Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindakan pemasungan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan salah satu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia, karena membatasi ruang gerak individu dalam melakukan setiap kegiatannya, serta dapat berdampak pada fisik, psikologis, dan sosial individu. Adanya Program Banten Bebas Pasung 2019 merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Banten, salah satunya adalah Kabupaten Lebak. Dalam pelaksanaannya, Program Banten Bebas Pasung ini memerlukan sinergitas lintas sektor, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Banten Bebas Pasung 2019 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Penelitian ini mengacu pada teori implementasi program yang disampaikan oleh Charles O. Jones (1996). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan beberapa aktor yang terlibat dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program di Kabupaten Lebak belum dapat berjalan secara optimal karena masih ditemukannya permasalahan pada seluruh indikator, yakni sumber daya manusia, sarana dan prasarana, unit organisasi, SOP, keseragaman pemahaman implementor, komunikasi implementor, sosialisasi program, pelayanan program, pembiayaan program, serta dukungan program. Selain itu, juga terdapat hambatan dalam pelaksanaan Program Banten Bebas Pasung 2019 yang berasal dari internal dan eksternal. Adapun hambatan internal yang berasal dari struktur birokrasi dan layanan kesehatan yang diberikan, serta eksternal dari keadaan geografis serta pengetahuan dari masyarakat yang masih minim

---

The act of restraint people with mental disorders (ODGJ) is one of the actions that violate Human Rights because it limits individuals' space to carry out each activity and can impact the individual's physical, psychological, and social. The Government's efforts to overcome cases of shedding people with mental disorders (ODGJ) through Banten's Free Restraint 2019 Program in Banten Province, one of which is the Lebak Regency. In its implementation, the Banten's Free Restraint Program requires synergy across sectors, both at the provincial, city levels, to the community. This study analyzes the Banten's Free Restraint 2019 Program's implementation in Lebak Regency, Banten Province, which refers to the theory of program implementation presented by Charles O. Jones (1996). This study's approach uses a post-positivist paradigm with data collection techniques through in-depth interviews with several actors involved and literature study. The result indicates that the program's implementation has not been able to run optimally because all indicators, namely, human resources, facilities, infrastructure, organizational units, SOPs, similarity understanding of implementers, implementor communication, program socialization, program services, program financing, and program support) still have problems. Besides, there are also obstacles in implementing the Banten's Free Restraint 2019 Program from internal and external. Internal obstacles come from the bureaucratic structure and health services provided, and external obstacles come from geographical conditions and minimal knowledge from the community

"

"Latar Belakang. Menurut SDKI tahun 2007, AKI 228 per 100.000KH dan AKB 34 per 1000KH sementara target MDG‟s AKI 102 per 100.000 KH dan AKB 23 per 1000KH. Untuk mempercepat pencapaian target MDG‟s maka diluncurkan program Jampersal sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Kesehatan nomor TU/Menkes/E/391/11/2011 tentang Jaminan Persalinan, tanggal 22 Februari 2011. Kabupaten Lebak mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 5.470.545.000,- untuk 16.870 ibu bersalin. Namun dana program tersebut hanya terserap Rp. 3,9 milyar atau sekitar 71,2 % dengan cakupan sebesar 11.137 ibu bersalin atau 68,3%.Metode. Jenis Penelitian ini adalah desain kualitatif. Arah penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Program Jampersal di Kabupaten Lebak Propinsi Banten Tahun 2011. Metode analisa yang digunakan adalah content analysis berdasarkan triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi data.Hasil. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilakukan sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada hambatan terkait Kendala seperti terhambatnya laporan ke Dinas Kesehatan Propinsi, rendahnya tarif, ketersediaan fasilitas, sebagian bidan desa yang tidak berada di tempat dan geografis.

