Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bahwa syarat-syarat sah perjanjian di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata belumlah cukup memberikan keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, muncul ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai “batasan” baru dalam memberikan keadilan bagi para pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, khususnya bagi pihak yang lebih lemah. Meskipun dalam praktiknya ajaran ini telah digunakan oleh hakim-hakim di Indonesia, akan tetapi sebenarnya ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia belum diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan di negara Belanda dan Jerman yang dimana ajaran penyalahgunaan keadaannya telah diatur dalam suatu ketentuan tertulis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pendekatan hakim di Indonesia dalam memutus perkara penyalahgunaan keadaan di pengadilan dan kemudian mengaitkannya dengan pendekatan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan keadaan di negara Belanda dan Jerman. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, termasuk sumber hukum primer dan sekunder. Bahwa dari penelitian ini, diperoleh kesimpulan yaitu ternyata terdapat perbedaan diantara hakim-hakim di Indonesia dalam menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan keadaan dalam memutus suatu perkara di pengadilan. Beberapa diantaranya ada yang menggunakan pendekatan yang digunakan di Belanda, namun ada juga yang menggunakan pendekatan yang digunakan di Jerman. Oleh karena itu, ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia seharusnya diatur dalam suatu pengaturan sehingga penilaian hakim-hakim di Indonesia dalam memutus perkara penyalahgunaan menjadi seragam.

---

The conditions for agreement to be valid in Indonesia as state in Indonesia code civil are not enough to give fairness for the parties who make a contract. Therefore, undue influence doctrine has been emerged as a new “barrier” to give fairness for the parties who make a contract, especially for the weaker parties. Although in practice, this doctrine has been used by judges in Indonesia, however undue influence in Indonesia has not put on any regulation yet. It is different with Netherland and Germany which undue influence doctrine has been put on their written provisions already. The purpose of this research is to see how the Indonesian judge’s approach in deciding undue influence cases in court and then relating with the judge’s approach when deciding undue influence cases in Netherland and Germany. This research is a normative juridical research where only library materials or secondary data are researched. From this research, it can be concluded that there are differences among Indonesia’s judges in assessing whether there is or isn’t undue influence when deciding a case in court. Some of them are using the approach that used in Netherland, but some are using the approach that is used in Germany. Therefore, undue influence doctrine in Indonesia should be regulated in a regulation so that judge’s judgment in Indonesia when deciding undue influence cases become uniform."

"Skripsi membahas aturan kriminalisasi hakim agung dalam memutus perkara yang tertuang dalam Pasal 98 juncto Pasal 97 huruf a, b dan c Rancangan Undang Undang tentang Mahkamah Agung (RUU MA) dikaitkan dengan kriteria kriminalisasi yang dinyatakan sejumlah pakar hukum pidana dan asas lex certa. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang berbentuk yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan aturan kriminalisasi hakim agung tidak sesuai dengan kriteria kriminalisasi. Hasil penelitian menunjukan dalam doktrin klasik, aturan kriminalisasi hakim agung tidak memenuhi asas lex certa. Jika menurut doktrin modern,aturan kriminalisasi tersebut memenuhi asas lex certa selama peran pemenuhannya juga menjadi tanggung jawab penegak hukum.

---

Thesis discusses criminalization of supreme judge rule on deciding case under Article 98 juncto Article 97 a, b and c Law on the Supreme Court Act (Draft) associated with criminalization criteria stated by law experts and the principle of lex certa. This is a normative research described form of literature studies. Results showed criminalization rule (Draft) of Supreme Judge didnt match with criteria of criminalization. According to classical doctrine, criminalization rule (draft) of supreme judge didnt meet lex certa principle. But according to modern doctrine, criminalization rules did match with lex certa principle within responsibility of judge to fulfill it."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 atau yang dikenal dengan Undang-Undang Bahasa dalam prateknya di pengadilan. Cara hakim dalam memutus dan memberikan pertimbangan atas pekara-perkara terkait perjanjian yang menggunakan bahasa asing menentukan keberlakuan dari ketentuan pasal 31 tersebut, yang sampai saat ini belum memiliki sanksi hukum. Penelitian ini difokuskan pada pengaturan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian serta analisis terhadap putusan-putusan atas perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa asing yang melanggar ketentuan pasal 31 UU No. 24 tahun 2009. Putusan-putusan yang diperbandingkan adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt. G/ 2012/ PN. Jkt. Bar. dan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 35/PDT.G/2010/PN.Pra. Kedua putusan tersebut memiliki dalil gugatan yang sama namun hakim memberikan pertimbangan yang berbeda berkaitan dengan kasus-kasus tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap kontrak berbahasa asing ditinjau dari peraturanperaturan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian adalah deskriptifanalitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertimbangan hakim dalam memutus kontrak bahasa asing yang melanggar ketentuan pasal 31 UU No 24 tahun 2009 dapat berlainan untuk setiap perkara, karena tidak semua hakim menerapkan ketentuan pasal tersebut dalam memutus perkara.

