Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan pemerintah membangun kawasan dan pemberian status kawasan khusus pada daerah tertentu seperti KEK, FTZ, dan KSN untuk menarik investasi, merupakan bentuk aglomerasi spasial ekonomi di Indonesia. Eksternalitas positif dari aglomerasi tersebut akan menghasilkan efisiensi biaya-biaya akuisisi usaha, faktor produksi, dan informasi. Oleh karena itu, aglomerasi dapat menarik pertumbuhan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA). Penelitian ini mengukur dampak aglomerasi akibat kebijakan pemerintah dalam menarik PMA yang didasarkan atas tipe sumber dana investasi (asing atau lokal) serta dikontrol oleh beberapa faktor determinan investasi lainnya. Menggunakan regresi data panel dari 34 provinsi di Indonesia dengan periode waktu 2013–2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi investasi asing berdampak positif bagi PMA.

---

Government policy to establish regional concentration and the granting special area status to certain areas such as KEK, FTZ, and KSN to attract investment, is a form of economic spatial agglomeration in Indonesia. Positive externalities coming from agglomeration results in the reduction of business acquisition costs, production factors, and information. Therefore, agglomeration can encourage the growth of foreign direct investment (FDI). This study measures the impact of agglomeration on the FDI based on the type of source of investment funds (foreign or local) and controlled by several other determinants. Using a panel of regression data from 34 provinces in Indonesia with a time period of 2013 - 2019, the results show that the agglomeration of foreign investment has a positive impact on FDI."

"Pada tahun 2015, industri manufaktur menyumbang 75% dari total nilai ekspor Indonesia. Namun, nilai ekspor tersebut hanya didominasi oleh sebagian kecil (1/5) dari perusahaan manufaktur Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi probabilitas sebuah perusahaan untuk melakukan ekspor dengan menggunakan data dari Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur tahun 2010- 2015 yang berfokus pada indikator aglomerasi industri di suatu daerah. Dengan menggunakan metode estimasi Probit, faktor lokalisasi, urbanisasi, dan export spilloversignifikan mempengaruhi probabilitas perusahaan untuk ekspor. Analisis sub-sampel berdasarkan pada wilayah dan ukuran perusahaan menunjukkan bahwa aglomerasi hanya signifikan pada perusahaan di wilayah Jawa dan pada perusahaan berukuran menengah (20-99 pekerja). Sedangkan pada kombinasi keduanya (wilayah dan ukuran perusahaan) signifikan pada sub-sampel perusahaan besar (100-499 pekerja) yang berada di wilayah Jawa. Sebagai variabel kontrol, produktivitas, ukuran perusahaan, persentase pendanaan asing dan pengalaman ekspor memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan untuk melakukan ekspor.

---

In 2015, manufacturing exports contributed to around 75% of Indonesia’s exports. However, exports are dominated by only 20% of Indonesia’s manufacturing firms undertaking exports. This study aims to analyze the factors affecting firms’ exporting probability using the Annual Survey of Manufacturing Industry Companies year 2010- 2015 with the focus on industrial agglomeration variables. By employing Probit estimation, this study finds that localization, urbanization, and export spillover as agglomeration variables are significant in affecting a firm’s exporting probability. On the subsample analysis separated based on location and size, the study finds that agglomeration variables are significant in the subsample of firms located in Java and for medium-sized firms. Furthermore, on the subsample using both characteristics agglomeration is found to be significant for large firms located in Java. As controlling variables, productivity, company size, percentage of foreign income, and export experience have a positive and significant impact on the probability of a company exporting."

"Penelitian ini bermaksud untuk menelaah pengaruh Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian menggunakan data tahunan dengan periode penelitian mulai tahun 1980-2013. Penelitian menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS). Penelitian ini melakukan analisis secara agregat dan sektoral. Penelitian juga mencoba memasukkan variabel repatriasi keuntungan PMA untuk diuji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) mayoritas memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kecuali Penanaman Modal Asing di sektor Pertanian. Ditemukan pula bahwa repatriasi keuntungan PMA, sebagai variabel kontrol berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.