---

Background. According IHDS in 2007, Maternal Mortality Rate is 228/ 100.000 life birth and Infant Mortality Rate is 34/1000 life birth, while MDG's target is Maternal Mortality Rate is 102/100.000 life birth and Infant Mortality Rate is 23/1000 life birth. To achieve MDG's target therefore Jampersal had been launched. According to circular issued by Ministry of Health No. TU/Menkes/E/391/II/2011 about Jampersal, on February 22nd 2011. In Lebak Regency had fund allocation 5.470.545.000,- for 16.870 maternal but that fund only absorb for 3,9 billion or about 71,2 % of 11.137 maternal or 68,3%.Methods. This research is qualitative design research. It about the Implementation of Jampersal Policy in Lebak regency, Banten Province in 2011. Analysis method that being used is content analysis with triangulation method, source and data.Result. Analysis results obtained showed that the implementation of the policy has been running very well, but there are any constraints such as delays in reporting to the Provincial Health Office, the low rates, availability of facilities, many midwives who are not stay in her and geography."

"Kabupaten Lebak memiliki letak geografis unik yang dapat dijadikan kawasan pariwisata alam mulai dari bukit, sungai, gua, dan garis pantai yang panjang karena setiap objek alam dapat memiliki potensi untuk dijadikan objek wisata alam dengan nilai yang  berbeda-beda. Bentang alam sebagai sumberdaya wisata menjadi penentu ada atau tidaknya kegiatan wisata alam tersebut (Dernoi dalam Burton, 1995). Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi pariwisata alam di Kabupaten Lebak dan mengetahui hubungan antara potensi pariwisata alam dengan jumlah pengunjung. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan keruangan serta menggunakan Uji Statistik Chi Square untuk mencari hubungan. Hasil penelitian menunjukan bahwa potensi objek wisata alam di Kabupaten Lebak berdasarkan pembobotan menghasilkan sebagian besar nilai potensi objek wisata alam yang rendah. Secara spasial Kabupaten Lebak memiliki beragam objek wisata alam dan terdapat beberapa objek wisata alam yang memiliki keunikan sendiri yaitu objek wisata Pantai Langir dan objek wisata Karang Taraje, namun belum adanya pengelolaan yang baik pada fasilitas dan aksesibilitas membuat nilai potensi tetap rendah. Kedatangan wisatawan ke objek wisata alam disebabkan oleh nilai potensi objek wisata alam yang tinggi dan memiliki fasilitas yang baik. Melalui hasil uji statistik diketahui bahwa adanya hubungan yang signifikan antara potensi pariwisata alam dengan jumlah pengunjung objek wisata alam tahun 2017 di Kabupaten Lebak ditunjukan dengan objek wisata alam yang memiliki nilai tinggi mendatangkan jumlah pengunjung yang tinggi juga, dan begitu sebaliknya.

---

Lebak Regency has a unique geographical location that can be used as a natural tourism area starting from long hills, rivers, caves and coastlines because each natural object can have the potential to be a natural tourist attraction with different values. Landscapes as tourism resources are a determinant of the presence or absence of natural tourism activities (Dernoi in Burton, 1995). The purpose of this research is to find out the potential of natural tourism in Lebak Regency and find out the relationship between the potential of natural tourism and the number of visitors. The analytical method used is descriptive method with spatial approach and using the Chi Square Statistic Test to find relationships. The results of the study showed that the potential of natural tourism objects in Lebak Regency based on weighting produced most of the potential value of low natural tourism objects. Spatially, Lebak Regency has a variety of natural attractions and there are several natural attractions that have their own uniqueness, namely the Langir Beach tourist attraction and Karang Taraje tourist attraction, but the lack of good management of facilities and accessibility makes the potential value remains low. The arrival of tourists to natural attractions is due to the potential value of high natural tourism objects and good facilities. Through the results of statistical tests, it is known that the existence of a significant relationship between the potential of natural tourism and the number of visitors to natural attractions in 2017 in Lebak Regency is indicated by natural attractions that have high scores, bringing high numbers of visitors, and vice versa."

