Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi birokrasi di Indonesia menjadi titik balik dari perbaikan sistem birokrasi di Indonesia yang dinilai buruk oleh masyarakat. Hadirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukkan agen perubahan di instansi pemerintah menjadi kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Skripsi ini membahas tentang peran change agent dalam tahapan manajemen perubahan reformasi birokrasi di Bappenas. Peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Lewins (1951) untuk menggambarkan tahapan manajemen perubahan serta peran agen perubahan yang dikemukakan oleh Havelock dan Havelock (1971). Pendekatan penelitian ini adalah penelitian postpositivist dengan jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran agen perubahan sudah terpenuhi karena agen perubahan aktif terlibat dari proses unfreeze hingga refreeze. Selain itu, agen perubahan telah memenuhi tiga peran yang dikemukakan oleh Havelock dan Havelock (1971) dari unfreeze hingga refreeze yang terdiri dari peran agen perubahan sebagai katalisator, sebagai pemberi solusi, dan sebagai pihak yang membantu proses perubahan. Selain itu, agen perubahan perlu memiliki atribut – atribut untuk menunjang peranannya dalam melaksanakan perubahan dimana dalam pemilihan agen perubahan di Bappenas memenuhi dua atribut agen perubahan yang dikemukakan Weiss (2003) yaitu skills dan behavior. Kehadiran agen perubahan di Bappenas dinilai membantu proses percepatan reformasi birokrasi di Bappenas dikarenakan agen perubahan menjadi pihak yang menginternalisasikan dan memberikan pengaruh mengenai pentingnya perubahan di unit kerja

---

Bureaucratic reform in Indonesia is a turning point in improving the bureaucratic system in Indonesia which is considered bad by the public. The presence of Regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 27 of 2014 concerning guidelines for the formation of agents of change in government agencies has become a policy to support the acceleration of the implementation of bureaucratic reform in government agencies. This thesis discusses the role of change agents in the management stage of change in bureaucratic reform at Bappenas. Researchers used the concept proposed by Lewins (1951) to describe the stages of change management and the role of change agents proposed by Havelock and Havelock (1971). This research approach is postpositivist research with descriptive research type, and primary data collection techniques through interviews. The results showed that the role of change agents has been fulfilled because change agents are actively involved from the unfreeze to refreeze process. In addition, change agents have fulfilled the three roles proposed by Havelock and Havelock (1971) from unfreeze to refreeze, which consist of the role of change agents as catalysts, as solution givers, and as process helper. In addition, change agents need to have attributes to support their role in implementing change, where the selection of change agents at Bappenas fulfills two attributes of change agents as stated by Weiss (2003), namely skills and behavior. The presence of agents of change at Bappenas is considered to be helping the process of accelerating bureaucratic reform at Bappenas because change agents become parties who internalize and give influence on the importance of change in work units"

"ABSTRAKManajemen perubahan merupakan suatu proses yang dibutuhkan untuk mengelola perubahan dalam reformasi birokrasi. Manajemen perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan dalam reformasi birokrasi berjalan dengan lancar dengan mengurangi resiko resistensi yang mungkin terjadi seminimal mungkin. Manajemen perubahan berkaitan dengan pengelolaan program dan sumber daya manusia. Untuk itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesiapan pegawai dalam menghadapi reformasi birokrasi dan menggambarkan proses manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode ADKAR untuk melihat lima dimensi yang berhubungan dengan kesiapan pegawai dan metode proses manajemen perubahan Lewin yaitu unfreezing, movement/changing, dan refreezing. Penelitian ini menggunakan pendekatan post- positivist dimana teori ADKAR dan Lewin menjadi dasar analisis temuan penelitian. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara proses manajemen perubahan yang dilakukan dengan kesiapan berubah dari pegawai. Namun di tengah kurang maksimalnya manajemen perubahan yang dilakukan, BKN tetap dapat melaksanakan program-program reformasi birokrasi.

