Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara agen sosialisasi politik keagamaan terhadap identifikasi partai Islam, PKS, PPP, PKB, dan PAN, pada siswa anggota Rohani Islam di 13 SMA Negeri Kota Depok. Partai Islam mempunyai kemampuan untuk membentuk modal sosial melalui agen sosialisasi politik keagamaan dalam institusi agama, keluarga, dan media. Peneliti berusaha meneliti lebih lanjut dengan menggunakan teori identifikasi partai politik oleh Greene dan agen sosialisasi politik keagamaan dengan 3 dimensi, media, keluarga, dan institusi agama. Melalui uji statistik somers'D yang menempatkan agen sosialisasi politik keagamaan sebagai variabel bebas dan identifikasi partai Islam sebagai variabel dependen, didapati hasil 0,406 yang artinya kedua variabel mempunyai hubungan yang lemah. Peneliti juga menemukan bahwa identifikasi siswa Rohis terhadap PPP mempunyai hubungan dengan agen sosialisasi keluarga yang terjadi ketika orang tua responden mempunyai latar belakang aktif di Partai Islam. Kemudian identifikasi siswa terhadap PKS mempunyai hubungan dengan institusi agama atau Rohis melalui kegiatan mentoring.

---

This study examines the relationship between the socialization agents of religious politics with Islamic party identification (PKS, PPP, PKB, and PAN) among students who are also Rohani Islam (Rohis) members in 13 SMA Negeri in Kota Depok. Islamic parties have the ability to form social capital through their socialization agents (of religious politics) within religious institutions, families, and the media. I attempted to examine further through the political party identification theory by Greene and socialization agents of religious politics in 3 dimensions: the media, families, and religious institutions. Analysis using the Somers’D statistical test, which places the socialization agents of religious politics as the independent variable and Islamic party identification as the dependent variable, yields the result of 0,0406, meaning that both the variables have a weak correlation. I found that the identification of Rohis students with PPP has a relationship with families as the socialization agent which occurs if the respondents’ parents are active in Islamic Parties. This study has also shown that the students’ identification with PKS has a relationship with religious institutions or Rohis through mentoring groups/activities."

"Sikap yang dinilai baik oleh orang tua di Ilimano an yang diharapkan dimiliki oleh anak anak mereka idalah sikap yang bergantung pada kemampuan diri sendiri, memiliki rasa tanggung jawab, berprestasi, patuh kepada orang tua dan pimpinan, mau menolong orang la-in, memiliki keramahan dalam pergaulan serta dapat mengungkapkan perasaan.Sikap-sikap yang tidak berkenan di hati orang tua sering ditandai dengan penghukuman dalam bentuk mema_rahi. Nasihat din cerita digunakan orang tua dalam"

