Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini untuk mengevaluasi Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan Indonesia (selanjutnya: RUU PK RI) dan memberi rekomendasi terhadap RUU PK RI. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, studi banding dilakukan dengan membandingkan RUU PK RI dengan UU Pelaporan Keuangan dan peraturan perundangan terkait yang dipublikasikan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan dua puluh tujuh anggota Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG). Dari total 24 negara tersebut ditemukan 60 dokumen yang kemudian dianalisis secara manual konten dan temanya. Berdasarkan hasil kajian, direkomendasikan dua aspek untuk ditambahkan dalam RUU PK RI, yaitu: (1) asosiasi profesi beserta perannya dalam penyusunan standar laporan keuangan, penyelenggaraan sertifikasi akuntan, dan penjaminan kualitas jasa akuntan; serta (2) aspek hukum yang terdiri dari perihal banding dan perlindungan hukum.

---

This study evaluates the Indonesian Financial Reporting Bill (hereinafter: RUU PK RI, Rancangan Undang-Undang Pelaporan Keuangan Republik Indonesia) and provides recommendation to RUU PK RI. Based on stakeholder theory, a comparative study was carried out by comparing the RUU PK RI with Financial Reporting Acts and other related statutory from the United States of America, the United Kingdom, and twenty-seven members of the Asian-Oceanian Standard-Setters Group (AOSSG). From a total of 24 countries, 60 documents were found which were then manually analyzed for content and themes. Based on the results of the study, two aspects are recommended to be included in the RUU PK RI, namely: (1) professional association, including their role in preparing financial reporting standards, organizing accountant certification, and ensuring the quality of accountant services; as well as (2) legal aspects which consist of appeal and legal protection"

"Penelitian ini didasarkan bahwa masih banyak pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang belum transparan sehingga tidak mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan menimbulkan potensi kerugian daerah yang menghalangi program-program pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas tersebut. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto masih sangat rendah hal ini dibuktikan banyaknya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembayaran belanja barang dan jasa yang selalu melebihi standar yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah politicall will dari pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah; tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; Opini Badan Pemeriksa Keuangan; kualitas informasi laporan keuangan daerah; dan optimalisasi catatan atas laporan keuangan.

---

This research is based on the fact that there are still a lot of financial accountability of local governments that are not yet transparent so that they do not embody the principles of good governance (good governance) and create potential regional losses that hinder regional development programs. This study aims to describe the accountability of the Regional Government of Jeneponto District financial reporting based on compliance with laws and regulations and the factors that influence accountability. In this study, the methodology used was normative legal research.

The results of this study indicate that the accountability of financial reporting of the Regional Government of Jeneponto Regency is still very low, this is evidenced by the many non-compliance with the legislation, especially in terms of budgeting the Regional Revenue and Expenditure Budget and the payment of goods and services which always exceeds the applicable standard. The factors that influence the accountability of local government financial reporting are the political will of the local government in the management of regional finances; follow-up to the results of the examination by the Supreme Audit Agency; Opinion of the Supreme Audit Agency; the quality of regional financial report information; and optimization of notes to financial statements."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan investor komoditi Aset Kripto dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia dan perbandingannya terhadap regulasi di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Secara umum, peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia telah mengakomodir perlindungan investor Aset Kripto dan memiliki prinsip perlindungan yang menyerupai perlindungan investor Aset Kripto dalam regulasi di Amerika Serikat. Namun berdasarkan studi komparasi yang dilakukan, terdapat beberapa ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dalam regulasi di Indonesia untuk memaksimalkan perlindungan investor komoditi Aset Kripto di Indonesia. Ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia antara lain: persyaratan bagi Pedagang Fisik Aset Kripto dalam rangka memperoleh persetujuan otoritas; ketentuan anti manipulasi dan penipuan; penyediaan Dana Kompensasi; pemberian imbalan kepada whistleblower; komponen informasi perdagangan komoditi Aset Kripto yang wajib dipublikasikan; kewajiban penyelenggara perdagangan komoditi Aset Kripto untuk memiliki prosedur internal tindakan pemulihan data; dan perlakuan atas unit komoditi Aset Kripto yang diperoleh dari pra-penjualan Aset Kripto.

