Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Intensitas emisi GRK dari kegiatan produksi migas cenderung meningkat. Penelitianbertujuan untuk menganalisis emisi GRK, menganalisis biaya pengurangan emisi,menganalisis perilaku KKKS migas serta menyusun mitigasi emisi pada kegiatanproduksi migas. Perhitungan emisi menggunakan metoda IPCC Tier-1, perilaku KKKSdianalisis dari Laporan Keberlanjutan, analisis biaya pengurangan emisi menggunakanmetoda marginal abatement cost (MAC), dan mitigasi emisi disusun berdasarkan KurvaMAC. Hasil penelitian menunjukkan emisi dari sumber pembakaran bahan bakar sebesar354.487 ton CO2e/tahun, sedangkan emisi dari sumber fugitive sebesar 125.476 tonCO2e/tahun. Sumber emisi GRK terutama berasal dari pembakaran pada turbinpembangkit listrik dan kompresor gas. Perilaku KKKS termasuk kategori cukup baiktetapi perlu peningkatan pada perilaku penggunaan energi terbarukan. Beberapa pilihanmitigasi bernilai MAC negatif sehingga berpotensi memberikan keuntungan ekonomibagi KKKS. Mitigasi emisi disusun melalui peningkatan perilaku KKKS dan pemilihanaksi mitigasi yang memberikan penurunan emisi GRK terbesar dengan biayapengurangan emisi terkecil.

---

The GHG intensity from O&G production activity is continue increasing. This research

aims to analyze the GHG emission, the emission reduction cost, the mitigation behavior

of O&G company, and to develop emission mitigation. The GHG emission is calculated

by IPCC Tier-1 method, company behavior is analyzed thru Sustainability Report, the emission reduction cost is analyzed by marginal abatement cost (MAC), and emission mitigation is developed by MAC Curve. The results showed that emissions from fuel combustion were 354,487 tons CO2e/year, while emissions from fugitive were 125,476 tons CO2e/year. The source of GHG emissions mainly from fuel combustion in power generator equipment and gas compressor. The O&G company behavior is categorized as quite good but need improvement in using renewable energy. Several mitigation options

have found economically beneficial. Emission mitigation is developed thru increasing mitigation behaviour and de"

"ABSTRAKSektor berbasis lahan menjadi andalan utama untuk mereduksi emisi, setidaknya 17 dari target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sebagian besar pendanaan publik dalam negeri untuk perubahan iklim hampir 75 dialokasikan untuk berbagai kegiatan inti di bidang mitigasi. Untuk kegiatan pendukung, sebagian besar dukungan pendanaan ditujukan ke sektor kehutanan sebesar 73 . Pendanaan perubahan iklim merupakan salah satu topik utama yang dibicarakan dan dinegosiasikan di setiap pertemuan perubahan iklim internasional karena merupakan sumber biaya dan investasi untuk dapat mengurangi emisi. Dengan membangun kerangka berpikir penelitian, didapatkan hasil bahwa Pemerintah Indonesia belum cukup mampu untuk dapat memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca untuk kegiatan mitigasi sektor kehutanan, baik pada kondisi unconditional dan juga conditional. Kebijakan yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan pendanaan publik perubahan iklim, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

---

ABSTRACTLand based sector has become a major force in emission reduction, covering at least 17 of the greenhouse gas emissions reduction target in Indonesia. Most of the domestic public climate finance in Indonesia nearly 75 is allocated for core activities in the areas of mitigation. For support, the majority of the finance intended to support forestry sector amounted to 73 . The climate finance is one of the major topics discussed and negotiated in any international climate change conventions because it is a source of costs and investments to reduce emissions. By building a conceptual framework, the results obtained show that Indonesian government is yet to be quite capable to meet the target to reduce greenhouse gas emissions for forestry mitigation activities, either conditionally or unconditionally. Policies that can be drawn includes increasing public climate finance, both from within the country and abroad."

