Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis penerapan pemeriksaan bersama(joint audit) oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama pada industri hulu minyakdan gas bumi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.03/2018 (PMK34/2018). Joint audit merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Pemerintahuntuk meningkatkan efisiensi dan memberikan kepastian hukum bagi Kontraktordimana sebelumnya pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Satuan Kerja KhususPelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secaraterpisah pada suatu tahun buku yang sama dengan pendekatan dan dasarpemeriksaan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan sengketa danketidakpastian hukum. Penelitian berupa studi kasus yang dilakukan denganmetode kualitatif deskriptif. Penelitian ini melakukan analisis penerapan joint auditdengan batasan metode, pembentukan tim Satgas Pemeriksaan Bersama, konsepdan fokus area audit.

---

The study aims to analyze the application of joint audits by Satuan Tugas

Pemeriksaan Bersama in the upstream oil and gas industry in accordance with the

Minister of Finance Regulation No. 34/PMK.03/2018 (PMK 34/2018). A joint audit

is an innovation carried out by the Government to increase efficiency and provide

legal certainty for Contractors where previously audits were carried out by Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) and Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas

Bumi (SKK Migas) separately in the same financial year with a different approach

and basis for audit, thus potentially causing a dispute and legal uncertainty. The

research was case study conducted using descriptive qualitative methods. This

research analyzes the implementation of the joint audit with the limitations of the

method, the formation of the Satgas Pemeriksaan Bersama, the concept and focus

of the audit area"

"ABSTRAKAnalisis Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Industri HuluMinyak dan Gas BumiPembimbing : Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.SiPenelitian ini membahas tentang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada IndustriHulu Minyak dan Gas Bumi pasca diaturnya Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan PerlakuanPajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di dalam PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 2017. Pembahasan ditujukan untuk menganalisis latarbelakang dan pertimbangan Pemerintah memberikan pengurangan PBB Migas sebesar100 dari yang tercantum dalam SPPT selama masa eksplorasi. Penelitian dilakukandengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangandan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan PBB Migassebesar 100 selama masa eksplorasi bertujuan untuk mengembalikan visi pemerintahdalam menjaga sustainability energi di Indonesia. Pemerintah bertujuan untukmeningkatkan nilai keekonomian proyek hulu migas agar aktivitas ekspolrasi akanmeningkat. Diaturnya Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan diBidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 2017 merupakan permanen solution bagi masalah tidak adanya insentif berupaassume and discharge pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Namundemikian, para pelaku industri masih menunggu aturan pelaksanaan dari PeraturanPemerintah No. 27 Tahun 2017 karena masih terdapat beberapa aturan yang masihmenjadi subject to clarification dan perlu aturan penjelasan.

---

ABSTRACT Analysis of Implementation of Land and Building Tax onUpstream Oil and Gas IndustryCounsellor Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.SiThis research discusses regarding the imposition of Land and Building Tax on UpstreamOil and Gas Industry after the enactment of Government Regulation Number 79 Year2010 regarding Operating Cost Recoverable and Income Tax Treatment in UpstreamOil and Gas Industry that stipulated in Government Regulation Number 27 Year 2017.The discussion is aimed to analyze the background and consideration of theGovernment grant the Land and Building Tax in Oil and Natural Gas of 100 reductionfrom those stated in the SPPT during the exploration period. The research wasconducted by qualitative approach with data collection technique through field studyand literature study. The results of the study show that the reduction of PBB Migas by100 during the exploration is to restore the government 39 s vision in maintaining energysustainability in Indonesia. The government goal is to increase the economic value ofupstream oil and gas projects so that exploration activities will increase significantly.The amendment of Government Regulation Number 79 Year 2010 on Operating CostsRecoverable and the Treatment of Income Tax in the Upstream Oil and Gas BusinessSector under Government Regulation No. 27 of 2017 is a permanent solution to theabsence of incentives in the form of assume and discharge in the prior GovernmentRegulation Number 79 Year 2010. Nevertheless, industry players are still waiting forthe implementation rules of Government Regulation no. 27 Year 2017 due to there arestill some rules that are still be subject to clarification and need explanatory rules."