"Air merupakan komoditas penting yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu daerah yang menggunakan air yang bersumber dari sumur gali untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya adalah Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Namun, resiko penggunaan sumur gali adalah kualitas air tanah yang kurang layak untuk digunakan. Penelitian yang dilakukan di sekitar daerah Kecamatan Cipanas memiliki tujuan untuk mengetahui persebaran fasies air tanah pada daerah penelitian. Metode yang digunakan merupakan metode hidrogeokimia. Dalam menentukan fasies air tanah menggunakan diagram Gibbs diagram Durov, diagram Stiff, dan diagram Piper. Tiga fasies air tanah yang tersebar, yaitu calcium magnesium sulfate, sodium bicarbonate, dan calcium magnesium bicarbonate. Proses kimia air tanah daerah penelitian didominasi oleh disolusi dan pertukaran ion sehingga mineral karbonatan cukup mendominasi. Kualitas air tanah daerah penelitian apabila mengacu Permenkes No. 37 Tahun 2017 untuk penggunaan higiene sanitasi tidak memenuhi syarat untuk digunakan.

---

Water is an important commodity that is used by the community to fulfil the needs of daily life. One area that uses water sourced from dug wells to improve the quality of life of its people is Cipanas District, Lebak Regency, Banten Province. However, the risk of using dug wells is that the groundwater quality is not suitable for use The research conducted around the Cipanas District area has the aim of knowing the distribution of groundwater facies in the studied area. The method used is a hydrogeochemical method. In determining groundwater facies using Gibbs diagrams, Durov diagrams, Stiff diagrams, and Piper diagrams. Three groundwater facies are found, they are calcium magnesium sulfate, sodium bicarbonate, and calcium magnesium bicarbonate. The chemical process of groundwater in the study area is dominated by dissolution and ion exchange so that carbonate minerals dominate. The groundwater quality of the research area referring to the Minister of Health Regulation No. 37 of 2017 for the use of sanitation hygiene does not pass the requirements for use."

"Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan Kurikulum 2013 pada sekolah dasar di Kabupaten Lebak, Povinsi Banten, yang merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle untuk menganalisis isi kebijakan dan konteks dari kebijakan Kurikulum 2013 pada Sekolah dasar di kabupaten Lebak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist, serta metode pencarian data kualitatif yaitu wawancara mendalam, studi literatur, observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan Kurikulum 2013 di Lebak belum terlaksana dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain: Sumber daya yang kurang memadai, sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kepada pelaksana yang kurang maksimal, dan kemampuan dari para pelaksana untuk menjalan kurikulum yang harus ditingkatkan. Sehingga diperlukan peninjauan ulang pelaksanaan kurikulum 2013 pada daerah yang tertinggal dan meningkatkan pengawasan apakah kurikulum sudah berjalan dengan baik.

---

This thesis analyzes the implementation of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak Banten Regency which is one of the underdeveloped areas in Indonesia. Researchers used the implementation model of the public policy Implementation by Merilee S. Grindle to analyze the content of the policy and the context of the 2013 curriculum policy in elementary schools in Lebak district. The research approach used is post-positivist, as well as qualitative data search methods, namely in-depth interviews, literature studies, observation. The results show that the implementation of the 2013 Curriculum education policy in Lebak has not been implemented properly. This condition is caused by a number of factors, including: insufficient resources, less than optimal socialization and training from the government to the implementers, and the ability of the implementers to run the curriculum that must be improved. So it is necessary to review the implementation of the 2013 curriculum in underdeveloped areas and increase supervision of whether the curriculum is running well."

