Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang studi komparatif pengaturan serta perbandingan penerapanan layanan telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Pengaturan mengenai telemedicine di Indonesia sampai saat ini hanya berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, belum diatur secara menyeluruh dan khusus, sedangkan Amerika Serikat telah memiliki pengaturan mengenai telemedicine yang dikeluarkan oleh pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian, namun dalam hal ini yang sangat bervariasi. Hasil dari perbandingan mengenai pengaturan dan penerapan telemedicine dari kedua negara ini memperlihatkan persamaan maupun perbedaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam hal praktik layanan telemedicine, dimulai dari sejarah sampai dengan pertanggungjawaban dokter. Kedepan, diharapkan pelaksanaan telemedicine di Indonesia harus selalu diperhatikan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat, dalam hal ini pasien dan diharapkan Amerika Serikat dapat menjadi contoh bagi Indonesia agar dalam hal etika kedokteran dalam telemedicine diatur secara jelas.

---

This bachelor thesis focuses on comparing related to telemedicine regulations and practices in Indonesia and in the United States. This research uses the qualitative method with the form of normative juridicial research with descriptive type. Regulations regarding telemedicine in Indonesia up until today have only been based on the Minister of Health's Regulation regarding the provision of telemedicine between health service facilities, have not been regulated comprehensively and specifically, while the United States already has regulations regarding telemedicine issued by the federal and state governments, but in terms of this which varies greatly. The results of the comparison regarding the regulation and application of telemedicine from the two countries show the similarities and differences between Indonesia and the United States in terms of telemedicine practices, starting from history to doctor's liability. In the future, it is hoped that the implementation of telemedicine in Indonesia must always be considered in the interests and safety of the society, in this case is patients and it is hoped that the United States can become an example for Indonesia so that in terms of medical ethics in telemedicine is clearly regulated"

"Catatan medis menjelaskan perjanjian kerahasiaan medis di Indonesia dan Amerika Serikat; Perjanjian Implementasi Telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat; dan menganalisis undang-undang tentang kerahasiaan rekam medis elektronik dalam penerapan telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang diakui (1) Kerahasiaan rekam medis di Indonesia dilindungi oleh berbagai peraturan seperti Hukum dan Peraturan Menteri sementara di Amerika Serikat, kerahasiaan pasien dalam rekam medis yang didukung oleh peraturan nasional, HIPAA, serta peraturan dan keputusan pengadilan negara; (2) Implementasi telemedicine di Indonesia belum diatur oleh pemerintah Amerika Serikat yang peraturannya telah diatur baik di tingkat nasional maupun negara bagian dan keputusan pengadilan dalam memastikan tata kelola telemedicine yang baik. Rekam medis pada sistem telemedicine, baik di Indonesia dan Amerika Serikat rekam medis dalam pelaksanaan telemedicine dalam bentuk ESDM dan bersama-sama didukung oleh hukum Amerika Serikat selain sanksi untuk kerahasiaan rekam medis elektronik juga memberikan insentif keuangan untuk kerahasiaan rekam medis menurut peraturan masing-masing negara berbeda dalam hal pengecualian terhadap kerahasiaan rekam medis seperti yang ditampilkan di negara bagian Alaska danHawaii. Hasil penelitian tersebut, peneliti mengusulkan Menteri Kesehatan segera membuat pengaturan untuk pedoman terkait telemedis dalam implementasi telemedis tingkat nasional dengan menyediakan pengaturan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam hal catatan medis elektronik seperti standar enkripsi yang digunakan.

---

Medical records explain medical confidentiality agreements in Indonesia and the United States. Telemedicine Implementation Agreement in Indonesia and America Union and analyzing the law on the confidentiality of electronic medical records in the application of telemedicine in Indonesia and the United States using normative juridical research methods. From the results of research that are recognized (1) The confidentiality of medical records in Indonesia is protected by various regulations such as Law and Ministerial Provisions in the United States, the confidentiality of patients in medical records supported by national regulations, HIPAA, and regulations and decisions of state courts; (2) The implementation of telemedicine in Indonesia has not been regulated by the United States government whose regulations have been set at both the national and state levels and court decisions in ensuring good telemedicine governance; Medical records on the telemedicine system, both in Indonesia and the United States. Medical records on the implementation of telemedicine in the form of EMR and together supported by United States law in addition to sanctions for the confidentiality of electronic medical records also provides financial incentives for the confidentiality of medical records according to the regulations of each different country in terms of exceptions to the confidentiality of medical records as displayed in the state of Alaska and Hawaii. The results of the study, researchers proposed the Minister of Health immediately make arrangements for guidelines relating to telemedicine in the implementation of national telemedicine by providing arrangements that can be used as a reference in terms of electronic medical records such as the encryption standards used."

"Merger konglomerat saat ini telah menjadi sorotan dari pemasaran dan kebijakan publik di Amerika Serikat karena efeknya yang dapat menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tulisan ini membahas mengenai perbandingan penerapan pengaturan mengenai merger konglomerat di Amerika Serikat dengan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data penelitian berdasarkan pada studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya perbedaan antara penerapan pengaturan merger konglomerat antara Indonesia dan Amerika Serikat. Amerika Serikat dalam peraturannya telah mengatur mengenai akuisisi aset, sebagaimana ketentuan tersebut belum diatur di Indonesia. Di Amerika Serikat juga telah terdapat pengaturan yang mengatur mengenai merger konglomerat secara khusus dalam pedomannya dengan menggunakan penilaian merger yang mengeliminasi pesaing potensial. Dengan menggunakan penilaian tersebut, Amerika Serikat dapat memperkirakan potensi persaingan yang akan terjadi di masa yang akan datang bahkan sebelum terjadi kerugian aktual terhadap hukum persaingan usaha. Ketentuan seperti ini belum terdapat ketentuannya dalam peraturan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan pembahasan yang lebih dalam mengenai pengaturan akuisisi aset dan juga penilaian merger yang mengeliminasi pesaing potensial dengan merujuk kepada peraturan yang telah diterapkan di Amerika Serikat.