---

ABSTRACT<>br>Change management is a process that needed to manage change in bureaucratic reform. Change management is done to ensure that programs implemented in bureaucratic reform are running smoothly by reducing the risk of resistance that may occur. Change management related to program management and human resources aspect. Therefore, in this study aims to describe the readiness of employees in the face of bureaucratic reform and describe the process of change management in the reform of the bureaucracy. This research uses ADKAR method to see five dimensions related to employee readiness and change management method of Lewin that is unfreezing, movement changing, and refreezing. This study used a post positivist approach in which the theory of ADKAR and Lewin became the basis of analysis of research findings. Data were obtained from interviews, and literature studies.The results show that there is a gap between the change management process done with the readiness to change from the employee. However, in the middle of the lack of maximum management of changes made, BKN can still implement bureaucratic reform programs. "

"Riset ini menganalisis proses manajemen perubahan sistem informasi kinerja di Kementerian PPN/Bappenas. Fokus dari penelitian ini ialah implementasi sistem informasi kinerja IDW & ePerformance. Manajemen perubahan merupakan elemen penting dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan riset ini mengekplorasi proses perubahan dengan menitikberatkan pada proses manajemen perubahan sebagai acuan untuk analisis. Proses manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi mempengaruhi penentuan target dan outcome, sehingga analisa tahapan proses perlu dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan wawancara dengan enam narasumber yang berasal dari Bappenas, KemenpanRB, dan akademisi. Selain itu, studi pustaka dilakukan terhadap dokumen yang relevan. Hasil menunjukan bahwa proses manajemen perubahan sistem informasi kinerja di Kementerian PPN/Bappenas berjalan dengan sangat kompleks, di mana terkadang proses yang ada di dalamya harus dilakukan berulang dan salah satu alasan mengapa hal itu terjadi adalah kurangnya mitigasi risiko dan perencanaan.

---

This research analyzes the change management process in the performance information system at the Ministry of National Development Planning/Bappenas. The focus of this research is the implementation of the IDW & ePerformance performance information system. Change management is an important element in carrying out bureaucratic reform and this research explores the change process by focusing on the change management process as a reference for analysis. The process of change management in bureaucratic reform affects the determination of targets and outcomes, so that an analysis of the stages of the process needs to be carried out. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. Researcher conducted interviews with six sources from Bappenas, KemenpanRB, and academics. In addition, a literature study was carried out on relevant documents. The results show that the change management process for the performance information system at the Ministry of National Development Planning/Bappenas is very complex, where sometimes the processes in it have to be repeated and one of the reasons why this happens is the lack of risk mitigation and planning."

"ABSTRAKImplementasi Reformasi Birokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting dilaksanakan dalam mewujudkan tatanan tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan konsep dan strategi reformasi birokrasi yang dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan di Instansi Pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivis, dimana pengumpulan data primer kualitatif menggunakan teknik wawancara mendalam. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan internal dan eksternal yang ada di delapan area perubahan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap jalannya percepatan reformasi birokrasi di BATAN menggunakan analisis SWOT.Dari hasil analisis SWOT diketahui skala prioritas strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di BATAN dan konsep perencanaan strategis yang di hasilkan berupa rumusan program reformasi birokrasi periode yang akan datang.

---

ABSTRAKBureaucratic Reform Implementation is carried out something very important in order to realize the good governance, concepts and strategies needed bureaucratic reforms that can be understood by the stakeholders in Government Agencies. This study is a qualitative study of post positivist approach, in which the primary data collection using qualitative in-depth interview techniques. This study identifies and analyzes the internal and external environments that exist in eight areas of change to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats to the acceleration of bureaucratic reforms in the course of BATAN using SWOT analysis. From the results of the SWOT analysis is known priority strategy in achieving the goals and objectives in BATAN bureaucratic reform and strategic planning concept which is derived in the form of bureaucratic reform program formulation of future periods."

"Tesis ini menganalisis komunikasi internal di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam konteks manajemen perubahan berdasarkan teori Strategic Communication Model dari Roger D?Aprix. Penelitian dilatarbelakangi fakta bahwa komunikasi internal belum menjadi perhatian serius di banyak kementerian/lembaga pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan berbasis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi internal di Kemendag belum berperan secara ideal dalam mendukung pelaksanaan manajemen perubahan karena belum direncanakan secara strategis dengan pendekatan yang komprehensif. Salah satu saran yang dikemukakan peneliti adalah pentingnya kajian-kajian akademis yang dapat membantu kementerian/lembaga melaksanakan komunikasi internal, bukan hanya terbatas pada sosialisasi program, tetapi terkait pengembangan ilmu kehumasan pemerintahan untuk memfasilitasi dan/atau mengelola perubahan, pemanfaatan IMC (integrated marketing communication) di K/L atau social marketing untuk mendapatkan dukungan staf dalam mencapai tujuan organisasi.

---

This thesis analyzes internal communication practices in managing change based on the theory of Strategi Communication Model from Roger D?Aprix. The study is based on the fact that many ministries/government organizations have not yet put serious attention to internal communication. This is a descriptive qualitative research based on a case study.

The research results show that ?internal communication has not provided ideal support to change management in the Ministry, as it is not planned strategically using a comprehensive approach.

