Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang secara pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Setiap daerah berdasarkan wewenang otonominya berhak atas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan suatu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang baik secara orang pribadi maupun badan dan bersifat memaksa. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur jenis objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satunya adalah Pajak Air Permukaan. Yang dimaksud dengan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah atau di mata air, sungai danau dan laut. Skripsi ini membahas tentang prinsip Lex Spesialis dalam kontrak karya melalui studi kasus putusan nomor 316/B/PK/PJK/2018 mengenai sengketa antara Pemerintah Provinsi Daerah Papua dengan PT Freeport Indonesia. Skripsi ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu, yang pertama adalah keterkaitan hukum antara hukum dan undang-undang dan kontrak karya berdasarkan asas Lex Spesialis derogat legi generali adalah kontrak karya berlaku sebagai sesuatu Lex Spesialis berdasarkan asas pacta sunt servanda yang mana kontrak karya tersebut menjadi suatu undang-undang bagi para pihak yang terikat. Sedangkan yang kedua adalah, pertimbangan pengadilan pajak dan mahkamah agung terkait Lex Spesialis terhadap kontrak Karya PT Freeport Indonesia.

---

Taxes are compulsory contributions to the state that are owed individually or by a compelling entity based on law, without receiving direct compensation and used for the state's needs for the greatest prosperity of the people. Taxes have a compelling nature so that they must be fulfilled. Each region based on its autonomous authority has the right to collect regional taxes and levies, which are a form of compulsory contribution to regions that are owed both individually and as a body and are compelling. Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies regulates various types of objects of Regional Taxes and Regional Levies, one of which is Surface Water Tax. Surface water tax is included in a type of provincial tax. Referred to as surface water is all water found on the ground surface or in springs, rivers, lakes and seas. Surface water is the cleanest water source so that it can be used as drinking water or management for business needs. This thesis discusses the principle of Lex Specialist in the contract of work through the case study decision number 316 / B / PK / PJK / 2018 regarding the dispute between the Papua Regional Government and PT Freeport Indonesia. This thesis has two problem formulations, namely, the first is the legal relationship between law and law and a contract of work based on the Lex principle Derogat legi generali specialist is a contract of work as a Lex specialist based on the principle of pacta sunt servanda which is the contract the work becomes a law for the parties who are bound. Meanwhile, the Supreme Court has considered it properly and granted PT Freeport Indonesia's request for reconsideration number 316 / B / PK / PJK / 2018 on the tax court decision.

"

"Asas Pacta Sunt Servanda dapat ditemukan pada Pasal 1338 KUH Perdata. Asas PactaSunt Servanda terlahir karena adanya suatu kesepakatan atau perjanjian yang dibuat olehpara pihak dengan sukarela serta dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan atau penipuanuntuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya didalam suatu perjanjian, dan harusdilakukan dengan itikad yang baik. Skripsi ini mengkaji penerapan peraturan perundangundanganyang baru pada Kontrak Karya (KK) yang telah ditandatangani oleh PTFreeport Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia berlandaskan asas pacta suntservanda yang telah ada. Pemerintah Provinsi Papua menggugat PT Freeport Indonesiapada Pengadilan Pajak dengan petitum PT Freeport Indonesia diminta untuk membayarPajak Air Permukaan berdasarkan SKDP-PAP Nomor 973/1713/Dispenda sebesarRp.357.696.000.000; (tiga ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enamjuta rupiah). Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-79873/PP/M.XVB/06/2017 memutusPT Freeport Indonesia bersalah dan harus membayar Pajak Air Permukaan SKDP-PAPNomor 973/1713/Dispenda sebesar Rp.357.696.000.000; (tiga ratus lima puluh tujuhmiliar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah). PT Freeport Indonesia mengajukanbanding namun ditolak oleh Pengadilan Pajak, karena Putusan Pengadilan Pajak NomorPut-79873/PP/M.XVB/06/2017 sudah berkekuatan hukum tetap. Langkah selanjutnyayang dilakukan PT Freeport Indonesia adalah mengajukan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memberikan putusan dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 335/B/PK/Pjk/2018 untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali dan memutus untuk membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut-79873/PP/M.XVB/06/2017.

---

The Principle of Pacta Sunt Servanda can be found in Article 1338 Indonesian Civil Code.

