Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pola electoral engagement dan realisasi politik programatik yang dilakukan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) dengan Anies R Baswedan-Sandiaga Uno pada saat dan sesudah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Analisis penulis membuktikan bahwa adanya policy broker, kesamaan program-program antara kontrak politik buruh dan kandidat serta kolaborasi dan konsolidasi yang sistemik lintas federasi/serikat merupakan faktor-faktor pendukung terjadinya kontrak politik antara KBJ dan pasangan kandidat. Kandidat menjanjikan realisasi program-program kontrak politik yang telah disepakati apabila terpilih, sedangkan KBJ bersedia menjadi mesin politik kandidat yang otonom selama pemilihan kepala daerah di Jakarta berlangsung. Setelah kandidat terpilih, realisasi kontrak politik didistribusikan secara kolaboratif oleh kelompok buruh dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Distribusi politik tidak hanya ditujukan kepada para pekerja yang mendukung kandidat, namun juga para pekerja yang tidak mendukung kandidat serta kelompok lain di luar kelompok buruh. Penelitian ini berargumen bahwa kontrak politik yang identik dengan pertukaran yang partikularistik antara kandidat dan pemilih dalam politik kontemporer di Indonesia tidak terjadi di studi kasus ini, sedangkan distribusi politik secara programatik efektif dilakukan oleh kelompok buruh di tengah fregmentasi politik lintas federasi dan reformasi elektoral di Indonesia.

---

The purpose of this research is to analyze how the pattern of electoral engagement and the realization of programmatic politics carried out by the Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) and Anies R Baswedan-Sandiaga Uno during and after the Jakarta Gubernatorial Election in 2017. The author’s analysis reveals that the existence of a policy broker, parallel programs and political contract between labor and candidate as well as systemic collaboration and consolidation across federations/unions were all supporting factors for the occurrence of political contracts between KBJ and pairs of candidate. Candidates promised the realization of political contract programs if elected, while KBJ was willing to become an autonomous political machine for candidates during the gubernatorial election in Jakarta. After the candidates were elected, the realization of the political contract is distributed collaboratively by the Unions-Regional Government of DKI Jakarta. Political distribution is not only directed to the workers which supported candidates, but also those who did not support candidates as well as other groups outside the worker groups. This research argues that political contract that is tantamount with particularistic exchanges between candidates-voters in Indonesian contemporary politics do not occur in this case study while programmatic political distribution carried out by KBJ was effective in the midst of cross-federation political fragmentation and electoral reform in Indonesia."

"Tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana modal sosial dimanfaatkan dalam proses pemilihan calon gubernur perempuan di Pilkada 2018. Subjek penelitian adalah Karolin Margret Natassa calon gubernur Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Fenomena ini perlu dikaji secara mendalam melalui paradigma konstruktif, untuk mengetahui bagaimana kedua perempuan ini membentuk dan menggunakan modal sosialnya untuk bisa menang sebagai gubernur, posisi yang jarang diisi perempuan sejak era Pilkada dimulai. Analisis modal sosial ditempatkan pada tingkat mikro (individu) dalam dimensi struktural (jaringan) menggunakan teori Modal Sosial Pierre Bourdieu dan Robert Putnam. Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi jalur politik seperti apa yang membawa perempuan ke dalam kontestasi politik, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pola instrumentalisasi modal sosial mereka. Prosedur penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan kunci. Temuan ini semakin diperdalam dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karolin dan Khofifah memiliki jenis ikatan jejaring sosial yang berbeda dalam proses pemberdayaan modal sosialnya. Karolin merupakan tipe Bonding (dengan karakter keterikatan dan fokus pada penguatan intenal), sementara Khofifah merupakan tipe Bridging dan Linking, dimana kepercayaan yang diperoleh (earned trust) dipergunakan sebagai basis modal sosial yang berfungsi menjembatani kepentingan antar kelompok untuk kemudian diaktifkan sebagai instrumen menuju kepentingan pribadi. Hasil penelitian juga berhasil mengidentifikasi Karolin sebagai politisi dari jalur elit dan Khofifah sebagai politisi dari jalur akar rumput