"Disertasi ini akan menjawab pokok permasalahan, bagaimana karakteristik keislaman PPP secara organisasi mengenai hubungan negara dan agama; mengapa PPP mendorong dan mengusulkan perubahan Pasal 29 dan Pasal 31; dan bagaimana interaksi politik power interplay PPP dalam meyakinkan fraksi-fraksi di MPR selama proses perubahan UUD 1945 Pasal 29 dan Pasal 31 tahun sidang 2000, 2001 dan 2002 berlangsungStudi ini menggunakan teori hubungan agama dan negara sebagai teori utama yang didukung dengan, teori ideologi partai politik, teori elite politik, teori civil society dan teori konflik dan konsensus. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif analisis, untuk menggambarkan perjuangan politik PPP. Sumber data berdasarkan wawancara mendalam dengan para tokoh yang terlibat secara langsung dalam proses perubahan UUD 1945. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen PPP dan MPR RI, jurnal, majalah dan koran serta data yang bersifat kepustakaan lainnya.Temuan dalam studi ini, menunjukkan bahwa karakteristik PPP selama proses Perubahan Pasal 29 dan 31 UUD 1945 ialah akomodatif simbiotik. Akomodatif PPP merupakan sikap PPP yang dapat menyesuaikan diri berdasarkan pada kepentingan ideologi politik dan kenegaraan PPP. Sedangkan simbiotik merupakan paradigma politik PPP yang menempatkan agama dan negara saling membutuhkan. Maka dapat disimpulkan sikap akomodatif simbiotik PPP ialah karakteristik keislaman PPP yang dapat menyesuaikan diri berdasarkan pada terakomodirnya kepentingan politik PPP dengan menempatkan kepentingan negara dan agama yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, PPP bukanlah partai politik yang memiliki paradigma integralistik maupun sekuler akan tetapi memiliki kesamaan dengan partai-partai politik lainya yaitu paradigma simbiotik meskipun menggunakan atribut Islam sebagai pembeda.Dengan demikian, pendekatan teori paradigma agama dan negara Al Mawardi dan Ibnu Taimiyah, yang dielaborasi dengan teori ideologi partai politik Maurice Duverger, teori, elite politik dari Pareto, teori civil society dari Jhon Keane serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf memiliki relevansi dan memperkuat terhadap hasil temuan pada penelitian ini yang menyatakan karekteristik organisasi keislaman PPP yang bersifat akomodatif simbiotik berdasarkan perjuangan elite politik PPP selama pembahasan sampai pencabutan usulan Pasal 29, setelah terakomodasinya Pasal 31 saat penetapan, menunjukkan PPP tidak memiliki perbedaan dengan partai politik lainnya terhadap paradigma agama dan negara yaitu tidak integralistik maupun sekuler. Kata Kunci : Partai Politik Islam, Partai Persatuan Pembangunan, Undang-Undang Dasar 1945.

---

The objective of this dissertation is to answer three matters: 1 the characteristics of the United Development Party rsquo;s PPP Islamic perspective on organization in regards to the relations of the state and religion; 2 the reason PPP suggested changing Article 29 and 31 of the Constitution; 3 the power interplay of PPP in convincing the Parliamentary fractions in the amending process of the two articles during the 2000, 2001, and 2002 parliamentary sessions.The research utilizes the religion and state relations theory as the main theory. In addition, it is supported by the ideology theory of political parties, political elite theory, civil society theory, as well as the conflict and consensus theory. The research methodology in this dissertation adopts a qualitative approach, and the research category is characterized as descriptive-analytical mdash;in this context, it serves to depict PPP rsquo;s political struggles. Furthermore, the secondary data is obtained through journals, magazines, newspapers, other literary reviews, as well as PPP rsquo;s and the Parliament rsquo;s documents.The principal findings of this study reveal that PPP rsquo;s characteristics throughout the parliamentary sessions are accommodative and symbiotic in nature. PPP rsquo;s accommodative quality allowed them to adapt according to the party rsquo;s interest in regards to political and state ideology, while the symbiotic quality allows them to adapt according to the accommodation of its political interest by placing the intersecting interests of the state and religion. Therefore, it can be concluded that these two qualities are Islamic traits that helps the party adapt according to its political interest by placing the intersecting interests of the state and religion that is depend on one another. PPP does not have an integralistic or secular approach, but has similarities with other political parties, which is symbiotic paradigm. The distinguishing factor lies in the use of Islamic attributes.Hence, Al Mawardi rsquo;s and Ibnu Taimiyah rsquo;s state and religion paradigm approach theory, elaborated with Maurice Duverger rsquo;s political parties rsquo; ideology theory, Pareto rsquo;s political elites theory, John Keane rsquo;s civil society theory, and Marswadi Rauf rsquo;s conflict and consensus theory is relevant and supports the principal findings of this study. This study shows that the characteristics of PPP rsquo;s islamic organization, which is accomodative and symbiotic in nature during the process shows that the party does not differ from other parties in its views on the state and religion mdash;the party is neither integralistic nor secular. key word: Islamic Political Parties, United Development Party, 1945 Constitution"

