Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"HGB yang sudah kedaluwarsa seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai objekwarisan. Namun dalam putusan MA No. 1771 K/PDT/2019, tanah sengketa yangbersertipikat HGB kedaluwarsa dapat diwariskan kepada para ahli warisnya. Adapunpermasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukumberakhirnya jangka waktu HGB bagi ahli waris berdasarkan UUPA; serta akibathukumnya bagi ahli waris terkait kasus putusan MA No. 1771 K/Pdt/2019. Untukmenjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif denganpendekatan kualitatif. Tipologi penelitiannya merupakan penelitian problemidentification.Hasil penelitian yang didapat adalah habisnya jangka waktu HGB bagi ahliwaris mengakibatkan HGB menjadi hapus sehingga status tanahnya kembali pada statusasal dari tanah tersebut. Apabila berasal dari tanah Negara, maka kembali menjadi tanahyang dikuasai langsung oleh Negara. Apabila dari tanah Hak Pengelolaan, maka tanahkembali dikuasai oleh pemegang Hak Pengelolaan. Apabila dari tanah Hak Milik, makatanah kembali dikuasai pemegang Hak Milik. Terkait tanah dalam kasus putusan MA No.1771 K/Pdt/2019, dikarenakan faktanya keluarga Pewaris telah menempati objek tersebutsejak lama sampai sekarang maka terhadap mereka melekat hak prioritas untukmendapatkan hak warisnya dari tanah tersebut. Meskipun tidak ada aturan yang tegas,namun eksistensi hak prioritas dalam hukum tanah nasional tetap diakui. Hal inidibuktikan dengan banyaknya putusan dan penetapan pengadilan terkait hak prioritas.Untuk prosedurnya, oleh karena jangka waktu HGB telah habis, maka yang harusdilakukan bukanlah perpanjangan hak, melainkan ‘permohonan hak atas tanah’. Saranyang diberikan, Pemerintah diharapkan dapat membuat aturan secara eksplisit mengenaihak prioritas supaya dapat timbul kepastian hukum bagi masyarakat.

---

An expired Building Rights Title shouldn’t be an inherited object. However, in the

Supreme Court decision number 1771 K/PDT/2019, it can be inherited to its heirs. The

issues in this research are the legal consequences of the expiration of building rights

period for heirs based on the Agrarian Law; as well as the legal consequences for the

heirs regarding the Supreme Court decision number 1771 K/Pdt/2019. This is a

normative juridical research with a qualitative approach. The typology of the research is

problem-identification. The result is that the legal consequence of the expiration of the

Building Rights period for the heirs is that the Building Rights is deleted so that the land

status returned to their original status. Regarding land in the case of the Supreme Court

decision number 1771 K/Pdt/2019, due to the fact that the family of the heir has occupied

the object for a long time until now, they are attached with priority rights to obtain their

rights from the inheritance. Although there are no clear rules, the existence of priority

rights in the national land law is still recognized. This is evidenced by the number of court

decisions regarding priority rights. As for the procedure, because the Building Rights has

expired, what must be done is not an extension of the right, but an "application for land

rights". The suggestion given is that the government is expected to make rules related to

priority rights so that it can provide legal certainty for everyone."

"Tesis ini membahas kekuatan pembuktian sertifikat dan bukti Letter C, cara memperoleh kedua bukti tersebut agar menjadi hak milik masing - masing pihak dan putusan hakim masing - masing peradilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, berbentuk preskriptif dan bertujuan explanation atau penjelasan yang berfokus pada masalah dengan ilmu monodisipliner yaitu ilmu hukum.Hasil Penelitian menyarankan perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan proses pendaftaran hak atas tanah, dan pentingnya melakukan transaksi jual beli tanah harus sesuai dengan Hukum Pertanahan Nasional, serta dalam kasus tersebut hakim perlu penggalian hukum yang lebih luas agar putusan yang dihasilkan tegas dan adil bagi para pihak yang bersengketa.

---

The focus of this study is the proof of title power between building rights title and Letter C, how to grant each of the title by parties and the decisions of judge discretion on each level of court. This research is descriptive analytical with problem focused research and law as the science to answer all the problems on this study.This study suggest the need for socialization of land registration process to the public, and the importance of land sells transaction in according with National Land Law, as well as in this case the Judges need more exploration about the law to result a firm and fair decisions to the parties."