---

This thesis aims to see how social capital is utilized in the process of selecting female gubernatorial candidates in the 2018 election. The research subjects were Karolin Margret Natassa of West Kalimantan and Khofifah Indar Parawansa of East Java. This phenomenon needs to be studied through a constructive paradigm, to find out how these two women formed and used their social capital to win as governors, a position that has rarely been filled by women since the direct local election era began. A social capital analysis is placed at the micro (individual) level in the structural (network) dimension using the Social Capital theory of Pierre Bourdieu and Robert Putnam. This research also wanting to identifies what kind of political pathways lead women into political contestation, and how it can affect the instrumentalization pattern of their social capital. The research procedure was carried out using qualitative methods where data collection was carried out through in-depth interviews with key informants and then deepened by literature studies. The results showed that Karolin and Khofifah have different types of social network ties in the process of utilizing their social capital. Karolin is a Bonding type (Same identity with strong ties characteristic and more focusing on internal traits), while Khofifah is a Bridging and Linking type, where the earned trust is used to bridge the interests of groups and later to be activated as a ladder to her political interests. The results of the study also identified Karolin as a politician from the elite route and Khofifah as a politician from the grassroots route"

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh adanya praktik ableism pada penyandang disabilitas netra terhadap terhambatnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas netra pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Hambatan yang dihadapi pemilih penyandang disabilitas netra tetap terjadi meskipun Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengedepankan perspektif disabilitas telah disahkan dan telah turut memperkuat regulasi penyelenggaran Pilgub DKI Jakarta 2017. Penelitian ini berusaha menganalisis penyebab tidak terfasilitasinya secara penuh penyandang disabilitas netra tersebut melalui analisis menggunakan Critical Disability Theory (CDT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer lewat wawancara mendalam kepada informan terkait serta menggunakan data sekunder dari tinjauan literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil temuan menunjukkan bahwa terjadi ableism yang berasal dari lingkungan eksternal seperti pengetahuan petugas KPPS di TPS sehingga kebutuhan penyandang disabilitas netra sebagai pemilih menjadi terpinggirkan. Selain itu, ableism juga datang dari internal keluarga disabilitas yang menghambat tahap pendataan penyandang disabilitas netra sebagai calon pemilih. Hal ini menyebabkan semakin terhambatnya pemenuhan hak penyandang disabilitas netra pada penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta 2017.

---

The focus of this research is to analyze the impact of ableism on visual disabilities and the obstacles to fulfilling their political rights in DKI Jakarta Gubernatorial Election 2017. Obstacles faced by voters with visual disabilities persist even though The Persons with Disability Act which prioritizes the disability perspective has been passed in 2016 and has strengthened the election regulations. This study attempts to analyzes the causes of not being fully facilitated voters with visual disabilities through Critical Disability Theory (CDT). The research uses qualitative research methods by collecting primary data through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data from literature reviews to answer research question. The findings show that ableism occurs from the external factors such as the lack of understanding of KPPS officers at the polling stations so the needs of visual disabilities as voters are marginalized. Apart from that, ableism also comes within disabled families which hinders the data collection stage. These causes further obstacles to fulfilling the political rights of visual disabilities during the 2017 DKI Jakarta Gubernatorial Election."