"Kegiatan logistik minyak mentah merupakan salah satu bagian penting dalam industri pengilangan minyak. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan global dalam industi pengilangan minyak adalah dengan melakukan optimisasi terhadap biaya logistik minyak mentah dari lapangan minyak ke kilang. Kegiatan logistik minyak mentah yang sebagian besar dilakukan dengan menggunakan kapal tanker merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK). Berdasarkan hasil studi IMO tahun 2014, emisi GRK hasil dari kegiatan logistik diprediksi akan terus naik secara signifikan sampai tahun 2050 sehingga perlu dikendalikan dengan strategi perencanaan logistik yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan optimisasi muti tujuan dengan meminimalkan biaya dan emisi GRK pada kegiatan logistik minyak mentah dari lapangan minyak ke kilang dengan mempertimbangkan multi depot, multi product, dan heterogeneous fleet. Penelitian ini mengambil studi kasus untuk logistik minyak mentah ke kilang RU-X dengan skenario menggunakan kapal tanker konvensional dan kapal tanker berteknologi baru yang berbahan bakar LNG. Optimisasi multi tujuan dilakukan dengan permodelan matematika dan pemrograman linear pada piranti lunak AIMMS dan solver CPLEX. Hasil optimisasi multi tujuan dengan menggunakan kapal tanker konvensional menunjukkan bahwa sebagai akibat dari perubahan rute dan lapangan minyak terpilih, emisi GRK turun sebesar 11% yang disertai dengan penambahan biaya logistik minyak mentah sebesar 0,47%. Penggunaan kapal tanker berteknologi baru dengan bahan bakar LNG dapat menurunkan emisi GRK sebesar 22% dengan penambahan biaya sebesar 0,42%. Hasil optimisasi juga menunjukkan bahwa perubahan biaya logistik lebih didorong oleh biaya pembelian minyak mentah dari lapangan minyak terpilih yang memiliki porsi 99% terhadap total biaya logistik.

---

Crude oil logistics activity is an important part of the oil refining industry. One strategy that can be taken to face global challenges in the oil refining industry is to optimize the logistics costs of crude oil from oil fields to refineries. Crude oil logistics activities, which are mostly carried out using tankers, are one of the contributors to greenhouse gas (GHG) emissions. Based on the results of the IMO study in 2014, GHG emissions from logistics activity are predicted to continue to increase significantly until 2050 so it needs to be controlled with an appropriate logistical planning strategy. This research aims to perform multi-objective optimization by minimizing cost and GHG emissions in the crude oil logistics activity from oil fields to refinery by considering multi-depot, multi-product, and heterogeneous fleet. A case study for crude oil logistics from certain oil fields to RU-X refinery is considered under the scenario of using conventional oil tankers and new technology oil tankers that are fueled by LNG. Multi-objective optimization is performed with mathematical modeling and linear programming on AIMMS software and CPLEX solver. The result of the multi-objective optimization shows that by using conventional tankers, GHG emissions decreased by 11% accompanied by additional logistical costs of crude oil by 0.47% because of changes in selected routes and oil fields. The use of new technology tankers with LNG fuel can reduce GHG emissions by 22% with an additional cost of 0.42%. Optimization result also show that the logistics costs are driven more by the cost of crude oil purchasing from selected oil fields, which account for 99% of the total logistics costs."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kegiatan eksplorasi usaha hulu minyak dan gas bumi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Penelitian ini berfokus pada dasar argumentasi penerbitan SPPT PBB tubuh bumi dan permukaan bumi serta penolakan fiskus atas keberatan yang diajukan oleh KKKS pada tahap kegiatan eksplorasi sektor minyak dan gas bumi, kebijakan pengenaan PBB atas permukaan bumi dan tubuh bumi untuk areal offshore jika dilihat dari asas kepastian hukum (certainty) dan asas keadilan (equality) serta dampak dari kebijakan pengenaan PBB untuk tubuh bumi dan permukaan bumi pada tahap eksplorasi sektor hulu migas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengenaan PBB pada kegiatan eksplorasi usaha hulu migas tidak sesuai jika dilihat dari kriteria sebagai Subjek Pajak PBB. Karena kontraktor pada masa eksplorasi belum mendapat manfaat dari Wilayah Kerja yang dikelola.

---

This research addresses the imposition of land and building tax on exploration activities for upstream oil and gas investment after the implementation of Government Regulation No. 79 of 2010 Concerning Operating Costs Can Be Recovered And Income Tax Treatment In The Upstream Oil and Gas. This research focuses on the basic argument regarding SPPT PBB issuance for surface and subsurface and rejection of the appeal which submitted by the PSC at the stage of exploration activity in the upstream oil and gas, the provision of Land and Building Tax imposition for surface and subsurface on the offshore areal according to the principles of certainty and equity, the impact of Land and Building Tax imposition on exploration activity in the upstream oil and gas for surface and subsurface in the upstream oil and gas. This research used a qualitative descriptive approach. The result of this research, Land and Building Tax imposition on exploration activity in the upstream oil and gas is not appropriate from the criteria as the subject of Land and Building Tax. Because the contractor on the exploration activity has not benefited from the Working Area managed."