The Principle of Pacta Sunt Servanda is born when two parties or more, voluntarily and

by their own will, without coercion and deception, to bind themselves one another in an

agreement or treaty, and must be performed by both parties with a good faith. This thesis

examines the application of new laws and regulations to the Contract of Work (CoW) that

has been signed by PT Freeport Indonesia with The Government of The Republic of

Indonesia based on the existing principle of pacta sunt servanda. Papua Provincial

Government files lawsuit against PT Freeport Indonesia on Tax Court asked to pay

Surface Water Tax in the amount of Rp.357.696.000.000; (three hundred fifty seven

billion six hundred ninety six million rupiah) based on SKDP-PAP Nomor

973/1713/Dispenda as prayer for relief. The Tax Court Decision Number Put-

79873/PP/M.XVB/06/2017 gives verdict that PT Freeport Indonesia was guilty and had

to pay the Surface Water Tax in the amount of Rp.357.696.000.000; (three hundred fifty

seven billion six hundred ninety six million rupiah) based on SKDP-PAP Nomor

973/1713/Dispenda. PT Freeport Indonesia file an appeal but rejected by The Tax Court,

because The Tax Court Decision Number Put-79873/PP/M.XVB/06/2017 is legally

binding. PT Freeport Indonesia taking a next step which is file a judicial review petition

to The Supreme Court, and The Supreme Court grants the petition for judicial review and

gives verdict to cancel The Tax Court Decision Number Put-79873/PP/M.XVB/06/2017."

"Era bare pengusahaan dan pengelolaan pertambangan khususnya mineral dan batubara pada masa sekarang dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau biasa dikenal dengan nama UU Minerba. UU Minerba memberikan arah baru kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia ke depannya termasuk diantaranya dalam hal pengaturan Domestic Market Obligation (DMO), kebijakan produksi mineral dan batubara, peningkatan nilai tambah pertambangan, ketentuan divestasi saham usaha pertambangan asing Berta praktik pertambangan yang baik dan benar. Tesis ini secara khusus memfokuskan kajiannya pada ketentuan divestasi wham pertambangan penanaman modal asing yang terdapat dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya termasuk juga menganalisis kewajiban divestasi saham yang terdapat dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia yang scat ini sedang dalam tahap renegosiasi oleh Pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis karena akan mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai ketentuan divestasi wham usaha pertambangan asing sebagaimana diamanatkan dalam UU Minerba beserta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dilihat dari bentuknya merupakan penelitian evaluatif karena akan menilai dan menganalisa proses renegosiasi khususnya ketentuan divestasi saham di dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia. Dari sudut tujuan penelitian hokum maka penelitian ini merupakan penelitian hokum yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hokum atau kaedah (norm). Disamping itu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran literatur-literatur Berta berbagai peraturan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa divestasi wham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal asing atau investor asing kepada pemerintah Indonesia atau warga negara Indonesia atau badan hokum Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena dividen yang diterima oleh pembeli saham akan dapat dipergunakan dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Terkait dengan renegosiasi ketentuan divestasi wham dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia diperlukan kebijakan dan ketegasan untuk menata keistimewaan yang selama ini telah diperoleh PT. Freeport Indonesia melalui Kontrak Karyanya. Penulis menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia dimana diperlukan suatu upaya dan terobosan dalam mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor.

---

The new era of business and management of mining especially on mineral and coal, currently begins with the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining or commonly known as the Mining Law. Mining Law provide the new policy direction of mineral and coal mining in Indonesia in the future including in terms of Domestic Market Obligation (DMO), mineral and coal production policy, the increasing in value-added mining, shares divestment of foreign investment mining company and good mining practices.

This thesis specifically focuses its studies on the provision of mining shares divestment of foreign investment as set forth in the Mining Law and its implementing regulations as well as the analyzing of the divestment obligations as contained in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia which is currently under renegotiation by the Government of Indonesia.

The research method used in this thesis is a descriptive analysis since it will describe and illustrate a systematic, factual and accurate information on the terms of foreign mining divestment as mandated by the Mining Law and its implementing regulations. In the terms of of its forms, this research is an evaluative research as it will assess and analyze the process of renegotiation especially divestment provisions in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia. From the purpose of law research point of view, this research is a normative legal research since the goal of this research is legal or norm. Thus, this research is also a library research, so that the data used are the secondary data, the literature search as well as a variety of related regulations issued by the government.