---

The thesis discusses the application of article 31 of the Law No. 24 Year 2009, or what is known as the Law of Language within its practice in the courtroom. The judge's methods in giving out verdict and providing considerations on the cases related to agreements using foreign language determines the enforceability of the language act. The research was focused on the regulations on the obligation of using Bahasa Indonesia within an agreement as well as the analysis to the verdicts of the cases related to the use of foreign language infringing the article 31 of the Law No. 24 Year 2009. The decisions in comparison are the decisions of West Jakarta District Court No. 451/Pdt. G/2012/PN. Jak. Bar and the decision of Praya District Court No. 35/PDT.G/2010/PN.Pra. Both decisions possess the same type of lawsuit, but the judges had provided different considerations in relation to the cases.The objective of this research is to provide legal certainty to contracts made in foreign languages seen from the perspective of Indonesian laws and regulations. The research methods applied for the research is the qualitative method, with a descriptive-analytic research results, which may be described as a type of research providing overview and elaboration based on the analysis applied in the research. Judge's considerations in throwing out decisions for foreign language contracts violating the article 31 of Law No. 24 Year 2009 may vary for each case, as not all judge's apply the article's provisions in giving out decision on a particular case. The methods of the judge's in giving out decisions and providing considerations on the cases related to agreements using foreign language determines the enforceability of the article 31's provisions."

"Hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil harus dipenuhi dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia sehingga aparat penegak hukum tidak boleh melanggar hak siapapun dalam menjalankan kewenangannya. Salah satu metode yang melanggar hak seseorang adalah metode penjebakan dalam tindak pidana korupsi. Metode penjebakan dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki ketentuan dalam ketentuan khusus tindak pidana korupsi dan metode tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sehingga pertimbangan seorang hakim diharapkan dapat menilai metode tersebut dengan cermat. Metode penjebakan ditemui dalam putusan Nomor 03/PID.B /TPK/2005/PN. JKT.PST dan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bdg disertai dengan pertimbangan hakim yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini akan menganalisis mengenai pertimbangan hakim pada kedua kasus tersebut terhadap pelaksanaan metode penjebakan dalam tindak pidana korupsi.

---

The right to obtain fair legal certainty must be ensured in the enforcement of law so the officials must not violate anyone's rights in carrying out their authority. One method that violates an individual's rights is the entrapment method in corruption offenses. The entrapment method in corruption offenses is unregulated for specific provisions of corruption offenses, and this method violates the rules stipulated in Article 28D of the UUD RI 1945, thus requiring a judge's careful assessment of such a method. The entrapment method found in the verdict with Case Number 03/PID.B/TPK/2005/PN. JKT.PST and Case Number 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bdg, accompanied by different considerations from the judges. Based on these issues, this paper will analyze the judges' considerations regarding implementation of entrapment method in corruption offenses."