---

This research aims to analyze effect of Foreign Direct Investment (FDI) on Indonesian Economic Growth. This research uses time series data by research periods 1980-2013. This research uses Ordinary Least Squares (OLS) method. This research does aggregate and sectoral analysis. This research also tries to include FDI profit repatriation as variable to be tested. The results of research shows Foreign Direct Investment (FDI) mostly has positive effect on economic growth, except FDI on Agriculture sector. It is also found that FDI profit repatriation as a control variable has negative effect on economic growth."

"Kondisi sektor manufaktur di indonesia masih jauh dari harapan karena sedang mengalami fenomena gejala deindustrialisasi. Untuk menggenjot kinerja sektor manufaktur, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pengembangan Kawasan Industri. Secara teoritis, kawasan industri merupakan bentuk umum dari aglomerasi industri. Penelitian ini ingin menganalisis dampak aglomerasi industri dan regional karakteristik terhadap PDRB di 33 provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis ekonometrika spasial, penelitian ini mampu melihat fenomena aglomerasi dalam aspek kewilayahan. Hasil dari penelitian ini adalah pada observasi penelitian di seluruh Indonesia, pengaruh variabel aglomerasi berupa spesialisasi lebih memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap PDRB daripada variabel diversity. Akan tetapi, apabila observasi penelitian khusus Pulau Jawa maka pengaruh variabel aglomerasi berupa diversity lebih berdampak positif signifikan dari pada spesialisasi. Lebih lanjut, tidak ditemukannya efek limpahan yang signifikan dari variabel aglomerasi terhadap PDRB provinsi tetangga. Untuk variabel karakteristik regional dapat disimpulkan bahwa hanya variabel populasi dan pelabuhan yang berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB secara konsisten.  Sedangkan, untuk variabel human capital dan capital expenditure tingkat signifikansinya dipengaruhi oleh letak geografis observasi antara Pulau Jawa dan non-Pulau Jawa. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa aktivitas ekonomi di Luar Pulau Jawa perlu ditingkatkan sebagai upaya distribusi ekonomi.

---

The condition of  manufacturing sector in Indonesia is still far from expectations. It has experienced the phenomenon of deindustrialization. To boost the performance manufacturing sector, the Government of Indonesia has implemented a policy in the form of industrial estates. Theoretically, industrial estates are a general form of industrial agglomeration. This study wants to analyze the impact of industrial agglomeration and regional characteristics on GRDP in 33 provinces in Indonesia. By using spatial econometric analysis, this research is able to see the phenomenon of agglomeration in regional aspects. The results of this study are shown that with observation throughout Indonesia, the influence of agglomeration in the form of specialization has a more significant positive affect on GRDP than the diversity. However, with the observation in Java Island, the inffluence of aglomeration in the form of diversity has a more significant positive impact on GRDP than specialization. Furthermore, there was no significant spillover effect of the agglomeration variable on the GRDP of neighboring provinces. Meanwhile, the significance level of human capital and capital expenditure variables is influenced by the geographical location of observations, between Java and non-Java islands. This gives the conclusion that economic activity outside Java needs to be increased as an effort to distribute the economy."