"Kegiatan perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan. Dampak posititnya antara lain berupa penyediaan sumber energi, penghasil devisa negara, transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan dampak negatifnya menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan.Untuk meminimalkan dampak negatif, diperiukan tindakan-tindakan pengelolaan limbah yang dimulai sejak tahap perencanaan, sehingga dapat dipersiapkan langkab-langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya. Selain itu limbah-limbah tertentu merupakan bahan yang masih mempunyai nilai dan tidak seharusnya diperlakukan sebagai barang yang menjijiikan, melainkan harus dimanfaatkan. sebagai bahan mentah atau sebagai bahan yang berguna lainnya.Saat ini pemanfaatan limbah agar mempunyai nilai ekonomi belum mendapat perhatian, misalnya limbah dapat didaur ulang, digunakan kembali atau dirubah menjadi bentuk lainnya. Pemanfaatan ini juga dapat melibatkan masyarakat, pemerintah daerah atau pihak swasta yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.Perusahaan migas tempat penelitian ini telah mempunyai Sistem Kebijakan Pengelolaan Limbah, namun kenyataan di lapangan dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sesuai dengan kebijakan tersebut. Masih sering dijumpai bercampur aduknya limbah, penumpukan-penumpukan, dan ceceran-ceceran limbah sering terjadi. Selain itu mahalnya sewa kapal dan jadwal pengangkutan limbah dari anjungan lepas pantai ke TPA di base camp yang sering berubah-ubah dan sexing dikalahkan oleh kepentingan produksi, keadaan cuaca yang tidak dapat diramalkan, hal tersebut menjadikan terjadinya penumpukan limbah pada lokasi kegiatan. Pengelolaan limbah yang terjadi masih merupakan tugas tambahan dan bukan merupakan tugas utama. Banyak limbah non-B3 yang masih dapat dimanfaatkan untuk didaur ulang atau digunakan kembali namun masih belum dimanfaatkan.Kegiatan migas lepas pantai ini menghasilkan timbah cair, gas dan padat. Dalam penelitian ini dibatasi pada pengelolaan limbah padat, sehingga skenario yang diusulkan dalam penelitian ini membutuhkan usaha penanganan limbah mulai dari awal hingga akhir produksi. Pendekatan ini juga memerlukan penetapan instrumen lingkungan, ekonomi dan sosial melalui peningkatan kapabilitas kelembagaan yang mengelola limbah.Untuk mengoptimasi sistem kebijakan pengelolaan limbah pada perusahaan tersebut, diperlukan analisis kebijakan yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan limbah di perusahaan migas lepas pantai, dan mencari alternative pengelolaan limbah di perusahaan migas lepas pantai melalui pendekatan pelaku pengelolaan.Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Proses Hirarki Analitik (PHA) dengan menggunakan alat bantu Expert Choice 9.0, untuk mengetahui secara pasti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan limbah oleh perusahaan migas lepas pantai tersebut dengan pendekatan yang memperhatikan pada aspek-aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) skenario yang diajukan sebagai dasar untuk manual altematif pelaku pengelolaan limbah pada perusahaan tersebut, yaitu:a. Skenario I Menggunakan Sistem kebijakan pengelolaan limbah yang sudah ada di perusahaan yang bersangkutan,b. Skenario II Masyarakat setempat sebagai pengelola limbah,c. Skenario III Pihak Swasta profesional sebagai pengelola limbah.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan limbah di perusahaan migas lepas pantai tersebut, adalah Faktor Perlindungan Lingkungan (0,400) dan Faktor Sosial (0,400). Kemudian alternatif pelaku untuk pengelolaan limbah pada perusahaan migas tersebut adalah mengkombinasikan Skenario 1 (Menggunakan Sistem kebijakan pengelolaan limbah yang sudah ada di perusahaan yang bersangkutan = 0,431) dengan Skenario 2 (Swadaya Masyarakat setempat sebagai pengelola limbah = 0,415).