"Data dari WHO tahun 2018 menempatkan Indonesia pada urutan ketiga negara penyumbang kasus kusta terbanyak. Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi dengan temuan kasus kusta yang cukup tinggi. Dalam profil kesehatan Indonesia tahun 2019 didapatkan Provinsi Banten termasuk 10 besar provinsi dengan angka cacat tingkat 2. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.11 tahun 2019 tentang penanggulangan kusta. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten agar tercapai target eliminasi kusta. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang memengaruhi implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun belum ada peraturan turunan, sumber daya sudah cukup siap, standar operasional prosedur yang belum merata, komunikasi sudah cukup siap namun belum optimal, disposisi pelaksana menerima kebijakan ini, lingkungan ekonomi dan sosial yang cukup mendukung namun tetap masih ada stigma di masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesiapan implementasi kebijakan penanggulangan kusta di Provinsi Banten sudah cukup siap namun ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan dibuatnya peraturan turunan, sosialisasi, meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan.

---

Data from the WHO in 2018 placed Indonesia in third place that contributed to the most leprosy cases. Banten Province is one of the provinces with high cases of leprosy. In Indonesia's 2019 health profile, Banten Province was included in the top 10 provinces with a level 2 disability rate. The government issued Minister of Health Regulation No. 11 of 2019 regarding the prevention of leprosy. This study aims to determine the readiness to implement leprosy control policies in Banten Province to achieve the leprosy elimination target. The study was done using the qualitative method. Primary data was obtained through in-depth interviews and secondary data through document review. This study uses Van Meter and Van Horn's policy analysis theory with variables of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, inter-organizational communication, implementing dispositions, and the economic, social and political environment that influence policy implementation. The results of this study are the size and objectives of the policy are clear. Still, there are no derivative regulations. The resources are quite ready; the standard operating procedures are not evenly distributed, the communication is quite prepared but not optimal, the disposition of the implementer accepts this policy, the economic and social environment is adequate to support. However, there's still a stigma in society. This study concludes that the readiness for implementing leprosy control policies in Banten Province is quite ready, but Banten Province can improve several things. This study recommends making derivative regulations, socializing, increasing discipline in reporting."

"Percepatan penurunan stunting merupakan salah satu priotitas nasional yang telah tertuang di dalam Pertaturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dimana target penurunan prevalensi sebesar 14%. Berdasarkan hasil SSGI Tahun 2021 di Kabupaten Tangerang terdapat sebanyak 23,3% balita yang mengalami stunting sementara tahun 2022 turun menjadi 21,1% dan berdasarkan SKI Tahun 2023 meningkat lagi menjadi 26,4%. Pola tren prevalensi stunting yang fluktuatif menunjukkan bahwa tantangan dalam mengatasi stunting melalui 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting masih menjadi perhatian. 8 aksi tersebut dapat menjadi perangkat subsistem utama dalam upaya integrasi dan konvergensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program 8 Aksi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2022 dengan menggunakan teori The Bicycle Framework for Public Health Nutrition (PHN). Data diperoleh melalui tahap wawancara mendalam dan data sekunder berupa telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis konten dan dilakukan triangulasi. Hasil penelitian untuk tahap intelijen menunjukkan Kepala Daerah dan Stakeholder berpartisipasi aktif dalam mendukung percepatan penurunan stunting, meskipun adanya peralihan kepengurusan sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021, DPPKB dibantu oleh Dinkes dan Bappeda dalam mengakomodir Tim Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan hasil rembuk stunting diketahui idenfikasi kendala yang menyasar pada lingkup rumah tangga di 1000 HPK meliputi perbaikan manajemen alokasi anggaran, perbaikan manajemen layanan untuk memastikan layanan menjangkau Rumah Tangga 1000 HPK, perbaikan koordinasi antar OPD serta antara kabupaten/kota dan desa, dan perbaikan manajemen data stunting dan cakupan intervensi. Untuk tahap tindakan pemberian intervensi sudah sesuai dengan Perpres 72 Tahun 2021. Namun untuk kegiatan yang berulang perlu adanya evaluasi dalam peningkatan kualitas intervensi. Pada tahap evaluasi komitmen pimpinan dan stakeholder terkait dalam percepatan penurunan stunting sangat kuat sehingga Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting sudah berjalan sebesar 100% pada tahun 2022.