"Indonesia membutuhkan dana untuk melakukan pembangunan nasional dan salah satu dana yang didapat berasal dari penanaman modal asing. Saiah satu negara yang aktif menanamkan modalnya di Indonesia adalah Korea Selatan. Dalam penelitian ini yang ingin dilihat adalah bagaimana dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia pada periode 1997-2006. Beberapa tahun terakhir investasi dari Korea Selatan sempat mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2006 invetasi Korea Selatan ke Indonesia meningkat kembali.Metode dari penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana menggambarkan secara spesifik, setting sosial, dan hubungan yang terdapat dalam dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya modal asing dari Korea Selatan tersebut. Dalam menjelaskan dinamika PMA Korea Selatan ke Indonesia, penulis menggunakan konsep saling ketergantungan (interdedenpensi) oleh Rosecrane dimana menunjukkan bahwa interdependensi dapat diukur dari volume investasi yang masuk, volume perdagangan antar negara.Kesimpulan bahwa ciri khas PMA Korea Selatan adalah bersifat padat karya dan ada kesinambungan pola investasi dari sebelumnya. Bidang investasi yang diminati masih disektor industri manufaktur, tetapi pola ini mulai berubah ke bidang pertambangan, konstruksi, serta sektor kehutanan. Penurunan investasi Korea Selatandi Indonesia sempat terjadi karena munculnya China dan Vietnam sebagai tempat investasi yang menarik bagi Korea Selatan.

---

To improve national development, Indonesian government needs financial support. Foreign direct investment (FDI) is one of its sources. Nowadays, FDI still manages as the most strategic move to boost up the nations economic performance. South Korea's FDI in Indonesia seems to be the most active and flourishing. This research will be focused on the dynamics of South Korea's FDI in Indonesia, from 1997 to 2006. In the last few years, South Korean investments in Indonesia were slightly declining, though to some extent, they were re-escalating in 2006.Descriptive research method is used to construct this thesis comprehensively. This paper will portray and examine the exceptional characteristics and the dynamics of South Korea's investment in Indonesia, in addition to analyze the key factors that caused the vibrant condition. In order to explain the dynamics of South Korea's FDI in Indonesia, Roscrane's basic concept of interdependency will he used in this thesis. The theory is used to demonstrate that interdependency can be measured from FDI inflow and trade activities between the two.It can be concluded from this research that the main characteristics of South Korea 's FDI in Indonesia are into labor intensive and indicated sustainabilities from the preceding investment schemes. Manufacturing industry is still become the main target of South Korea's FDI, however there's a growing trend of FDLs in Indonesian mining industry, construction industry, and forestry. The declining FDI inflow from South Korea formerly happened as the emergence of China and Vietnam as potential investment targets for South Korea's."

"This research is aimed to investigate the relationship of tax incentive and FDI and also the influence of other factors, such as the availability of natural resources, economic stability, market size, and openness to trade, to the FDI?s decision. FDI measurement is using the actual figure of FDI in mining sector industry in Indonesia per GDP as the proxy. Hypothesis test is conducted using statistical method, which is Pearson Correlation Coefficient with sample of mining sector industry in general (non-oil & gas) from 2008 until 2013.

The results of this research is in contrary with the prior research?s results from Babatunde & Shakirat Adepeju in 2012, which this results conclude that tax incentive has no significant relationship to the FDI?s attractiveness to the mining sector industry in Indonesia. On the other hand, there are two variables that have significant relationship to the FDI?s attractiveness, which is consistent with the prior research. The two variables are the availability of natural resources and the openness to trade."

"Kawasan ekonomi selalu dianggap menjadi cara bagi suatu negara untuk mendatangkan PMA di negaranya, tanpa terkecuali Indonesia yang telah menetapkan beberapa daerah sebagai kawasan FTZ yaitu Sabang dan Batam (2000) serta Bintan dan Karimun (2007). Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba melihat dampak penerapan kebijakan FTZ terhadap masuknya PMA di Indonesia. Menggunakan metode data panel fixed effect dengan periode waktu 1999-2018 serta memfokuskan pada kebijakan, karakteristik serta kondisi sosioekonomi kawasan FTZ Indonesia didapatkan hasil bahwa FTZ memberikan dampak positif bagi meningkatnya PMA di Indonesia hanya jika kawasan tersebut memiliki karakteristik dan kondisi sosioekonomi yang stabil dan mendukung iklim invetasi.

