Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini menganilisis isu pembajakan maritim pasca-terbentuknya ASEAN MaritimeForum pada tahun 2010. Sejak akhir tahun 1980-an, Asia Tenggara telah menjadi salahsatu lokasi incaran global dalam serangan pembajakan maritim. Untuk menjawabpermasalahan tersebut, AMF dihadirkan sebagai jembatan terbentuknya kerja samamaritim di antara negara-negara ASEAN. Namun demikian permasalahan pembajakanmaritim nyatanya masih bertahan hingga saat ini, terlebih di sekitar perairan Indonesia.Kajian terdahulu perihal penanganan pembajakan maritim secara garis besar terbagimenjadi tiga sudut pandang yaitu, pembajakan maritim, politik luar negeri, dan kerjasama maritim. Kajian-kajian tersebut sudah menunjukkan adanya upaya dalampenanggulangan masalah, namun belum mampu menjelaskan kejadian actual di lapanganyang malah menunjukkan bahwa tingkat pembajakan maritim masih berlangsunglanggeng hingga saat ini. Studi ini menggunakan perspektif liberalisme institusionalsebagai kerangka analisis dan metode penelitian causal-process tracing. Studi inikemudian menunjukkan bahwa faktor-faktor dalam mencapai keberhasilan kerja sama dikawasan seperti mutualitas, bayangan masa depan, jumlah aktor, jangka waktu yanglama, keteraturan situasi, pertukaran informasi, dan umpan balik yang cepat, belummampu menekan peningkatan pembajakan di kawasan Asia Tenggara

---

This study analyzes the issue of sea piracy after the formation of ASEAN Maritime Forum

in 2010. Since the late 1980s, Southeast Asia has been a global target for sea piracy

attacks. To answer these problems, AMF is presented as a bridge to establish maritime

cooperation between ASEAN countries. However, the problem of sea piracy still persists

today, especially around Indonesian waters. Previous studies regarding the handling of

sea piracy are broadly divided into three perspectives, sea piracy, foreign policy, and

maritime cooperation. These studies have shown that there are efforts in overcoming the

problem, but have not been able to explain the actual events on the ground which

actually show that the level of sea piracy is still ongoing to this day. This study uses the

perspective of institutional liberalism as an analytical framework and causal-process

tracing on research method. Furthermore, this study shows that factors in achieving

successful cooperation in the region such as mutuality, future images, number of actors,

length of time, regularity of situation, exchange of information, and fast feedback, have

not been able to suppress the increase of piracy in the Southeast Asia region"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai peranan instrumen ASEAN berupa forum-forum yang berfokus pada keamanan maritim seperti ASEAN Maritime Forum AMF , Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , dan ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo; Maritime Group on Maritime Security yang belum berperan secara efektif dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan di perairan Asia Tenggara, khususnya pembajakan dan perompakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deduktif. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa kerjasama yang sudah disepakati dalam kerangka ASEAN tidak terlalu berjalan efektif karena adanya relative gain dan self-interest yang berbeda dari setiap anggota ASEAN, sehingga forum kerjasama maritim di bawah ASEAN hanya menjadi forum trust building tanpa ada tindak lanjut berupa operasi bersama atau patroli bersama di dalam kerangka ASEAN. Penelitan ini menyarankan agar Indonesia sebagai pemimpin tradisional ASEAN dapat memimpin kerja sama regional dalam menangani pembajakan dan perompakan di wilayah Asia Tenggara.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of ASEAN instruments in the form of forums focusing on maritime security such as the ASEAN Maritime Forum AMF , the Extended ASEAN Maritime Forum EAMF , and the ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Plus Experts rsquo Maritime Group on Maritime Security have not functioned effectively in the efforts to reduce crime rates in Southeast Asian waters, especially sea piracy and armed robbery at sea. This research is a deductive qualitative research. The research concludes that the agreed cooperation within the framework of ASEAN are not very effective because of the relative gain and different self interest of each ASEAN member, so that the maritime cooperation forums under ASEAN merely becomes forums of trust building without any follow up in the form of joint operation or joint patrol within the framework of ASEAN. This research suggests that Indonesia, as a traditional ASEAN leader, can lead regional cooperation in dealing with sea piracy and armed robbery at sea in the Southeast Asian region."

