Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas pemerintah Kabinet Kerja Jilid II. Penentuan pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus pemerintah bukan tanpa alasan, pasalnya kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tergolong kurang baik karena angka pengangguran terbuka didominasi oleh lulusan SMK dan diploma atau pendidikan vokasi serta masih adanya miss match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia industri. Dalam upaya untuk menggandeng banyak pihak terutama private sectors dalam upaya pengembangan SDM, Pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan insentif pajak super tax deduction yang tercantum dalam PMK Nomor 128 Tahun 2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian super tax deduction atas pendidikan vokasi adalah postpositivisme dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan super tax deduction sudah didasarkan dan dapat meminimalkan permasalahan yang sedang berkembang, kebijakan jelas dan cukup mudah untuk dipahami klausul pemberitahuan diimplementasikan sesuai dengan kebijakannya. Namun, pada tahun 2019, sistem OSS sebagai pendukung tidak berjalan secara optimal sehingga belum dapat digunakan. Implementasi kebijakan super tax deduction sudah cukup sesuai dengan batasan yang ada dalam PMK Nomor 128 Tahun 2019, selain itu super tax deduction dapat meningkatkan sinergitas antara pemerintah, industri, dan pendidikan vokasi. Namun, terdapat permasalahan yang terjadi yaitu pada saat penyampaian realisasi biaya, kekecewaan dari sektor perbankan dan retail, dan tanggapan kekhawatiran akan dilakukan pemeriksaan. Sepanjang 2019 terdapat 3 wajib pajak yang memanfaatkan insentif super tax deduction, dan sampai Desember 2020 sudah terdapat 25 WP. Kebijakan super tax deduction atas penyelenggaraan pendidikan vokasi memperhatikan kebijakan prioritas yang dilakukan oleh Kabinet Kerja II yaitu SDM Unggul dan mendukung kebijakan link and match.

---

Improving the quality of human resources is a priority of the Government's “Kabinet Kerja” Volume II. Determination of human resource development is the government's focus, not without reason, the quality of Indonesian human resources is still classified as low, because the open unemployment rate is dominated by SMK graduates and diploma or vocational education graduates and also there is still a miss match between vocational education and the needs of the industrial world. In an effort to collaborate with many parties, especially private sectors in efforts to develop human resources, the Government issued a super tax deduction tax incentive policy listed in PMK Number 128 of 2019.The approach used in super tax deduction research on vocational education is postpositivism with qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate that the super tax deduction policy has been based on and can minimize developing problems, is clear and easy enough to understand, “pemberitahuan” clause are implemented in accordance with the policy. However, in 2019, the OSS system as a support did not run optimally so it could not be used. The implementation of the super tax deduction policy is sufficient in accordance with the limits in PMK Number 128 of 2019, super tax deduction policy also can increase synergy between the government, industry, and vocational education. However, there were problems that occurred, namely during the submission of cost realization, disappointment from the banking and retail sectors, and responses to concerns that an examination would be carried out. Throughout 2019 there were 3 taxpayers who took advantage of the super tax deduction incentive, and until December 2020 there were already 25 taxpayers. The super tax deduction policy on the implementation of vocational education takes into account the priority policies carried out by the Kabinet Kerja II, namely “SDM Unggul” and supports the link and match policy."

"Lulusan pendidikan vokasi memiliki tujuan sebagai lulusan yang siap kerja. Namun, setiap tahunnya pendidikan vokasi menjadi kontribusi utama dari tingkat pengangguran di Indonesia. Dalam RPJMN 2020-2024, pengembangan kualitas SDM menjadi program prioritas, dimana salah satunya melalui pengembangan pendidikan vokasi. Untunk meningkatkan kualitas SDM pendidikan vokasi, pemerintah memberikan dorongan, salah satunys dari segi fiskal, dengan mengenalkan insentif pajak pada September 2019 yaitu berupa pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan vokasi (super tax deduction kegiatan vokasi). Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan insentif pajak super tax deduction atas penyelenggaraan kegiatan vokasi serta membahas faktor penghambat implementasi dari super tax deduction kegiatan vokasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan super tax deduction atas kegiatan vokasi telah berlangsung selama hampir tiga tahun masih tidak optimal meskipun progress pemanfaat skema insentif ini terus meningkat setiap tahunnya. Dalam implementasinya, manfaat yang diberikan kepada pendidikan vokasi belum bisa dirasakan. Faktor yang menghambat dimanfaatkannya super tax deduction atas penyelenggaraan kegiatan vokasi adalah dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang secara umum menyebabkan perlambatan perekonomian, terkendala dalam pemenuhan kriteria administratif, minimnya kepercayaan dan kesiapan WP dalam memanfaatkan skema insentif super tax deduction atas kegiatan vokasi, dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan.

