Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakitdalam tindakan emergency orthopaedi. Selain itu juga membahas perananinformed consent dalam tindakan emergency orthopaedi. Penulis mempertajampenelitian ini dengan menganalisis Putusan No.11/PDT.G/2015/PN.KWG danNo.96/PDT.G/2017/PT.BDG. Permasalahan dalam skripsi ini, yaitu bagaimanatanggung jawab dokter dan rumah sakit serta peranan informed consent dalamtindakan emergency orthopaedi. Sri Lestari mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum atas dasar malpraktek sebagaimana yang diatur di dalam Pasal1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Dalam skripsi ini, metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian, yaitu deskriptif. Untukdapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsurunsursebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu,untuk menentukan seorang dokter dan rumah sakit dapat bertanggung jawab danmemberikan ganti rugi, erat hubungannya antara kesalahan dan kerugian yangditimbulkan. Sehingga dalam kasus ini, dokter dan rumah sakit tidak dapatbertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Sri Lestari. Dari hasilpenelitian ini, disarankan perlu adanya pengawasan dari pihak rumah sakitterhadap segala tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan penanganan terhadap pasien.

---

This thesis discusses the responsibilities of doctors and hospitals in emergency

orthopaedic measures. It also discusses the role of informed consent in such

measures. The author sharpens this research by analyzing verdict No.11 / PDT.G /

2015 / PN.KWG and No. 96 / PDT.G / 2017 / PT.BDG. Problems tackled in this

thesis include the responsibilities of doctors and hospitals as well as informed

consent in orthopaedic emergency measures. Sri Lestari filed a torts lawsuit in the

form of malpractice as stipulated in Articles 1365, 1366, and 1367 of the

Indonesian Civil Code. Emergency action is said to be against the law if it fulfills

the elements in Article 1365 of the Civil Code. Furthermore, to determine whether

a doctor and hospital can be held responsible and are obliged to provide

compensation, it is essential to discern the relation between the tort done and

losses incurred. In this thesis, the research method used is normative juridical with

descriptive research. From the results of this study, it is suggested that there is a

need for supervision from the hospital regarding all medical actions taken by health workers to avoid errors in handling patients."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit dalam tindakan emergency orthopaedi. Selain itu juga membahas peranan informed consent dalam tindakan emergency orthopaedi. Penulis mempertajam penelitian ini dengan menganalisis Putusan No.11/PDT.G/2015/PN.KWG dan No.96/PDT.G/2017/PT.BDG. Permasalahan dalam skripsi ini, yaitu bagaimana tanggung jawab dokter dan rumah sakit serta peranan informed consent dalam tindakan emergency orthopaedi. Sri Lestari mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum atas dasar malpraktek sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Dalam skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian, yaitu deskriptif. Untuk dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsurunsur sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu, untuk menentukan seorang dokter dan rumah sakit dapat bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi, erat hubungannya antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Sehingga dalam kasus ini, dokter dan rumah sakit tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Sri Lestari. Dari hasil penelitian ini, disarankan perlu adanya pengawasan dari pihak rumah sakit terhadap segala tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untukmenghindari terjadinya kesalahan dalam melakukan penanganan terhadap pasien.This thesis discusses the legal responsibilities of doctors and hospitals in orthopedic emergency actions. It also discusses the role of informed consent in orthopedic emergency action. The author sharpens this research by analyzing Decision No.11/PDT.G/2015/PN.KWG and No.96/PDT.G/2017/PT.BDG. The problem in this thesis, namely how the responsibility of doctors and hospitals and the role of informed consent in orthopedic emergency action. Sri Lestari filed a lawsuit against the law on the basis of malpractice as regulated in Articles 1365, 1366, and 1367 of the Civil Code. In this thesis, the research method used is normative juridical with the type of research, namely descriptive. To be categorized as an unlawful act, it must meet the elements as regulated in Article 1365 of the Civil Code. In addition, to determine that a doctor and hospital can be responsible and provide compensation, there is a close relationship between errors and losses caused. So in this case, doctors and hospitals cannot be held responsible for the losses suffered by Sri Lestari. From the results of this study, it is suggested that there is a need for supervision from the hospital on all medical actions taken by health workers toavoid errors in handling patients."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kelayakan pendirian Hospital Social Responsibility ( HSR ) di 7 RS TNI-AD TK II dalam rangka lebih mendayagunakan kegiatan bakti sosial. HSR semacam ini sudah dimiliki oleh RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad sebagai RS TNI-AD TK I, sejak 4 tahun yang lalu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis isi ( content analysis ). Hasil penelitian menyarankan agar Kepala RS TNI-AD TK II atau atasannya untuk membuat surat perintah atau surat keputusan tentang pendirian HSR RS TNI-AD TK II yang mempunyai struktur organisasi, strategi, Key Performance Indicator dan program-program yang telah didiskusikan dengan para informan."