"Penelitian tesis ini menganalisa tentang kegagalan kerjasama keamanan maritim ASEAN dalam menghadapi permasalahan illegal fishing di perbatasan wilayah maritim Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Permasalahan ini dibahas sebab kawasan maritim ASEAN merupakan salah satu jalur perdagangan strategis internasional yang dilewati sekitar 70% kapal perdagangan yang melalui wilayah maritim ASEAN. Begitu pentingnya wilayah maritim ASEAN sehingga negara-negara anggota ASEAN mempunyai tanggung jawab untuk melindungi wilayah maritim dari berbagai ancaman keamanan laut, seperti pencurian ikan atau illegal fishing. Pencurian ikan atau illegal fishing di kawasan Asia Tenggara paling banyak terjadi berada di laut Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di ASEAN, Indonesia merasa dirugikan dalam sektor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan negara. Pencurian atau penangkapan ikan secara ilegal memperlihatkan adanya pelanggaran batas kedaulatan laut yang dilakukan oleh negara-negara lain khususnya di negara-negara kawasan Asia Tenggara, seperti: Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina. Di samping itu, kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN tersebut di perairan Indonesia menunjukkan bahwa kerjasama-kerjasama keamanan maritim ASEAN mengalami kegagalan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya kerjasama keamanan maritim ASEAN, diantaranya adalah ketidaktegasan peraturan dalam kerjasama tersebut, perbedaan pandangan negara-negara ASEAN mengenai permasalahan pencurian ikan, ketidakmampuan ASEAN dalam menjaga wilayah laut regional ASEAN dan faktor ekonomi. Disamping itu, kegagalan kerjasama maritim ASEAN disebabkan pula oleh kegagalan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pencurian ikan.

---

This thesis analyzes the failure of the ASEAN maritime security cooperation in addressing illegal fishing in Indonesian maritime border with other Southeast Asian countries. This issue is discussed because ASEAN maritime region is one of the international strategic paths, which is passed by 70% of international trade by sea. Therefore the ASEAN maritime border is crucial. ASEAN countries have a responsibility to protect maritime security and to overcome threats, such like illegal fishing.

Illegal fishing in Southeast Asian maritime region is one of the most popular problems that happen in the Indonesian seas. As the largest maritime country in ASEAN, Indonesia has suffered illegal fishing in terms of the political, economic, social, and national security. Illegal fishing is an infrigement of the sovereignty. In Indonesian case, the illegal fishing has been done by ships with flags from Thailand, Malaysia, Vietnam, and the Philippines. The fact that the illegal fishing has been done by ASEAN countries shows that the ASEAN maritime security cooperation has failed.

There are several factors that lead to the failure of the cooperation, such as the inconsistence of regulation in the ASEAN maritime cooperation, the difference of thoughts among ASEAN countries on illegal fishing, ASEAN inability to protect ASEAN region border, and economic factor. In addition, the failure of ASEAN maritime cooperation happens due to the inability of the Indonesian Government to tackle illegal fishing."

