Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perceraian sebagai sebab putusnya perkawinan, pada kenyataannya mengubahkondisi ekonomi suami dan istri, terutama istri yang pasca perceraian sering kalimengalami kesulitan dalam perekonomian karena sebelum putusnya perkawinandibiayai oleh suami dalam kesehariannya. Oleh karena itu untuk mencegah agartidak terjadi keadaan dimana salah satu pihak terbebani atau salah satu pihakterlantar akibat perceraian maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenaitunjangan pasca perceraian. Skripsi ini membahas pengenai pengaturan tunjanganpasca perceraian di Indonesia dan membandingan pengaturan tersebut denganpengaturan di Texas, Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi iniadalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan mengutamakanpenggunaan bahan pustaka atau data sekunder berupa norma-norma hukum tertulisuntuk membandingan pengaturan di Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Bahwadari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pengaturan mengenaitunjangan pasca perceraian di Indonesia masih perlu dilengkapi dan dilakukanperubahan, oleh karena itu diperlukan tindakan dari pemerintah sebagai pihak yangmempunyai kewenangan untuk melengkapi dan mengubah pengaturan tersebutagar pemberian tunjangan pasca perceraian di Indonesia dapat diberlakukan denganadil dan jelas.

---

Divorce as cause of dissolution of marriage, in fact changes husband and wife

financial conditions, especially wife who often experience financial difficulty after

divorce because before the dissolution of marriage their husband is the one who

paid for their daily necessities. Hence, to prevent condition whereas one of the

former spouses being burdened or neglected because of divorce, it is necessary to

have defined law regarding spousal maintenance after divorce. This thesis discusses

the law of spousal maintenance in Indonesia and compares it with the law of spousal

maintenance in Texas, United States. The research in this thesis uses normative

judicial approach which prioritize the use of library materials and written legal

norms to compares between the law in Indonesia and Texas, United States. From

the result of research, it can be conducted that the law of spousal maintenance in

Indonesia still need to be improve, therefore the government as the one who have

the authority need to make action to improve the law of spousal maintenance, so

the law of spousal maintenance in Indonesia can be applied fair and clear"

"Perceraian yang merupakan salah satu penyebab dari putusnya suatu hubungan perkawinan ini berdampak kepada masing-masing pihak yang terikat dalam suatu hubungan perkawinan khususnya dalam kondisi ekonomi. Dari berbagai banyak kasus perceraian yang ada, istri lebih sering sekali mengalami kesulitan dalam kondisi ekonomi, yang mana sebelumnya selama terikat dalam hubungan perkawinan diberikan nafkah oleh suami. Maka dari itu untuk mencengah terjadinya ada salah satu pihak yang mengalami kesusahan pasca perceraian diperlukan pengaturan yang jelas mengenai tunjangan pasca perceraian. Dalam skripsi ini membahan mengenai pengaturan tunjangan pasca perceraian di Indonesia dan membandingkan pengaturan tersebut dengan pengaturan tunjangan pasca perceraian yang ada di Malaysia. Dalam menulis skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif yang mengutamakan penggunaan bahan pustaka berupa norma-norma hukum tertulis dalam membandingkan pengaturan tunjangan pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan penelitian, mengenai tunjangan pasca perceraian di Indonesia masih diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku secara tidak menyeluruh dan sama rata untuk Warga Negara Indonesia, maka diperlukan tindakan dari pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk mengubah dan melengkapi khususnya tunjangan pasca perceraian agar dapat diberlakukan dengan jelas dan sama rata.