---

Acceleration of stunting prevalence reduction is one of the national priorities outlined in Presidential Regulation Number 72 on 2021 and the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024, with a target of reducing stunting prevalence by 14%. Based on the 2021 SSGI results in Tangerang Regency, 23.3% of toddlers is stunting, which decreased to 21.1% in 2022 but increased again to 26.4% based on the 2023 SKI. The fluctuating trend of stunting prevalence indicates that the challenges in overcoming stunting through the 8 Actions for Accelerating Stunting Prevalence Reduction remain a concern. These 8 actions can serve as the main subsystem tools for integration and convergence. This study aims to determine the implementation of the 8 Actions for Accelerating Stunting Prevalence Reduction program in Tangerang Regency, Banten Province in 2022 using The Bicycle Framework for Public Health Nutrition (PHN) theory. Data was obtained through in-depth interviews and secondary data by reviewing documents. This study uses a qualitative method using content analysis and triangulation. The results of the study for the intelligence stage show that the Head of the Region and stakeholders actively participated in supporting the acceleration of stunting reduction, despite the transfer of management in accordance with Presidential Regulation Number 72 on 2021, The DPPKB, assisted by the Health Departement and Bappeda accommodated the Stunting Reduction Acceleration Team. Based on the results of the stunting deliberation, identified constraints that targeted 1000 HPK households, including improving budget allocation management, improving service management to ensure services reach 1000 HPK Households, improving coordination between OPD’s and between districts/cities and villages, and improving stunting data management and intervention coverage. For the action stage, the provision of interventions was in accordance with Presidential Regulation 72 on 2021, but for recurring activities, evaluation is needed to improve the quality of interventions. In the evaluation stage, the commitment of the leadership and related stakeholders in accelerating stunting prevalence reduction is very strong that the implementation of the 8 Convergence Actions for Accelerating Stunting Reduction has been running at 100% in 2022."

"

Tugas dan tanggung jawab dari tenaga ahli teknologi laboratorium medik, melaksanakan pelayanan laboratorium medis, yang meliputi pengambilan dan analisis terhadap spesimen biologi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 menyebutkan minimal 9 jenis tenaga di Puskesmas, salah satunya tenaga ATLM, berdasarkan data SISDMK terdapat 43 Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, semantara Puskesmas yang memiliki tenaga ATLM hanya ada 15 Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran ketersediaan tenaga ATLM dan upaya pemenuhan tenaga ATLM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus Analisis Ketersediaan tenaga ATLM dan upaya pemenuhan Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (Atlm) Puskesmas di Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 43 Puskesmas di level Kabupaten ada 28 Puskesmas yang belum memiliki tenaga ATLM sehingga belum memenuhi kesesuaian standar PMK 43 tahun 2019, hanya 15 Puskesmas yang memiliki tenaga ATLM dan baru 7 Puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga. Perencanaan yang baik, insentif yang memadai, pengembangan karier yang jelas diharapakan mampu menjadi solusi terhadap ketersediaan dan pemenuhan tenaga ATLM di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

---

Duties and responsibilities of medical laboratory technology experts, carrying out medical laboratory services, which include taking and analyzing biological specimens. Minister of Health Regulation Number 43 of 2019 states that there are a minimum of 9 types of personnel in Puskesmas, one of which is ATLM personnel. Based on SISDMK data, there are 43 Puskesmas in the Lebak District Health Service, while there are only 15 Puskesmas that have ATLM personnel. The aim of this research is to see a picture of the availability of ATLM personnel and efforts to fulfill ATLM personnel. This research uses a qualitative research method with a case study design, analysis of the availability of ATLM personnel and efforts to fulfill medical laboratory technology experts (ATLM) for health centers in Lebak Regency, Banten Province in 2023. The results of the research show that of the 43 health centers at the district level, there are 28 health centers that do not yet have ATLM personnel therefore do not meet the standards of PMK 43 of 2019, only 15 Community Health Centers have ATLM personnel and only 7 Community Health Centers have 9 types of personnel. Good planning, adequate incentives, clear career development are expected to be a solution to the availability and fulfillment of ATLM personnel in the Lebak District Health Service, Banten Province.