"Neonatal Intensive Care Unit adalah unit perawatan intensif yang disediakan khusus untuk bayi baru lahir dengan kondisi kritis atau memiliki gangguan kesehatan berat. Rentang usia pasien yang dirawat di ruang NICU ini adalah bayi baru lahir.  Bayi Baru Lahir yang dimaksud adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari. Bayi-bayi yang baru lahir dan bermasalah dengan kesehatannya tidak boleh dibawa pulang, namun harus dirawat di ruang NICU. Selain bayi-bayi prematur, ruang NICU juga diisi dengan bayi-bayi yang lahir normal, sudah dibawa pulang namun perlu dirawat karena ada gangguan kesehatan serius. Bayi baru lahir memiliki banyak penyesuaian yang perlu dia lakukan terhadap dunia di luar rahim ibunya. Penyesuaian tersebut adalah langkah yang besar untuk sang bayi karena ia tak lagi bergantung sepenuhnya pada tubuh sang ibu seperti bernapas, makan, ekskresi, atau daya tahan tubuh. Maka, tenaga medis yang melaksanakan tindakan medis di NICU tentu diharapkan memiliki kompetensi dan keahlian tambahan dalam hal perawatan intensif pada bayi-bayi tersebut. Tetapi, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan tindakan medis pada Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit. Hal ini menyebabkan belum adanya kepastian hukum mengenai kompetensi dan kewenangan dokter serta pertanggungjawaban hukum dokter dalam pelaksanaan tindakan medis pada Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan dari pelaksanaan tindakan medis pada Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tindakan medis pada Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit ditinjau dari kasus Blegur berdasarkan putusan nomor 462/Pdt/2016/Pt.Bdg, terdapat kompetensi dan kewenangan tersendiri bagi dokter spesialis anak. Disamping itu, pertanggungjawaban hukum dokter dalam pelaksanaan tindakan medis pada Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit ditinjau dari kasus Blegur berdasarkan putusan nomor 462/Pdt/2016/Pt.Bdg, dapat dikaitkan dengan Kode Etik Kedokteran,  Disiplin Kedokteran, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Pidana. Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis yakni dalam pelaksanaan tindakan medis di Neonatal Intensive Care Unit (NICU), terdapat perbedaan kompetensi dan kewenangan antara dokter umum dan dokter spesialis anak. Selanjutnya, saran yang penulis berikan, yakni kepada Kementerian Kesehatan diharapkan agar membentuk peraturan terkait pelaksanaan tindakan medis pada Neonatal Intensive Care Unit (NICU) di rumah sakit, agar dapat memperjelas kompetensi, kewenangan, hak, dan kewajiban tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis anak.

---

Neonatal Intensive Care Unit is an intensive care unit that is provided specifically for newborns with critical conditions or has severe health problems. The age range of patients treated in the NICU room is a newborn. Newborn babies in the subject are babies aged 0 to 28 days. Newborns who have health problems may not be taken home but must be treated in the NICU room. In addition to premature babies, the NICU room is also filled with babies who are born normal, have been taken home but need to be treated because there are serious health problems. A newborn baby has many adjustments he needs to make to the world outside his mother's womb. This adjustment is a big step to the baby because the baby no longer depends entirely on the mother's body such as for breathing, eating, excretion, or endurance. Thus, medical personnel who carry out the medical treatment in NICU are certainly expected to have additional competence and expertise in terms of intensive care for these babies. However, until now there has been no legislation governing the implementation of medical treatment at the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in hospitals. This has caused the absence of legal certainty regarding the competence and authority of doctors as well as the legal responsibility of doctors in carrying out medical actions at the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in hospitals. The purpose of this study is to describe the state of the implementation of medical treatment at the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in hospitals. The research method used is normative juridical. The results of the study stated that in the implementation of medical treatment at the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in hospitals in terms of the Blegur case based on decision number 462/Pdt/2016/Pt.Bdg, there is competence and special authority for pediatricians. Besides, the legal responsibility of doctors in carrying out medical actions at the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in hospitals in terms of Blegur cases based on decision number 462/Pdt/2016/Pt.Bdg, can be related to the Code of Medical Ethics, Medical Discipline, and also Civil Code and Criminal Law. The conclusion that can be drawn by the author, namely in the implementation of medical actions in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU), there are differences in competence and authority between general practitioners and pediatricians. Furthermore, the advice given by the author, namely to the Ministry of Health is expected to form regulations related to the implementation of medical measures for the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in hospitals, to clarify the competencies, authorities, rights, and obligations of health workers, especially pediatricians."