---

Divorce, one of the many causes of the end of a marital relationship, brings an impact towards the parties bound in the marital relationship, specifically in the economic conditions.Of the many divorce cases present, the wife in the relationship more often experiences economic hardships, due to the fact that their livelihood during the marriage was provided by the husband. Hence, to prevent condition whereas one of the former spouses being burdened because of divorce, it is necesarry to have defined law regarding spousal maintance after divorce. This thesis discusses the law of spousal maintance in Indonesia and compares it with the law of spousal maintance in Malaysia. This thesis is weritten using the normative juridical research approach tha prioritizes the use of library materials in the form of written legal norms in comparing post-divorce alimony arrangements in Indonesia and Malaysia. Based on research, post-divorce alimony agreement in Indonesia is still not chomprehensively and unequally regulated in several regulations that apply for Indonesian citizens. An action from the government as the holder of authority is needed to change and complete the post-divorce alimony agreement regulation so that they can be applied clearly and equally for everyone.

 

"

"

Setelah perceraian, orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut ditanggung oleh bapak sepenuhnya. Ibu baru ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut apabila pada kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Meskipun hak anak untuk tetap mendapatkan nafkah setelah orang tua bercerai telah dijamin di Indonesia, permasalahan hukum yang dapat ditemukan adalah tidak adanya peraturan yang mengatur secara rinci terkait biaya nafkah anak setelah perceraian. Sedangkan, dalam beberapa negara seperti di Inggris, telah mengatur secara rinci hal tersebut mulai dari besarnya biaya nafkah anak yang harus dibayar, sampai kapan biaya tersebut dibayarkan, peninjauan ulang apabila keadaan finansial orang tua berubah, sanksi apabila tidak menjalankan kewajiban, serta adanya lembaga yang khusus mengawasi jalannya pembayaran nafkah anak. Skripsi ini akan menjelaskan tentang pengaturan-pengaturan mengenai nafkah anak setelah perceraian baik di Indonesia maupun di Inggris.

 

---

After divorce, parents are still obliged to look after and educate their children, solely for the best interests of the child. The cost of maintaining and educating these children is fully paid by the father. The mother will share the cost for these children’s maintenance and education only when the father is unable to carry out his obligations to pay for the child maintenance. Although children's rights for child maintenance after their parents’ divorce is guaranteed by law in Indonesia, legal issues that can be found in Indonesia is an absence of detailed law regulating child maintenance after parents’ divorce. Meanwhile, in some countries like England, their law has regulated in detail these matters starting from the cost of child maintenance, when will the child maintenance payments stop, a review if the financial condition of the parent changes, sanction for not paying, and an agency that oversees such payment of child maintenance. This mini thesis will explain the law regarding child maintenance after divorce in Indonesia and England.

 

"

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan ketentuan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Salah satu akibat perceraian adalah dampaknya bagi anak di bawah umur yang ada dalam perkawinan tersebut. Tak jarang hal tersebut kemudian menimbulkan sengketa tersendiri dalam perkara perceraian. Atas dasar hal tersebut, pengaturan yang jelas dan rinci mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian tentu diperlukan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dimana penelitian menekankan pada data sekunder yaitu penggunaan norma-norma hukum tertulis dan perbandingan mengenai hukum Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa ketentuan mengenai hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian di Indoensia masih perlu dilengkapi dan dilakukan perubahan-perubahan. Pemerintah sebagai pihak yang memegang kekuasaan didorong untuk melakukan perubahan tersebut sehingga penerapannya dapat diberlakukan dengan jelas dan tegas.

---

This thesis explains the comparison of child custody regulation due to a divorce between Indonesia and Texas, United State of America. One of the consequences of a divorce is the impact on the child/ren in the marriage. This can eventually lead to another dispute within the divorce itself. Therefore, a detailed and definite law regarding legal child custody due to a divorce is certainly necessary. This study was conducted using normative juridical approach, which emphasized on secondary data, such as the application of the legal norms and comparison of the laws between Indonesia and Texas, United State of America. The result of this study illustrates the current need of improvement in the regulation regarding legal child custody study in Indonesia. The government, as the stake holder, is encouraged to make changes and improve, so that the implementation can be applied clearly and improved."