"Laporan ini membahas tentang isu kritis akuntansi, kebijakan akuntansi, serta prosedur audit terkait aset minyak dan gas bumi di PT Ofsor yang bergerak di industri hulu migas. Pada akhir laporan terdapat analisis terhadap kebijakan akuntansi serta prosedur auditnya. Analisis kebijakan akuntansi mengacu pada teori-teori terkait dalam industri hulu migas serta standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK 16, PSAK 64, serta standar dalam ASC 932. Sementara itu, analisis terkait prosedur audit mengacu pada standar audit internasional (ISA). Berdasarkan analisis tersebut, secara umum kebijakan akuntansi perusahaan cukup sesuai dengan standar meskipun masih butuh penyempurnaan. Prosedur audit yang dilakukan pun telah sesuai dengan teori audit serta standar audit internasional.

---

This report explains the critical issue of accounting, accounting policies, and procedures related to the audit of oil and gas properties in PT Ofsor which engaged in the upstream oil and gas sector. At the end of the report there is an analysis of the accounting policies and audit procedures. Analysis of accounting policies refers to the relevant theories and applicable accounting standards such as PSAK 16, PSAK 64, and ASC 932. Meanwhile, analysis of audit procedures refers to International Standard on Auditing (ISA). Based on those analyses, in general, the company's accounting policies are in accordance with the standards though still need improvement while the audit procedures of oil and gas properties are in accordance with the internal standards on auditing."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, memahami ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66, serta penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus, yang menitikberatkan pada studi literatur terhadap PSAK 66, dan manual akuntansi. Selanjutnya akan dilakukan analisis secara sistematis perihal analisis kesenjangan akuntansi beserta ketentuan transisi pada periode tahun buku penerapan pertama kali PSAK 66 dan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) per 31 Desember 2014. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan akuntansi atas penerapan PSAK 66 yang dibentuk melalui separate vehicle, yaitu PBE PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas, dan tidak terdapat kesenjangan akuntansi perpajakan atas perubahan kebijakan akuntansi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas (metode one-line consolidation). Ketentuan transisi dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas (metode one-line consolidation) mensyaratkan Perusahaan untuk mengagregasikan (menggabungkan) sajian dalam laporan keuangan sebelumnya ke periode sajian per 01 Januari 2014, yang merupakan tanggal pertama periode tahun buku terdekat dari periode buku penerapan pertama kali PSAK 66. Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian Perusahaan sesuai PSAK 66 pada tanggal 31 Desember 2014, menyebabkan perubahan rasio keuangan yaitu terjadinya kenaikan kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak, penurunan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan volume penjualan, dan penurunan kebutuhan dana perusahaan yang dibelanjai dari utang (financing).

---

ABSTRACTThe objective of this study is to understand the accounting gap analysis on the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, understand the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The method uses in this study is a case study, which focuses on PSAK 66?s study of literature and Company's accounting manual. Further, this study will involve a more detailed, systematic gap analysis of accounting, and the transition provisions at the beginning of the earliest period of the application of PSAK 66, and restated Pertamina?s Consolidated Financial Statements as at December 31, 2014. The results show there were gaps in accounting for the application of PSAK 66 when the joint arrangement is structured through a separate vehicle, namely PT Nusantara Regas, PT Patra SK, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Daya Gas but there is no tax accounting gap when changing from proportionate consolidation to the equity method (one-line consolidation method). Restated consolidated financial statements in accordance with PSAK 66 as of December 31, 2014, has lead to changes in financial ratios, i.e. the increase of the Company's ability to generate earning after taxes, the decrease of the efficiency with which a company is deploying its assets to generate sales, and the decrease of financing needs from debt."

"Tesis ini membahas mengenai pengenaan Branch Profit Tax terhadap transaksi pengalihan participating interest pada industri hulu minyak dan gas bumi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 PP 79/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.03/2011 PMK 257/2011, dan Surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Nomor S-5996/WPJ.07/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan pengenaan Branch Profit Tax yang diatur di dalam Surat Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus No. S-5996/WPJ.07/2015 tidak konsisten dengan ketentuan yang diatur di dalam PP 79/2010 dan PMK 257/2011 sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan pengenaan Branch Profit Tax sesuai dengan konsep perpajakan sehingga pelaksanaan perpajakan untuk transaksi pengalihan participating interest di masa depan lebih memberikan kepastian hukum, baik bagi DJP sebagai fiskus maupun Kontraktor sebagai Wajib Pajak.