"Perkawinan yang tidak dicatatkan berdampak pada tidak jelasnya status perkawinan melalui bukti autentik dari perkawinan, sehingga berdampak pada status hukum seorang anak. Untuk itu penelitian ini membahas permasalahan terkait analisis kedudukan hukum ahli waris yang perkawinannya tidak dicatatkan dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3073 K/Pdt/2019). Penelitian hukum doktrinal ini, mengkaji objek hukum dalam konsepnya sebagai peraturan perundang- undangan dan putusan pengadilan. Objek hukum yang diteliti tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku di hadapan pegawai Kantor Catatan Sipil, maka akan sulit membuktikan adanya perkawinan tersebut. Hal ini akan berdampak terhadap kedudukan istri dan anak yang lemah di mata hukum dan anak tersebut akan menjadi anak luar kawin dan memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Tanpa adanya bukti yang kuat akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan TSH dan Alm. SD dianggap tidak pernah terjadi, sehingga menurut kententuan hukum waris perdata barat yang berhak sebagai ahli waris sesuai pasal 856 KUHPer dari Alm. SD adalah ahli waris Golongan II yakni orang tua dan saudara-saudara Pewaris.

---

Unregistered Marriage affect the uncertainty of marital status through authentic proof of marriage, thus affecting the legal status of a child. This research was carried out by raising issues related to analysis the position of the heirs from unregistered marriage and the legal considerations in the Supreme Court decision No. 3073 K/Pdt/2019). This doctrinal legal research examines legal objects in their concept as statutory regulations and court decisions. The legal objects studied were collected through document studies in the form of legal materials, both primary and secondary, which were then analyzed to answer research problems. Based on the results of the analysis carried out, it can be explained as follows: if a marriage is not registered in applicable regulation in civil registration, then it will be difficult to prove the existence of the marriage. This will affect to the weak position of wife and their child from law point view and the child will become an out of marriage child and only have a civil relationship with their mother. without the existence of strong evidence resulting from unregistered marriage, the marriage between TSH and Alm. SD considered as never happened. So, according to west civil law, whose entitled as Alm. SD’s heir according to article 856 Indonesian Civil Code is group two of heirs which is his mother and sister."

"Tulisan ini menganalisis bagaimanakah status tanah bersertipikat HGB No. 1192/PRM yang timbul akibat dari ganti blanko sertipikat HGB No. 14/KD yang diatasnya telah diletakkan sita eksekusi yang telah dialihkan kepemilikannya melalui jual beli dan bagaimanakah kedudukan hukum Penggugat dalam Putusan No. 68/Pdt.G/Tjk/2017 terhadap penguasaan tanah milik perusahaan yang telah diletakkan sita eksekusi, disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Status tanah bersertipikat HGB No. 1192/PRM yang timbul akibat dari ganti blanko sertipikat HGB No. 14/KD adalah sebagai tanah objek sengketa yang sudah beralih kepemilikan hak atas tanahnya secara tidak sah. Dalam putusan pengadilan yang telah inkracht pada Putusan Kasasi Nomor 174 K/Pdt/2019, akta jual beli No. 63/2/WH/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dinyatakan batal demi hukum, dan terhadap jual beli dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki akibat hukum sejak dari awalnya. Kedudukan hukum Penggugat terhadap penguasaan tanah milik perusahaan adalah tidak berhak atas penguasaan tanah HGB. Tidak ada peralihan hak yang terjadi antara Penggugat dengan pemilik SHGB lama. Kedudukan Penggugat pada saat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA di bulai Mei tahun 2017 terhadap tanah bersertipikat HGB No. 14/KD yang telah berganti blanko sertipikat HGB No. 1192/PRM adalah sebagai orang yang menurut hukum, berdasarkan putusan hakim MA No. 207 K/PHI/2007 sebagai seorang yang mempunyai tagihan atas tanah HGB No. 14/KD yang telah diletakkan sita eksekusi dan berganti blanko menjadi tanah bersertipikat HGB No. 1192/PRM. Kewajiban untuk membayar tersebut telah di bayarkan di bulan September tahun 2017. Kedudukan Penggugat atas tanah tersebut sudah tidak lagi tepat untuk mengajukan penetapan sah dan berharga sita eksekusi tersebut pada Mahkamah Agung, karena perusahaan sudah menunaikan kewajibannya untuk membayarkan hak pekerja/buruh sesuai yang ada di dalam putusan hakim MA No. 207 K/PHI/2007.

