Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik Tying Agreement dan Vertical Agreement on Discount yang dilakukan oleh PT. AHM terkait dengan perjanjian eksklusif antara PT. AHM dengan Main Dealer dan/atau bengkel AHASS. Dugaan bentuk pelanggaran berupa Tying Agreement terdiri atas dua bentuk pengikatan, yaitu kewajiban bagi calon pemilik bengkel AHASS untuk membeli strategic tools yang disediakan oleh PT. AHM pada saat pertama kali membuka bengkel AHASS dan kewajiban bagi pemilik bengkel AHASS untuk hanya menjual suku cadang (termasuk pelumas) asli PT. AHM. Sedangkan dugaan bentuk pelanggaran berupa Vertical Agreement on Discount yaitu kebijakan pemberian insentif berupa potongan harga bagi bengkel AHASS atas pembelian pelumas AHM Oil pada Main Dealer jika bengkel AHASS tersebut hanya menjual pelumas AHM Oil dan/atau tidak menjual pelumas merek lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para ahli, dan terlapor, PT. AHM tidak terbukti melakukan Tying Agreement dan Vertical Agreement on Discount sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Persaingan Usaha.

---

This thesis discusses about the alleged practice of Tying Agreement and Vertical Agreement on Discount conducted by PT. AHM regarding to the exclusive agreement between PT. AHM with the Main Dealer and/or the AHASS workshop. The alleged violation of a tying agreement consists of two forms of binding. First, the obligation for the prospective AHASS workshop owner to purchase strategic tools that provided by PT. AHM and the second form is the obligation for the AHASS workshop owner to only sell genuine spare parts (including lubricants) by PT. AHM. Meanwhile, the alleged violation of a Vertical Agreement on Discount is the provisions of providing incentives in the form of discounted prices for AHASS workshops for the purchase of AHM Oil lubricants at the Main Dealer if the AHASS workshops only sell AHM Oil lubricants and/or does not sell other brands of lubricants. This research uses a normative juridical method using a qualitative data analysis approach. The results showed that based on the statements of the witnesses, experts and reported parties, PT. AHM is not proven guilty of performing Tying Agreement and Vertical Agreement on Discount as regulated in Article 15 verse (2) and (3) of the Monopoly Law 5/1999"

"Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan pelanggaran tying agreement dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Telkom pada produk IndiHome berdasarkan putusan KPPU No. 10/KPPU-I/2016. Adanya dugaan praktik anti persaingan tersebut ditenggarai dengan adanya perjanjian berupa formulir berlangganan triple play IndiHome yang diduga memaksa konsumen untuk berlangganan triple play IndiHome sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain dan wajib untuk menggunakan ketiga layanan sekaligus. Selain itu Telkom sebagai market leader dengan presentase 99 pangsa pasar atas jasa layanan telepon tetap di Indonesia diduga berpotensi melakukan penyalahgunaan posisi dominan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah penjualan yang dilakukan oleh Telkom pada produk IndiHome secara bundling diperbolehkan UU No. 5 Tahun 1999 dan apakah tindakan yang dilakukan oleh Telkom pada produk IndiHome dapat dikatakan sebagai praktek tying agreement menurut hukum persaingan usaha. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa penjualan triple play IndiHome yang dilakukan Telkom merupakan mixed bundling dan saat ini dikenal sebagai technological tying sehingga hal tersebut tidak melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

---

In this research, the author brings an issue about alleged violation of tying agreement and abuse of dominant position which done by PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Telkom on IndiHome product based on The KPPU Verdict No. 10 KPPU I 2016. This presumption about anti competition practice caused by an agreement form of IndiHome triple play subscription which allegedly force customers to subscribe triple play IndiHome and to use all three services at once, without giving any options. Beside that, as a market leader fixed line services with 99 market share in Indonesia, Telkom is potentially misusing its dominant position which will interrupt the healthy competition in the industry.

The core issue in author's research is to discuss whether sales efforts on IndiHome product undertaken by Telkom in bundling strategy is legal or not according to Monopoly Law Number 5 1999 and whether the actions taken by Telkom on IndiHome product can be regarded as the practice of tying agreement according to business competition law. This is juridical normative research using primary and secondary data.