---

Graduates from vocational education are expected to be prepared for employment. However, graduates from vocational education dominate the unmployment rate each year. In the National Medium-Term Development Plan for 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), the improvement of the quality and competence of human resources is one of the main priorities, namely through strengthening vocational education. In September 2019, the government introduce a tax incentives in the form of super tax deduction as a fiscal support to encourage business and industry to contribute in improving the quality of vocational education. This research intended to analyze the implementation of tax incentive policy called super tax deduction on vocational activities and also to analyze inhibiting factors of the implementation of super tax deduction on vocational activities. This study used a qualitative approach with in-depth interview, data collection techniques and literature study. The results of this study showed that the implementation of the super tax deduction policy on vocational activities that has been going on for almost three years is still not optimal. The expected impact on vocational education has not been realized. There are four factors that inhibit the implementation of super tax deduction on vocational activities that need to be considered, such as the general condition of the Covid-19 pandemic causing the economy slowdown, business and industry having administrative compliance difficulties, the lack of trust and readiness of taxpayers in utilizing the super tax deduction incentive scheme, and the lack of socialization carried out by policy implementers."

"Pemerintah memberikan fasilitas super tax deduction bagi perusahaan yang mendukung kegiatan vokasi di Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.03/2019 yang didasari untuk mendorong perusahaan agar mau terlibat dan mendukung kegiatan vokasi di Indonesia, yaitu dengan menyelenggarakan program magang bagi siswa, mahasiswa, dan karyawan dari lembaga vokasi. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan super tax deduction bagi perusahaan yang mendukung kegiatan vokasional di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Terdapat kepentingan dari stakeholders atas kebijakan ini, yaitu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri, menyukseskan program link and match, mendapatkan pengurangan penghasilan bruto, dan melaksanakan visi misi perusahaan. Perubahan yang diharapkan dengan adanya kebijakan super tax deduction adalah adanya perubahan pada kualitas sumber daya manusia karena magang yang diselenggarakan oleh perusahaan lebih spesifik ke kompetensi tertentu dan agar perusahaan semakin terdorong untuk merekrut tenaga kerja dari pendidikan vokasi yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Wajib Pajak menanggapi kebijakan ini secara positif karena merasakan manfaatnya, seperti pengurangan penghasilan bruto hingga 200%. Sampai 9 September 2020, fasilitas pajak super tax deduction telah dimanfaatkan oleh 19 Wajib Pajak. Dalam pengimplementasinnya, terdapat beberapa hambatan, seperti perusahaan membutuhkan waktu yang lama saat mengurus dokumen untuk di-upload ke OSS, terbukanya peluang tidak jujur dari Wajib Pajak, dan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Skripsi ini juga meninjau bagaimana kebijakan pajak di negara lain, seperti Thailand, Austria, dan Prancis memfasilitasi keterlibatan perusahaan swasta dengan lembaga vokasi.