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena tentang elektabilitas partai-partai politik Islam (PKS, PPP, PAN, dan PKB) yang semakin menurun dalam setiap pemilu. Hal tersebut ditandai dengan perolehan suara di pemilu yang cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dengan menggunakan teori triad koalisi dari Theodore Caplow (1956) yang membahas tentang size of party power sebagai dasar pembentukkan koalisi dan penentuan posisi daya tawar politik anggota koalisi, teori tentang arena koalisi dari Heywood dan Arendt Liphart yang membahas tentang pentingnya kesamaan ideologi dalam koalisi, teori tentang tipologi partai politik dari Almond yang dikaitkan dengan konsep tentang partai Islam dari Vali Nasr, penelitian kualitatif ini menganalisis masalah yang berkaitan dengan konstruksi bangunan koalisi yang dibentuk (KIH dan KMP) dengan melihat posisi PKS, PPP, PAN dan PKB didalamnya. Dengan mengaitkan masalah tentang adanya kesamaan dasar nilai ideologi partai dan karaktaer basis massa yang sama, penelitian ini juga menganalisis masalah tentang penyebab partai partai politik Islam tidak membangun satu koalisi bersama untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2014 untuk mengajukan tokoh politik Islam sebagai calon Presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi policy seeking yang mengedepankan ideologi sebagai motivasi dalam membentuk koalisi, sudah tidak lagi dianggap penting. identifikasi kekuatan perolehan suara partai politik seperti yang dijelaskan oleh Caplow menjadi satu satunya strategi dalam pembentukkan koalisi. Akibatnya, pragmatisme semakin kuat dengan office seeking yang menjadi orientasi dalam berkoalisi, soliditas menjadi lemah dan partai politik bisa dengan mudah keluar masuk koalisi. Konflik internal partai, menjadi salah satu penyebab lemahnya daya tawar politik partai di dalam koalisi yang dimasuki karena dianggap mengancam elektabilitas capres dan cawapres yang diajukan. Tidak terbangunnya koalisi di antara partai politik Islam disebabkan karena orientasi ideologi yang berbeda, lebih dominannya pragmatisme politik dan tidak adanya figur elite politik Islam yang bisa menjadi pemersatu kekuatan Islam politik yang terpecah. Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa size of party power seperti yang dikemukakan oleh Caplow dalam pembentukkan koalisi hanya dijadikan sebagai strategi untuk mengumpulkan kekuatan partai dalam kontestasi. Karakter massa dan latar belakang nilai ideologi yang sama tidak dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan bargaining dalam internal koalisi dalam penentuan keputusan penting. Secara teoritis, seperti yang dikemukakan oleh Caplow, masing-masing anggota koalisi memiliki daya tawar berdasarkan besaran kekuatan suara yang dimiliki. Namun secara faktual, posisi tawar PKS, PPP dan PAN di KMP sangat minim dan lemah, Begitu juga dengan PKB di KIH, walau menjadi partai kedua terbesar di KIH, lemahnya daya tawar politik PKB membuat calon waki presiden yang diajukan PKB tidak diputuskan mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden

---

This research is motivated by the phenomenon of the electability of Islamic political parties (PKS, PPP, PAN, and PKB) which is decreasing in every election. This is indicated by the number of votes in the general election which tends not to increase significantly. By using the triad coalition theory from Theodore Caplow (1956) which discusses the size of party power as the basis for forming coalitions and determining the political bargaining power position of coalition members, the theory about the coalition arena from Heywood and Arendt Liphart which discusses the importance of ideological similarities in coalitions, theory Regarding the typology of political parties from Almond associated with the concept of an Islamic party from Vali Nasr, this qualitative study analyzes problems related to the construction of the coalition buildings formed (KIH and KMP) by looking at the position of PKS, PPP, PAN and PKB in it. By linking the problem of the similarity of the basic ideological values ​​of the party and the same mass-based character, this study also analyzes the problem of why Islamic political parties did not build a coalition together to face the 2014 Presidential Election to nominate Islamic political figures as presidential and vice presidential candidates. This study found that the policy seeking orientation, which puts forward ideology as a motivation in forming coalitions, is no longer considered important. identification of the voting power of political parties as described by Caplow is the only strategy in forming coalitions. As a result, pragmatism is getting stronger with office seeking being the orientation in coalitions, solidity is getting weaker and political parties can easily enter and exit coalitions. Internal party conflicts are one of the causes of the weak political bargaining power of parties in the coalition entered because they are considered to threaten the electability of the proposed presidential and vice-presidential candidates. The non-establishment of coalitions among Islamic political parties is due to different ideological orientations, more dominant political pragmatism and the absence of Islamic political elite figures who can unify the forces of divided political Islam. The theoretical implication of this research shows that the size of party power as proposed by Caplow in forming a coalition is only used as a strategy to gather party power in the contestation. The character of the masses and the background of the same ideological values ​​are not used by political parties to bargain within the internal coalition in determining important decisions. Theoretically, as stated by Caplow, each member of the coalition has bargaining power based on the amount of voting power they have. But in fact, the bargaining position of PKS, PPP and PAN in KMP is minimal and weak. Likewise with PKB in KIH, despite being the second largest party in KIH, PKB's weak political bargaining power has prevented the vice presidential candidate proposed by PKB to accompany Joko Widodo as a presidential candidate."

