Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Induk Kramat Jati memiliki peran penting dalam menyediakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari dan sebagai pusat perekonomian masyarakat. Oleh karena itu aktivitas perekonomian di UPB Pasar Induk Kramat Jati harus tetap berlangsung, meskipun pada masa pandemi Covid-19. Pengelola UPB Pasar Induk Kramat Jati telah menerapkan kebijakan protokol kesehatan sebagai bentuk proteksi bagi masyarakat yang berada di area pasar. Permasalahan penelitian ini adalah masih terjadinya peningkatan jumlah pedagang dan pembeli positif Covid-19 di UPB Pasar Induk Kramat Jati meskipun pasar ini telah menerapkan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 di Pasar Induk Kramat Jati. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist melalui studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan protokol kesehatan kurang maksimal, yaitu, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga faktor tersebut menunjukkan minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi penelitian ini adalah pemerintah membuat instrumen kebijakan protokol kesehatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari stakeholder kebijakan

---

UPB Kramat Jati Main Market has the important roles to provide basic daily needs for the community and as the center of the community's economy. Therefore, economic activity at UPB Kramat Jati Main Market must resume even during the Covid-19 pandemic. UPB Pasar Induk Kramat Jatihas implement the health protocol policy to prevent the transmission of Covid-19, but there's still the increasing number of people that getting infected by Covid-19. This reaserch aims to analyze the factors that influence the implementation of health protocol policies during the Covid-19 pandemic at the Kramat Jati Central Market. Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review.The results of this research shows there are several factors that make this policy not optimal, such as the characteristics of the implementing agency, interorganizational communication and enforcement activities, and also economic, social and political conditions. Those factors are relate to the public participation which can't be found in this case. The recomendation of this research is to involve the community as stakeholders and strengthen its position by the policy instrument"

"Provinsi DKI Jakarta menempati jumlah kasus positif COVID-19 tertinggi di Indonesia bulan Juni 2021. Upaya pencegahan dilakukan melalui kebijakan nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 mewajibkan pelaksanaan protokol kesehatan. Pasar merupakan tempat berkerumun orang sehingga sangat berpotensi dalam penularan COVID-19. Penelitian bertujuan untuk mengetahui determinan perilaku pedagang menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di pasar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif desain cross sectional pada 165 pedagang pasar yang diambil secara acak. Data dikumpulkan dengan pengisian kuesioner mandiri secara online, dianalisis menggunakan uji chi square dan regresi logistik ganda. Sebesar 74 (44,8%) pedagang dengan skor perilaku 56,79 (skala 100) dalam mencegah COVID-19, perilaku tertinggi yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah memasuki area pasar (71,31%), terendah pada upaya untuk meminimalkan kontak di area pasar dengan pelanggan (42,83%). Jenis kelamin, pengetahuan, sikap, ketersediaan sarana merupakan variabel yang berhubungan dengan perilaku pedagang. Sikap merupakan variabel yang paling dominan terkait dengan perilaku pedagang di Pasar Induk Kramat Jati 2021, pedagang yang bersikap positif akan 4,2 kali berperilaku baik dibanding yang bersikap negatif setelah dikontrol oleh pengetahuan, ketersediaan sarana, persepsi kerentanan, keseriusan dan hambatan serta dukungan teman dan kebijakan. Sikap pedagang perlu ditingkatkan dengan peningkatan pengetahuan, pemenuhan sarana protokol kesehatan, kolaborasi antara PD Pasar Jaya, Puskesmas dan Tokoh Masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan Pasar

---

DKI Jakarta Province occupies the highest number of positive COVID-19 cases in Indonesia, June 2021. Prevention efforts are carried out through policy number HK.01.07/Menkes/413/2020 requiring the implementation of health protocols. The market is a place where people congregate, so it has the potential to spread COVID-19. This study aims to determine the behavioral determinants of traders implementing health protocols to prevent the spread of COVID-19 in the market. The study used a quantitative approach with cross sectional design on 165 market traders who were taken at random. Data were collected by filling out an online self-administered questionnaire, analyzed using the chi square test and multiple logistic regression. As many as 74 (44.8%) traders have good behavior, skor 56.79 (a scale of 100) in preventing COVID-19. The highest behavior is washing hands before and after entering the market area (71.31%), the lowest is in efforts to minimize contact in the market area with customers using a barrier/plastic/faceshield (42.83%). Attitude is the most dominant variable related to the behavior of traders in the Kramat Jati Main Market 2021, traders who have a positive attitude will be 4.2 times better behaved than those who behave negatively after being controlled by knowledge, availability of facilities, perceptions of vulnerability, seriousness and obstacles as well as support from friends and family. policy. The attitude of traders needs to be improved by increasing knowledge, supported by the fulfillment of health protocol facilities, collaboration between PD Pasar Jaya, Puskesmas and Community Leaders in implementing health protocols in the Market environment"