---

The government provided super tax deduction facility for those companies through the Minister of Finance Regulation Number 128/PMK.03/2019 which intends to encourage companies to take part and support vocational activities namely by organizing apprenticeship programs for students and employees of vocational institutions. This thesis aims to analyse super tax deduction policy for companies that support vocational activities in Indonesia by using qualitative approach. The data are obtained through in- depth interviews and literature studies. There are some interests from stakeholders in this policy, namely creating a high competitive workforce, encouraging the involvement of the industrial and business field, promoting the success of the link and match program, getting a reduction in gross income, and carrying out the company's vision and mission. The expected effect with the super tax deduction policy is a major change in the quality of human resources since the internships held by companies are more specific to certain competencies. Companies are also expected to be increasingly motivated in recruiting workers from vocational education who are in accordance with the competencies required by the company. Taxpayers responded positively to this policy because they obtained the benefits, such as a reduction in gross income up to 200%. Until 9th of September 2020, the super tax deduction tax facility has been utilized by 19 taxpayers. In its implementation, there are several obstacles, such as companies taking a long time to proceed documents uploaded to OSS, opportunities for dishonesty from taxpayers, and differences in interests between companies and the government. This thesis also examines how tax policies in other countries, such as Thailand, Austria, and France facilitate the involvement of private companies with vocational institutions."

"Pemerintah Indonesia berupaya mendorong partisipasi sektor industri untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Salah satu dukungan pemerintah dalam meningkatkan litbang swasta adalah melalui penerbitan kebijakan super tax deduction (STD) atas kegiatan litbang. Akan tetapi, jumlah wajib pajak yang memperoleh konfirmasi kesesuaian untuk melakukan litbang masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak secara keseluruhan. Penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk mengevaluasi efektivitas penerapan STD atas kegiatan litbang. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan kebijakan STD atas kegiatan litbang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan tujuan pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif STD belum sepenuhnya efektif dengan dua indikator dimensi. Pertama, dimensi tepat kebijakan belum berjalan optimal karena tujuan pemberian insentif STD untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia belum tercapai. Kedua, dimensi tepat lingkungan belum berjalan efektif yang disebabkan oleh potensi multitafsir terkait metode pengakuan dan pencatatan biaya litbang antara akuntansi dengan pajak. Sesuai dengan tujuan penelitian kedua, hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor pendukung dan tiga faktor penghambat dalam penerapan kebijakan STD atas kegiatan litbang. Faktor pendukung di antaranya meliputi sosialisasi kebijakan STD atas kegiatan litbang, keandalan sistem OSS (Online Single Submission) sebagai sarana pengajuan insentif, dan koordinasi antar kementerian/lembaga pelaksana. Faktor penghambat di antaranya meliputi kondisi perekonomian lesu akibat pandemi Covid-19, keterbatasan pengetahuan sumber daya dan jumlah narahubung, dan desain kebijakan STD atas kegiatan litbang yang kurang mendorong industri untuk mengajukan insentif pengurangan pajak super.

---

The Indonesian government seeks to encourage industrial sector participation in conducting research and development (R&D) activities. One of the government's supports in increasing private R&D is through the issuance of a super tax deduction (STD) policy for R&D activities. However, the number of taxpayers who have received confirmation of conformity to carry out R&D is still small when compared to the total number of taxpayers. This research has two objectives. The first objective is to evaluate the effectiveness of applying STD to R&D activities. The second objective is to analyze the supporting factors and inhibiting factors for implementing STD policies on R&D activities. This study uses a qualitative method. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature studies. Based on the first objective, the research results show that STD incentives are not fully effective with two dimensional indicators. First, the right policy has not run optimally because the goal of providing STD incentives to increase research and development activities in Indonesia has not been achieved. Second, the right environment dimension has not been effective due to the potential for multiple interpretations related to the method of recognizing and recording R&D costs between accounting and taxes. In accordance with the second research objective, the results of the study explain that there are three supporting factors and three inhibiting factors in the application of STD policies to R&D activities. The supporting factors include the dissemination of STD policies on R&D activities, the reliability of the OSS (Online Single Submission) system as a means of submitting incentives, and coordination between implementing ministries/agencies. Inhibiting factors include the sluggish economic condition due to the Covid-19 pandemic, limited knowledge of resources and the number of contact persons, and the design of STD policies on R&D activities that do not encourage the industry to apply for super tax reduction incentives."