"Dalam proses menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, agenda keamanan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)—sebagai institusi internasional utama di Asia Tenggara—melibatkan negara-negara anggotanya serta negara mitra dari luar dalam kegiatan-kegiatannya. Dengan sengketa maritim yang belum terselesaikan, meningkatnya pengaruh dari negara-negara kuat di ambang perbatasannya, serta munculnya pertanyaan-pertanyaan kritis yang diarahkan pada kemampuan institusi-institusi internasional, peran ASEAN dalam dimensi keamanan maritim lantas menjadi titik kritis secara akademik dan politik. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman akademis mengenai kerja sama keamanan maritim ASEAN secara kritis, serta menerapkan analisis tersebut pada konteks regional yang terus berkembang. Menggunakan 25 literatur serta metode taksonomi, artikel ini mengidentifikasi tiga titik fokus utama literatur: 1) ASEAN sebagai aktor dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan; 2) keamanan non-tradisional sebagai fokus utama keamanan maritim ASEAN; dan 3) analisis kritis mengenai kapabilitas dan agensi ASEAN sebagai institusi internasional. Tinjauan ini menemukan bahwa Tiongkok tetap menjadi faktor utama yang konstan dalam diskursus keamanan ASEAN, dan tindakannya di Laut Tiongkok Selatan menjadi tantangan keamanan utama bagi agenda keamanan ASEAN. Tinjauan ini juga menemukan bahwa diskursus akademik terpengaruh oleh interaksi antar-negara adidaya (great powers), khususnya kontestasi antara AS dan Tiongkok. Mengingat aspirasi ASEAN untuk mempertahankan sentralitasnya dalam menjamin perdamaian dan stabilitas kawasan, kajian literatur ini menyimpulkan bahwa ASEAN harus mengambil tindakan jika ingin mempertahankan sentralitas tersebut saat ini.

---

The issue of maritime security cooperation has become one of considerable importance within the changing political context of the maritime Southeast Asia region. In the process of establishing and maintaining the region’s peace and stability, the security agendas of the Association of Southeast Asian Nation—acting as Southeast Asia’s premier international institution—sees active participation by both its member states within the region as well as partners from without. But how does it fare in the face of its changing security challenges? With unresolved maritime disputes within its borders, the growing influence of international powers, and critical questions poised at the capabilities of international institutions, ASEAN’s role within the dimension of maritime security becomes a critical academic and political juncture. This literature review aims to critically analyze current academic understanding of ASEAN maritime security cooperation, applying it to the changing regional context. Using 25 relevant academic articles, this article identifies three main focal points of literature: 1) ASEAN as an actor in the South China Sea disputes’ 2) non-traditional security as the primary focus of ASEAN maritime security; and 3) critical analyses regarding ASEAN’s institutional capability and agency. It finds that China remains a constant primary factor in ASEAN’s security discourse, and its actions in the South China Sea constitutes ASEAN’s main security challenge. It also finds that the academic discourse is subject to the encroachment of great power politics, particularly the US-China contestation. Considering ASEAN’s aspirations to maintain its centrality in guaranteeing the region’s peace and stability, this literature review concludes that ASEAN must take political and academic action if it seeks to maintain its current trajectory."

"Sebagai negara kepulauan dengan dua pertiga wilayah adalah laut, sistem pertahanan maritim sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan aset strategis nasional. Luasnya wilayah laut ini membuat aspek spasial yang berkaitan dengan maritim perlu mendapatkan perhatian agar dapat memperhitungkan aset pertahanan yang diperlukan dalam mendeteksi dan mengatasi berbagai ancaman. Fokus penelitian ini adalah Sistem Pertahanan Maritim dalam perspektif spasial yang bertujuan untuk melihat cara kerja sistem pertahanan maritim Indonesia dan pola ancaman yang ada di Laut Natuna Utara. Dengan memahami pola ancaman yang ada di Laut Natuna Utara, maka kemampuan yang diperlukan untuk mendeteksi dan merespons ancaman di wilayah tersebut dapat lebih dipetakan dengan baik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial tematik deskriptif untuk zonasi laut. Hasil dari penelitian ini adalah perbandingan tematik antara berbagai zonasi laut, pola ancaman yang ada, serta rekomendasi untuk mencocokkan sistem pertahanan di wilayah Laut Natuna Utara dengan kebutuhan aset pertahanannya.