---

This thesis analyzes the imposition of Branch Profit Tax on transfer of participating interest in the upstream oil and gas industry which regulated in Government Regulation Number 79 Year 2010 GR 79 2010 , Minister of Finance Regulation Number 257 PMK.03 2011 MoF 257 2011 , and Jakarta Khusus Regional Tax Office RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015. This research use a qualitative research approach with descriptive design.

The research concludes that the imposition of Branch Profit Tax as stipulated in Jakarta Khusus RTO Letter Number S 5996 WPJ.07 2015 is inconsistent with regulation stipulated in GR 79 2010 and MoF 257 2011 causing legal uncertainty. Therefore it is necessary to have a view of Branch Profit Tax imposition from tax concept side so that the tax implementation on transfer of participating interest transaction can give legal certainty for all parties both for the Directorate General of Tax as fiscus and for the Contractor as a taxpayer as well in the future."

"ABSTRAKIndustri hulu minyak dan gas bumi diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional, melalui peran serta perbankan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) yang digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust). Permasalahan dalam Tesis ini mengenai implementasi peraturan Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) di industri hulu minyak dan gas bumi, menganalisis Trustee and Paying Agent Agreement dan meninjau pertanggungjawaban Bank sebagai trustee atas pengelolaan aset pada kegiatan trust. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif yang mana semua data yang diperoleh dikelompokkan dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan trust ini bermanfaat bagi industri hulu minyak dan gas bumi dan disarankan agar kegiatan trust ini dapat dipergunakan terus baik di industri hulu minyak dan gas bumi serta di sektor industri lainnya.

---

ABSTRACTOil and gas upstream industry is expected to contribute national economy enhancement, through the participation of national banks. To achieve the national economy enhancement, Bank of Indonesia issued Bank of Indonesia Regulation Number 14/25/PBI/2012 regarding Revenue of Export Foreign Exchange Outcome, then followed by Bank Indonesia Regulation Number 14/17/PBI/2012 regarding Bank?s Trust Activity which replaced by Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 27/POJK.03/2015 regarding Bank?s Trust Activity. The research on this thesis emphasizes on the implementation of prevailing trust activity?s regulation in oil and gas upstream industry, analyze the Trustee and Paying Agent Agreement and review the liability of the bank as the Trustee relating to asset management in trust activity. The research is normative research, with normative juridicial approach which emphasizes on the data consists of primary and secondary legal materials. The gathered data were analyzed by using qualitative data analysis, where all data are derrived and arranged logically and sistematically followed by making conclusion by using an inductive method. The result of the research showed that the trust activity has beneficial impact for oil and gas upstream industry and it is suggested that this trust activity can be used continuously in both the upstream oil and gas industry as well as in other industrial sectors."

"Pada tahun 2020 Pemerintah kembali memberlakukan skema PSC Cost Recovery, dengan tujuan untuk memberikan pilihan penggunaan skema PSC selain menggunakan skema PSC Gross Split yang ternyata kurang attraktif bagi kontraktor migas. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk menganalisis proporsi pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan Kontraktor Migas melalui skema PSC Cost Recovery dan skema PSC Gross Split. Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan analisis mengenai tantangan, faktor pendukung, dan faktor penghambat pada skema PSC Gross Split. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang mendalam atas fenomena proporsi pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi antara Pemerintah dengan Kontraktor Migas melalui skema PSC Cost Recovery dan skema PSC Gross Split. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui studi literatur dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada stakeholder terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada skema PSC Gross Split kontraktor mendapatkan bagi hasil yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan skema PSC Cost Recovery, hal ini disebabkan karena pada skema PSC Gross Split tidak terdapat pengembalian biaya operasi sebagaimana yang terdapat dalam skema PSC Cost Recovery.