"ABSTRAKTesis ini membahas penyalahgunaan keadaan sebagai perbuatan melawan hukum, dalam kasus penandatangan akta perjanjian di rutan oleh penggugat sehingga akta‐akta perjanjian tersebut dinyatakan batal menurut hukum/dinyatakan batal oleh hakim atas gugatan penggugat dan diharuskan memberikan ganti kerugian atas pihak yang menggugat itu. kemudian yang menjadi pokok permasalahan tesis ini adalah Bagaimana penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan di dalam putusan pengadilan? Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan adanya penyalahgunaan keadaan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 3641 K/PDT/2001 dan pada kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 2356 K/PDT/2008 .Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative. Sumber data diperoleh dengan mengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melihat putusan-putusan hakim. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Alat pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yang selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh, maka data disimpulkan mengenai kecakapan seorang terdakwa atau tersangka, unsur-unsur suatu tindakan dalam paksaan serta akibat hukum terhadap pembatalan akta-akta perjanjian yang penandatangannya dilakukan di dalam rumah tahanan sehingga tidak ada kebebasan kehendak bagi pihak tersebut dalam menandatangani suatu akta perjanjian dimana salah satu pihak pada saat penandatanganan akta perjnjian dalam keadaan tertekan. Sementara unsur-unsur yang dapat mengakibatkan pembatalan suatu akta dapat terjadi dikarenakan adanya posisi yang tidak seimbang diantara salah satu pihak yakni bisa karena adanya penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan psikologis,. Sedangkan akibat hukum dari pembatalan suatu akta perjanjian oleh hakim, maka keadaan dikembalikan menjadi seperti semula sebelum terbentuknya perjanjian

---

ABSTRACTThis thesis discusses the misuse of circumstances as an unlawful act, in the case of certificates signing an agreement in the the detention center by the plaintiff so the certificates of agreement is declared void according to the law or declared void by the judge on the lawsuit and the plaintiff required to give compensation for party who sued it.The subject matter of this thesis is How can these of the doctrine misuse of in circumstances court decision be plicated? And How judge in specific judgment of misuse circumstances of the Supreme Court of Indonesia Decision in this case of Number: 3641K/PDT/2001 and at the case of the Supreme Court of Indonesia Decision of Number : 2356 K/PDT/2008.The research is a descriptive analysis which was done by using the method of normative juridical. The data sources are obtained by collecting the primary data and the secondary data. The primary data obtained by scrutinizing at the decisions of judges. Whereas the secondary data acquired through primary legal materials, secondary legal materials and legal materials tertiary. Means of collecting data used in this research are the documents, and the data are analyzed qualitatively.Based on the research data obtained, the data which are concluded concerning proficiency of a defendant or a suspect, the elements of an action in duress and legal consequences against the annulment of the deed of agreement signatories done in thedetention center so there was no freedom of the will of the party in signing the certificate of an agreement whereby one party at the time of the signing of certificates an agreement in under pressure. While the elements that can be result in the annulment of a certificate an agreement can be occur because there an unbalanced the position of between the parties that due to the misuse of circumstances economic superiorty and misuse of circumstances psychological superiority. Whereas legal consequences of the annulment of a certificate an agreement by the judge, then to as prior annulment circumstances before the establishment an agreement."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan akta. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana menentukan kondisi penyalahgunaan keadaan dalam suatu pembuatan akta jual beli di hadapan notaris serta bagaimana pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta jual beli yang di dasari oleh perjanjian hutang piutang di hadapan notaris putusan pengadilan no. 535/PDT/2020/PT MDN. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa meskipun di dalam sistem hukum Keperdataan Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai apa kriteria, batasan-batasan, serta klasifikasi suatu perbuatan hukum atau keadaan hukum yang mengandung penyalahgunaan keadaan, namun syarat yang ada pada Pasal 44 ayat (1) NBW dapat dijadikan pedoman untuk menilai suatu unsur penyalahgunaan keadaan. Pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur adanya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta pada putusan pengadilan no. 535/PDT/2020/PT MDN adalah dengan melihat fakta yang terungkap dalam persidangan yang mana terlihat adanya posisi dominan secara ekonomi sehingga perjanjian-perjanjian yang dibuat antara para pihak tidak mencerminkan keseimbangan, keadilan serta kepatutan, melainkan memaksakan kehendak dan menguntungkan sepihak.

---

This study aims to analyze the use of undue influence as one of the reasons for the termination of a deed. The main problem in this paper is how to determine the conditions of undue influence in creating a deed of sale and purchase in the presence of a notary and how the courts prove the elements of undue influence in the case of Court Decision No. 535/PDT/2020/PT MDN. The approach used in this paper is of a normative juridical approach. Based on the results of this study, it can be concluded that although the Indonesian civil law system has not clearly regulated the criteria, limits, and classification of a legal act or legal situation that contains undue influence, the requirements in Article 44 paragraph (1) NBW can be used as a guide to assess the element of undue influence. The judge's consideration in proving the element of undue influence in the case of Court Decision No. 535/PDT/2020/PT MDN is to look at the facts revealed in the trial which indicates that there is an economically-dominant position so that the agreements made between the parties do not reflect balance, justice and propriety, rather suppression and prejudice.