"Hubungan hukum orang tua dan anak tidak pernah hilang walaupun perkawinan kedua orang tua tersebut putus akibat perceraian. Dalam hal putusnya perkawinan akibat perceraian, bapak menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, sedangkan ibu baru ikut memikul kewajiban tersebut jika dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Namun, pengaturan mengenai rincian biaya pemeliharaan anak yang dimaksud tersebut masih belum dapat ditemukan dalam sistem hukum di Indonesia secara umum, meskipun dapat ditemukan upaya pengaturan untuk kalangan masyarakat tertentu, yakni bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagai perbandingannya, Jerman memiliki pengaturan dalam menentukan rincian biaya pemeliharaan anak pasca perceraian yang dimuat dalam sebuah tabel panduan dari Pengadilan Regional Tinggi Düsseldorf yang telah menjadi pedoman penentuan besar biaya pemeliharaan anak di seluruh negara bagian Republik Federal Jerman. Menariknya, tabel Düsseldorf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi selalu digunakan oleh seluruh jenjang pengadilan di seluruh negara bagian Jerman. Skripsi ini membahas terkait dengan pengaturan mengenai biaya pemeliharaan anak pasca perceraian di Negara Indonesia dan Negara Jerman.

---

The legal relationship between parents and children is never lost even though the marriage of the two parents is broken due to divorce. In the event that the marriage is discontinued due to divorce, the father bears the costs of maintaining and educating the child, while the mother only assumes the responsibility if in reality the father is unable to fulfill these obligations. However, the regulation regarding the details of the child maintenance costs in question has yet to be found in the legal system in Indonesia in general, although arrangements can be found for certain circles of society, namely for Civil Servants. In comparison, Germany has arrangements in determining the details of post-divorce child maintenance costs contained in a guide table from the Düsseldorf High Regional Court which has become a guide for determining the amount of child maintenance costs in all states of the Federal Republic of Germany. Interestingly, the Düsseldorf table does not have binding legal force but is always used by all levels of courts in all German states. This mini thesis discusses the regulation regarding the cost of child care after divorce in Indonesia and Germany."

"Perjanjian perkawinan belum diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, perjanjian perkawinan dapat dianggap penting terutama dalam perkawinan campuran mengingat dampak yang dihasilkan dari perkawinan itu sendiri cukup besar. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membandingkan pengaturan di Texas, Amerika Serikat yakni Texas Family Code dan Uniform Premarital Agreement Act. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal untuk melakukan perbandingan pengaturan antara Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia diperlukan adanya kepastian hukum karena dalam prakteknya masih terdapat ketidaksesuaian berkaitan dengan pengaturan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran. Hal ini dapat dilakukan dengan pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk lebih memperhatikan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran agar prosedur, akibat hukum, serta legalitas dari perjanjian perkawinan itu sendiri memiliki kepastian.

---

Prenuptial agreement is still not widely known by the Indonesian people. However, marriage agreements can be considered important, especially in mixed marriages, considering the significant impact of the marriage itself. This thesis discusses the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages in Indonesia namely in the Indonesian Civil Code and the Marriage Law No. 1 of 1974 and compares the with those in Texas, United States namely Texas Family Code and Uniform Premarital Agreement Act. The research used in this thesis is doctrinal research to compare the regulations between Indonesia and Texas, United States. The results of this study are that the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages in Indonesia requires legal certainty because in practice there are still inconsistencies related to the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages. This can be done by the government as the authorized institution to pay more attention to the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages so that the procedures, legal consequences, and legality of the prenuptial agreement themselves have certainty."