"Penelitian ini berupaya untuk memahami agenda partai politik nasionalis dan Islam dalam menyikapi boleh tidaknya bekas anggota PKI dan organisasi massanya dan yang terlibat langsung G30S/ PKI ikut serta dalam pemilu atau mendapatkan haknya untuk dipilih. Dinamika politik yang teljadi selama pembahasan inilah yang menarik untuk diteliti.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teori Fungsi Parpol dari Carl J. Friedrich, Teori Kekuasaan dari Weber, Teori Keterwakilan dari Miriam Budiardjo, Teori Kebijakan dan Agenda dari Dewey serta Teori Konflik dalam melihat pemilahan struktur masyarakat Indonesia dari Clifford Geertz. Dari teori-teori tersebut bisa dilihat bagaimana masing-masing partai politik yang terlibat dalam pembahasan RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ini memainkan peran, fungsi, maupun agenda politiknya guna memperoleh kekuasaan dan menambah jumlah keterwakilannya di parlemen. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lebih menekankan pada analisis penulis terhadap data dan referensi yang diperoleh melalui wawancara.Hasil penelitian ini menunjukkan adanya agenda politik yang dimainkan oleh semua partai politik baik yang berlatar belakang ideologi nasionalis maupun Islam. Agenda politik itu menyangkut potensi tambahan perolehan suara yang dapat diperoleh PDI Perjuangan jika usulannya untuk menghapus salah satu aturan RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ini disetujui. Butir aturan yang dimaksud adalah pasal yang mengatur persyaratan calon anggota legislatif yang berbunyi:Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "G30S/ PKI " atau organisasi terlarang Iainnya.Pencantuman syarat itulah yang kemudian ditentang oleh Fraksi PDI Perjuangan meski ditentang oleh fraksi-fraksi lain. Harus diakui, semua partai politik yang terlibat dalam penyusunan RUU tentang Pemilihan Umum DPR, memainkan agenda kepentingannya masing-masing. Latar belakang kesamaan ideologi, agama, kesamaan plat form, atau kedekatan besaran perolehan jumlah kursi masing-masing partai politik sangat kental mewarnai kesepakatan-kesepakatan substansi yang dibahas dalam RUU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.Terkait dengan implikasi teori dalam penelitian ini, maka semua teori yang digunakan sebagai alat analisis dikuatkan atau confirm dengan temuan di lapangan...

---

This research aims to understand the agenda of nationalist and Islamic political parties in facing the issue of ex-communist party member and other its mass organisation to involve in election or get back their right to be chosen. The dynamic of the issue is interesting to explore.

Theories applies in the research are theory of function of political party from Carl Friedrich, theory of power from Webber, theory of representation from Miriam Budiardjo, theory of policy and agenda from Dewey, and theory of conflict to identify the structure of Indonesian society from Clifford Geertz. From those theories it can be seen that each parties involved in the coditication of the law of election for DPR, DPD and DPRD play their own role, function, or also political agenda to get more power and increase their numbers in the parliament. This research applies qualitative research method and emphasizes on analysis of data and reference from interview.

The result shows that there is political agenda played by all nationalist or Islamic political parties. The political agenda relates to the raise of voters gained by PDI for Struggle if their proposal to avoid one of the article in the law. The article arranges the requirements of candidates of legislative member as, They are not ex-member of prohibited organisation that is Indonesian Communist Party, or not directly or indirectly involve with the tragedy of G30S/PKI or other prohibited organisations.