The conclusion of this research is that the divestment is basically a form of obligation that must be carried out by the foreign investors or foreign investors to the Indonesian government or Indonesian citizens or Indonesian legal entities with the aim to improve the welfare of people due to the dividends that received by stock buyers will be used in local development and community development. Relating to renegotiation in the terms of shares divestment in the Contract of Work of PT. Freeport Indonesia, it needed the policy and firmness for managing the privileges that had been acquired by PT. Freeport Indonesia through its Contract of Work. The author recommends that the Government of Indonesia shall create an investment climate that can attract foreign capital into Indonesia where it will need effort and breakthrough in terms of regulations issuance of foreign investment and also government policies that basically will not prejudice the national and investors' interest."

"Tesis ini menjabarkan mengenai pola interdependensi yang dikemukakan oleh Keohane dan Nye yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Indonesia terkait isu masalah perpanjangan Kontrak Karya PT Freepeort Indonesia yang akan segera berkahir pada 2021. Saat ini pemerintah sedang sibuk dalam menyiapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh PT Freeport Indonesia, jika ingin kontrak karyanya di perpanjang. Mengingat pelanggaran – pelanggaran serta kerugian yang telah dialami oleh Indonesia selama masa periode kontrak karya yang kedua, maka dapat dipastikan bahwa renegosiasi tersebut akan berjalan cukup sulit. Masalah – masalah yang ditimbulkan oleh PT Freeport Indonesia selama masa periode kontrak karya kedua ini diantaranya terkait isu lingkungan, kesenjangan sosial, divestasi saham, serta pembangunan tempat pemurnian atau smelter yang seharusnya sudah dibangun dalam 5 tahun sejak Undang Undang Minerba diterbitkan. Meskipun dalam kontrak karya pertama PT Freeport Indonesia memiliki power yang lebih besar untuk menekan Pemerintah Indonesia, karena kebutuhan pemerintah saat itu akan investasi asing guna meningkatkan pembangunan Indonesia. Namun, pada seiring berjalannya waktu, maka Pemerintah Indonesia melalui kontrak karya kedua mulai sedikit demi sedikit menunjukan kekuatannya kepada pemerintah Amerika Serikat lewat PT Freeport Indonesia.

---

This thesis describes the patterns of interdependence proposed by Keohane and Nye happened between the US and Indonesia over the issue of the extension problem of Contract of Work (CoW) of PT Freeport Indonesia that will soon expires in 2021. Currently, the government is busy in preparing the terms - conditions that must be met by PT Freeport Indonesia, if it wants to renew his contract of work until 2041. Given the violations and losses that have been experienced by Indonesia during the second period of the contract of work, it can be ascertained that the renegotiation will take quite difficult. The problems posed by PT Freeport Indonesia during the second period of the contract's work were related to environmental issues, social inequality, divestiture, as well as the construction of purification or smelters that should have been built in the five years since the Mining Law was published. Although in the first contract of works of PT Freeport Indonesia, US has a greater power to press the Government of Indonesia, because the needs of the current government to get the foreign investment to boost the development of Indonesia. However, as time goes on, the Government of Indonesia through the second contract of work began gradually shows its strength to the US government through PT Freeport Indonesia."

"ABSTRAKUndang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramengamanatkan dilakukannya negosiasi ulang terhadap kontrak-kontrakpertambangan yang masih berlaku, salah satunya adalah mengenai ketentuanroyalti. Pelaksanaan renegosiasi mengenai royalti belum berjalan karena parapemegang kontrak pertambangan menolak melakukan renegosiasi dengan dasarkeberadaan asas pacta sunt servanda bahwa kontrak yang sudah ada harus tetapdihormati dan dijalankan dengan iktikad baik. Asas pacta sunt servandamerupakan sebuah asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuatmengikat bagi para pihak dalam perjanjian, asas ini diakui dalam hukuminternasional dan hukum perjanjian di Indonesia. Skripsi ini dilakukan denganmenggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen serta tinjauanterhadap norma hukum tertulis yang mencakup penelitian mengenai apakahrenegosiasi ketentuan nilai royalti merupakan pelanggaran terhadap asas pactasunt servanda dan bagaimana akibat hukumnya jika renegosiasi tidak dilakukanatau gagal dilakukan. Hasil dari penelitian ini adalah negosiasi ulang tidaklahmelanggar asas pacta sunt servanda, karena kontrak pertambangan sebagaisebuah perjanjian perdata haruslah tunduk pada amanat UU No. 4 Tahun 2009mengenai negosiasi ulang nilai royalti.