---

This research analyzes how the status of HGB No. 1192/PRM certified land arising from the replacement of HGB No. 14/KD certificate blanks on which execution confiscation has been placed through sale and purchase and what is the legal position of the Plaintiff in Decision No. 68/Pdt.G/Tjk/2017 on the control of land owned by the company that has been placed for execution, compiled using doctrinal research methods. The status of land certified HGB No. 1192 / PRM arising from the replacement of blanks HGB certificate No. 14 / KD is as land object of dispute that has changed ownership of its land rights illegally. In a court decision that has been inkracht in Cassation Decision Number 174 K / Pdt / 2019, the sale and purchase deed No. 63 / 2 / WH / 2016 dated October 14, 2016 was declared null and void, and the sale and purchase was considered to have never existed and had no legal consequences from the beginning. The Plaintiff's legal position on the control of the company's land is that it is not entitled to the control of HGB land. No transfer of rights took place between the Plaintiff and the old SHGB owner. The position of the Plaintiff when filing a lawsuit at the Tanjungkarang District Court Class IA in May 2017 against land certified HGB No. 14 / KD which has changed the blank certificate HGB No. 1192 / PRM is as a person who according to law, based on the decision of the Supreme Court judge No. 207 K / PHI / 2007 as a person who has a bill on HGB No. 14 / KD land that has been placed for execution and changed blanks to land certified HGB No. 1192 / PRM. The obligation to pay was paid in September 2017. The position of the Plaintiff over the land is no longer appropriate to apply for a valid and valuable determination of the execution to the Supreme Court, because the company has fulfilled its obligation to pay workers' rights as stated in the Supreme Court judge's decision No. 207 K / PHI / 2007."

"Peralihan hak atas tanah seperti jual beli tanah harus didaftarkan dan yang wajibmendaftarkannya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun kenyataannyadalam kasus yang peneliti bahas, transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak hanyamenggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran. Masalah pada riset ini adalah belumdiketahui secara pasti kekuatan bukti kuitansi dalam transaksi jual beli tanah menurutperaturan perundang-undangan yang berlaku, cara untuk meningkatkan kekuatanpembuktian kuitansi, khususnya terkait penerapan dan pertimbangan hakim dalamputusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/ 2019. Metode analisis yang digunakanadalah kualitatif. Berdasarkan hasil riset diketahui bahwa kekuatan bukti kuitansitransaksi jual beli tanah merupakan alat bukti surat akta bawah tangan, menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktianbebas yaitu penilaian kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada Hakim. Kekuatanpembuktian kuitansi dapat ditingkatkan dengan mengacu pada Pasal 1881 dan 1883KUHPerdata dalam pembuatannya. Penerapan dan pertimbangan hakim dalam putusanMahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/ 2019 sudah tepat, antara lain adalah Penggugatmembeli objek sengketa dengan harga yang wajar dan sudah memenuhi sebagiankewajibannya yang dibuktikan dengan bukti pendukung berupa kuitansi-kuitansipembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikandalam Surat Perjanjian Jual Beli tanah tersebut.

---

Transfers of land rights such as buying and selling of land must be registered and the one

who is obliged to register it is the Official for Making Land Deeds (PPAT), but in reality

in the case that the researcher discussed, the sale and purchase transactions carried out by

the parties only used receipts as proof of payment. The problem with this research is that

it is not yet known with certainty the strength of receipt evidence in land sale and purchase

transactions according to the prevailing laws and regulations, ways to increase the power

of proof of receipts, especially regarding the application and consideration of judges in

the Supreme Court decision Number 1376 K/Pdt/2019. The analytical method used is

qualitative. Based on the results of the research, it is known that the strength of the receipt

which is the evidence of an underhand deed in a land sale and purchase transaction

according to the prevailing laws and regulations has the power of free evidence, namely

that the assessment of the power of proof is submitted to the Judge. The power of proof

of receipts can be increased by referring to Articles 1881 and 1883 of the Civil Code in

the making. The application and consideration of the judge in the decision of the Supreme

Court Number 1376 K/Pdt/2019 were correct, among others, the Plaintiff purchased the

object of the dispute at a reasonable price and had fulfilled part of its obligations as

evidenced by supporting evidence in the form of payment receipts made by the Plaintiff

in accordance with the terms agreed in the land sale and purchase agreement"