"ABSTRAKPerusahaan membutuhkan inovasi untuk dapat bersaing dengan kompetitornya. Untuk melahirkan suatu inovasi dibutuhkan beberapa cara, salah satunya adalah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan adalah proses yang penting untuk melahirkan inovasi. Pemerintah memberikan dukungan untuk mendorong kegiatan ini, salah satunya melalui insentif pajak berupa super tax deduction. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini akan meninjau adanya pemberian super tax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan dari konsep kebijakan dan prinsip perpajakan, dan teori insentif pajak. Adanya pemberian fasilitas ini menunjukan adanya pemenuhan konsep kebijakan supply-side tax policy, prinsip certainty, neutrality, dan revenue adequacy. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait dengan adanya pemberian fasilitas ini, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam membuat peraturan teknis fasilitas ini supaya perusahaan di Indonesia dapat terdorong untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia.

---

ABSTRACT

Companies need innovation to be able to compete with competitors. To give birth to innovation requires several ways, one of which is through research and development activities. Research and development activities are important processes for giving birth to innovation. The government provides support to encourage this activity, one of which is through tax incentives in the form of super tax deduction. This study uses a qualitative approach with qualitative data analysis techniques. This research will review the existence of super tax deduction for research and development activities from the concept of tax policy and principles, tax incentive theory and research and development. The existence of the facility shows the fulfillment of the concept of supply-side tax policy, certainty neutrality and revenue adequacy principle. Furthermore, this research is expected to provide input to parties related to the provision of this facility, namely the Directorate General of Tax, the Fiscal Policy Agency, the Ministry of Industry, and the Ministry of Research Technology and Higher Education in making technical regulations for this facility so that companies in Indonesia can be encouraged to conduct research and development activities in Indonesia."

"ABSTRACT

Penelitian dan Pengembangan R D memiliki peran penting dalam sektor Energi Baru Terbarukan EBT perlu didukung oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan pajak salah satunya kebijakan insentif Pajak Penghasilan PPh atas Biaya R D untuk Mendorong Kegiatan EBT. Sektor EBT merupakan sektor yang sangat penting terkait target rasio elektrifikasi dan pemerataan serta keterjangkauan energi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keselarasan antara tujuan kebijakan dengan dampak yang dihasilkan berdasarkan teori implementasi kebijakan dan dikaitkan dengan konsep perpajakan yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara tujuan kebijakan yang bertujuan untuk menarik investasi bidang R D dengan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan yang berdampak pada adanya stagnansi investasi R D di bidang EBT yang mana pemanfaatan insentif masih relatif kecil dan produk kebijakan insentif yang kurang menarik dibandingkan dengan negara lain sehingga daya saing investasi R D khususnya sektor EBT masing kurang bersaing. Untuk mempercepat laju invetasi R D EBT, penulis menyarankan agar sebaiknya pihak pemerintah membuat kebijakan insentif perpajakan yang lebih menarik bagi investor untuk menjalankan R D EBT.

---

ABSTRACT

Research and Development R D has an important role in the Renewable Energy sector RE needs to be supported by the Indonesian government through the tax policy of Income Tax policy on R D Costs to Encourage RE Activities. The RE sector is a very important sector related to the target ratio of electrification and equity and national affordability. This study aims to see the harmony between policy objectives and the resulting impact based on the theory of policy implementation and associated with the concept of relevant taxation. This research uses qualitative approach. The results indicate that there is a discrepancy between the policy objectives aimed at attracting R D investment with the impacts generated by policies that have an impact on the stagnation of R D investments in the area of RE where the use of incentives is still relatively small and incentive policy products are less attractive than other countries so that the competitiveness of R D investment in particular the RE sector is less competitive. To accelerate the rate of RE R D investigation, the authors suggest that the government should create a more attractive tax incentive policy for investors to run RE R D."