The insertion of that requirement is opposed by PDI for struggle; however its position is also opposed by other parties. In fact, all political parties involved in the codification of the law play their own political agenda. The background of ideology, religion, platform, or their representation in the parliament influences the substantial agreements in the codification. Relate to the implication of theories mentioned above, all of the theories applied in the research relevant with the fact found in the research...."

"Tesis ini membahas kaderisasi politik yang dilakukan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2009-2014 dengan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama NU sebagai basis massanya dalam rangka menyiapkan calon-calon pemimpin tingkat nasional. Ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis deskriptif, dengan informan sebanyak sepuluh orang yang berasal dari PKB dan NU, serta pakar politik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kaderisasi politik PKB yang mengalami stagnasi, sementara dalam hubungan kaderisasi politik PKB dengan NU memberi keuntungan bagi PKB. Sedangkan dalam penyiapan pemimpin nasional, PKB memiliki blueprint dengan tiga belas agenda politik tentang kemandirian dan kedaulatan bangsa yang salah satu isinya adalah tentang kepemimpinan nasional. Hasil penelitian menyarankan bahwa PKB ke depan harus melakukan kaderisasi lebih serius, dan untuk menjadi partai terbuka, PKB harus keluar dari zona aman dengan mengembangkan basis massanya yang selama ini masih berkutat dengan warga NU. PKB juga harus menyiapkan calon-calon Pemimpin Nasional masa depan dengan perencanaan yang sistematis dan terstruktur.

---

This thesis discusses about the political cadres who carried out the Central Board of Partai Kebangkitan Bangsa Period 2009 2014 with religious organizations Nahdlatul Ulama NU as its mass base in order to prepare candidates for national level leaders. It is a qualitative research with descriptive phenomenological approach, the informant as many as ten people from PKB and NU, and political experts. The conclusion from this research is that PKB political cadres stagnated, while in a political cadres relationship PKB with NU provides benefits to PKB. Whereas in the preparation of a national leader, PKB has thirteen blueprint with the political plan of the independence and sovereignty of the nation is one of the contents is about national leadership. Results of the study suggest that in the future PKB must do more serious about the political cadres, and to be open party, PKB had to get out of the comfort zone to develop a mass base, which is still struggling with the NU community. PKB also have to prepare candidates for future national leaders with a systematic and structured planning."