"DKI Jakarta merupakan sebuah kota megapolitan dengan masyarakat yang beragam. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memiliki syarat unik, yaitu perolehan suara lebih dari 50%.Keberagaman penduduk dan dinamika Pemilu yang kompleks akibat peraturan tersebut menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan penelitian ini menganalisis sebaran spasial perolehan suara pasangan calon di setiap kelurahan, pengaruh faktor variabel penelitian terhadap hasil suara pada masing-masing paslon dan dependensi spasial perolehan suara pada masing-masing paslon Pilkada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, regresi klasik, dan regresi spasial. Data berupa perolehan suara hasil Pilkada DKI Jakarta 2017 dan demografi penduduk di tingkat kelurahan. Hasil menunjukkan bahwa pada putaran pertama Pilkada, Paslon 1 memiliki 122 basis, Paslon 2 memiliki 113 basis, dan Paslon 3 memiliki 146 basis. Pada putaran kedua, Paslon 2 memiliki 111 basis dan Paslon 3 memiliki 156 basis. Penduduk nonmuslim menjadi faktor signifikan terhadap kemenangan Paslon 3. Sedangkan faktor penduduk pekerja formal, gabungan parpol koalisi, kepadatan penduduk, pemilih pemula, dan pendidikan minimal SMA, secara statistik berpengaruh tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa agama berperan penting dalam pemenangan kontestan pada Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu.

---

DKI Jakarta is a megapolitan city with a diverse population. The regional election of DKI Jakarta has unique requirements, namely the vote acquisition is more than 50%. The diversity of the population and the complex dynamics of the election due to these regulations are the background for this research. The purposes of this research is to analyze the spatial distribution of votes obtained by candidate pairs in each sub-district, the influence of research variable factors on the results of the each candidate pair and the spatial dependencies of the votes obtained by each candidate pair of the 2017 DKI Jakarta Regional Election. This research uses descriptive analysis, classical regression and spatial regression methods. Data in the form of vote acquisition results from the 2017 DKI Jakarta Regional Election and population demographics at the sub-district level. The results show that in the first round of the Pilkada, Paslon 1 had 122 bases, Paslon 2 had 113 bases, and Paslon 3 had 146 bases. In the second round, Paslon 2 had 111 bases and Paslon 3 had 156 bases. The nonmuslim population were significant factors in the victory of Paslon 3. Meanwhile, the combined factors the formal working population, factors of coalition political parties, population density, first-time voters and minimum high school education had no statistically significant effect. These findings indicate that religion an important role in the victory of contestants in the 2017 DKI Jakarta Pilkada."

"ABSTRAKPenelitian ini berupaya menggambarkan faktor-faktor yang dimiliki Partai Keadilan Sejahtera PKS dalam pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa PKS berkontribusi terhadap kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan memanfaatkan modal sosial jaringan sosial , modal ekonomi biaya politik , serta isu politik identitas. Secara konkret, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan jaringan sosial yang sudah dibangun hingga di tingkat akar rumput, baik jaringan internal maupun eksternal. PKS juga berperan dalam membiayai dana kampanye kandidat dengan berbagai macam pendanaan. Selain itu, PKS melalui kemampuannya menerapkan strategi riding the wave dalam momentum Aksi Bela Islam 411 dan 212 berhasil menarik lebih banyak pemilih Muslim. Penemuan dari penelitian ini adalah, ketiga faktor tersebut dominan dalam mempengaruhi kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

---

ABSTRACT

This research describes the factors of PKS in the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno in Jakarta Gubernatorial Election 2017. Using qualitative method, this research shows that PKS has contribute towards the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno by utilitizing social capital social network , financial economic political cost , and the issue of political identity. Concretely, this is done by utilitizing social networks that has been built until grassroots level, both internal and external. PKS also plays a role in financing the candidate rsquo s campaign with various funding. Furthermore, PKS using riding the wave strategy in the momentum of Aksi Bela Islam red 411 dan 212 mdash success to attract Muslim voters more. The finding of this research is, these three factors dominant in affect the winning of Anies Baswedan Sandiaga Uno in Jakarta Gubernatorial Election 2017. "