"Tebu ialah tanaman utama yang menjadi bahan dalam memproduksi gula sehingga sudah pasti Indonesia banyak memiliki perkebunan tebu besar. Produksi gula nasional yang dihasilkan semakin menurun disebabkan karena angka produktivitas usaha tani tebu dan efisiensi pabrik gula yang terus mengalami penurunan. Jumlah Pabrik gula yang dimiliki Indonesia saat ini tidak sebanding dengan tingkat permintaan dan konsumsi gula pada masyarakat Indonesia. Salah satu pabrik gula yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pabrik Gula PTPN X, saat ini Pabrik Gula PTPN X terus mengalami penurunan total jumlah produksi gula per-ton, dengan data terakhir tahun 2016 yaitu hanya sebesar 380.403 ton gula. Penurunan gula konsumsi yang dihasilkan disebabkan oleh dua faktor penting yaitu segi lahan petani dan segi ekonomi yaitu perpajakan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan usaha Pabrik Gula PTPN X serta pengkreditan Pajak Masukan PM atas kegiatan usaha yang terhutang dan dibebaskan dari pemungutan PPN. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan usaha Pabrik Gula PTPN X dan pengkreditan Pajak Masukan PM atas kegiatan usaha PTPN X yang terhutang dan dibebaskan dari pemungutan PPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini Pabrik Gula PTPN X melakukan dua aktivitas usaha yaitu penyerahan terhutang Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yaitu penyerahan atas jasa giling tebu dan penyerahan atas tetes tebu, atas penyerahan tersebut PTPN X harus memungut PPN 10 dan PTPN X juga melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan PPN yaitu penyerahan atas gula konsumsi, namun dalam implementasinya PPN terutang atas penyerahan jasa giling tebu tidak pernah dipungut oleh PTPN sehingga PTPN X mendapatkan utang pajak atas PPN jasa giling tebu selanjutnya PTPN X menggunakan perhitungan presentase kembali proporsional karena melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya dikenakaan PPN dan penyerahan dibebaskan PPN.

---

Sugarcane is the main crop that is the ingredient in producing sugar, so it is certain that Indonesia has many large sugar cane plantations. The national sugar production is decreased due to the productivity of sugar cane farming and the efficiency of the sugar factory which is decreasing. The number of sugar factories owned by Indonesia today is not proportional to the level of demand and consumption of sugar in Indonesian society.

One of the sugar factories that became the focus of this research is PTPN X Sugar Factory, currently PTPN X Sugar Factory continues to decrease the total amount of sugar production per ton, with the last data of 2016 which is only 380,403 tons of sugar. The decrease in consumption sugar produced is caused by two important factors, namely the land of farmers and the economic aspect of taxation. This study discusses the implementation of the imposition of Value Added Tax on Sugar Mill business activities of PTPN X and crediting of Input Tax PM on the business activities payable and exempted from VAT collection.

The purpose of this study is to analyze the implementation of the imposition of Value Added Tax on Sugar Mill business activities of PTPN X and crediting of Input Tax PM on the activities of PTPN X payable and exempted from VAT collection. This study used a qualitative approach with data collection techniques through field studies and literature studies.

The results of this research Sugar Factory PTPN X conducts two business activities namely the delivery of Taxable Goods and Taxable Services namely the delivery of sugar cane service and delivery of molasses drops, on delivery of the PTPN X must collect 10 VAT and PTPN X also do handover Taxable Goods exempted by VAT are the handover of sugar consumption, but in the implementation of VAT owed to the handover of sugar cane service has never been collected by PTPN so that PTPN X obtain tax debt on VAT of sugar cane service then PTPN X uses the proportional percentage of return for conducting business activities which is subject to VAT submission and VAT exemption. "

"Financial Technology (Fintech) ikut memasuki industri jasa keuangan dengan basis teknologinya yang kuat. Peer to Peer Lending menjadi salah satu model bisnis Fintech yang paling diminati masyarakat yang mana menduduki posisi kedua dalam penggunaan fintech. Dengan besarnya potensi pertumbuhan bisnis P2P tentu juga harus dibarengi dengan regulasi yang jelas. PMK No.69/2022 mengatur mengenai pengenaan PPN terhadap Jasa P2P Lending yang berfokus pada Penentuan Dasar Pengenaan Pajak mengingat maraknya bermunculan penyedia penyedia platform lending baru di masyarakat dengan sistem penagihan yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yang menjadi kebijakan Dasar Pengenaan Pajak dari transaksi penyerahan jasa Lending. Setelah melakukan analisis, standar DPP yang digunakan masyarakat saat ini berbeda-beda yang dapat dikelompokkan menjadi dua skema. Selain itu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan Lending masih memerlukan kejelasan dalam satu kesatuan standar untuk menjadi kejelasan tahap implementasi peraturannya.