---

Economic zones are always considered to be a strategy for a country to attract FDI, including Indonesia that has designated several regions as FTZ, namely Sabang and Batam (2000) also Bintan and Karimun (2007). Therefore, this study tries to see the impact of FTZ policies on the entry of FDI in Indonesia. Using fixed effect panel data method for the period 1999-2018 and focusing on policies, characteristics, and socioeconomic conditions of FTZ in Indonesia. It shows that the FTZ has positive impact on increasing FDI in Indonesia only if the region has socioeconomic characteristics and conditions that are stable and supportive toward investment climate."

"Sebagai dampak dari globalisasi, Indonesia mendapatkan banyak investasi melalui penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) dan juga semakin aktif terlibat dalam perdagangan internasional. Hal ini menimbulkan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi, namun menimbulkan dampak yang ambigu terhadap ketimpangan upah antara tenaga kerja terampil dibandingkan non-terampil. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan regresi panel data random effect tahun 2006 dan 2015, penulis menemukan bahwa di tahun 2006 FDI memiliki dampak meningkatkan ketimpangan upah karena meningkatkan wage premium. Namun, telah terjadi konvergensi di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena jenis FDI yang ada di Indonesia sebagian besar adalah jenis FDI vertikal yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja tidak terampil. Dampak perdagangan internasional sesuai dengan teorema Hecksher-Ohlin, dimana ekspor akan menurunkan ketimpangan upah bagi tenaga kerja non-terampil. Sebaliknya, impor akan meningkatkan ketimpangan upah karena merupakan proksi dari teknologi. Sehingga, membutuhkan lebih banyak tenaga kerja terampil (skill-biased technological change).

---

As a result of globalization, Indonesia as an emerging nation receive numerous amounts of foreign direct investment (FDI) and also actively involved in international trade. This generates a positive impact to the economic growth of the nation yet has an ambiguous impact to the wage inequality in comparison between skilled labour to unskilled labour. Based on the research using random effect panel data regression of year 2006 and 2015, this study found that in year 2006 FDI has a positive impact in increasing the wage inequality as it increases the wage premium of skilled worker. However, in 2015, this study found that the result is insignificance in increasing the wage inequality – threfore indicated the convergency happened. This is because the type of FDI in Indonesia is vertical FDI which requires more unskilled worker and therefore increases the wage of the unskilled worker. In international trade, this study proved that Hecksher-Ohlin theorem occured in Indonesia, of which the export reduces inequality of unskilled labour. On the contrary, import increases the wage inequality since it is a proxy of technology which requires more skilled worker entitled skill biased technological change."

"Indonesia sebagai negara berkembang berupaya mengoptimalkan penerimaan PMA dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan PMA Indonesia berkorelasi dengan penurunan tingkat pengangguran namun tidak disertai penurunan jumlah pekerja informal. Dilihat dari pola sebarannya, realisasi PMA tidak terjadi secara acak melainkan mengikuti karaktersitik daerah penerima dan terkait dengan jenis sektor yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PMA sektoral terhadap tenaga kerja yang mencakup pekerja formal, pekerja informal, dan pengangguran menggunakan data panel kabupaten kota tahun 2010-2019. Kami menggunakan Spatial Durbin Model (SDM) untuk merelaksasi asumsi spatial independent yang umumnya digunakan dalam penelitian terdahulu. Hasil estimasi menunjukkan bahwa PMA sektoral memiliki pengaruh spasial yang berbeda terhadap perubahan tenaga kerja. Pengaruh PMA lebih besar terhadap perubahan tenaga kerja daerah lain dibandingkan daerah penerima itu sendiri. PMA manufaktur mampu memberikan keuntungan spasial yang lebih baik dibandingkan PMA sektoral lainnya. PMA agrikultur, PMA pertambangan, dan PMA agregat menurunkan kualitas pekerjaan akibat tradeoff antara pekerja formal dan informal. PMA agrikultur merupakan kategori PMA yang memberikan manfaat terendah bagi tenaga kerja di Indonesia karena berperan meningkatkan pengangguran sekaligus menurunkan kualitas pekerjaan. Kualitas sumber daya manusia, spesialisasi sektor, dan infrastruktur berperan signifikan dalam menentukan pengaruh spasial PMA sektoral terhadap tenaga kerja. Hasil analisis menekankan pentingnya mempertimbangkan efek spasial PMA terhadap perubahan tenaga kerja.