One of recommendations provided by the researcher is the importance of having academic studies to help government bodies to implement better internal communication which is not limited only to socialization, but to improve public relations skills for facilitating and/or managing changes in the organization, the use of IMC (integrated marketing communication) approach or social marketing to get staff support in achieving organization?s objectives."

"ABSTRAKNama : Andri Gunawan SumiantoProgram Studi : Administrasi dan Kebijakan PublikJudul Tesis : Analisis Efektivitas Manajemen Perubahan Pada Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Upaya pembaruan atau reformasi di organisasi Kejaksaan sudah dimulai sebelum reformasi birokrasi dicanangkan sebagai agenda nasional. Namun kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang tidak kunjung membaik. Manajemen perubahan di Kejaksaan menjadi objek yang penting dicermati dalam penelitian ini mengingat perubahan membutuhkan kepemimpinan sebagai faktor kunci dan memiliki resiko kegagalan. Sehingga permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa manajemen perubahan pada reformasi birokrasi di Kejaksaan tidak efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model perubahan yang digagas oleh Kotter yang membagi perubahan ke dalam delapan tahapan yang kemudian menjadi variabel dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan teori kepemimpinan khususnya peran pemimpin dalam perubahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen perubahan di Kejaksaan tidak berjalan dengan efektif. Meskipun upaya-upaya perubahan sebagaimana teori Kotter sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan, tetapi upaya tersebut tidak berjalan secara optimal. Kepemimpinan menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan reformasi di Kejaksaan, selain perubahan yang belum menjadi nilai dalam budaya organisasi. Kata kunci:Manajemen perubahan, reformasi birokrasi, kepemimpinan, kejaksaan

---

ABSTRACTName Andri Gunawan SumiantoStudy Program Administration and Public PolicyTitle Analysis in Change Management Effectiveness on Bureaucratic Reforms in the Attorney General rsquo s Office Efforts to reform in the Attorney General rsquo s Office have begun before bureaucratic reforms are declared as national agenda. However, the credibility and public trust of the Public Prosecution Service as a government institution that exercises state power in the field of prosecution and other authorities under the Law does not improve. Change management in the Attorney General rsquo s Office became an important object in this study considering that change requires leadership as a key factor and has a risk of failure. The problem to be answered in this research is why the change management on bureaucracy reform in Attorney General rsquo s Office is not effective. This study used a post positivist approach with qualitative data collection methods through document studies and in depth interviews. The theory used in this study is a model of change initiated by Kotter which divides the changes into eight stages which then becomes the variable in this study. This research also uses leadership theory especially the role of leader in change. The results of this study conclude that the change management in the Attorney General rsquo s Office is not running effectively. Despite efforts to change as Kotter 39 s theory has been carried out by the Attorney General rsquo s Office, the effort has not worked optimally. Leadership becomes a factor affecting the management of reforms in the Attorney General rsquo s Office, in addition to changes that have not yet become a value in organizational culture. Keywords Change management, bureaucratic reform, leadership, Attorney General rsquo s Office"

"ABSTRAKPerkembangan jumlah satuan kerja BNN, BNNP, BNNK/Kota yang pesat akan menambah jumlah pegawai dan dukungan anggaran, beban pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama bertambah karena jumlah pegawai yang masuk mempunyai beragam karakteristik. Pemetaan resiko diperlukan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Pelaksanaan atas tugas dan fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan masih bisa ditingkatkan dalam perencanaan jenis kegiatan pengawasan intern dengan mempedomani Standar Audit Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI yang memuat contoh kegiatan pengawasan intern. Pelaksanaan pemantauan hasil pengawasan oleh tim pemantauan hasil pengawasan memerlukan kewenangan yang diperkuat dengan membentuk Peraturan Kepala agar pelaksanaan pemantauan memberikan manfaat besar dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Selain itu dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi UPG dan Unit Pengelola Pengaduan UPP sebagai upaya implementasi reformasi birokrasi dan melakukan penyebaran informasi kepada seluruh pegawai menjadi fokus perhatian tahun 2017. Kata kunci:Perkembangan satuan kerja; pengawasan intern; penyalahgunaan wewenang dan anggaran.