The result of author's research shows that triple play Indihome selling efforts done by Telkom is one example of mixed bundling practice and known as technological tying nowadays, so that it does not break the rule of Monopoly Law Number 5 1999."

"Tesis ini hendak mengkaji terkait dengan Putusan KPPU No. 31/KPPU-1/2019. Terdapat dua pertimbangan hakim yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, yakni hakim membenarkan perjanjian tertutup (tying agreement). Kemudian hakim memilih rule of reason daripada per se illegal. Akan tetapi, penelitian ini akan berfokus hanya pada kajian mengenai tying agreement. Perjanjian antara PT. AHM dengan Main dealer dan Dealer yang memiliki persyaratan bahwa pihak yang ingin mempunyai bengkel AHASS harus bersedia menerima dan membeli barang dan jasa lain dari PT. AHM selain itu terdapat klausula perjanjian potongan harga suku cadang yang diperoleh pemilik bengkel AHASS. Rumusan masalah yang peneliti bahas yaitu apakah tindakan PT AHM melakukan perjanjian tertutup dengan Main Dealer dan Dealer di Indonesia masuk kategori pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 berdasarkan UU Persaingan usaha dan apakah pendekatan Rule of Reason yang digunakan dalam putusan KPPU No: 31/KPPU-I/2019 sudah tepat dalam memutus pelanggaran pasal 15 ayat 2 dan 3 UU Persaingan Usaha. Metode penelitian yang digunakan yaitu normatif, sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-analitis, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, serta pengambilan kesimpulan dilakukan dengan logika deduktif.

---

This thesis intends to examine the KPPU's Decision No. 31/KPPU-1/2019. There are two interesting judges' considerations for further study, namely the judge justifying a closed agreement, tying agreement. Then the judge chose the rule of reason rather than per se illegal. However, this research will focus only on the study of tying agreement. Agreement between PT. AHM with Main dealers and Dealers who have a requirement that parties who want to have an AHASS workshop must be willing to accept and buy other goods and services from PT. In addition to that, AHM has a clause on the spare parts discount agreement which is obtained by the AHASS workshop owner. The formulation of the problem that the researcher discusses is whether the action of PT AHM in entering into closed agreements with Main Dealers and Dealers in Indonesia is categorized as a violation of Article 15 paragraphs 2 and 3 based on the Business Competition Law and whether the Rule of Reason approach used in KPPU's decision No: 31/KPPU- I/2019 has been right in deciding violations of Article 15 paragraphs 2 and 3 of the Business Competition Law. The research method used is normative, the nature of the research used is descriptive-analytical, the types of data used are primary and secondary data, data analysis is carried out descriptively-qualitatively, and conclusions are drawn using deductive logic."

"Dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa perjanjian berikat (tying agreement) pada dasarnya bersifat per se illegal sehingga apabila dilihat adanya suatu tying agreement maka tanpa dibuktikan lebih lanjut serta dipetimbangan dampak maupun akibatnya maka tying agreement tersebut dikatakan telah melanggar hukum persaingan usaha. Dalam penelitian ini akan dilihat apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hukum persaingan usaha melalui studi kasus putusan nomor 01/Pdt/KPPU/2015/PN,Jkt.Utr. Selain itu dalam penelitian ini akan diteliti apakah seseorang yang tidak mendengar/mengalami/melihat suatu peristiwa sendiri (saksi non fakta) dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi (witness testimony) dalam pemeriksaan hukum persaingan usaha.

---

In article 15 paragraph 2 of the Law number. 5 year 1999 that the tying agreement basically are per se illegal so that when viewed the presence of a tying agreement then without further evidenced as well as to consider impact or as a result of such agreement tying the then said to have violated the competition law effort.