---

As an archipelagic country with the sea as two-thirds of its territory, a maritime defense system is indispensable for safeguarding national sovereignty and strategic assets. The vast sea area makes spatial aspects related to maritime affairs need more attention to take into account defense assets capable of detecting and overcoming various threats. This research focuses on the Maritime Defense System in the North Natuna Sea from a spatial perspective to see the Indonesian maritime defense system and the existing threat patterns in the North Natuna Sea. By understanding the pattern of threats in the North Natuna Sea, the capabilities needed to deter and respond to threats in the region can be better mapped. The methodology used in this research is a descriptive thematic spatial analysis for marine zoning. The result of this research is a thematic comparison between various marine zoning, existing threat patterns, and recommendations to match the defense system in the North Natuna Sea area with the needs of its defense assets."

"ABSTRAK Tesis ini menjelaskan mengenai kerja sama keamanan maritim antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam melindungi Selat Malaka dari ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan tersebut. Tesis ini menggunakan konsep Diplomasi Maritim sebagai alat untuk mengukur keberhasilan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis dinamika keamanan internasional di Asia Tenggara. Selat Malaka dipilih karena merupakan salah satu jalur perairan terpenting di dunia. Salah satu isu terbesar di Selat Malaka adalah ancaman pembajakan dan perompakan laut. Ketiga negara yang berada di sekitar Selat Malaka menanggapi ancaman ini dengan menciptakan sebuah inisiatif baru untuk mengatasi keamanan maritim yang disebut Patroli Terkoordinasi pada tahun 2004. Tesis ini menyimpulkan bahwa pemenuhan tanggung jawab untuk keamanan di Selat Malaka dapat menekan ancaman pembajakan dan perompakan laut. Patroli Koordinasi yang diselenggarakan oleh tiga negara bagian di Selat Malaka juga membuktikan bahwa Diplomasi Maritim merupakan kunci keberhasilan dalam merespon masalah kawasan bersama. Melalui Diplomasi Maritim, ketiga negara di Selat Malaka berhasil mengatasi ancaman di kawasan bersama antara ketiga negara bagian tersebut. Kata Kunci : Diplomasi Maritim, Selat Malaka, Keamanan Maritim, Patroli Terkoordinasi, Pembajakan dan Perompakan Laut

---

ABSTRACTName Lintang SuproboningrumStudy Program Master rsquo s Degree International RelationsTitle The Role of Maritime Diplomacy in the Success of Indonesia Malaysia Singapore in Supressing the Number of Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait This thesis is study of maritime security cooperatioon among Indonesia, Malaysia and Singapore in safeguarding the Malacca Strait from threats to maritime security in the area. This thesis uses Maritime Diplomacy concept as tool to measure the sucess of coordinated patrol in the Malacca Strait. The focus of this research is to analyze the dynamic of international security in the Southeast Asia. Malacca Strait is chosen because it is one of the most important waterways in the world. One of the biggest issue in the Malacca Strait is the threat of piracy and armed robbery. The three states which is located around Malacca Strait respond to this threats by creating a new initiative for tackling maritime security called Coordinated Patrol in 2004. This thesis conclude that the fulfillment of responsibility for security in the Malacca Strait can suppress the threats of piracy and armed robbery. The Coordinated Patrol held by the three states in the Malacca Strait also proves that Maritime Diplomacy is a key to the exercise of success in responding to the problems of shared area. Through Maritime Diplomacy, the three states in the Malacca Strait successfully overcome the threats to the shared area among the three states. Keyword Maritime Diplomacy, Malacca Strait, Maritime Security, Coordinated Patrol, Piracy and Armed Robbery"