"Pemberian Hak Tanggungan harus dilakukan oleh orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hak atas tanah. Apabila terdapat keterangan palsu yang dilakukan oleh para pihak seharusnya perjanjian dapat dibatalkan. Notaris/PPAT perlu memastikan data yang diberikan oleh para pihak adalah benar dan sesuai dengan yang menghadap. Kebenaran identitas penghadap dilihat dari KTP asli yang dibawa oleh penghadap. Sama halnya dengan sertipikat tanah yang harus diperlihatkan adalah asli sertipikat. Dokumen asli yang diberikan oleh para penghadap merupakan bentuk kewajiban Notaris/PPAT untuk memastikan kebenaran formil. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian berbentuk preskriptif yang merupakan penelitian dengan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Hak Tanggungan tetap berlaku dengan adanya cacat hukum didalamnya. Cacat hukum tersebut berupa keterangan palsu yang dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Akibatnya, keterangan palsu tersebut melanggar syarat subjektif Pasal 1320 KUHPerdata dan terhadap kedudukan kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang beritikad baik dan harus dilindungi telah melaksanakan prestasinya dan berhak menerima jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai hak tanggungan.

---

The granting of Mortgage Rights must be carried out by a person who is authorized to carry out legal actions regarding land rights. If there are false statements made by the parties, the agreement should be cancelled. The Notary/PPAT needs to ensure that the data provided by the parties is correct and in accordance with those appearing. The truth of the person's identity is seen from the original KTP brought by the person. Likewise, the land certificate must be shown to be the original certificate. The original documents provided by the presenters are a form of Notary/PPAT's obligation to ensure formal correctness. The research method used is doctrinal with a prescriptive research typology which is research that provides solutions to solve the problem, the data used is secondary data. The results of this research are that mortgage rights remain valid even if there are legal defects in them. This legal defect is in the form of false information which is categorized as fraud as intended in Article 1321 of the Civil Code. As a result, this false statement violates the subjective requirements of Article 1320 of the Civil Code and the creditor's position as a mortgage right holder who has good faith and must be protected by carrying out his achievements and has the right to receive the guarantee provided by the debtor as a mortgage right."

"Penelitian mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dibebankan terhadap waris atas Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya serta perhitungan dan tata cara pembayarannya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Terdapat perbedaan pendapat yang berkembang di masyarakat dalam hal Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya tersebut diberikan atas tanah negara, pendapat pertama mengatakan bahwa Hak Guna Bangunan atas tanah negara yang telah berakhir jangka waktunya tidak dapat diwariskan, sehingga ahli waris hanya dapat mengajukan permohonan pemberian hak baru dan terhadapnya terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada umumnya, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa terhadap Hak Guna Bangunan atas tanah negara yang telah berakhir jangka waktunya, ahli waris diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan pembaharuan hak dan terhadapnya terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat. Khusus untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebesar 5% (lima persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun dalam hal perolehan hak terjadi karena waris atau hibah wasiat, maka yang dikenakan hanya 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dibayar dan dilaporkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah pada masing-masing Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ada di setiap kabupaten.

---

A study of an Acquisition Duty of Right on Land and Building that may be imposed on inheritance of a terminated Right to Build, includes the calculation and payment procedure in the territory of Special Regional Capital of Jakarta as regulated based on Regional Government Regulation of Special Regional Capital Jakarta Province Number 18 of 2010 concerning Acquisition Duty of Right on Land and Building. This study analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. There are differences of opinions growing in the society in the event if the Right to Build is granted on the land of the country, first opinion states that the terminated Right to Build on the land of the country can not be inherited, therefore the heir may only submit the conferral of new right application and of which the general Acquisition Duty of Right on Land and Building shall be payable, another opinion states that against the terminated Right to Build on the land of the country, the heir is granted the opportunity to submit the renewal right application and of which the Acquisition Duty of Right on Land and Building on the acquisition right due to inheritance and bequeathed granting shall be payable. Specifically to the territory of the Special Regional Capital of Jakarta, the Acquisition Duty of Right on Land and Building shall be 5% (five percent) times the tax base after be reduced by the Non-Taxable Acquisition Value for Right Acquisition in amount of Rp 80.000.000,- (eighty million rupiah), however in the tax of the acquisition right occurred due to inheritance and bequeathed granting, therefore the imposition shall be 50% (fifty percent) of the Acquisition Duty of Right on Land and Building with the Non-Taxable Acquisition Value for Right Acquisition in amount of Rp 350.000.000,- (three hundred and fifty million rupiah), which shall be paid and reported using the Regional Tax Payment Slip at each Tax Service Tribal Offices of the Administration City of the Province of the Special Regional Capital of Jakarta at every regency."