"Salah satu poin penting dari penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yakni peningkatan peran aktif masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya kewajiban pengelola kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, dan kawasan permukiman elite untuk mengelola sampahnya secara mandiri dan/atau dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.Melalui survey terhadap 95 responden, penelitian ini mencoba mengkaji faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang di Pasar Induk Kramat Jati untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, mengestimasi nilai WTP pedagang terhadap tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Induk Kramat Jati; serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digunakan metode analisis regresi probit, untuk mengestimasi nilai WTP digunakan metode Contingent Valuation Method (CVM), sementara untuk mengetahui faktor yang memengaruhi nilai WTP, digunakan metode analisis regresi linier berganda.Berdasarkan data responden dan hasil perhitungan, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, tingkat kepuasan, besaran tarif retribusi, serta usia. Nilai rata-rata WTP sebesar Rp 38.000/m2 per bulan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, dan tingkat kepuasan terhadap layanan persampahan."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan commuterline di Stasiun Tanah Abang. Covid-19 adalah penyakit yang dapat menular dari individu terhadap individu lain dan juga Stasiun Tanah Abang ini juga memiliki tingkat kerawanan dalam penyebaran virus Covid-19 dikarenakan banyaknya penumpang yang menggunakan Commuterline melalui stasiun Tanah Abang yang akan berdampak terjadinya penumpukan atau kerumunan di stasiun tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut,. Penerapan kebijakan dalam transportasi publik ini perlu ditingkatkan salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan di stasiun tanah abang. Kebijakan tersebut menagcu kepada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan ­­post-positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil dari implementasi kebijakan transportasi di commuterline masih kurang efektif. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya, tidak adanya ukuran indicator keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya yang minim, komunikasi yang belum dilakukan secara efektif, Hambatan dari pelaksanaan kebijakan transportasi ini adalah masih banyaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan KRL sehingga menimbulkan kerumunan di Stasiun Tanah Abang. Berdasarkan faktor-faktor dan hambatan yang sudah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan ini masih belum dapat dilaksanakan secara efektif.

---

The purpose of this study is to analyze how the factors that influence the implementation of commuterline policies at Tanah Abang Station. Covid-19 is a disease that can be transmitted from individuals to other individuals and this Tanah Abang Station also has a level of vulnerability in the spread of the Covid-19 virus due to the large number of passengers using the Commuterline through the Tanah Abang station which will have an impact on congestion or crowds at the station. Therefore, to overcome this, The implementation of policies in public transportation needs to be improved, one of which is the application of health protocols at Tanah Abang stations. This policy refers to Circular Number 14 of 2020 concerning Guidelines and Technical Instructions for Railway Transportation Control in the Adaptation Period for New Habits to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) The theory used in this study is the theory of implementation of the Van Meter and Van Horn policies. . This study uses a post-positivism approach with qualitative data collection methods, namely by in-depth interviews, literature study, and observation. The results of the implementation of transportation policies on the commuterline are still ineffective. There are factors that influence this, including the absence of a measure of the success indicator of policy implementation, minimal resources, communication that has not been carried out effectively, The obstacle to the implementation of this transportation policy is that there is still a large number of community mobility using KRL, causing crowds at Tanah Abang Station. Based on the factors and obstacles that have been explained, it can be said that the implementation of this policy has not been implemented effectively."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja. 

---

This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work."