In this study it will be seen whether it is in compliance with the law through the business case study competition court decision number 01/Pdt/KPPU/2015/PN. Jkt. Utr. Therefore, in this study examined whether a person who is not an event listen/feel/see directly itself (witness the non facts) can serve as evidence of witnesses to testimony in the examination of competition law effort."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh dari Digital Marketing, dalam hal ini yaitu Facebook Marketing terhadap Brand Equity dan pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian. Menggunakan metode kuantitatif dan alat pengumpulan data berupa kuisioner. Populasinya adalah para follower akun fanpage Facebook "We Love Honda Indonesia". Dengan menggunakan metode analisis Structural Equation Modelling didapatkan hasil Facebook Marketing berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian, namun apabila dibantu dengan Brand Equity akan membantu mendongkrak Keputusan Pembelian dibandingkan hanya mengandalkan Facebook Marketing saja.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the influence of Digital Marketing, in this case is Facebook Marketing on Brand Equity and its effect on Purchasing Decisions. Using quantitative methods and data collection tools is questionnaires. The population in this thesis are the followers of Facebook's "We Love Honda Indonesia" fanpage account. By using the Structural Equation Modeling analysis method, the results of Facebook Marketing have a positive effect on Purchasing Decisions, but if assisted with Brand Equity, it will help boost Purchasing Decisions compared to relying on Facebook Marketing only."

"Diare pada balita masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Maluku merupakan tiga provinsi dari beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami peningkatan kejadian diare dari tahun 2007 hingga 2013 dan balita menjadi populasi yang paling berisiko untuk mengalami diare. Fasilitas jamban, sumber air minum, pengolahan air minum, dan fasilitas cuci tangan diketahui menjadi faktor risiko kejadian diare.Studi ini menggunakan desain potong lintang dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI 2012 untuk mengetahui hubungan antara fasilitas jamban, sumber air minum, pengolahan air minum, dan fasilitas cuci tangan dengan kejadian diare pada balita. Sampel penelitian adalah balita berusia 0-59 bulan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Maluku yang menjadi sampel SDKI 2012.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi diare tertinggi ditemukan di Sulawesi Selatan 20,5 dan terendah di Daerah Istimewa Yogyakarta 6,4 . Selain itu, ditemukan hubungan yang signifikan antara fasilitas cuci tangan dengan kejadian diare pada balita di Daerah Istimewa Yogyakarta nilai P=0,026 . Sumber air minum juga ditemukan berhubungan secara signifikan dengan kejadian diare pada balita di Sulawesi Selatan nilai P=0,007 . Fasilitas cuci tangan pun berhubungan dengan signifikan dengan kejadian diare pada balita di Maluku nilai P=0,010 . Walaupun beberapa variabel tidak berhubungan dengan signifikan, variabel-variabel tersebut dapat meningkatkan risiko balita untuk mengalami diare. Oleh karena itu, pencegahan terhadap faktor risiko perlu dilakukan seperti menggunakan jamban yang memenuhi syarat, menggunakan sumber air minum yang layak, mengolah air minum sebelum dikonsumsi, dan memiliki fasilitas cuci tangan yang memadai.

---

Diarrhea in under five children is still one of the public health problems in Indonesia. The Special Region of Yogyakarta, South Sulawesi, and Maluku are the three provinces of several provinces in Indonesia which experienced an increase in the incidence of diarrhea from 2007 to 2013 and under five children became the most at risk population for diarrhea. The latrine facility, drinking water source, drinking water treatment and hand washing facilities are known to be risk factors for diarrhea.This study used a cross sectional design using secondary data from the Indonesian Demographic and Health Survey IDHS 2012 to determine the association between latrine facilities, drinking water sources, drinking water treatment and hand washing facilities with diarrhea occurrences among under five children. The sample of the study was 0 59 months old children in Yogyakarta, South Sulawesi and Maluku which were samples of the IDHS 2012.The results showed that the highest prevalence of diarrhea was found in South Sulawesi 20.5 and the lowest was found in Yogyakarta Special Region 6.4 . In addition, there was a significant association between hand washing facilities and the incidence of diarrhea among under five children in the Special Region of Yogyakarta P value 0.026 . Drinking water sources were also found to be significantly related to the incidence of diarrhea among under five children in South Sulawesi P value 0.007 . Hand washing facilities were significantly associated with the incidence of diarrhea among under five children in Maluku P value 0.010 . Although some variables do not have significant association, these variables may increase the risk of under five children suffering from diarrhea. Therefore, prevention of risk factors needs to be done such as using improved latrines, using improved drinking water sources, treating drinking water before consumption, and having adequate handwashing facilities."