"Tayangan iklan politik televisi di Indonesia merupakan fenomena baru sejak ORBA digantikan oleh Orde Reformasi.. Di negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat misalnya sebagai pelopor iklan politik di televisi. perkembangan iklan politik dapat dilihat berdasarkan periode kelahirannya, Di awal dekade kelahirannya di tahun 1952 misalnya iklannya umumnya cenderung bercirikan bermerek iklan isu, menggunakan daya tarik (appeal s) emosional, dan berpendekatan negatif.Penelitian ini pun ingin melihat bagaimana kecenderungan iklan politik di televisi Indonesia di awal periode kelahirannya? Juga perbandingan isi iklan politik dari ketiga partai politik yang memperoleh suara terbesar pada Pemilu 1999, yaitu iklan PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan kategori isi iklan, strategi iklan, dan teknik iklannya.Sampel penelitian ini menggunakan rekaman semua tayangan iklan politik dari ketiga partai politik yaitu berjumlah sebesar 30 spot. terdiri dari 9 spot iklan PDIP, 14 spot iklan Partai Golkar, dan 7 spot iklan PKB, dengan menggunakan metode deskriptif dan teknik penelitian analisis isi (content analysis).Dari temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara umum iklan politik di televisi Indonesia (a) berdasarkan kategori isi iklannya cenderung berbentuk iklan slogan, berdaya tarik emosional, dan dengan pendekatan positif - meski iklan dengan pendekatan negatif pun banyak jumlahnya; (b) Dan dari kategori strategi iklannya -baik pada partai yang berposisi sebagai partai yang berkuasa maupun partai penantang -sama-sama banyak menggunakan aspek-aspek- strategi penguasa ketimbang aspek-aspek strategi penantang. Aspek strategi penguasa yang banyak digunakan adalah strategi mengandalkan jabatan seseorang di dalam penyampaian pesan iklan, dan strategi menggunakan wakil partai yang biasanya bertokoh rakyat atau orang yang tak terkenal, Dan (c) dari kategori teknik iklannya. Iklan politik di televisi banyak mengandalkan seting informal. dengan teknik kombinasi--, yaitu kombinasi dari cinemayertte dan man-in-the-street. man-in-the-street dengan talking-head. dan kombinasi dari documentacy, head-on. serta testimonial.Sedangkan dari (2) perbandingan isi iklan politik ketiga partai yang memperoleh suara terbesar dalam pemilu 1999 yaitu iklan PD1 Perjuangan, Partai Golkar, dan PKB berdasarkan kategori isi iklan. strategi iklan. dan teknik iklannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan kategori isi iklannya iklan PDIP cenderung berbentuk iklan isu. dengan menggunakan daya tarik kombinasi yang seimbang antara daya tarik logis, emosional, dan etis, namun iklannya cenderung berpendekatan negatif Sedangkan iklan Partai Golkar dan PKB sama-sama banyak berbentuk iklan slogan dan citra, berdaya tarik emosional dan etis, serta cenderung berpendekatan positif.Dari strategi iklannva yang digunakan. ketiga partai tersebut sama-sama banyak menggunakan aspek-aspek pada strategi penguasa. Pada iklan PDIP dan PKB banyak digunakan aspek strategi penggunaan jabatan seseorang di dalam penyampaian pesan iklannya. Sedangkan pada iklan Partai .Golkar menggunakan aspek strategi perwakilan dalam penyampaian pesan iklan dengan menggunakan tokoh rakyat atau pun orang tak dikenal.Dan dari teknik iklannya, baik PDIP maupun Partai Golkar mengandalkan seting informal, sedangkan iklan PKB kombinasi antara seting formal dan informal. Dan dari teknik filmnya iklan PDIP lebih banyak menggunakan teknik film kombinasi antara manin-the-street dan talking-head, sementara iklan Partai Golkar kombinasi dari cinema-cerite dan man-in-the-street, dan iklan PKB kombinasi antara documentary, head-on, serta testimonial.Jika iklan politik diyakini dapat berpengaruh pada perolehan suara partai politik, maka studi mengenai isi iklan politik di televisi menjadilah penting. Tak mustahil sebuah kemenangan itu bermuara dari perencanaan komunikasi yang baik melalui bentuk periklanan politik. Dalam kerangka berpikir seperti itulah tesis ini dibuat.

---

The show of television political advertisement in Indonesia is a new phenomena after ()RBA has been replaced by new Orde Reformasi. In western countries, such as United States which serve as pioneer political advertisement in television_ development of political advertisement can be seen through its birth. In the early period of the 1952 the advertisement tend to have issue advertisement form, using emotional appeals and negative approach.

This research want to study how political advertisement tendency in television during its birth. In addition, we also want to see the comparrison of the three political parties showing highest votes in 1999 General .Election, namely advertisement of POI Perjuangan, Partai Golkar, and Partai Kebangkitan Bangsa based on advertisement content category, advertisement strategy, and advertisement technique.

Research sample used recording of all political advertisement shows from the three political parties, amounting thirty spots, with consist of 9 spot PDIP, 14 Partai Golkar, and 7 spot PKB advertisement by using the descriptive matter and content analysis.

The research resulted shows (1) in general political advertisement in Indonesian television, based on advertisement content tend to for slogan advertisement, emotional appeals, and with positive approach. From other strategic category, wither for powerful or opposing parties both used more aspect of incumbent strategies than through opposing strategies, Aspect of incumbent strategies with is used more is strategy using, authority profesion conducting advertisement messages and strategies using party representatives which normally function as command unknown people. The last one is category for advertisement technique and where political advertisement in television used many informal setting with combination documentary, head-on, and testimonial.