---

Optimalization of the Waste Management Policy System in the Oil and Gas Industry: a Case Study One of the Oil and Gas Companies which operates in the Natuna Sea, Riau Province Operations of oil and gas exploration and production companies create positive and negative environmental impacts. The positive impacts, among others, are the production of energy sources, state foreign exchange, technology transfer, and the labor recruitment, whereas the negative impact is the production of wastes which pollute the environment.To minimize the negative impacts, waste management actions must be implemented since the planning stage. More over, wastes may contain materials which may be of some value and can be used as raw materials for other processes.Presently no attention to utilize wastes for obtaining economic values by recycling, reusing or transferring to other forms. This utilization may involve the communities, local government or private sectors for the improvement of the society life quality.The oil & gas company, where the present research was done, has had a Waste Management Policy System. The implementation, however, was not done according the policy system. Mixing of waste with non-waste, piling up of wastes, and waste spillages were found frequently. The high price of transport vessel rent, the frequent changes of waste transport schedule, unpredictable weather, the prioritizing of production over environment, had piled up wastes at production sites. Waste management was still an additional task, not a main task. Many usable non-hazardous wastes were not utilized.Although the oil and gas operations in this study produced liquid, gas and solid wastes, the present study focused only in the solid waste management. Therefore the scenarios proposed in the study were from the beginning to end of production processes. The approach also required environment, economic and social instruments by improving the capability of waste-management institutions.To optimize the waste management policy system at the company, policy analyses would be needed as considerations in implementation.The present study aims to identify factors in waste management of an offshore oil and gas company, and to find alternatives of waste management of an offshore oil company by understanding the management actors.Policy analyses was done by implementing the Analytical Hierarchical Process (Al-IP) using Expert Choice 9.0 to identify waste management factors in the oil and gas company with the approach considering the environmental, economic and social aspects.In the present research, 3 (three) scenarios were used the base in finding the alternative actors in waste management at the company, namely:a. Scenario I using the existing waste management policy system at the company;b. Scenario II, the local community as the waste management implementer, and c. Scenario Ill, professional private company as the waste management implementer.The study resulted in the following factors in the waste management at the oil and gas company, the Environmental Protection Factor (0.400) and Social Factor (0.400). The alternative implementers in the waste management were the combination of Scenario I (Waste management by the oil and gas company = 0.1431) and Scenario II (focal community as the waste management implementer = 0.415)Number of References: 35 (1977 - 2003)"

"Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan permasalahan global yang menyebabkan perubahan iklim. Salah satu sumber emisi GRK adalah praktik pengolahan sampah organik yang merupakan sumber emisi GRK non-CO₂ terbesar ketiga secara global. Di Indonesia, permasalahan sampah terutama sampah organik yang terakumulasi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih belum teratasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi untuk mencegah dampak yang semakin buruk. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep mitigasi emisi GRK dari pengolahan sampah organik tingkat kawasan. Metode yang digunakan meliputi analisis skenario dengan dukungan Analytical Hierarchy Process (AHP), analisis investasi-operasi-pemeliharaan, analisis matematis berdasarkan faktor emisi, dan analisis Theory Planned Behavior (TPB). Temuan penelitian mencakup data emisi GRK dan biaya dari teknologi pengolahan sampah organik, intensi perilaku pemilahan, serta skenario alternatif untuk konsep mitigasi. Analisis skenario dengan membandingkan teknologi budidaya Black Soldier Fly (BSF), pengomposan windrow, dan Anaerobic Digestion (AD) menunjukkan bahwa konsep mitigasi emisi GRK yang dipilih adalah skenario dengan 84% sampah organik diolah menggunakan teknologi budidaya BSF dan pengomposan windrow, serta fokus pada intensi perilaku pemilahan sampah.Greenhouse Gas (GHG) emissions are a global problem that causes climate change. One source of GHG emissions is the practice of processing organic waste, which is the third largest source of non-CO2 GHG emissions globally. In Indonesia, the problem of waste, especially organic waste, which accumulates at final processing sites (TPA), is still not resolved. Therefore, mitigation efforts are needed to prevent the impact from getting worse. This research aims to develop a concept for mitigating GHG emissions from processing organic waste at the regional level. The methods used include scenario analysis with the support of the Analytical Hierarchy Process (AHP), investment-operation-maintenance analysis, mathematical analysis based on emission factors, and Theory Planned Behavior (TPB) analysis. Research findings include data on GHG emissions and costs of organic waste processing technology, sorting behavior intentions, as well as alternative scenarios for mitigation concepts. Scenario analysis by comparing Black Soldier Fly (BSF) cultivation technology, windrow composting, and Anaerobic Digestion (AD) shows that the GHG emission mitigation concept chosen is a scenario with 84% of organic waste processed using BSF cultivation technology and windrow composting and focuses on intention. waste sorting behavior."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari harga minyak mentah dan faktor-faktor fundamental yang meliputi perubahan net operating cash flow, perubahan nilai cadangan migas terbukti (proved reerve) dan perubahan tingkat produksi minyak dan gas bumi terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROE serta imbal hasil saham. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang terdaftar di 4 (empat) bursa saham, yakni New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE), Australia Securities Exchange (ASX) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2007-2010. Hasil penelitian ini menemukan bahwa harga minyak dan perubahan net operating cash flow berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE dan return saham. Sedangkan perubahan nilai cadangan terbukti dan perubahan tingkat produksi minyak dan gas bumi tidak berpengaruh terhadap ROE dan return saham.