"ABSTRAKIsu etnisitas dan agama (SARA), yang muncul di media sosial Twitter, dilekatkan pada Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat selama Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung. Perihal konten atau pesan politik, hingga mereka yang disebut sebagai influencer telah menjadi variabel-variabel penting dalam upaya penanganan isu tersebut. Pertanyaan penelitian dalam penulisan ini adalah, seperti apa bentuk konten yang dihasilkan? Bagaimana peran influencer selama kampanye berlangsung? Dengan metode kualitatif, penulis melakukan berbagai kajian literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, data monitoring media sosial, dan pemberitaan media daring, hingga wawancara mendalam dengan sejumlah tim pemenangan Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konten atau pesan politik, serta influencer telah membentuk persona pasangan petahana sebagai sosok "bineka". Dengan key message seputar keberagaman, sosok Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat dibangun dalam citra sebagai pelayan rakyat yang bekerja untuk semua kalangan. Hal ini dibentuk dalam rangka diferensiasi dengan pasangan calon lainnya. Namun demikian, pesan politik akan keberagaman ini sendiri telat disampaikan secara eksplisit, dan baru lebih gencar ketika memasuki kampanye putaran kedua. Walaupun sejak putaran pertama telah ada upaya netralisasi terhadap isu SARA, kampanye yang dilakukan pun masih bersifat parsial. Pada akhirnya, tolak ukur keberhasilan suatu strategi kampanye dilihat dari tujuan utama kampanye tersebut dilakukan. Bila dilihat dari persebaran sentimen pada masa akhir, kampanye media sosial yang dilakukan oleh tim pemenangan dapat dikatakan berhasil. Namun demikian, hal ini tentunya tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan hasil akhir pemilu.

---

ABSTRACTThe ethnicity and religion issue, which appeared on Twitter, was attached to Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat during the 2017 Regional Election of DKI Jakarta underway. The content or political message, and those called as influencers had become important variables in handling the issue. The research questions in this writing are, What was the form of the contents? How was the role of influencers during the campaign? By using the qualitative method, the researcher did literature studies, to the in-depth interviews with some members of the campaign team of Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat. The result of this research shows that the content or political message and the influencer had formed the image of this candidate as the "bineka" persons. In the key message of diversity, the image of Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat was built as the servant of the people that work for all circles in DKI Jakarta. It was formed in order of differentiation with the other candidate. Nevertheless, this political message of diversity was too late to be delivered explicity, and getting more intensified when the campaign was entering its second round. Although there were efforts to neutralize the ethnicity and religion issue on the first round, the campaign was done partially. In the end, the benchmark of success of a campaign strategy can be seen from the main purpose of the campaign itself. As it is seen from the sentiment deployment in the last moment, the social media campaign which was done by the winning team, could be deemed successful. But however, it can't be automatically linked to the final result of the election."

"Pada peristiwa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 terjadi fenomena menarik yang menjadi latar belakang penelitian, yaitu perubahan perolehan suara pasangan petahana yang unggul pada putaran pertama dan juga diunggulkan mayoritas lembaga survei, kemenangannya menjadi berbalik kepada pasangan Anies-Sandi (AS) yang semula tidak dijagokan untuk menjadi pemenang pilgub. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pilgub Jakarta tahun 2017 pasangan AS berhasil mempertahankan keunggulan suaranya secara signifikan di Kota Administrasi Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada putaran kedua. Sekaligus berhasil memasuki wilayah yang tadinya merupakan wilayah pemenangan suara pasangan petahana pada putaran pertama. Terdapat 25 basis suara pasangan AS pada putaran kedua dan wilayah yang mendominasi basis suara tersebut adalah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Faktor-faktor spasial yang dianalisis memiliki hubungan dan pengaruh terhadap perolehan suara pasangan AS. Melalui analisis korelasi pada kedua putaran, faktor pekerja formal dan pemilih muda memiliki hubungan yang kuat dengan perolehan suara AS. Sedangkan melalui analisis regresi berganda faktor spasial yang memiliki pengaruh terhadap perolehan suara AS adalah kepadatan penduduk dan pekerja formal pada kedua putaran.