From the point of comparison for political advertisement the three parties showing highest votes in 1999 General Election, namely advertisement of PDIP. Partai Golkar, and PKB based on advertisement content, ad strategy, and other technique are as follow based on advertisement content category, PDIP advertisement tend to form issue advertisement, using combine appeals with is balance between logical, emotional, and ethical appeals. Even through the advertisement tend to have negative approach. For Partai Golkar and PKB however they have more slogan advertisement, image advertisement, emotional and ethical appeals and have positive approach.

From the point of advertisement strategies. the three parties used more or less the same aspect of incumbent strategies. In PDIP and PKB advertisement they used many aspect of incumbent profession in conducting its message, Partai Golkar used aspect of representatives strategies in conducting its messages by using common or unknown and unfamous man.

From advertisement technique both PDIP and Partai Golkar used informal setting, while PKB used combined advertisement between formal and informal setting. From film technique, PDIP advertisement between Cinme-verite, Man-in-the street, and PKB used combined advertisement among documentary, head-on, and testimonial."

"Penelitian ini membahas mengenai brand partai politik berdasarkan isu yang diwacanakan, dimulai dari identitas brand, posisi brand, dan citra brand. Studi ini berfokus isu anti poligami yang diusung oleh PSI dalam membentuk citra brand PSI. Penelitian ini menggunakan teori brand milik Aaker (1996) yang menyebutkan bahwa brand memiliki 3 (tiga) lapisan, yakni identitas brand, posisi brand, dan citra brand. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method atau metode campuran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah analisis isi dan wawancara. Subjek penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yakni subjek penelitian dengan analisis isi adalah berita di detik.com, dan informan non pemilih dan pemilih PSI. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan atau pergeseran dari identitas brand yang dibuat oleh PSI, posisi brand di media (detik.com), hingga pada citra brand di khalayak perempuan. Identitas brand PSI memfokuskan pada pemberdayaan perempuan dan pemuda yang masing-masing memiliki terdapat kebijakan janji PSI. Tetapi, ketika masuk ke media, ada pergeseran identitas brand PSI. Posisi brand PSI cenderung sebagai partai anti poligami dan keterwakilan perempuan. Isu-isu seputar kepemudaan dan perempuan lainnya tergerus oleh isu anti poligami dan hal inilah yang diaktifkan oleh PSI di media. Setelah adanya pergeseran dari identitas brand ke posisi brand PSI, citra brand PSI juga mengalami pergeseran. Menurut hasil penelitian, isu anti poligami hanya dijadikan awareness saja, agar masyarakat mengetahui bahwa PSI itu ada dan eksis. Terdapat benang merah antara non pemilih dan pemilih, yakni PSI mengusung isu anti poligami agar eksis di masyarakat, terlebih dengan PSI yang merupakan partai baru sehingga perlu untuk mengeksiskan partainya dibandingkan dengan partai-partai yang sudah lama.

---

This study discusses political party brands based on the issues discussed, starting with brand identity, brand position, and brand image. This study focuses on anti-polygamy issues promoted by PSI in shaping the PSI brand image. This study uses Aakers (1996) brand theory which states that a brand has 3 (three) layers, namely brand identity, brand position, and brand image. This research uses a mixed method approach or mixed method. Data collection techniques used were content analysis and interviews. The subject of this study was divided into 2 (two), namely research subjects with content analysis are news on detik.com, and non-voter informants and PSI voters. The results showed a difference or shift from the brand identity created by PSI, the position of the brand in the media (detik.com), to the brand image in the female audience. PSI brand identity focuses on empowering women and youth, each of whom has a PSI policy promise. However, when it entered the media, there was a shift in the PSI brand identity. The position of the PSI brand tends to be an anti-polygamy party and womens representation. Issues around youth and other women were eroded by the issue of anti-polygamy and this was what was activated by PSI in the media. After a shift from brand identity to PSI brand position, PSI brand image also experienced a shift. According to the results of the study, the issue of anti-polygamy is only used as awareness, so that the public knows that the PSI exists and exists. There is a common thread between non-voters and voters, namely PSI carries the issue of anti-polygamy to exist in the community, especially with PSI which is a new party so it is necessary to expose the party compared to old parties."