"Laut Natuna merupakan perairan di Indonesia yang sering kali beresiko terhadap ancaman keamanan maritim, sehingga mendapat perhatian khusus oleh instansi penegak hukum di laut. Saat ini, teknologi penginderaan jauh Syntetic Aperture Radar (SAR) banyak digunakan oleh instansi sebagai upaya mempermudah pelaksanaan pengawasan terhadap kapal yang melintas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis zona prioritas pengawasan di Laut Natuna dan perairan di sekitarnya dengan menggunakan data sebaran kapal yang terdeteksi oleh SAR Sentinel-1, data kerentanan maritim, serta jarak patroli instansi. Sebaran kapal dan kerentanan maritim dilakukan analisis Kernel Density untuk mengetahui sebaran serta kerapatannya, sementara untuk jarak patroli dilakukan buffer area  untuk melihat keterjangkauannya. Ketiga variabel dianalisis menggunakan metode Spatial Multi-Criteria Analysis (SMCA) dengan pembobotan Equal Weight (EW) untuk mendapatkan hasil zona prioritas pengawasan maritim di Laut Natuna dan perairan di sekitarnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan ketika suatu perairan memiliki aktivitas kapal yang padat, kejadian kerentanan maritim dengan frekuensi tinggi, serta jangkauan patroli yang sempit, maka perairan tersebut masuk ke dalam kategori prioritas pengawasan maritim sangat tinggi. Selain mengetahui kondisi keamanan maritim pada suatu perairan, hasil ini juga dapat memberikan gambaran tentang perencanaan fasilitas serta infrastruktur pengawasan yang memadai di perairan yang masuk ke dalam zona prioritas pengawasan maritim sangat tinggi.

---

Natuna sea is a sea in Indonesia that is constantly at risk of maritime security threats, therefore receives vigilance by law enforcement agencies. Currently, Synthetic Aperture Radar (SAR) is widely used by agencies as one of the attempts to facilitate monitoring of passing ships. This research aims to analyze priority monitoring zones in the Natuna Sea and surrounding waters using ship distribution data detected by SAR Sentinel-1, maritime vulnerability data, and agency patrol distances. Kernel Density analysis is carried out to determine the distribution and density of the distribution of ships and maritime vulnerability, meanwhile for patrol distances a buffer area is used to see its reachability. The three variables were analyzed using the Spatial Multi-Criteria Analysis (SMCA) method to obtain maritime monitoring priority zone. The research results reveal that when a sea area has dense ship activity, high frequency of maritime vulnerability incidents, and a narrow patrol range, the sea will fall into the very high maritime surveillance priority. By knowing the maritime surveillance priority zone in a particular seas, this information can also provide an overview of the planning of adequate monitoring facilities and infrastructure in waters with the very high maritime surveillance priority zone."

"In November 2008, the Regional Economic Studies Programme of the Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) and the Singapore office of the International Development Research Centre (IDRC) of Canada organised a forum on Regional Economic Integration ASEAN and Canadian Perspectives."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menunjukkan Permasalahan keamanan maritimterbesar di Asia Tenggara antara negara-negara internal dan eksternal kawasanmenyebabkan terjadinya interaksi keamanan maritim sebagai satu komplekskeamanan maritim yang terpusat pada institusi (centered regional institutionalmaritime security complex). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akanmenjelaskan beberapa pokok bahasan yang terkait dengan kompleks keamanankawasan yang dimaksud. Pendekatan yang digunakan untuk membahas interaksikeamanan kawasan adalah teori kompleks keamanan regional (regional securitycomplex theory, RSCT) yang dikembangkan oleh Buzan dan Wæver (2003).RSCT membahas mengenai interaksi institusi keamanan maritim negara-negara diAsia Tenggara dan pengaruhnya berdasarkan komponen struktur esensial(essential structure) RSCT, yakni: batas-batas kawasan (boundary), strukturanarkis (anarchic structure), polaritas (polarity), dan konstruksi sosial (socialconstruction).

---

ABSTRACTThis thesis aims to identify the greatest maritime security issue inSoutheast Asia among the states in the region, as well as those, which are locatedoutside the region. This causes the maritime security interaction as a centeredregional institutional maritime security complex. For that purpose, this studyexplains the subjects related to regional security complex. The approach used toexplore the regional security interaction is the regional security complex theory(RSCT) by Buzan and Wæver (2003). RSCT explains about the institutioninteraction of the maritime security in the Southeastasian countries and also itsimpact based on the RSCT essential structure components, which are: boundary,anarchic structure, polarity, and social construction"