"Permasalahan harta bersama dalam perkawinan tidak mudah untuk diselesaikan. Meskipun, pembagian harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan namun hal itu dirasa belum cukup. Terkadang dalam penyelesaian sengketa harta bersama di kehidupan masyarakat ditemukan masalah yang beragam dan kompleks. Salah satu permasalahan tersebut adalah harta bersama yang diperoleh dari usaha dan dana pribadi istri yang diperoleh selama masa perkawinan dan terhadap harta tersebut diputuskan sebagai harta pribadi istri. Penulis merasa tertarik untuk meneliti pembagian harta bersama yang diperoleh dari istri dalam masa perkawinan. Berdasarkan latar belakang tersebut, bagaimanakah penyelesaian sengketa harta bersama yang diperoleh dari istri dalam perkawinan. Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah yuridis normatif yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai sumber literatur lainnya. Undang-Undang Perkawinan menganut asas seimbang dalam perkawinan sehingga pada pembagian harta bersama tidak membedakan pihak mana yang memperolehnya. Dengan tidak adanya perjanjian perkawinan dalam perkawinan seseorang, pembagian harta bersama dibagi secara rata antara mantan istri dan mantan suami. Namun, pembagian harta bersama tersebut tidaklah mutlak melainkan juga mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam memperolehnya.

---

The issue of joint property in marriage is not easy to resolve. Although, the division of joint property has been regulated in the Marriage Law, it is not enough. Sometimes in the settlement of joint property disputes in community life, diverse and complex problems are found. One of these problems is joint property obtained from the wife's personal efforts and funds obtained during the marriage period and the property is decided as the wife's personal property. The author is interested in examining the division of joint property obtained from the wife during the marriage period. Based on this background, how is the settlement of disputes over joint property obtained from wives in marriage. The research method used by the author is normative juridical which emphasises the applicable laws and regulations accompanied by other literature sources. The Marriage Law adheres to the principle of balance in marriage so that the division of joint property does not distinguish which party obtains it. In the absence of a marriage agreement in a person's marriage, the division of joint property is divided equally between the former wife and the former husband. However, the division of joint property is not absolute but also considers the contribution of each party in obtaining it."

"Kegiatan yang timbul dalam hubungan antar masyarakat pada dasarnya selalu dikaitkan atau didahulukan dengan adanya pembuatan perjanjian. Salah satunya merupakan perjanjian hutang pihutang dimana dalam hal ini pihak kreditur harus menjamin kepastian agar objek tersebut tidak berada atas penguasaan orang lain. Berdasarkan kepada putusan Mahkamah Agung Nomor 804 K/PDT/2019 dalam hal ini pihak penyewa meminta penundaan atas pelaksanaan lelang eksekusi atas kredit macet oleh pihak yang menyewakan selaku pemilik dari objek sewa tersebut. Penelitian ini mengangkat masalah perihal akibat hukum pembebanan hak tanggungan terhadap perjanjian sewa menyewa dan hak yang seharusnya dipertahankan oleh penyewa dalam hal dilaksanakannya eksekusi. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian penelitian preskriptif yang bertujuan menggambarkan masalah hukum dan memberikan solusi atau saran sebagai penyelesaiannya dalam mengatasi suatu permasalahan. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum dari adanya pembebanan Hak Tanggungan yang diadakan kemudian setelah mengikatnya perjanjian sewa menyewa harus didahulukan pelaksanaannya hingga masa perjanjian sewa menyewa tersebut berakhir. Perjanjian yang sah mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang dimana dalam hal ini perjanjian sewa menyewa mengikat terlebih dahulu daripada adanya pembebanan hak tanggungan terhadap objek sewa sehingga dalam hal ini pelaksanaan atas perjanjian sewa menyewa harus didahulukan. Perpanjangan perjanjian sewa menyewa sebagaimana tertuang dalam akta notaris Nomor 01 tertanggal 01 Maret tahun 2017 yang mana para pihak dalam hal ini sepakat terhadap klausul Pasal 5 perjanjian pihak yang menyewakan selaku pemilik atas objek tersebut menyatakan bahwa pada saat dilakukan perpanjangan perjanjian terhadap objek sewa tidak berada atas suatu jaminan hutang dari pihak yang menyewakan. Bentuk pelindungan hukum bagi pihak penyewa dapat mengajukan gugatan wanprestasi atas dasar pihak yang menyewakan melalaikan dan/atau tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya disertai dengan meminta ganti kerugian yang diperoleh selama perjanjian sewa menyewa masih berlangsung. Apabila perjanjian sewa menyewa telah berakhir, maka dalam hal ini bentuk pelindungan yang dapat diajukan oleh pihak penyewa dapat berupa gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang menyewakan.