---

This thesis discusses the protection of crypto asset commodity investors in the crypto asset commodity trading laws and regulations in Indonesia and its comparison with regulations in the United States. The research method used in writing this thesis is normative juridical with a comparative law approach. In general, Indonesian crypto asset commodity trading laws and regulations have accommodated the protection of crypto asset investors and have protection principles that resemble crypto asset investors' protection in the United States regulations. However, based on the comparative study conducted, there are several provisions that need to be further regulated in Indonesian regulations to maximize the protection of crypto asset commodity investors in Indonesia. The provisions that need to be further regulated in the crypto asset commodity trading law and regulation in Indonesia include: requirements for crypto asset traders in order to obtain the authority's approval; anti-manipulation and fraud provisions; the provision of compensation funds; compensation for whistleblowers; the component of crypto asset commodity trading information that must be published; the obligation of the crypto asset commodity trading operator to have internal procedures for data recovery actions; and the treatment of crypto asset commodity units obtained from the pre-sale of crypto assets."

"Studi ini bertujuan untuk menganalis peraturan mengenai imbalan jasa audit di berbagai negara. Sumber data yang digunakan adalah peraturan imbalan jasa audit yang berlaku ditahun 2020 di Indonesia, Inggris, Australia, Pakistan, India, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Negara-negara tersebut dipilih agar dapat memberi gambaran perbedaan peraturan imbalan jasa audit antara negara maju dan negara berkembang. Dari hasil komparasi, dapat dilihat bahwa adanya kesaman dan perbedaan diantara peraturan negara- negara yang diteliti. Dari delapan negara yag diteliti, sebagian besar aturan mengenai penentuan imbalan jasa audit diatur dalam kode etik. Penelitian ini menemukan bahwa hanya Indonesia dan India yang masih memberlakukan peraturan khusus untuk perhitungan imbalan jasa audit. Sebelumnya Pakistan dan Malaysia juga memiliki panduan perhitungan imbalan jasa audit, namun saat ini sudah dihapuskan. Indonesia dan Inggris mengatur komponen atau faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan imbalan jasa audit. Kedelapan negara memiliki peraturan akan batas maksimum imbalan jasa audit yang diterima dari satu klien.

---

This study aims to analyze the regulations regarding audit fees in various countries. The data source used is the auditing fee regulations that apply in 2020 in Indonesia, UK, Australia, Pakistan, India, Malaysia, the Philippines and Singapore. These countries were selected in order to illustrate the differences in audit fees regulations between developed and developing countries. From the results of comparisons, it can be seen that there are gaps and differences between the regulations of the countries studied. Of the eight countries studied, most of the rules regarding the determination of audit fees are regulated in codes of conduct. This research finds that only Indonesia and India still imposes special regulations for calculating audit fees. Previously, Pakistan and Malaysia also had guidelines for calculating audit fees, but this has been removed. Indonesia and United Kingdom regulate the components or factors that must be considered in determining the fee for audit services. The eight countries have regulations on the maximum limit of audit fees received from one client."

"Disertasi ini mengkaji mengenai prosedur perubahan UUD 1945 sesuai dengan Pasal 37, yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan pada tahun 1999-2002. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi prosedur atau cara perubahan pertama sampai keempat UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999-2002; mengetahui dan menganalisis apakah cara perubahan UUD 1945 tersebut sudah merefleksikan prinsip-prinsip umum cara perubahan konstitusi; memperoleh data mengenail cara perubahan konstitusi yang diatur dalam konstitusi di berbagai negara; mengetahui dan menganalisis perbandingan cara perubahan UUD 1945 dengan cara perubahan konstitusi di berbagai negara, untuk diketahui lebih jauh perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaannya."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan laporan keuangan pemerintah pusat dengan IPSAS dengan studi banding pada 10 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Indonesia, Inggris, Kanada, Malaysia, Selandia Baru, Sri Lanka, dan Swiss. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat standar akuntansi dan komponen laporan keuangan masing-masing negara dan membandingkannya dengan IPSAS. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan IPSAS dalam standar akuntansi masing-masing negara bervariasi. Sebagian besar negara memiliki komponen laporan keuangan sesuai IPSAS dalam laporan keuangan pemerintahan masing-masing. Sementara, negara dengan aplikasi akrual yang paling mendekati IPSAS adalah Australia, Inggris, dan Selandia Baru.

---

The focus of this study is to analyze the the comparison of central government financial statements with IPSAS in 10 countries, which are South Africa, United States, Australia, Indonesia, United Kingdom, Canada, Malaysia, New Zealand, Sri Lanka, and Switzerland. This research is a qualitative descriptive. It was conducted by analyzing the accounting standards and the component of financial statement in each country and comparing them with IPSAS. The result of this research reveals that IPSAS application in each country?s accounting standards is varied. Most of the countries have components of financial statements set by IPSAS in their own financial statements. Meanwhile, countries with accrual application closest to IPSAS are Australia, United Kingdom, and New Zealand."