"Industri sepeda motor merupakan salah satu sektor usaha yang sangat rawan untuk terjadinya praktik penetapan harga mengingat bentuk struktur pasarnya yang oligopoli dimana struktur pasar tersebut akan mempermudah jalannya kesepakatan diantara para pelaku usaha dalam pasar. Apalagi melihat perkembangan industri sepeda motor dewasa ini yang semain berkembang, dengan pangsa pasar yang semakin luas, karena semakin tingginya permintaan masyarakat dan banyaknya pengguna sepeda motor di Indonesia. Sepeda motor banyak diminati karena merupakan sarana transportasi yang efisien dan ekonomis sesuai dengan kondisi masyrakyat Indonesia yang sebagain besar menengah kebawah. Salah satu jenis sepeda motor yang menjadi favorit konsumen adalah jenis skuter matik yang berkapasitas mesin 110-125cc, sepeda motor ini lebih mudah digunakan sehingga menjadi idola masyarakat Indonesia. Pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar sepada motor skutik ada dua yaitu YIMM dan AHM dimana kedua perusahaan ini menguasai lebih dari 70% pangsa pasar. Tingginya pangsa pasar mereka dan adanya bukti yang diduga sebagai bentuk komunikasi berupa email yang dikirimkan oleh Yoichiro Kojima, Presiden Direktur YIMM kepada bawahannya dalam internal perusahan yang isinya menginstruksikan supaya Yamaha mengikuti kenaikan harga motor Honda telah memunculkan dugaan KPPU mengenai adanya praktik penetapan harga diantara dua pelaku usaha dominan dipasar sepeda motor skutik tersebut, sampai akhirnya kasus tersebut berhasil dibawa ke tahap pemeriksaan lanjutan oleh KPPU. Namun, selama proses pemeriksaan lanjutan, Investigator masih kekurangan alat bukti untuk membuktikan adanya kesepakatan diantara kedua terlapor yaitu AHM dan YIMM untuk menetapkan harga sepeda motor jenis skuter matik berkapasitas mesin 110-125cc.

---

The motorcycle industry is one sector that is highly vulnerable to the practice of price fixing because of its oligopoly market structure which leads to facilitate the course of the agreement between the businesses in the market. Furthermore, according to the development of the motorcycle industry today who semain growing, with a market share that is more widespread, motorcycles have a high demand as a means of transportation that is most efficient and economical in accordance with the conditions of the majority of the Indonesian people that is emerging middle class. The consumer most favorite kind of motorcylcle is automatic scooter with capacity 110-125cc engine, because this kind of motorcycle is easier to use. There are two market leaders in automatic scooter market, that is YIMM and AHM who control more than 70% of market share in Indonesia’s market. The high share of their market and their email that allegedly as an evidence of communication between YIMM and AHM which sent by Yoichiro Kojima, President YIMM to his subordinates in the company's internal contents that instructed Yamaha to follow the price increase of Honda has bring out allegations of the KPPU regarding the existence of the practice of price fixing between the two businessmen that dominant in the motor scooter market, until the case is brought to the stage of further investigation by the Commission. However, during the process of further investigation, investigators still lack evidence to prove the existence of an agreement between the two reported that are AHM and YIMM to set the price of automatic scooter type motorcycle with engine capacity 110-125cc."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik tying agreement yang terdapat pada perjanjian kredit bank dalam memasarkan syarat keberadaan produk asuransi. Praktik tying agreement pada perjanjian kredit bank dapat dikatakan terjadi jika pihak bank meniadakan asas kebebasan memilih perusahaan asuransi, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam SEOJK No. 32/SEOJK. 05/2016, selain juga diatur pada SEOJK No. 33/SEOJK.03/2016. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa meskipun suatu perjanjian kredit bank mempraktikkan tying agreement dalam memasarkan persyaratan keberadaan produk asuransi, penegak hukum, dalam hal ini KPPU ataupun Pengadilan di tingkat Banding dan Kasasi seyogyianya menerapkan pendekatan rule of reason.

---

This thesis discusses the practice of tying agreement contained in bank credit accord in marketing of the requirement of existence of insurance product. The practice of tying agreement on bank credit accord can be said to occur if the bank negates the principle of choice of insurance company, as further stipulated in SEOJK No. 32 SEOJK. 05 2016, as well set on SEOJK No. 33 SEOJK. 03 2016.