---

This study aims to examine the effect of crude oil prices and fundamental factors. These fundamental factors includes changes in net operating cash flow, changes in value of oil and gas proved reserves and also changes in value of oil and gas production on profitability which described by return on equity (ROE) and stock return of international oil and gas companies.

Sample that used in this study are oil and gas companies listed in 4 (four) stock exchanges; the New York Stock Exchange (NYSE), London Stock Exchange (LSE), Australia Securities Exchange (ASX) and Indonesia Stock Exchange (BEI) for the period from 2007 until 2010.

The results of this study found that crude oil prices and changes in net operating cash flow have positive and significant impact to ROE and stock return. While changes in the value of oil and gas proved reserve and oil and gas production has no significant impact to ROE and stock return."

"ABSTRAKIndustri hulu minyak dan gas bumi diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional, melalui peran serta perbankan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) yang digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust). Permasalahan dalam Tesis ini mengenai implementasi peraturan Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) di industri hulu minyak dan gas bumi, menganalisis Trustee and Paying Agent Agreement dan meninjau pertanggungjawaban Bank sebagai trustee atas pengelolaan aset pada kegiatan trust. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menekankan pada data-data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif yang mana semua data yang diperoleh dikelompokkan dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan trust ini bermanfaat bagi industri hulu minyak dan gas bumi dan disarankan agar kegiatan trust ini dapat dipergunakan terus baik di industri hulu minyak dan gas bumi serta di sektor industri lainnya.

---

ABSTRACTOil and gas upstream industry is expected to contribute national economy enhancement, through the participation of national banks. To achieve the national economy enhancement, Bank of Indonesia issued Bank of Indonesia Regulation Number 14/25/PBI/2012 regarding Revenue of Export Foreign Exchange Outcome, then followed by Bank Indonesia Regulation Number 14/17/PBI/2012 regarding Bank?s Trust Activity which replaced by Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 27/POJK.03/2015 regarding Bank?s Trust Activity. The research on this thesis emphasizes on the implementation of prevailing trust activity?s regulation in oil and gas upstream industry, analyze the Trustee and Paying Agent Agreement and review the liability of the bank as the Trustee relating to asset management in trust activity. The research is normative research, with normative juridicial approach which emphasizes on the data consists of primary and secondary legal materials. The gathered data were analyzed by using qualitative data analysis, where all data are derrived and arranged logically and sistematically followed by making conclusion by using an inductive method. The result of the research showed that the trust activity has beneficial impact for oil and gas upstream industry and it is suggested that this trust activity can be used continuously in both the upstream oil and gas industry as well as in other industrial sectors."

"Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk efisiensi biaya di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi karena biaya tersebut merupakan pengeluaran bagi pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melaksanakan sharing facility. Sharing facility merupakan kegiatan pemakaian fasilitas secara bersama-sama di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan prinsip pembebanan biaya (cost sharing) secara proporsional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan perbedaan pendapat Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi dan Direktorat Jenderal Pajak dalam menetapkan pengenaan pajak pertambahan nilai atas sharing facility dan menganalisis pengenaan pajak pertambahan nilai atas sharing facility berdasarkan ketentuan pajak pertambahan nilai. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif didapat dengan studi lapangan, melalui wawancara mendalam, dan studi literatur. Hasil penelitian adalah dasar Direktorat Jenderal Pajak mengenakan pajak pertambahan nilai atas sharing facility yaitu sharing facility termasuk ke dalam penyerahan jasa kena pajak berdasarkan peraturan pajak pertambahan nilai di Indonesia sedangkan dasar Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi adalah sharing facility bukan merupakan penyerahan jasa kena pajak dan perjanjian yang diatur dalam kontrak Production Sharing Contract. Sharing facility dilihat dari teori dan konsep pajak pertambahan nilai tidak termasuk ke dalam penyerahan jasa kena pajak. Pemerintah harus membuat peraturan untuk memberikan kepastian hukum bagi kontraktor di kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

---

Government makes efforts for cost efficiency in the upstream activities of oil and gas due to the cost of expenditure for the government. One of the efforts made by the government is implementing sharing facility. Sharing facility is a facility usage activities jointly in the upstream activities of oil and gas with the principle of charging (cost sharing) proportionally.

This study aims to analyze the basic considerations dissent Special Unit Oil and Gas and the Directorate General of Taxes in determining the imposition of value added tax on facility sharing and analyzing the imposition of value added tax on facility sharing under the terms of the value added tax.

The method used was a qualitative study with qualitative data analysis. The qualitative data obtained by field studies, in-depth interviews, and literature.

The results are the basis of the Directorate General of Taxes impose value added tax on facility sharing is sharing facility included in the delivery of services taxable under the rules of the value added tax in Indonesia while the Special Task Force basic Oil and Gas are sharing facility is not a taxable service delivery and agreements set forth in the Production Sharing Contract. Sharing facility seen from the theory and the concept of value-added tax are not included in taxable service delivery. Government should pass legislation to provide legal certainty for contractors in the upstream activities of oil and gas."

"Sektor pertambangan minyak dan gas bumi mempunyai hubungan yang erat dengan sektor kehutanan dalam hal penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karenanya masalah tumpang tindih lahan antara keduanya tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang melatarbelakangi tumpang tindih lahan ini adalah pengukuhan kawasan hutan dalam suatu wilayah dimana dalam wilayah tersebut sebelumnya telah ada kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Pengukuhan tersebut terjadi jauh setelah wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang bersangkutan ada dan berjalan. Hal ini terjadi pada wilayah kerja PT Pertamina EP yaitu Field Sangatta-Kalimantan Timur yang berada satu wilayah dengan Kawasan Taman Nasional Kutai. Selain itu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung dan untuk pemanfaatannya dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional, justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha. Selain itu tidak adanya atau tidak diselenggarakannya penataan ruang yang jelas dan maksimal oleh Pemerintah juga menyebabkan timbulnya masalah tumpang tindih lahan ini. Di satu sisi sektor pertambangan minyak dan gas bumi sebagai salah satu sumber terbesar devisa Negara dituntut untuk memenuhi target produksi Pemerintah. Namun di sisi lain dalam pengusahaannya terbentur oleh aturan-aturan lain yang ada sehingga menghambat jalannya kegiatan usaha. Oleh karenanya perlu segera dilakukan pencegahan dan penanganan atas masalah tumpang tindih lahan ini.

---

Oil and gas sector has a strong connection with forestry sector in terms of utilization of forest area. Derived from this, the issue of overlapping between two sectors is inevitable. One of the backgrounds for this overlapping is the etermination of forest area in an area which already has an oil and gas business activity. Such determination is occurred long after the related oil and gas activity existed and operated. This happened to PT Pertamina EP?s working area which is Field Sangatta-East Kalimantan that exists in the same area as Kutai National Park (Taman Nasional Kutai). Furthermore, by issuing Law Number 41 year 1999 regarding Forestry that regulates the utilization of forest area, it creates uncertainty of law for business practitioner. In addition, the absence of clear and maximum spatial use management by the Government also can caused this overlapping issue. On one side the oil and gas sector has become one of the country?s biggest income?s sources thus it is required to fulfill the production?s target from the Government. However on the other side the operation has barriers from the existing law and regulation which it can hinder the business activity itself. Based on that, it is required to immediately conduct the prevention and mitigation actions for this overlapping issue."