"

"Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus utama penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan. Dana desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur karena diyakini dengan infrastruktur yang memadai dapat mempercepat kegiatan yang lain salah satunya pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu peneliti bertujuan untuk menggambarkan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, mengumpulkan data dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan study literature, dan analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Analisis dilakukan dengan acuan teori Fungsi Manajemen oleh George R. Terry. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pengelolaan dana desa di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten sudah baik, walaupun masih tedapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditinjau kembali untuk mendapat hasil yang lebih maksimal, seperti penetapan waktu pencapaian tujuan hingga standar pembangunan yang sama untuk setiap desanya. Rekomendasi ditujukan kepada (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMD) berupa penetapab waktu pencapaian tujuan yang jelas, memperjelas batas waktu pelaporan, meningkatkan pengawasan, dan memberikan sanksi kepada desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik.

---

Village funds are funds sourced from the state budget (APBN) intended for villages that are transferred through the Regency/ City regional expenditure budget. Village funds are used to finance government administration, the implementation of development, community development and village community empowerment. The main focus of village fund usage is for development. Village funds are focused mainly on development is because it is believed that good infrastructure will accelerate other activities, one of which is community empowerment. Therefore the researcher aimed to describe the Management of Village Funds in Road Infrastructure Development in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, using management theory. The method used in this research was post-positivist. Data consisted of primary data collected by in-depth interviews and secondary data collected by literature studies, and qualitative data analysis was performed. The analysis was carried out with reference to the Management Function theory by George R. Terry The results of this study showed that generally the management of village funds in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, is good, however there are several things that must be improved and reviewed to get maximum results, such as setting the time for achieving goals and the same development standards for every village. Recommendations are addressed to Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), namely Establishing time for achieving goals clearly, clarifying reporting deadlines, increasing supervision, and imposing sanctions on villages that do not manage village funds properly."

"ABSTRAKUpaya peningkatan partisipasi pria dalam KB merupakan paradigma baru visiprogram KB. Jumlah peserta Pria di wilayah kecamatan Cipanas 3,4% akseptorKondom, dan 1,4% akseptor vasektomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuigambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi pria sebagaiakseptor KB (kondom dan vasektomi) tahun 2011. Penelitian dengan desain crosssectional dilakukan pada 120 orang pria pasangan usia subur di wilayah kecamatanCipanas kabupaten Lebak. Data dikumpulkan melalui wawancara dengankuiseoner.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermaknaantara umur, pekerjaan, jumlah anak hidup, dukungan isteri dengan penggunaankontrasepsi dan pengetahuan tentang kontrasepsi dengan partisipasi pria sebagaiakseptor KB. Disarankan untuk pengelola program KB kecamatan Cipanas untukmemberikan penyuluhan yang lebih intensif, meningkatkan sosialisasi tentangkesetaraan dan meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalampeningktan penggunaan kontrasepsi pria.

---

ABSTRACTAn effort to increase male participation in family planning programs is a newparadigm in the vision of family planning programs. The number of male participantsin Cipanas sub district was 3.4% for acceptors of condoms and 1.4% for vasectomyacceptors. This study aims to find a picture and factors - factors related to theparticipation of men as family planning acceptors for the technique of using condomsand vasectomy in 2011. Research in engineering design with cross sectional andcarried on at 120 men included in the class of couples of childbearing age in districtsCipanas in Lebak regency. Data were collected through interviewing techniques withquiz methods. The results of this study show that there is a significant relationshipbetween age, occupation, number of children living, support his wife against the useof contraceptives and knowledge about contraception which is supported by theparticipation of men as family planning acceptors. It is recommended for managers offamily planning programs in district Cipanas to be able to provide more intensivecounseling, increasing socialization of equality and improving cooperation acrosssectors and programs in order to increase the use of male contraception."