---

ABSTRACTRule of Law No. 4/2009 about Mineral and Coal Mining mandate to renegotiatethe existing valid mining contracts, one crucial and honored issue that need to berenegotiated is the royalty in Mining Contracts. The renegotiation of the royaltyvalue has not run yet since the Contractors still refuse to negotiating itrenegotiation based on the existence of pacta sunt servanda, the mandatoryprinciple rules that existing contracts shall be respected and executed withgoodfaith. The principle of pacta sunt servanda is a principle stating that theagreement which has been made is binding the parties in the agreement, thisprinciple is recognized in international law and Indonesia?s contract law. Thisthesis is conducted by using the method of juridical normative through study ofdocuments and review of the written legal norms which included whether theprovisions of royalty renegotiation is a violation of the pacta sunt servanda andhow due to the law if renegotiation not done or failed to do. The result of thisresearch is renegotiation not violate the principle pacta sunt servanda becausemining contracts as a treaty civil shall be subject to the implementation of LawNo. 4/2009 to renegotiate the royalty clause in its contract."

"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Pertambangan 2009") membawa perubahan bagi kegiatan pertambangan Indonesia dimana sebelumnya pelaku usaha tambang menggunakan Kontrak Karya untuk melaksanakan usahanya, maka saat ini telah berubah menjadi konsepsi izin berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam keberlakuannya, UU Pertambangan 2009 tetap memberikan penghormatan terhadap Kontrak Karya yang masih berlaku pada saat UU Pertambangan 2009 disahkan, walaupun penghormatan tersebut diiringi pula dengan adanya "paksaan" agar dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Kontrak Karya dengan ketentuan dalam UU Pertambangan 2009. Skripsi ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penelitian mengenai apakah renegosiasi Kontrak Karya telah memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha tambang. Hasil dari penelitian ini adalah renegosiasi Kontrak Karya ternyata membawa ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha tambang dikarenakan proses renegosiasi yang berlarut-larut serta adanya berbagai kepentingan di dalamnya.

---

Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining ("Mining Law 2009") made changes to the Indonesian mining activities where previously mining businessmen using Contract of Work ("CoW") for doing their business then it has now been turned into a permit concept in form of Mining Permit (IUP). In its enforcement, Mining Law 2009 still respects the enforceability of the CoW that is still effective upon the Mining Law 2009 was passed, despite of the fact that such respect is also accompanied by the "coercion" in order to adjust the provisions of Contract of Work in line with the provisions in Mining Law 2009.

This thesis is made by using the normative juridical method through study of documents and review of the written legal norms which included research on whether the renegotiation of CoW has provided legal certainty for mining businessmen. Result of this research is that the CoW renegotiation evidently brings legal uncertainty for mining businessmen due to protracted renegotiation process and there are various interests in it."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing di bidang pertambangan mineral menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta sinkronisasinya dengan hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setelah melewati proses renegosiasi, pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang menentukan bahwa kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebesar 30%. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu PP No. 24 Tahun 2012, yang mengatur perusahaan asing di bidang pertambangan mineral untuk mendivestasikan sahamnya paling sedikit sebesar 51%. Setelah PP No. 24 Tahun 2012 diubah dengan PP No. 77 Tahun 2014, maka ketentuan kewajiban divestasi saham hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan telah sinkron.

---

This thesis examines the provisions regarding share divestment obligation for foreign mineral mining company according to Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, and the synchronisation with the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia. After going through the process of renegotiation, the Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia eventually reached an understanding that PT. Freeport Indonesia is obliged to divest 30% of its share.

By using normative juridical research, this study shows that the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia is not in sync with the applicabe regulation i.e. Government Regulation No. 24 of 2012 which requires foreign mineral mining company to divest at least 51% of its share. After Government Regulation No. 24 of 2012 is amended by Governement Regulation No. 77 of 2014, the provisions regarding share divestment obligation between the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia and Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations has synchronised."