"

"ABSTRAKIndependensi hakim Pengadilan Pajak berdampak pada keadilan dankepastian hukum dalam keputusan sengketa pajak. Sebagai negara yang sama-samamenganut sistem hukum sipil(civil law) ternyata Sistem Peradilan Pajak Indonesiadan Korea berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif danbersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisis dan menggunakanbahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder dan sebagai batu uji pendekatanyang dipakai adalah Bangalore Principles. Permasalahan pada penelitian ini yaitubagaimana independensi hakim Pengadilan Pajak di dalam sistem hukum diIndonesia dan di Korea dan apakah Pengadilan Pajak Indonesia dan Korea telahmemberikan peluang yang memadai bagi wajib pajak untuk melakukan upayahukum. Hakim Pengadilan Pajak di Indonesia maupun di Korea kurang independenhal tersebut akan mengganggu independensi hakim dalam memutuskan sengketapajak. Dalam sistem hukum Indonesia peluang yang diberikan kepada Wajib Pajakuntuk melakukan upaya hukum dirasa sangat kurang karena putusan PengadilanPajak merupakan putusan bersifat final dan mengikat. Sedangkan dalam sistemhukum Korea peluang upaya hukum dirasa cukup ideal karena mengenal upayahukum banding, kasasi

---

ABSTRACTThe independence of the Tax Court judge affects the fairness and legalcertainty in the decision of tax disputes. As a country that is equally embracingsystem of civil law turns the Tax Justice System Indonesia and Korea are different.This reserach uses the judicial normative method and is descriptive analyticalresearch, which analyses and uses literature as seconday data and as the touchstoneof the approach is the Bangalore Principles. The problem in this research is whetherthe Tax Court judge of Indonesia and Korea independent and whether the Tax Courtof Indonesia and Korea have provided adequate opportunities for taxpayers to makelegal effort. Tax Court judge in Indonesia and Korea are less independent it wouldinterfere with the independence of judges in deciding tax disputes. In the Indonesianlegal system the opportunity provided to the taxpayer to take legal actionsconsidered very less because the Tax Court's decision is final and binding decision.While in the Korean legal system is considered sufficient opportunities idealremedy because it has provided appeal, cassation and judicial review"

"Perbedaan persepsi dan interprestasi Undang-undang perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya yang dikaitkan dengan validitas bukti dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengakibatkan sengketa antara Direktorat Jendral pajak (fiskus) dengan Wajib pajak. Dalam memberikan keadilan di bidang perpajakan dilakukan melalui prosedur pengajuan keberatan dan banding. Penyelesaian sengketa banding di Pengadilan Pajak merupakan usaha pemulihan hak Wajib Pajak sebagai upaya penegakan hukum. Terhadap penyelesaiannya tersebut maka diperlukan beberapa alat bukti penunjang, salah satunya adalah alat bukti Pengetahuan Hakim. Akan tetapi, Pengetahuan Hakim tidak dapat dengan serta merta berdiri karena harus ada alat penunjang lainnya. Dengan adanya alat bukti lain yang telah diberikan akan menguatkan keyakinan Hakim dalam menyusun putusannya dikarenakan Hakim akan memberikan penafsiran dengan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat jauh berbeda dengan apa yang ditetapkan fiskus.

---

The differences of perception and interpretation concerning on Tax Regulation along with the rules of its implementation which was related with the validity of the implementation in Tax Regulations cause the dispute between government (Direktorat Jendral Pajak) with the tax payer should be done through the procedure of filing objections and the appeal. The Dispute Resolution in the Court of tax appeals is the form a taxpayer's right to recovery efforts as law enforcement efforts. The solution is then required some evidence supporting in which one of them is a proof of the knowledge of judges. However the knowledge of judges cannot necessarily be standing with because there must be other supporting tools. The existence of other proofs that has been granted will strengthen the judge's belief in drawing up the verdict of judges because the judge will give the interpretation by translating Tax Regulation that could be far different than what is determined by Government."