"Skripsi ini membahas pengaturan beban kerja dokter di rumah sakit serta membandingkannya dengan ketentuan negara Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup pembahasan mengenai pengaturan beban kerja dokter di Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah bahwa beban kerja dokter di rumah sakit belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat telah memiliki pengaturan waktu kerja bagi dokter yaitu selama 40 jam per minggu. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai implikasi terkait ketiadaannya pengaturan khusus mengenai beban kerja dokter di rumah sakit terhadap waktu kerja dan beban kerja dokter di rumah sakit. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat membuat pengaturan khusus mengenai waktu dan beban kerja bagi dokter di rumah sakit.

---

This thesis discusses the regulation of the workload of doctors at the hospital as well as comparing it with the provisions of the United States of America. The research method used in this research is in the form of normative juridical research with descriptive research type. The discussion in this thesis involves discussion on regulating the workload of doctors in Indonesia and comparing it with the United States. The results of the research in this thesis is that the workload of doctors in hospitals has not been regulated in legislation specifically in both Indonesia and the United States. However, the United States has had better settings related to working time for doctors which is 40 hours per week. In addition, this thesis also discusses the implications related to the absence of specific regulations concerning the workload of doctors in the hospital towards working time and the workload of doctors at the hospital. The results of this study suggest that the government can make specific regulations regarding the time and workload for doctors in the hospital."

"Skripsi ini menganalisis tanggung jawab dokter mengenai tindakan unnecessary medical treatment dan kickback dalam pengajuan klaim pada program asuransi kesehatan Pemerintah di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan mengacu pada studi kasus Dokter Farid Fata di Michigan. Kasus Dokter Farid Fata merupakan salah satu kasus health care fraud terbesar di sejarah Amerika Serikat dengan 2 (dua) tindakan fraud utama, yaitu unnecessary medical treatment dan kickback. Tindakan Dokter Farid Fata telah merugikan hampir sebanyak 553 (lima ratus lima puluh tiga) pasien dengan klaim penipuan sebanyak $34 juta kepada Medicare. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian preskriptif. Permasalahan hukum dalam skripsi ini mengulas mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban hukum terkait tindakan unnecessary medical treatment dan kickback dalam proses pengajuan klaim terhadap program asuransi kesehatan yang dikelola oleh Pemerintah, baik di Indonesia ataupun Amerika Serikat. Selain itu, meneliti mengenai pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada Dokter Farid Fata apabila hal serupa terjadi di Indonesia, dengan menganalisis regulasi yang berlaku di kedua negara. Kesimpulannya, pertanggungjawaban hukum Dokter Farid Fata secara lebih rinci diatur di Amerika Serikat dibandingkan Indonesia, karena saat ini pengaturan pertanggungjawaban hukum pelaku health care fraud di Indonesia terbatas pada tingkat administratif. Dengan demikian, diberikan saran kepada Pemerintah, BPJS Kesehatan dan mitra BPJS Kesehatan, dokter, serta masyarakat untuk berkolaborasi dan membentuk sistem yang terjamin baik dari segi preventif atau represif guna mengatasi tindakan health care fraud di Indonesia, terkhusus unnecessary medical treatment dan kickback.

---

This thesis analyzes the legal responsibility of doctors regarding unnecessary medical treatment and kickbacks in filing claims in national health insurance programs in Indonesia and the United States, referencing the case study of Doctor Farid Fata in Michigan. The Doctor Farid Fata case is one of the largest health care fraud cases in the history of United States, involving two main types of fraud, unnecessary medical treatment and kickbacks. Doctor Farid Fata’s actions harmed nearly 553 (five hundred and fifty three), resulting in fraudulent Medicare claims amounting $34 million. This thesis is prepared using doctrinal research method with prescriptive research type. The legal issues includes a review of the regulations and legal liabilities related to unnecessary medical treatment and kickbacks in the process of submitting claims to national health insurance programs, both in Indonesia and the United States. Furthermore, it examines the legal liability that can be imposed on Doctor Farid Fata if similar actions occurred in Indonesia, by analyzing the relevant regulations in both countries. In conclusion, the legal liability of Doctor Farid Fata is regulated more comprehensively in the United States compared to Indonesia, as the current legal framework of legal liability towards health care fraud perpetrators in Indonesia is limited to administrative sanctions. Thus, suggestions are given to the Government, BPJS Kesehatan and BPJS Kesehatan partners, doctors, and the public to collaborate and form a guaranteed system both in preventively and repressively, to overcome health care fraud in Indonesia, especially unnecessary medical treatment and kickbacks."