---

Technology has entered the financial services industry with its strong technological foundation. Peer-to-Peer Lending has become one of the most popular Fintech business models, even ranked secondth place for fintech usage among the community. Given the significant potential for P2P business growth, clear regulations are essential. Ministry of Finance Regulation No. 69/2022 addresses the imposition of Value Added Tax (VAT) on P2P Lending Services, focusing on the Determination of Taxation Basis, considering the proliferation of new lending platform providers in society with varying collection systems. This research employs a qualitative method, utilizing in-depth interviews and literature reviews as data collection methods. The aim of this study is to analyze the aspects that constitute the Taxation Basis policy for lending service transactions. After analysis, it is evident that the current community uses different standards for the Taxable Transaction Value (DPP), which can be grouped into two schemes. Moreover, the imposition of Value Added Tax on lending activities still requires clarity in establishing a unified standard for implementation."

"Pemerintah sudah memiliki beberapa kebijakan untuk mengendalikan konsumsi rokok di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan earmarking tax atas pajak rokok. Kebijakan earmarking tax atas pajak rokok merupakan kebijakan yang diharapkan dapat mengendalikan konsumsi rokok. Namun, prevalensi merokok di Indonesia terus meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan earmarking tax atas pajak rokok di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunaan pedekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan earmarking tax atas pajak rokok belum dapat menurunkan prevalensi merokok karena pajak rokok di daerah-daerah belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan fungsi kontrol kebijakan earmarking tax atas pajak rokok hanya sebatas penganggaran saja, tetapi fungsi kontrol terkait penerimaan pajak rokok digunakan sesuai peruntukannya belum ada. Selain itu, terdapat faktor lain yang dianggap sebagai penyebab prevalensi merokok di Indonesia belum menurun, yaitu harga rokok masih murah terhadap kenaikan pendapatan, iklan rokok yang banyak, dan budaya merokok di masyarakat, kenaikan harga rokok saat ini belum dapat menurunkan prevalensi, dan upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok tidak dapat menggunakan satu kebijakan saja. Kemudian, penerimaan pajak rokok sudah dianggarkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Namun, dana tersebut belum digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Jawa Barat.

---

The government already has several policies to control cigarettes consumption in Indonesia, one of those policies is the earmarking tax policy on the cigarette tax. earmarking tax of cigarette tax. The earmarking tax policy on cigarette tax is a policy that is expected to control cigarette consumption. However, the prevalence of smoking in Indonesia continues to increase. The purpose of this study is to analyze the policy implementation of earmarking tax on cigarette tax in West Java Province. This study uses a qualitative approach with descriptive research purpose and the data collection techniques through literature study and field study with in depth interviews.

The result shows that the earmarking tax policy on cigarette tax has not been able to reduce the prevalence of smoking in Indonesia because cigarette taxes in areas not yet used according to the allocation and the earmarking tax policy control function on tobacco taxes is limited to budgeting, but the control function related to the acceptance of cigarette taxes used according to the allocation does not yet exist.

In addition, there are other factors considered as the cause of smoking prevalence in Indonesia has not decreased, the price of cigarettes is still cheap against the increase in income, cigarette advertising is still massive, and the culture of smoking in the community, the current increase in cigarette prices has not been able to reduce the prevalence, and efforts to control cigarettes could not use a single policy. Then, cigarette tax revenue has been budgeted for public health services in West Java Province. However, the funds have not been used for public health services in Jawa Barat."