---

Indonesia as a developing country is trying to optimize FDI receipts in order to increase employment. The increase in Indonesian FDI correlated with a decrease in the unemployment rate but not with a in the number of informal workers. The distribution of FDI realization does not occur randomly but follows the characteristics of the recipient area and is related to the type of sector received. This study aims to examine the role of sectoral FDI on the workforce which includes formal workers, informal workers, and unemployed using panel data from city districts in 2010-2019. We use the Spatial Durbin Model (SDM) to relax the assumptions of spatial independence that are commonly used in previous studies. The estimation results show that sectoral FDI has a different spatial effect on changes in the workforce. The influence of FDI is greater on changes in the workforce of other regions than the receiving regions themselves. Manufacturing FDI is able to provide a better spatial advantage than other sectoral FDI. FDI in agriculture, mining, and aggregate reduce the quality of work due to the tradeoff between formal and informal workers. FDI in agriculture is a category of PMA that provides the lowest benefits for workers in Indonesia because it plays a role in increasing unemployment as well as reducing the quality of work. The quality of human resources, sector specialization, and infrastructure play a significant role in determining the spatial effect of sectoral FDI on the workforce. The results of the analysis emphasize the importance of considering the spatial effect of FDI on changes in the workforce."

"Optimalisasi penerimaan negara dengan penerapan omnibus law perpajakan yaitu melalui peningkatan pendanaan investasi. Peningkatan pendanaan investasi yang dilakukan pemerintah berfokus pada reformasi kebijakan relaksasi pemangkasan tarif Pajak Penghasilan Badan dari 25% ke 22% di tahun 2021 dan 2022. Kebijakan ini diharapkan dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Penggerusan penerimaan yang diakibatkan kebijakan ini diseimbangkan dengan perluasan basis pajak salah satunya dengan kenaikan tarif PPN. Terdapat keterkaitan antara perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi karena potensi perpajakan terletak pada kegiatan ekonomi sehingga dibutuhkan analisis formulasi kebijakan dan kendala dalam formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan dalam meningkatkan penerimaan penanaman modal asing di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana formulasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan dilihat dari tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan, dan menganalisis faktor penghambat dari formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan sesuai dan memenuhi tahap-tahap formulasi kebijakan publik. Kendala yang dihadapi dalam formulasi kebijakan ini adalah keterbatasan koordinasi antar tim dan waktu penyusunan kebijakan yang singkat, mengetahui peraturan yang terkait dan memahami benchmarking negara lain, dan minimnya investor baru yang masuk ketika pandemi.

---

Optimizing state revenue by implementing omnibus law, namely increasing investment income. Investments made by the government are focused on reforming the corporate income tax rate relaxation policy from 25% to 22% in 2021 and 2022. This policy is expected to attract foreign investors to invest in Indonesia. The erosion of revenue originating from this policy is balanced with tax expansion, one of which is an increase in VAT rates. There is a relationship between taxation and economic growth which lies in economic activity so that policy analysis and determination of income tax rates are needed in increasing foreign direct investment in Indonesia. The purpose of this study is to find out how the formulation of income tariff reduction policies is seen from the stages of problem formulation, policy agendas, alternative election policies, policy determination, and analysis of inhibiting factors for the Agency's tariff reduction policies. The method used in this study is a qualitative method with data collection in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the process of formulating a policy for reducing corporate income tax rates is in accordance with the stages of public policy. Constraints faced in the formulation of this policy are the limited coordination between teams and short policy formulation time, understanding benchmarking from other countries, and the lack of new investors entering Indonesia during pandemic."