"Tingginya tingkat perceraian di Indonesia menimbulkan kekhawatiran terhadap kehidupan anak-anak korban perceraian. Berdasarkan UU Perkawinan, kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya tetap berjalan meskipun orang tua telah bercerai. UU Perlindungan Anak juga menyebutkan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak. Melaksanakan tanggungjawab sebagai orang tua dalam mengasuh anak tentunya membutuhkan biaya, baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Oleh karena itu tunjangan anak merupakan hal penting dalam hal pemenuhan hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang demi masa depannya. Demi perkembangan hukum, melalui penelitian ini dilakukan perbandingan dengan negara lain, yaitu Australia, salah satu negara yang mempelopori sistem tunjangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari mengenai tunjangan anak sebagai kewajiban orang tua akibat perceraian berdasarkan ketentuan yang ada di Indonesia dan Australia. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum tentang kewajiban orang tua akibat perceraian yang ada di Indonesia dan Australia serta menambah ilmu pengetahuan tentang tunjangan anak sebagai kewajiban orang tua akibat perceraian dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis–normatif dengan melakukan studi pustaka terhadap data sekunder. Di Indonesia, belum ada penghitungan secara pasti mengenai jumlah tunjangan anak beserta pemungutannya kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, belum ditemukan konsekuensi yang efisien terhadap orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian. Berbeda dengan Australia, negara tersebut sudah memiliki sistem mengenai tunjangan anak setelah perceraian. Dimulai dari adanya departemen yang khusus bertugas untuk menangani penagihan tunjangan anak, formula untuk menghitung jumlah tunjangan anak yang harus dibayarkan, serta berbagai konsekuensi yang akan dihadapi oleh orang tua sebagai upaya pemaksaan agar tunjangan anak dibayarkan. Melalui analisis terhadap putusan pengadilan di kedua negara tersebut, menunjukkan bahwa lebih mudah untuk meninggalkan kewajiban orang tua di Indonesia dibandingkan dengan di Australia.

---

The high divorce rate in Indonesia raises concerns about the lives of children who are victims of divorce. Based on the Marriage Law, the obligation of parents to care and educate their children as well as possible continues even though the parents are divorced. The Child Protection Law also mentions the obligations of parents in fulfilling children's rights. Carrying out parental responsibilities in raising children certainly requires costs, both living expenses and educational costs. Therefore, child support is essential in terms of fulfilling children's rights so they can grow and develop for their future. For the sake of legal development, this research makes a comparison with other countries, namely Australia, one of the countries that pioneered the child support system. This study aims to learn about child support as a parent's obligation due to divorce based on the provisions in Indonesia and Australia. The expected benefits of this research are to provide an overview of parental obligations due to divorce in Indonesia and Australia and to increase knowledge about child support as a parent's obligation due to divorce by using legal research methods juridical-normative by conducting literature studies on secondary data. In Indonesia, there is no exact calculation regarding the amount of child support and its collection except for civil servants. In addition, efficient consequences for parents who do not fulfill their obligations after divorce have not been found. Unlike Australia, the country already has a system regarding child support after divorce. Starting from a department specifically tasked with handling child support collection, a formula for calculating the amount of child support that must be paid, as well as the various consequences that parents will face in an effort to force child support to be paid. Through an analysis of court decisions in both countries, it is shown that it is easier to abandon parental obligations in Indonesia than in Australia."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan penentuan besaran nafkah anak pasca perceraian berdasarkan berbagai peraturan di Indonesia dan Singapura, serta praktiknya di Indonesia dengan menggunakan Putusan No. 359/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pembahasan akan menganalisa perbedaan dan persamaan mengenai pengaturan penentuan besaran nafkah anak pasca cerai di Indonesia dan Singapura, serta menganalisa ketepatan putusan Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah anak pada Putusan No. 359/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami bahwa hukum telah menjamin hak anak pasca perceraian melalui adanya kewajiban pemberian nafkah anak, dan oleh karenanya pelaksanaan hal tersebut dapat dituntut dalam proses perceraian."

"Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana penanganan sengketa international child abduction yang terjadi setelah adanya perceraian dari sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan campuran beda kewarganegaraan. Perbedaan hukum yang berlaku antara suami dan istri, mempengaruhi status personal anak tersebut dalam berhadapan dengan hukum. International child abduction diatur dalam the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980. Indonesia belum menandatangani konvensi tersebut sehingga penanganannya mengacu pada undang-undang nasional seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Kewarganegaraan RI, dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Penanganan kasus ini di Indonesia melibatkan instansi seperti KPAI, Kementerian Luar Negeri, dan Kedutaan Besar. Selain melibatkan instansi, pada umumnya proses pengembalian anak dalam penanganan international child abduction dapat mengikuti perjanjian bilateral antara kedua negara, tetapi Indonesia belum memiliki perjanjian bilateral terkait international child abduction dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Belanda, dan Prancis. Salah satu yang menjadi permasalahan besar dalam menangani international child abduction di Indonesia adalah Indonesia belum menjadi negara anggota the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction dan belum meratifikasi konvensi tersebut. Penyelesaian international child abduction di pengadilan bisa menghasilkan putusan pengembalian anak atau penetapan hak asuh anak berdasarkan prinsip the best interest of the child dan prinsip habitual residence. Namun, sebagai negara yang belum meratifikasi konvensi, Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menangani kasus international child abduction secara efektif. Indonesia tentu membutuhkan regulasi berupa undang-undang yang jelas untuk menangani kasus international child abduction, yang mencakup Central Authority yang sesuai dengan konvensi untuk menjadi perantara antar negara, serta prosedur pengembalian anak tersebut ke negara asal atau negara habitual residence-nya.

---

This research analyses how to handle disputes of international child abduction that occur after the divorce of a couple who have conducted an intermarriage with different nationalities. The differences in the applicable laws between the husband and wife affect the personal status of the child when dealing with the law. International child abduction is regulated by the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction 1980. Indonesia has not signed this convention, so the handling in Indonesia refers to national laws such as the Child Protection Act, the Marriage Act, the Indonesian Citizenship Act, and the Child Welfare Act. The handling of this case in Indonesia involves institutions such as KPAI, the Ministry of Foreign Affairs, and the Embassy. Besides involving institutions, generally, the process of returning the child in the handling of international child abduction can follow bilateral agreements between the two countries, but Indonesia does not yet have bilateral agreements related to international child abduction with countries such as the United States, Singapore, the Netherlands, and France. One of the major issues in handling international child abduction in Indonesia is that Indonesia has not become a member state of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction and has not ratified the convention. The resolution of international child abduction in court can result in a decision to return the child or the determination of child custody based on the principle of the best interest of the child and the principle of habitual residence. However, as a country that has not ratified the convention, Indonesia still faces difficulties in handling cases of international child abduction effectively. Indonesia certainly needs clear regulations in the form of laws to handle cases of international child abduction, which include a Central Authority in accordance with the convention to act as an intermediary between countries, as well as procedures for returning the child to the country of origin or their habitual residence country."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan penentuan besaran nafkah anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan peraturan-peraturan di Australia. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mana menggunakan peraturan-peraturan terkait dengan topik pembahasan. Hasil penelitian menggambarkan belum ada pengaturan terkait cara menentukan besaran nafkah anak pasca perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan Australia telah mengatur rinci dengan ditentukannya parameter sebagai pertimbangan hakim dan formula untuk menghitung biaya pemeliharaan anak. Pemerintah didorong untuk melakukan perubahan sehingga implementasinya menjadi jelas dan tegas.

---

This thesis discusses the comparison of determining the amount of child support after divorce according to Indonesia’s Marriage Law and regulations in Australia. The research used in the writing of this thesis is the normative juridical method which uses the rules related to the topic of discussion. The result of this study shows that there is no regulation regarding how to determine the amount of child support after divorce in Indonesia's Marriage Law. Meanwhile, Australia has set out in detail the parameters for the judges to determine the amount of child support payable by the parent and formulas for calculating child support. The government is encouraged to make changes so that its implementation becomes clear and firm."