---

Activities that arise in intersociety relations are frequently accompanied by or preceded by the formation of agreements. One of these is a debt contract, wherein the creditor must guarantee that the object is not in the possession of another party. Based on Supreme Court Decision Number 804 K/PDT/2019, the tenant in this case requested a delay in the execution auction for bad credit by the renting party as the owner of the rental object. This study raised questions about the legal implications of encumbering mortgage rights on lease agreements and the rights that tenants should retain in the event of execution. The research method utilized was a normative juridical research method with a prescriptive research type that aimed to describe legal problems and provide solutions or suggestions for problem resolution. The result of this research is that the legal consequences of the encumbrance of Mortgage Rights held after the binding of the lease agreement must take precedence over its implementation until the lease agreement's term expires. A valid agreement binds the parties as a law; in this case, the lease agreement binds prior to the encumbrance of mortgage rights against the lease agreement object, so the lease agreement must be implemented first. The extension of the lease agreement as stated in notarial deed No. 01, dated 1 March 2017, in which the parties agreed to the clause of Article 5 of the agreement of the renting party as the owner of the object, stating that at the time of the extension of the agreement, the object of the lease is not subject to a debt guarantee from the renting party. The form of legal protection for the tenant is to file a lawsuit for default on the grounds that the renting party has neglected and/or failed to perform as previously agreed, along with a demand for compensation, while the lease is still in effect. If the lease agreement has expired, the tenant may file a tort lawsuit against the renting party as a form of protection."

"Hak atas tanah dapat diperoleh melalui jual beli, hibah ataupun pewarisan. Adanya dasar kepemilikan hak atas tanah yang berbeda terhadap satu objek yang sama dapat menyebabkan adanya saling klaim hak atas tanah yang merupakan awal adanya sengketa tanah. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah terkait peralihan hak atas tanah melalui hibah yang menimbulkan sengketa antara penerima hibah dan ahli waris serta keabsahan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan oleh ahli waris kepada pihak ketiga yang dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/PDT.G/2018/PN.Mks juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 504/PDT/2018/PT.Mks juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1206 K/PDT/2020. Bentuk penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun metode analisis data yang dilakukan dalam tesis ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam pemberian hibah, perlu memperhatikan pengaturan mengenai status harta benda serta adanya hak ahli waris atas harta peninggalan pewaris yang dihibahkan. Adapun untuk memperoleh kepastian hukum terkait pihak yang berhak atas tanah waris tersebut hendaknya para pihak menyelesaikan perselisihan mengenai waris tersebut pada Pengadilan Agama yang berwenang dalam hal memeriksa, memutus dan mengadili mengenai sengketa waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Selanjutnya, perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh ahli waris melalui jual beli kepada pembeli yang beritikad baik adalah sah selama syarat materiil dan formil telah terpenuhi. Meski diketahui belakangan bahwa penjual bukanlah orang yang berhak maka terdapat perlindungan untuk pembeli yang beritikad baik di mana pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemilik atau penjual tanah yang tidak berhak tersebut.

---

Land rights can be obtained through buying and selling, grants or inheritance. The existence of different basic land rights ownership of the same object can lead to mutual claims of land rights which is the beginning of land disputes. The problems raised in this study are related to the transfer of land rights through grants which cause disputes between grantees and heirs as well as the validity of the transfer of land rights through buying and selling carried out by the heirs to third parties which can be found in the Makassar District Court Decision Number 4 /PDT.G/2018/PN.Mks in conjunction with the Makassar High Court Decision Number 504/PDT/2018/PT.Mks in conjunction with the Supreme Court Decision Number 1206 K/PDT/2020. The form of this research is normative juridical, using a statutory approach and a case approach. The data analysis method used in this thesis is qualitative using secondary data. The results of this study can be seen that in granting, it is necessary to pay attention to the regulation regarding the status of the property and the rights of the heirs to the inheritance of the heirs who are donated. As for obtaining legal certainty regarding the parties entitled to the inheritance land, the parties should settle disputes regarding the inheritance at the Religious Courts which are authorized in terms of examining, deciding and adjudicating on inheritance disputes between Muslim people. Furthermore, the legal act of transferring land rights carried out by the heirs through buying and selling to buyers with good intentions is valid as long as the material and formal requirements have been met. Although it was later discovered that the seller was not the rightful person, there is legal protection for buyers who had a good faith, so the original owner could only file a claim for compensation to the owner or seller of the land who was not entitled."