"Salah satu poin penting dari penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah yakni peningkatan peran aktif masyarakat dan komunitas profesional dalam pengelolaan sampah, termasuk di dalamnya kewajiban pengelola kawasan industri, kawasan komersial, kawasan khusus, dan kawasan permukiman elite untuk mengelola sampahnya secara mandiri dan/atau dikerjasamakan dengan badan usaha di bidang kebersihan.Melalui survey terhadap 95 responden, penelitian ini mencoba mengkaji faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang di Pasar Induk Kramat Jati untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, mengestimasi nilai WTP pedagang terhadap tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Pasar Induk Kramat Jati; serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang untuk membayar tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digunakan metode analisis regresi probit, untuk mengestimasi nilai WTP digunakan metode Contingent Valuation Method (CVM), sementara untuk mengetahui faktor yang memengaruhi nilai WTP, digunakan metode analisis regresi linier berganda.Berdasarkan data responden dan hasil perhitungan, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi kesediaan pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, tingkat kepuasan, besaran tarif retribusi, serta usia. Nilai rata-rata WTP sebesar Rp 38.000/m2 per bulan. Dengan menggunakan analisis regresi berganda, diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi besaran nilai WTP pedagang yakni pendapatan, lama berjualan, luas kios, dan tingkat kepuasan terhadap layanan persampahan.

---

One of the important points of the publication of the Regional Regulation (Perda) Jakarta Provincial No. 3 of 2013 on Waste Management the improvement of society and the active role of the professional community in waste management, including the management obligations of industrial areas, commercial areas, special areas, and residential areas elite to manage its waste independently and / or in cooperation with business entities in the field of hygiene.

Through a survey of 95 respondents, the study sought to examine the factors that affect the willingness of traders in Kramat Jati Market to pay the levy rates waste services / cleanliness, estimating the value of WTP traders to levy waste services / cleanliness in Kramat Jati Central Market; and examine the factors that affect the amount of the value of WTP. To determine the factors that affect the willingness of traders to pay the levy rates waste services / cleanliness used probit regression analysis method, to estimate the value of WTP used method of Contingent Valuation Method (CVM), while to determine the factors that affect the value of WTP used multiple linear regression analysis method.

Based on respondent data and calculations, factors which affect the willingness of traders are income, selling period, spacious stall, satisfaction levels, the amount of levy, as well as age. The average value of WTP Rp 38,000 / m2 per month. By using multiple regression analysis, obtained the factors that affect the amount of the revenue value of WTP traders, selling period, spacious stall, and the level of satisfaction with the services of waste."

"Pasar Cibinong terletak di ibukota Kabupaten Bogor merupakan tempat berkerumunnya orang banyak yang berpotensi mempercepat penyebaran penularan COVID-19 secara lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang terkait dengan kepatuhan pedagang terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID- 19 di Pasar Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif desain cross sectional dengan sampel 110 pedagang pasar yang diambil secara acak. Pengumpulan data dilakukan dengan pengisian kuesioner secara online dan dianalisis menggunakan uji chi square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 8,2% pedagang yang mematuhi protokol kesehatan. Pengetahuan, persepsi tentang kerentanan dan hambatan serta isyarat dalam bertindak merupakan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pedagang, dan pengetahuan merupakan faktor yang paling dominan terkait dengan kepatuhan pedagang di Pasar Cibinong, Kecamatan Cibinong 2020. Pedagang yang memiliki pengetahuan baik berpeluang 63 kali untuk mematuhi protokol kesehatan dibandingkan dengan pedagang berpengetahuan kurang, setelah dikendalikan oleh persepsi kerentanan dan hambatan serta isyarat untuk bertindak. Untuk itu, pengetahuan pedagang perlu ditingkatkan melalui pesan singkat online maupun pesan singkat Location Based Advertising/SMS LBA.

---

Cibinong Market, located in the capital of Bogor Regency, is a large crowd of people have potential to accelerate the spread of local transmission of COVID-19, locally. This study objective is to determine the factors associated with merchant compliance regarding health protocols to prevent the spread of COVID-19 in Cibinong Market, Cibinong District, Bogor Regency. This study used a quantitative approach crosssectional design with 110 total sample, selected randomly. Data were collected throughs online self-administered questionnaires and analyzed using the chi square test and multiple logistic regression. The results showed that only 8.2% of traders adhere to health protocols. Knowledge, perceptions of vulnerability and barriers, as well as cues in action are factors related to merchant compliance, and knowledge is the most dominant factor related to merchant compliance in Cibinong Market, Cibinong District 2020. Traders who have sufficient knowledge have chances 63 times to comply with health protocols compared to insufficient less knowledge traders, after being controlled by perceptions of vulnerability and barriers and cues to action. For this reason, traders' knowledge needs to be improved through online short messages, SMS LBA (Location Based Advertising)."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan commuterline di Stasiun Tanah Abang. Covid-19 adalah penyakit yang dapat menular dari individu terhadap individu lain dan juga Stasiun Tanah Abang ini juga memiliki tingkat kerawanan dalam penyebaran virus Covid-19 dikarenakan banyaknya penumpang yang menggunakan Commuterline melalui stasiun Tanah Abang yang akan berdampak terjadinya penumpukan atau kerumunan di stasiun tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut,. Penerapan kebijakan dalam transportasi publik ini perlu ditingkatkan salah satunya adalah penerapan protokol kesehatan di stasiun tanah abang. Kebijakan tersebut menagcu kepada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan ­­post-positivisme dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan observasi. Hasil dari implementasi kebijakan transportasi di commuterline masih kurang efektif. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya, tidak adanya ukuran indicator keberhasilan implementasi kebijakan, sumber daya yang minim, komunikasi yang belum dilakukan secara efektif, Hambatan dari pelaksanaan kebijakan transportasi ini adalah masih banyaknya mobilitas masyarakat yang menggunakan KRL sehingga menimbulkan kerumunan di Stasiun Tanah Abang. Berdasarkan faktor-faktor dan hambatan yang sudah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan ini masih belum dapat dilaksanakan secara efektif.