---

Since 2020 the Government reverted to the Cost Recovery PSC scheme to give oil and gas contractors a choice of using the PSC scheme, with the aim of providing a choice of using the PSC scheme other than using the Gross Split PSC scheme which turned out to be less attractive for oil and gas contractors. Therefore, this thesis aims to analyze the proportion of oil and gas production sharing between the Government and Oil and Gas Contractors through the Cost Recovery PSC scheme and the Gross Split PSC scheme. In addition, this study also conducted an analysis of the challenges, supporting factors, and inhibiting factors in the Gross Split PSC scheme. This study is a qualitative study to get an in-depth picture of the phenomenon of the proportion of share of oil and gas production between the Government and the Oil and Gas Contractor through Cost Recovery PSC scheme and Gross Split PSC scheme. The data is collected through literature studies and field studies by conducting interviews with relevant stakeholders. The result of this study indicates that in the Gross Split PSC scheme the contractor gets a smaller profit share when compared to the Cost Recovery PSC scheme as in the Gross Split PSC scheme there is no return of operating costs as contained in the Cost Recovery PSC scheme. "

"ABSTRAKHukum dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia mengenaladanya suatu perjanjian yaitu joint operating agreement/joint operating body yangmerupakan perjanjian derivatif dari Production Sharing Contract. Perjanjian inimengatur adanya kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan operasisecara bersama-sama untuk mengelola suatu wilayah kerja. Penelitian ini pentingdibahas melihat adanya ketidakjelasan dalam suatu kasus mengenai tanggungjawab antara kontraktor industri minyak dan gas bumi yang terikat dalam JointOperating Agreement/Joint Operating Body tersebut dalam hal sole riskoperations. Adapun temuan dari hasil penelitian yuridis normatif ini adalahmeliputi kedudukan hukum para pihak dalam suatu joint operatingagreement/joint operating body beserta tanggung jawab, hak dan kewajiban.Lebih lanjut lagi, ditemukan adanya pembatasan terhadap tanggung jawab parapihak berdasarkan perjanjian dengan mengaitkannya dengan kasus yang terjadiantara PT X dan PT Y.

---

ABSTRACTIn the law of upstream oil and gas business activities in Indonesia, it is known thatthere is an agreement named joint operating agreement/joint operating body whichis a derivative of Production Sharing Contract. In this agreement, the parties agreeto carry out operations on the work area as a joint operation. This research isimportant to discuss seeing an uncertainty in a case concerning the liabilitiesbetween the parties mentioned in joint operating agreement/joint operating bodyin terms of sole risk operations. Findings from this juridist normative researchincludes issues regarding the position of the parties in joint operatingagreement/joint operating body as well as responsibilities, rights, and obligations.Furthermore, it is known that there is a limitation of liability under theseagreements and will be explained along with the case of PT X and PT Y."

"Tesis ini membahas mengenai audit energi pada fasilitas utama dan fasilitas pendukung yang sudah cukup lama di Lapangan X provinsi Sumatra Selatan. Tujuan dilakukan audit energi adalah untuk mendapatkan profil konsumsi penggunaan bahan bakar dan intensitas energi serta kontribusi emisi gas rumah kaca (GRK) CO2eq di Lapangan X. Audit energi ini juga memberikan rekomendasi perbaikan (room for improvement) agar penggunaan energi menjadi optimal dan emisi gas CO2eq dapat diminimalisasi. Kerangka pemikiran mengacu pada ISO 50001:2011 mengenai Sistem Manajemen Energi. Analisis perhitungan menggunakan metode kuantitatif dengan Microsoft Excel®. Berdasarkan hasil penelitian, nilai intensitas energi dan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama periode 2016, 2017 dan 2018 mengalami kenaikan. Nilai intensitas energi mengalami peningkatan dari 1,58E-01 GJ/TOE pada tahun 2016 menjadi 1,77E-01 GJ/TOE pada tahun 2018. Nilai emisi GRK mengalami peningkatan 21,48 kton CO2eq pada 2016 menjadi 23,30 kton CO2eq pada 2018. Peningkatan terjadi karena konsumsi bahan bakar fuel gas yang meningkat dan terjadi penurunan total produksi minyak dan gas bumi. Rekomendasi perbaikan yang didapat adalah dengan mengganti penggerak pada pompa transfer yang sebelumnya menggunakan gas engine menggunakan electric motor (elmot). Hal ini terlihat dari hasil simulasi yang menunjukkan nilai efisiensi generator meningkat hingga 20-an% dan terjadi penghematan penggunaan fuel gas.

