah diamanatkan kepada seluruh pengurus yayasan untuk menyesuaikan akta pendiriannya terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan. Ternyata ketentuan tersebut sebagian besar tidak dilaksanakan oleh pengurus yayasan, termasuk Yayasan ?BS? yang akan diteliti penulis. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah : pertama, bagaimana status yayasan yang didirikan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Yayasan?, kedua, bagaimana keabsahan Anggaran Dasar Yayasan ?BS? yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan?, dan ketiga, bagaimana keabsahan kegiatan pendidikan Yayasan ?BS?? Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif-evaluatif.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : status yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan sepanjang dibuat dalam akta notarial dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat maka akan memperoleh status badan hukum, sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan maka anggaran dasar yayasan tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan status sebagai suatu badan hukum, dan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Apabila anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan tidak disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, maka yayasan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

---

With the validity of the Foundation Law and followed by the implementation of the Foundation Law has been mandated to the entire of foundation management to adjust the establishment certificate and act toward to the provision of the Foundation Law in 3 (three) years terms since the Foundation Law was valid. Obviously the most of the provisions were not implemented by the foundation management, including Yayasan ?BS? will be researched by the author. The issues will be researched in this case are: first, how is the status of a foundation which is established before and after the Foundation Law is applied? second, how is the validity of Yayasan ?BS??s articles of association which is not in accordance with the Foundation Law? and third, how is the validity of the education activity which is built by the Yayasan ?BS?? Type of research method will be used in this case is juridical-normative, with typology of this research is descriptive-evaluative.The conclusions of this research are: the status of foundation which is established before the Foundation Law is applied as long as is legitimized in a notarial certificate and registered to the local District Court, then this foundation will get the legal status, while after the Foundation Law is applied, the foundation act must be adjusted to the provision of the Foundation Law and must be legitimized by the Ministry of Law and Human Rights to get the legal status and required to announce in Official Gazette Republic Indonesia (Tambahan Berita Negara RI). If the foundation was established before the Foundation Law was not adjusted to the provisions of the Foundation Law, then the foundation can be disbanded according to the court verdict on the petition the attorney or interested parties."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas sebagai dasar pembuatan akta jual beli hak atas tanah serta tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta kuasa menjual. Bentuk penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi dokumen dengan penggunaan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas tidak sejalan dengan fungsi kuasa jual sebagaimana mestinya yang dicantumkan dalam perjanjian pengikatan jual beli sebagai kepastian hukum terhadap pembeli yang sudah membayar lunas. Sementara itu, bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas dan telah beralih hak atas tanahnya kepada pihak lain terdiri dari pertanggungjawaban administratif yang merujuk pada UUJN serta pertanggungjawaban secara perdata yang merujuk pada KUH Perdata. Penelitian ini menyarankan sangat dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai kuasa menjual dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk menentukan batasan benar atau tidaknya pembuatan kuasa menjual khususnya dalam pengikatan jual beli yang belum lunas serta Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, semestinya harus dilandaskan pada tindakan yang saksama dan menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan akta sebagaimana kewajiban Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

---

This research discusses the position of a power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full as the basis for making a sale and purchase deed of land rights as well as the Notary's responsibility for making the power of attorney deed. The form of research used is doctrinal research with an explanatory research typology. The data collection tool used is document study using qualitative juridical data analysis methods. The results of this research conclude that the position of the power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full is not in line with the function of the power of sale as stated in the sale and purchase agreement as legal certainty for buyers who have paid in full. Meanwhile, the form of responsibility of a Notary in making a power of attorney deed for a sale and purchase agreement which has not been paid off and whose land rights have been transferred to another party consists of administrative responsibility which refers to the UUJN and civil responsibility which refers to the Civil Code. This research suggests that there is a great need for special regulations governing the power of attorney in sales and purchase agreements to determine its validity, especially in sales and purchase agreements that have not yet been paid off, as well as a Notary as an official authorized to produce authentic evidence in the form of a deed that has the strength of perfect proof must be based on careful actions and safeguarding the interests of the parties in making the deed as per the Notary's obligations in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN."