Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengadaan barang secara elektronik di Kemenristekdikti. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Jumlah kasus korupsi di sektor pengadaan menempatkan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa sebagai sektor yang paling rentan korupsi. Sehubungan dengan ini, LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 12 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Kemenristekdikti berdasarkan tujuh prinsip pengadaan sudah terlaksana dengan baik diantaranya prinsip efisien dari segi waktu, biaya dan sumber daya manusia, efektif dalam proses tanya jawab, transparan dalam proses diskusi dan menyanggah serta komunikasi, terbuka dalam informasi pengadaan, bersaing secara sehat antara penyedia, adil dalam melakukan pengadaan tanpa intervensi dari luar, dan akuntabel dari sisi dokumentasi dan pengawasan yang sudah terlaksana dengan baik. Selain itu berdasarkan delapan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-procurement diantaranya kepemimpinan organisasi, perencanaan dan manajemen, kebijakan e-procurement, manajemen sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, standar pelaksanaan, infrastruktur teknologi informasi dan web dan sistem e-procurement. Dari delapan faktor tersebut, ditemukan kendala pada sistem laporan keuangan pengadaan yang belum tersinkronisasi dengan baik sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya laporan keuangan pengadaan dalam laporan tahunan Kemenristekdikti.

---

This study aims to analyze the implementation and the factors that influence the successful implementation of electronic procurement at the Ministry of Research, Technology and Higher Education. Procurement of goods/services is a form of public service. The number of corruption cases in the procurement sector places the procurement as the most vulnerable sector to corruption. Therefore, the Government of Indonesia has carried out administrative reforms by adopting electronic procurement (e-procurement). This study uses a post-positivist approach with data collection methods through in-depth interviews with 12 informants. This study's results indicate that the implementation of e-procurement at the Ministry of Research, Technology and Higher Education has been carried out well, including the efficiency in terms of time, cost and human resources, and the effectiveness in the question-and-answer process. The study also found adequate transparency in the discussion, communication, and feedback process; the openness of the procurement information; fair competition among providers; free of outside intervention; and accountability of controlling and documentation. Furthermore, this study underlines factor that influences the implementation and found that the procurement financial reporting system had not been adequately synchronized, resulting in the non-fulfilment of the procurement financial reports in the Kemenristekdikti annual report"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengadaan elektronik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Banyaknya kasus korupsi di sektor pengadaan menempatkan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa sebagai sektor yang paling rentan terhadap korupsi. Terkait hal tersebut, LKPP melakukan pembenahan administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan 12 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan tujuh prinsip pengadaan telah dilaksanakan dengan baik meliputi prinsip efisiensi dari segi waktu, biaya dan sumber daya manusia, efektif dalam proses tanya jawab, transparan dalam proses diskusi dan sanggahan serta komunikasi, terbuka dalam proses bertanya dan menjawab pertanyaan. informasi pengadaan, persaingan yang sehat antar penyedia, adil dalam melakukan pengadaan tanpa campur tangan pihak luar, dan akuntabel dalam hal pendokumentasian dan pengawasan yang telah dilakukan dengan baik. Selain itu, berdasarkan delapan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-procurement antara lain kepemimpinan organisasi, perencanaan dan pengelolaan, kebijakan e-procurement, manajemen sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, standar implementasi, infrastruktur teknologi informasi dan web dan sistem e-procurement. Dari delapan faktor tersebut, ditemukan adanya kendala pada sistem pelaporan keuangan pengadaan yang belum tersinkronisasi dengan baik sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya laporan keuangan pengadaan dalam laporan tahunan Kemenristekdikti.

---

This study aims to analyze the implementation and the factors that influence the implementation of electronic procurement in the Ministry of Research, Technology, and Higher Education. Procurement of goods/services is a form of public service. The number of corruption cases in the procurement sector places corruption in the goods and services procurement sector as the sector most vulnerable to corruption. Related to this, LKPP has made administrative improvements through the procurement of goods/services electronically (e-procurement). This study uses a post positivist approach with data collection methods through in-depth interviews with 12 informants. The results of this study indicate that in the implementation of e-procurement at the Ministry of Research, Technology, and Higher Education based on seven procurement principles, it has been implemented properly including the principles of efficiency in terms of time, cost and human resources, effective in the question and answer process, transparent in the discussion process. and objections and communication, open in the process of asking and answering questions. procurement information, fair competition between providers, fair in carrying out procurement without outside interference, and accountable in terms of documentation and supervision that has been carried out properly. In addition, based on eight factors that influence the implementation of e-procurement, including organizational leadership, planning and management, e-procurement policies, human resource management, laws and regulations, implementation standards, information technology infrastructure and web and e-procurement systems. Of these eight factors, it was found that there were obstacles in the procurement financial reporting system that had not been properly synchronized, resulting in the non-fulfillment of procurement financial reports in the Kemenristekdikti annual report."

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Pemanfaatan TI yang telah dilakukan adalah implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa. Implementasi e-Procurement bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya berupa penurunan biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Investasi yang dilakukan perlu dinilai kelayakannya dengan mengukur keefektifan implementasi e-Procurement.Penelitian sebelumnya telah mengukur keefektifan implementasi e-Procurement di instansi pemerintah dengan menggunakan metode Information Productivity. Perbedaan karakteristik instansi pemerintah dengan BUMN memerlukan penyesuaian dalam penerapan metode Information Productivity dalam mengukur keefektifan implementasi e-Procurement di BUMN. Pengukuran keefektifan dikombinasikan dengan Pemodelan Proses Bisnis untuk menganalisa perubahan proses bisnis yang terjadi dan mengidentifikasi manfaat yang diperoleh.Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks Information Productivity lebih dari 80% dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Analisis atas proses bisnis menunjukkan bahwa e-Procurement dapat meningkatkan transparansi, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa di BUMN.

---

The state-owned enterprises as one of the business entity in Indonesia, has utilizes the development of information technology in their operations. They utilize IT as in e-Procurement for goods/services. The e-Procurement implementation is designed to be cost efficiency such as operational cost decreases and risks reduction in procurement fraud. The feasibility of this investment should be studied with measuring the e-procurement effectiveness.

Previous research has measured the e-Procurement implementation effectiveness in the government institution using Information Productivity method. Since the distinction characteristic of the government institutions and state-owned enterprises, there is necessity to adjust the Information Productivity method in measuring the e-Procurement implementatiom in the state-owned enterprises. The effectiveness measurement combined with the Business Proses Modeling is used to analyzes business process changes and identification of benefits obtained.

Researh results showed that Information Productivity index is more than 80% and tends to increase. Analysis in business process showed that e-Procurement is able to enhance transparency, and in the end could decreased the risks of the procurement fraud in state-owned enterprises."

"ABSTRAKTesis ini membahas implementasi e-procurement dengan mengambil studi kasus di PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk(PJA). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian didahului oleh penelitian kuantitatif, kemudian dalam memberikan saran berupa implikasi manajerial, peneliti menggunakan alat fishbone diagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perceived benefit of e-procurement, perceived barriers to e-procurement implementation, dan critical success factors in e-procurement berpengaruh signifikan terhadap variabel perceived future organizational with e-procurement. Oleh karena itu, setiap unsur variabel perceived benefit of e-procurement dan critical success factors in e-procurement harus diimplementasikan dalam adopsi e-procurement. Sedangkan variabel perceived barriers to e-procurement implementation harus dihindari dalam adopsi e-procurement. Dalam rangka pengembangan sistem dan perbaikan kinerja, PJA perlu memperhatikan 4 variabel yakni manusia, sistem, proses, dan rekanan

---

ABSTRACTThe focus of this study is to implement e-procurement on sourcing peformance at PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. This research are quantitative descriptive and qualitative descriptive. Research was preceded by quantitative research, then to provide advice in form of practical implication, researcher used fishbone diagram tool. The result of this study shows these variabels are perceive benefit of e-procurement, perceived barriers to e-procurement implementation, and critical success factors in e-procurement give significant impact to several of perceived future of e-procurement. Therefore, each of these variable elements from perceive benefit of e-procurement and critical success factors in e-procurement must be present in a implementation of e-procurement. Also each of these variable perceived barriers to e-procurement implementation elements from must be avoid in a implementation of e-procurement. In the framework of system development and performance improvement, PJA needs to pay attention to 4 variables namely human, system, process, and partner."

"Penelitian ini menganalisis sinkronisasi vertikal dari peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa serta implikasinya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan doktriner/normatif dengan melakukan analisis isi dilanjutkan analisis sinkronisasi vertikal. Bahan hukum primernya berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian diketahui bahwa taraf sinkronisasi asas hukum tidak selalu sejalan antara prinsip dasar dalam konstitusi dengan peraturan perundangan sebagai aturan pelaksana. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di lingkungan LPDUK masih secara konvensional belum menggunakan SPSE serta terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Dalam ketentuan Peraturan Direktur LPDUK banyak mengadopsi ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Implikasi dari ketidaksinkronan adalah terjadinya conflict of norm, solusinya digunakan asas hierarki untuk vertikal, sedangkan untuk horizontal digunakan asas “lex posteriori derogate lex priori” dan asas “lex specialis derogate lex generalis”. Akibat nyatadari conflict of norm tersebut menimbulkan interpretasi hukum dalam pengadaanbarang/jasa sesuai dengan kepentingan sektor masing-masing.

---

This study analyzes the vertical synchronization of laws and regulations concerning

the Procurement of Goods / Services management and their implications. This

research was conducted with a doctrinal / normative approach by conducting

content analysis followed by vertical synchronization analysis. The primary legal

material is in the form of statutory regulations that regulate and relate to the

procurement of goods / services. The results showed that the level of

synchronization of legal principles is not always in line between the basic principles

in the constitution and the statutory regulations as implementing regulations. In the

implementation of procurement of goods or services, LPDUK (Sports and Business

Fund Management Institution) has not conventionally used SPSE and there are

several things that are not appropriate in their implementation. In the provisions of

the LPDUK (Sports and Business Fund Management Institution) regulations, many

have adopted the provisions of Presidential Regulation Number 16 of 2018

concerning Government Procurement of Goods / Services. The implication of the

unsynchronization is the occurrence of a conflict of norm, the solution is to use the

hierarchy principle for vertical, while for horizontal use the principle of "lex

posteriori derogate lex priori" and the principle of "lex specialis derogate lex

generalis". The real impact of the conflict of norms has led to legal interpretations

in the procurement of goods / services in accordance with the interests of each

sector."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara secara terstruktur terhadap 4 responden seperti Kepala Bagian Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Pemerintah Universitas XYZ, dan Kasubag Pengawasan serta Kasubag Pemilihan Penyedia. Selanjutnya, Rencana Umum Pengadaan (RUP), rekap data pengadaan, dan dokumen pengadaan serta data pendukung lainnya seperti mempelajari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya untuk mengetahui kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian internal terhadap mekanisme pengadadaan barang dan jasa Universitas XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Universitas XYZ sebagian besar telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal sebagai berikut: RUP yang disusun belum berfungsi sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian sehingga membuka peluang terjadinya pemecahan paket dan rencana realisasi yang tidak dapat dimonitoring.

---

ABSTRACTThis study aims to explain the procurement mechanism of goods and services at XYZ University and identify weaknesses of internal controls in procurement of goods and services at XYZ University. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. The data were obtained through structured interviews with 4 respondents such as Head of Procurement Section and Committing Officer (PPK) of XYZ University Government Fund, and Sub-Head of Supervision and Sub-Head of Provider Selection. Furthermore, the General Plan of Procurement (RUP), procurement data recapitulation, and procurement documents as well as other supporting data such as studying Presidential Regulation number 54 of 2010 and its amendments to know compliance with regulations and internal control over XYZ University's goods and service delivery mechanism. The results showed that the procurement mechanism of goods and services of XYZ University has been in accordance with the prevailing rules and regulations but still found some weaknesses in the internal control as follows: The RUP has not functioned as a function of planning and control so that opens the opportunity for the breaking of packages and plans realizations that can not be monitored."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas e-procurement di UKPBJ, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan teori akuntabilitas. Pengadaan adalah salah satu kegiatan penting di Indonesia yang memiliki beberapa penipuan dan mengarah pada tindak pidana korupsi. Korupsi terjadi karena tidak ada akuntabilitas dalam melaksanakan pekerjaan di organisasi publik. Pemerintah mengambil langkah untuk memperkecil hal ini dengan mendirikan UKPBJ sebagai kombinasi antara ULP dan LPSE untuk pengadaan secara elektronik. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas, pengadaan elektronik, dan pengadaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah post positivis. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder. Teknik pengolahan data adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa UKPBJ provinsi Jawa Barat bertanggung jawab dalam pengadaan. Ini karena UKPBJ Provinsi Jawa Barat telah mampu memenuhi semua dimensi penelitian, yaitu transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, dan daya tanggap.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the accountability of e-procurement in the UKPBJ, West Java Province in accordance with accountability theory. Procurement is one of the important activities in Indonesia which has several scams and leads to corruption. Corruption occurs because there is no accountability in carrying out work in public organizations. The government took steps to minimize this by establishing UKPBJ as a combination of ULP and LPSE for electronic procurement. This research uses accountability theory, electronic procurement, and procurement. The approach in this research is post positivist. This study uses in-depth interviews as primary data and literature studies as secondary data. Data processing techniques are qualitative. The results of this study found that the UKPBJ of West Java province was responsible for procurement. This is because the UKPBJ of West Java Province has been able to fulfill all dimensions of research, namely transparency, accountability, control, and responsiveness."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi e-procurement di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan mengetahui apakah penggunaan e-procurement dapat menurunkan risiko terjadinya fraud di masa mendatang. Walaupun Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menggunakan e-procurement dalam kegiatan pengadaannya dan tahapan pelaksanaannya pun telah diipastikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sampai dengan perubahan yang terakhir, ada aspek lain yang berpotensi untuk menimbulkan fraud seperti aspek sumber daya manusia, revisi target produksi tanaman pangan dari Menteri Pertanian dan aspek SPI yang dimiliki instansi.

---

ABSTRACTThis study aims to find out how the implementation of e-procurement at the Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian and find out whether the use of e-procurement can reduce the risk of fraud in the future. Although the Direktorat Jenderal Tanaman Pangan has used e-procurement in its procurement activities and its implementation stages have been ensured in accordance with Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 up to the last amendment, there are other aspects that have the potential to generate fraud such as human resources aspect, revision of production target food crops from the Minister of Agriculture and SPI aspects owned by the institution."

"Besarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (E-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan E-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan E-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018.Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan E-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan E-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi E-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

The huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (EProcurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted E-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of E-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which E-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018.The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of E-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although E-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of E-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders."

"Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 memerlukan mekanisme pengadaan yang cepat dan tepat. Namun, tetap harus selaras dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel sehingga perlu dilakukannya pendampingan dan pengawasan oleh APIP. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, APIP melaksanakan Reviu atas PBJ saat penanganan COVD-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 dengan Surat Edaran BPKP Nomor SE-6/K/D2/2020 dan mengevaluasi optimalisasi pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 berdasarkan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 11 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan instrumen pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reviu yang dilakukan sesuai dengan kriteria atau prosedur yang ditentukan dapat berpengaruh baik terhadap efektivitas proses PBJ penanganan COVID-19, walaupun metode PBJ penanganan COVID-19 menggunakan peraturan dan situasi yang berbeda.

---

Procurement of goods/services in the context of handling the COVID-19 pandemic requires a fast and precise procurement mechanism. However, it still has to be in harmony with the principles of effectiveness, efficiency and accountability so it is necessary to provide assistance and supervision by APIP. Based on the applicable provisions, supervision activities by APIP for the procurement of goods/services when handling COVD-19 are carried out through review activities. This study aims to evaluate the conformity of the implementation of the review of the procurement of goods/services for handling COVID-19 with BPKP Circular Letter Number SE6/K/D2/2020 and evaluate the optimization of the implementation of the review of the procurement of goods/services for handling COVID-19 based on Regulation Deputy Head of BPKP for Supervision of Regional Financial Implementation Number 11 of 2020. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The data used are primary data and secondary data with data collection instruments in the form of documentation studies and interviews. The results of the study show that the implementation of the review carried out in accordance with the specified criteria or procedures can have a good effect on the effectiveness of the process of procuring goods/services for handling COVID-19, even though the procurement of goods/services method for handling COVID-19 uses different regulations and situations"