---

This thesis discusses about energy audit at the main and supporting facilities which quite old in Field X South Sumatra province. The purpose is to obtain a profile of fuel consumption, energy intensity and the contribution of CO2eq greenhouse gas (GHG) emissions in Field X. This also provides room for improvement so energy used is optimal and CO2eq emissions can be minimized. The frameworks used refers to ISO 50001:2011 on Energy Management Systems. Calculation analysis uses quantitative methods with Microsoft Excel®. Based on research, the value of energy intensity and greenhouse gas emissions produced during 2016, 2017 and 2018 has increased. Value of energy intensity increased from 1,58E-01 GJ/TOE in 2016 to 1,77E-01 GJ/TOE in 2018. Value of GHG emissions increased by 21,48 kton CO2eq in 2016 to 23,30 kton CO2eq in 2018. This occurred due to increase of fuel gas consumption and decrease in total oil and gas production. Room for improvement is to replace the drive on the transfer pump that previously used a gas engine with electric motor (elmot). This can be seen from the simulation that shows the efficiency of the generator increases by 20% and there is a savings in the use of fuel gas."

"Penelitian ini diangkat karena fenomena yang seringkali dihadapi KKKS atas kegiatan industri hulu minyak dan gas bumi dalam pengembalian PPN. Pemerintah memberikan kepastian kepada KKKS bahwa biaya yang dikeluarkanakan dikembalikan kepada KKKS melalui cost recovery, dalam hal ini termasuk beban pajak. Namun ternyata, dalam pengembalian tersebut tidak selalu berjalan lancar, terdapat kendala yang menyebabkan PPN tidak dapat dikembalikan dan berpengaruh pula terhadap cashflow KKKS. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kendala dalam proses reimbursement PPN, untuk menganalisis alternatif yang dipilih KKKS jika reimbursement PPN ditolak, serta untuk menganalisis implikasinya terhadap cashflow KKKS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Pendekatan kualitatif deskriptif, dengan berdasarkan hasil wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah mengacu pada hasil verifikasi SKK Migas, komponen benefit in kind dan entertainment, serta faktor kesalahan administratif menyebabkan ditolaknya pengembalian PPN, serta masalah keterlambatan pengembalian yang menyebabkan terganggunya cashflow KKKS. Atas PPN yang tidak dapat dikembalikan tersebut KKKS mempunyai alternatif untuk memasukannya kedalam komponen cost recovery, dengan implikasi pengembalian PPN yang tidak 100% karena beban PPN ditanggung bersama antara pemerintah dan KKKS.

---

This research was initiated because of a phenomenon that is often faced by Contractor Production Sharing over the upstream industries of oil and gas in the VAT reimbursement. Government assure to Contractor Production Sharing that the costs incurred will be refunded to Contractor Production Sharing by cost recovery, in this case including the tax burden. But in fact, in the reimbursement does not always running smoothly, there are obstacles that cause the VAT is not refundable and also affect the Contractor Production Sharing cash flow. The study aims to analyze the constraints in VAT reimbursement process, to analyze the selected alternative for Contractor Production Sharing if VAT reimbursement was rejected, and to analyze the cash flow implications for Contractor Production Sharing. The approach used in this research is descriptive qualitative approach, based on in-depth interviews. The results of this study are referring to the results of the SKK Migas verification, benefits in kind component and entertainment, and administrative error led to the rejection of VAT refunds, delays and problems that can affect to Contractor Production Sharing cash flow. For VAT which is not refundable, Contractor Production Sharing has alternative to put it into the components of cost recovery, with implications for the VAT refund is not 100 % because of the VAT burden is shared between the government and the Contractor Production Sharing."