---

The purpose of this study is to analyze how the factors that influence the implementation of commuterline policies at Tanah Abang Station. Covid-19 is a disease that can be transmitted from individuals to other individuals and this Tanah Abang Station also has a level of vulnerability in the spread of the Covid-19 virus due to the large number of passengers using the Commuterline through the Tanah Abang station which will have an impact on congestion or crowds at the station. Therefore, to overcome this, The implementation of policies in public transportation needs to be improved, one of which is the application of health protocols at Tanah Abang stations. This policy refers to Circular Number 14 of 2020 concerning Guidelines and Technical Instructions for Railway Transportation Control in the Adaptation Period for New Habits to Prevent the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) The theory used in this study is the theory of implementation of the Van Meter and Van Horn policies. . This study uses a post-positivism approach with qualitative data collection methods, namely by in-depth interviews, literature study, and observation. The results of the implementation of transportation policies on the commuterline are still ineffective. There are factors that influence this, including the absence of a measure of the success indicator of policy implementation, minimal resources, communication that has not been carried out effectively, The obstacle to the implementation of this transportation policy is that there is still a large number of community mobility using KRL, causing crowds at Tanah Abang Station. Based on the factors and obstacles that have been explained, it can be said that the implementation of this policy has not been implemented effectively."

"Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan secara resmi oleh WHO sebagai pandemi dunia. Melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan melakukan physical distancing merupakan cara untuk mencegah penularan COVID-19. Kabupaten Lampung Selatan masuk kedalam zona oranye COVID-19 yang salah satu daerah yang terdampak adalah Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung. Desa Way Huwi menjadi desa dengan angka kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Jati Agung sehingga memiliki masyarakat memiliki risiko tinggi untuk tertular virus COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 pada masyarakat Desa Way Huwi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 menggunakan teori Health Belief Models. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode cross-sectional. Populasi pada penelitian ini yaitu masyarakat Desa Way Huwi yang berusia 18-69 tahun dalam kondisi sehat serta dapat mengakses kuesioner online pada penelitian ini dengan jumlah sampel 78 orang. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji Cho Square. Hasil penelitian adalah hanya sebesar 42,3% masyarakat Desa Way Huwi yang patuh melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Variabel yang berhubungan dengan pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 adalah cues to action (p value 0,002).

---

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) has been officially declared by WHO (World as a pandemic. Implementing health protocols such as wearing masks, washing hands and physical distancing are ways to prevent the transmission of COVID-19. South Lampung Regency is included in the COVID-19 orange zone, one of the affected areas is Way Huwi Village, Jati Agung District. Way Huwi Village is the village with the highest population density in Jati Agung District, which mean that people have a high risk of contracting the COVID-19 virus. This study aims to determine the factors associated with the implementation of COVID-19 health protocol in the community of Way Huwi Village, Jati Agung District, South Lampung Regency in 2021 using the Health Belief Models theory. This research is a quantitative research using cross-sectional method. The population in this study is the people of Way Huwi Village aged 18-69 years in good health and can access online questionnaires in this study with a sample of 78 people. This study used the Chi Square test for data analysis. The results of the study were that only 42.3% of the Way Huwi Village community adhered to the COVID-19 health protocol. Variable associated to the implementation of the COVID-19 health protocol are cues to action (p value 0.002)."