"Kemerdekaan hakim, menjadi harapan semua orang, untuk diimplementasikan dalam sistem peradilan Indonesia, dalam rangka mencapai peradilan yang imparsial. Peranan hakim dalam interaksi hukum dengan masyarakat perlu mendapatkan kemerdekaan, dengan kemerdekaan, vonis-vonis hakim ada jaminan obyektif dan accountable, yang pada akhirnya dapat melahirkan keadilan di masyarakat, khususnya keadilan bagi setiap pencari keadilan. Profesi Hakim adalah profesi yang mulia atau Officium nobille, kondisi ini menempatkan status hakim di masyarakat juga tinggi. Perlu dimengerti, di tangan hakim, hukum menjadi awal terciptanya keadilan, dan ditangan hakim juga, hukum dapat menjadi awal ketidakadilan.Dengan kemerdekaan yang dimiliki, hakim wajib menimbang secara benar setiap sengketa hukum, agar hukum berjalan sesuai harapan masyarakat. Kemerdekaan hakim dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman UU No 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU No 8 Tahun 1981. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kemerdekaan hakim, khususnya dalam perkara pidana, dan apakah kemerdekaan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana itu bersifat mutlak? Jawabannya akan diulas dalam skripsi ini.

---

Independence of judge, becoming everybody expectation, to isn't it in Indonesia system of judicatures, for the agenda of reaching jurisdiction which is impartial. Role of judge in interaction punish with society require to get independence, with independence, adjudge judge there [is] objective guarantee and accountable, what in the end can bear justice [in] society, specially justice for every searcher of justice. Profession Judge are Excellency profession or of Officium nobille, condition of this place judge status [in] high society also. Require to understand, on-hand judge, law become early justice creation, and on hand judge also, law can become early fairness.With independence had, judge [is] obliged to consider correctly each every law dispute, [so that/ to be] law walk it to society. Independence of judge guaranteed by Constitution State Republic Of Indonesia of UUD 1945, [Code/Law] Judicial Power of UU No 4 Year 2004, and [Code/Law] Procedure Of Criminal (KUHAP) UU No 8 Year 1981. Last, what is such with independence of judge, specially in criminal, and whether independence of judge in checking and judging that criminal have the character of absolutely? Answer of will be commented in this handing out."

"Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) merupakan salah satu alasan tidak sahnya perjanjian karena timbulnya cacat kehendak yang dikenal dalam hukum perdata Indonesia berdasarkan doktrin dan yurisprudensi. Penyalahgunaan keadaan ini hadir sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang lemah karena adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam perjanjian baik secara ekonomis maupun psikologis. Dalam hal suatu perjanjian jual beli, seringkali para pihak tidak sepakat terkait hal pokok perjanjian yakni barang maupun harga. Terlebih, pada perjanjian jual beli dengan surat di bawah tangan tentu sangat rawan mengandung klausul-klausul yang sebenarnya bukan berasal dari kehendak bebas para pihak atau terjadi suatu cacat kehendak. Penyebab terjadinya cacat kehendak tersebut salah satunya karena penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, penelitian dengan metode yuridis normatif ini akan menelaah mengenai dasar pertimbangan hukum majelis hakim di pengadilan dalam mengimplementasikan maupun menolak doktrin tersebut ketika mengadili perkara jual beli dengan surat di bawah tangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu majelis hakim kekurangan pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) sebagai dasar pengimplementasian maupun penolakan terhadap doktrin penyalahgunaan keadaan sehingga putusan-putusannya tidak dapat dipertahankan.

---

Undue influence (misbruik van omstandigheden) is one of the reasons for the invalidity of an agreement due to a defective will known in Indonesian civil law based on doctrine and jurisprudence. This undue influence is present as a form of legal protection for weak parties because of the imbalanced position of the parties to the agreement both economically and psychologically. In the case of a sale and purchase agreement, often the parties disagree on the subject matter of the agreement, namely regarding the goods and prices. Moreover, the sale and purchase agreement with privately made letters is certainly very prone to contain clauses that are not actually derived from the free will of the parties or there is a defective will. One of the causes of defective will is due to undue influence. Therefore, this research using the normative juridical method will examine the basis for the legal considerations of the judges in court in implementing or rejecting the doctrine when adjudicating cases of sale and purchase with privately made letters. The conclusion of this research is that the panel of judges lacked legal considerations (onvoldoende gemotiveerd) as a basis for implementing or rejecting the doctrine of undue influence so that their decisions could not be sustained."