The result of this research reveals although the bank credit accord practicing tying agreement in marketing the requirement of the existence of insurance product, law enforcers, which in this case KPPU or Court at appeal level and Cassation should apply the approach of rule of reason. "

"Industri otomotif Indonesia tidak lepas dari pengaruh perubahan yang ditimbulkan oleh semakin diterimanya prinsip perdagangan bebas di hampir seluruh negara di dunia. Dengan demikian, industri otomotif Indonesia harus mampu melakukan perubahan dan penyesuaian dalam merebut peluang pasar. Kemudian pada perkembangannya, potret persaingan produk otomotif di Indonesia tak lebih dari pergulatan sejumlah pabrikan yang memang dari tahun ke tahun tidak dapat dipungkiri selalu mendominasi pasar, seperti PT. Toyota Astra Motor, PT. Krama Yudha Tiga Berlian (Mitsubishi), PT. Indomobil Niaga Internasional (Suzuki), dan PT. Pantja Motor (Isuzu). Menyebut nama Toyota sebagai Produsen Kendaraan Bemiotor di Indonesia tentulah tidak dapat dipisahkan dengan salah satu kendaraan produksinya yang merajai pasar dan hati masyarakat-KIJANG-. Secara teoritik, keberhasilan suatu perusahaan otomotif, tidak terkecuali PT. Toyota-Astra Motor (TAM), dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satu diantaranya adalah strategi promosi dan pemasaran yang diterapkan.Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer. Nara sumber berasal dari pihak internal PT. Toyota Astra Motor (Public Relation, Staf Marketing, dan Staf Promosi PT. Toyota Astra Motor), sedangkan nara sumber eksternal merupakan konsumen produk Toyota yang diambil secara acak atau random yang berdomisili di wilayah Jabotabek. Dokumen internal dan eksternal digunakan dalam rangka pengumpulan data sekunder.Bagi PT. TAM kepuasan pelanggan atau konsumen adalah segalanya, dan mutlak harus selalu ditingkatkan. Tekad yang selalu dipegang teguh ini selaras dengan komitmen PT. TAM bahwa setelah membeli produk Toyota tidak berarti 'putus hubungan' namun tetap akan terus-menerus disempurnakan. Sejalan dengan itu langkah-langkah strategi promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh PT. TAM senantiasa diprioritaskan pada kepuasan dan kenyaman konsumen. Pembentukan image seperti di atas selalu menjadi sasaran utama PT. TAM agar dapat harming di tengah maraknya kompetisi industri otomotif nasional.PT. TAM menerapkan strategi promosi yang berdasarkan pada potential market sesuai dengan jenis produk yang dihasiikan oleh PT. TAM. Secara umum program promosi yang dilakukan oleh PT. TAM dibagi dalam 3 periode dalam satu tahun, yaitu : Program Promosi pada awal tahun (early year), Program Promosi pada pertengahan tahun (mid year), Program Promosi pada akhir tahun (year end). Sementara program pemasaran PT. TAM diarahkan pada pasar potensial bagi produk otomotifnya.Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa secara umum program strategi promosi dan pemasaran PT. TAM telah berjalan dengan sistematis dan terarah sehingga dapat menghasilkan prospek penjualan secara maksimal, walaupun masih ada langkah-langkah yang mungkin dapat dioptimalkan agar hal di atas dapat digali secara lebih optimal lagi.PT. Toyota Astra Motor dalam menjalankan kebijakan strategi promosi dan pemasaran produk otomotifnya, sebaiknya selalu melakukan pendekatan dengan konsep-konsep promosi dan pemasaran. Faktor pengalaman hendaknya menjadi faktor komplementer yang saling mendukung. Sementara itu, para staf PT. TAM yang menangani riset dan survei bagi kebijakan-kebijakan strategi promosi dan pemasaran sebaiknya terus-menerus dibekali dengan pengetahuan akan konsep-konsep dan teori-teori promosi dan pemasaran beserta paduannya. Selain itu, juga perlunya pengkajian secara lebih mendalam terhadap konsep-konsep dan teori-teori strategi promosi dan pemasaran, agar para praktisi promosi dan pemasaran semakin kaya wawasannya mengenai aspek-aspek strategi promosi dan pemasaran, khususnya dalam proses penggalian unsur-unsur yang sesuai dengan kondisi di lapangan.xii + 117 + lampiran-lampiranBahan bacaan 25 buku, 11 artikel dan lain-lain"