---

ABSTRACTThe rapid development of BNN, BNNP, BNNK will make them increase the number of employees, budget supports, and internal controls. The internal control carried out by inspectorate will get higher as the number of employees enrolling have various characteristics. Risk mapping is required to provide guidance in the conduct of internal controls. The implementation of the main duties carried out by inspectorate could be improved in planning based on Indonesian Governmant Audit standards by the Indonesian Government Internal Auditor Association AAIPI containing the example of internal control activities. The implementation of monitoring internal control requires authorization strengthened by establishing a chief regulation in order to provide benefits to prevent the abuse of authority and budget. In addition, in the effort to implement bureaucratic reform, the establishment of Gratification Control Unit GCU and Complaint Management Unit CMU as an effort to implement bureaucratic reform and disseminate information to all employess becomes the focus of attentiom in 2017 Keywords units organization development , internal controls, prevent the abuse of authority and budget."

"Penelitian ini fokus pada manajemen perubahan dalam Strategic Human Resource Management (SHRM) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB). Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya gagasan perubahan manajemen SDM kearah SHRM yang belum dapat diimplementasikan, dan berbagai masalah dalam aspek manajemen SDM di KemenPAN-RB. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan manajemen SDM di KemenPAN-RB masih Parsial Human Resource Management dalam mengelola SDMnya, karena aspek manajemen SDM masih belum terintegrasi satu sama lain yang menyebabkan berbagai permasalahan dalam aspek manajemen kompetensi, rekrutmen dan seleksi, pengembangan SDM, penilaian kinerja, perencanana karir dan sistem remunerasi. Gagasan perubahan ke arah SHRM belum dapat diimplementasikan karena berbagai faktor pengaruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi menurut hasil analisis penulis dari berbagai hasil wawancara adalah faktor Mindset, Organisasional, Kepemimpinan, Sharing Knowledge, Infrastruktur, dan Kompetensi SDM.

---

This study focuses on change management of Strategic Human Resource Management (SHRM) in the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia (KemenPAN-RB). Considering on idea of change HR management towards SHRM which could not be implemented, and various issues related to human resource management in KemenPAN-RB. This study uses a qualitative method with postpositivis approach. The results showe the human resource management in KemenPAN-RB still Partial Human Resource Management in managing human resources, because of human resource management are still not integrated which causes various problems in aspects of competency management, recruitment and selection, human resource development, performance appraisal, career management and total reward system. The idea of change towards SHRM could not be implemented due to various influence factors. There are some factors influenced implementing of SHRM according to the result of author analysis taken from various interviews has been conducted those are Mindset factor, Organizational, Leadership, Sharing Knowledge, Infrastructure and HR Competency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai variabel perubahan organisasi Biro Perencanaan dengan menggunakan teori Kreitner dan Kinicki yang mengemukakan elemen target perubahan organisasional yang terdiri dari pengaturan organisasi, pengaturan tujuan, faktor sosial, metode, dan aspek manusia. Selain itu juga akan menilai variabel efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan menggunakan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Gibson et. al (1994:31) untuk indikator jangka pendek. Lokus penelitian dilakukan pada Biro Perencanaan di lingkungan Sekretariat Utama (Sestama) Badan Narkotika Nasional. Data primer didapat melalui penyebaran kuesioner kepada personil Biro Perencanaan dan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Utama BNN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden perubahan organisasi Biro Perencanaan sehubungan dengan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan belum berjalan baik, dan masih perlu banyak perbaikan yaitu dengan rincian untuk pelaksanaan perubahan organisasi Biro Perencanaan menurut persepsi 56 responden telah mencapai 64% dari kriteria yang ditetapkan yaitu secara kontinum berada pada kategori interval "kurang - baik". Sedangkan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan, menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Perencanaan menurut persepsi 56 responden telah mencapai 63% dari kriteria yang ditetapkan yaitu secara kontinum berada pada kategori interval "kurang - baik".

---

This study aims to assess the variables of organizational change by using Kreitner and Kinicki theory that suggests five target elements consisting of organizational settings, goal setting, social factors, methods, and human aspects. Dispite of organizational change will be assess effectiveness of the implementation of the duties and function variables by using Gibson et. al (1994:31) theory for the short term indicator. Locus of research conducted at the Secretariat of Planning Bureau at National Narcotics Board. Primary data obtained through questionnaires to all personnel in Planning Bureau and personnel echelon III and IV in the Main Secretariat BNN.

The results showed that the respondents' perceptions of organizational change Planning Bureau in connection with the effectiveness of the basic tasks and functions of the Bureau of Planning has not been going well, and still needs a lot of improvement is the details for the implementation of organizational changes in the perception of Planning 56 respondents had reached 64% of the criteria set that the continuum is the category of interval "less - well". As for the effectiveness of the implementation of the duties and functions of the Planning Bureau, shows that the effectiveness of the implementation of the duties and functions of the Bureau of Planning as perceived by 56 respondents had reached 63% of the criteria set out in the continuum is the category of interval "less - well"."