---

In the election of the DKI Jakarta Governor in 2017 there was an interesting phenomenon that became the background of the research, namely the change in the vote gain of the superior incumbents in the first round and also favored by the majority of survey institutions, his victory turned to the Anies-Sandi (AS) pair who were not nominated to become the winner of the election. This research approach uses a descriptive method with a comparative type. The results of the study indicate that in the 2017 Jakarta governor election the AS pair managed to maintain the superiority of their votes significantly in the East Jakarta and South Jakarta Administrative City in the second round. At the same time he managed to enter the area which had been the area of winning the voice of the incumbent pair in the first round. There are 25 base votes for the AS pair in the second round and the regions that dominate the voting base are East Jakarta and Central Jakarta. The spatial factors analyzed have a relationship and influence on the vote acquisition of AS couples. Through correlation analysis in the first and second rounds, formal workers and religious factors have a strong relationship with AS vote acquisition. While through multiple regression analysis of spatial factors that have an influence on AS vote acquisition is population density and formal workers in the first and second round."

"This article reports on the gubernatorial elections, by-elections, and party leadership elections held during the calendar year 1999. Many of the elections were fascinating but few offered any clear lessons about the future of Japanese democracy or even the outcome of the forthcoming general election. The key to many was the position taken by Komei and the behavior of its voters."

"ABSTRAKArtikel ini membahas partisipasi politik Teman Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah Pilkada DKI Jakarta 2017. Teman Ahok adalah organisasi partisan yang dibuat untuk mendukung Petahana Basuki Tjahja Purnama Ahok , yang pada awalnya berencana maju melalui jalur independen pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dengan menggunakan analisis ranah politik Bourdieu, studi ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana Ahok mempertahankan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam kontestasi politik elektoral? Kedua, apa arti keberadaan Teman Ahok bagi Ahok? Ketiga, strategi apa yang digunakan oleh organisasi partisan Teman Ahok dalam mendukung Ahok mempertahankan posisinya? Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen, artikel ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, Ahok memilih jalur independen untuk mempertahankan posisinya. Sebagai calon independen, Ahok memerlukan Teman Ahok sebagai kendaraan dan pengumpul dukungan politik. Kedua, Teman Ahok ndash;melalui partisipasi politik ndash; mengonversi aneka modal menjadi modal politik bagi Ahok. Konversi modal tersebut dilakukan melalui sejumlah strategi modern, dan dipandu oleh suatu habitus modernis yang telah terbentuk sejak tahun 2012. Ketiga, Teman Ahok berhasil memperkuat posisi tawar Ahok di mata partai politik. Hal tersebut dapat dilihat dari datangnya dukungan sejumlah partai politik seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Nasdem terhadap Ahok.

---

This article discusses the political participation of Ahok 39 s Friends in the Jakarta Gubernatorial Election in 2017. Teman Ahok is a partisan organization created to support incumbent Basuki Tjahja Purnama Ahok , who initially planned to be inpendent candidate. Using Bourdieu rsquo s Field Theory, this study attempts to answer some questions. First, how does Ahok maintain his position as Governor of DKI Jakarta in electoral political contestation Second, what does Ahok 39 s existence mean to Ahok Third, what strategy is used by Ahok 39 s partisan organization in supporting Ahok to maintain his position Using qualitative methods through in depth interviews and document studies, this article yields several conclusions. First, Ahok opted for an independent path to defend his position. As an independent candidate, Teman Ahok as an alternative political machine. Second, Teman Ahok through political participation converts various capital into political capital for Ahok. The capital conversion is done through a number of modern strategies, and is guided by a modernist habitus that has been formed since 2012. Third, Ahok 39 s friends succeeded in strengthening Ahok 39 s bargaining position in the eyes of political parties. This can be seen from the coming of support from various political parties such as PDIP, Golkar Party, Hanura Party and Nasdem Party."