---

The conglomerate merger is already under the spotlight of marketing and public policy in the United States because of its effects that can lead to monopoly and unfair business competition. This paper discusses the comparative application of regulation on conglomerate merger in the United States with Indonesia. This research uses normative juridical research method using research data based on literature study. The result of this research is there is differences between applying the regulation of conglomerate merger between Indonesia and United States. The United States in its regulations has regulated the acquisition of assets, as such provisions have not been regulated in Indonesia. In the United States there has also been a regulation that regulated conglomerate mergers specifically in its guidelines by using merger analysis that eliminate potential competitors. By using such analysis, the United States may estimate the potential for future competition even before actual losses to competition law take place. Such provisions do not yet have provisions in Indonesian regulations. Therefore a deeper discussion of asset acquisition arrangements and mergers is required which eliminates potential competitors by referring to the regulations adopted in the United States. "

"

Proses pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan. Undang-undang mengenai praktik keperawatan tidak mengatur dengan spesifik mengenai proses pelimpahan kewenangan ini, khususnya dalam tindakan medis. Hal ini menjadi fenomena yang memprihatinkan apabila dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan Jepang. Oleh karena itu penulis hendak menganalisis mengenai pengaturan kewenangan perawat dan dokter yang ada di Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang, serta pembagian kewenangan antara dokter dan perawat yang ada di Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yakni penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap aturan-aturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dengan tipe penelitian deskriptif. Penulis menemukan permasalahan di mana pola hubungan yang terjadi antara dokter dan perawat di Indonesia adalah hubungan atasan-bawahan, bukan hubungan kolaboratif seperti di Amerika Serikat dan Jepang. Hal ini didasarkan pada aspek sejarah, pendidikan, dan tidak jelasnya undang-undang mengatur mengenai pembagian kewenangan antara dokter dan perawat dalam suatu tindakan medis. Terhadap kondisi tersebut, pemerintah belum memberikan solusi terbaiknya. Sehingga penulis menyarankan dilakukannya judicial review mengenai pembagian kewenangan dari dokter kepada perawat dalam suatu tindakan medis.

---

The process of delegating authority from doctors to nurses in Indonesia is still a problem. The law regarding nursing practice does not specifically regulate the process of delegating this authority, especially in medical treatment. This is a sad phenomenon when compared to the United States and Japan. Therefore the author wants to find out how the authority of nurses and doctors in Indonesia, the United States, and Japan, and the division of authority between doctors and nurses in Indonesia, the United States and Japan. This study uses a juridical-normative research method, namely library research conducted on written and unwritten legal rules with descriptive research type. The author found a problem where the pattern of relationships that occur between doctors and nurses in Indonesia is a superior-subordinate relationship, not a collaborative relationship as in the United States and Japan. This is based on the historical, educational, and unclear aspects of the law governing the division of authority between doctors and nurses in a medical action. Regarding these conditions, the government has not provided the best solution. So the authors suggest doing a judicial review regarding the division of authority from doctors to nurses in a medical action.

"

"

Skripsi ini membahas mengenai ketentuan data pribadi sebagai kekayaan debitur pailit dan dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat pada Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, sehingga penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data pribadi adalah semua data yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi. Dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi dan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan berbasis teknologi yang menyimpan data pribadi masyarakat, mengakibatkan data pribadi memiliki nilai ekonomis yang memberikan kekayaan bagi perusahaan-perusahaan yang menyimpan data. Apalagi saat ini belum terdapat perlindungan terkait data pribadi apabila perusahaan penghimpun dan/atau pengelola data tersebut dinyatakan pailit. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan perubahan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau menerbitkan undang-undang terkait perlindungan data pribadi; Membatasi penjualan data hanya sebatas pada data yang telah diolah atau dianalisis tanpa mengungkapkan data pribadi konsumen dan melarang penjualan data pribadi; Mengawal dan membatasi setiap praktik-praktik penjualan data yang dilakukan; Mendirikan ombudsman perlindungan data atau memberikan wewenang pada Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka melindungi data pribadi konsumen.

 

---

The focus of this study discuss about the provisions of personal data as the asset of debtors and compared with the provisions in the United States. This study use normative juridical research methods, and use an approach to the laws and regulations and court decisions. Personal data is all data relating to individuals that are identified and can be identified. Due to the rapid development of technology and the increasing number of technology-based companies that collect personal data, resulting in personal data has an economic value that gave income to companies that collect data. Moreover, currently there are no protection related to personal data if the collecting companies and/or data managers are declared bankrupt. The results of the study suggest that changes to Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment or issuing laws related to personal data protection; Limiting data sales is limited to data that has been processed or analyzed without revealing consumer personal data and prohibits the sale of personal data; Supervise and limit any data sales practices that are carried out; Establish a data protection ombudsman or authorize the Ombudsman of the Republic of Indonesia in order to protect consumers personal data.

 

"

"Dalam negara yang mengusung prinsip persaingan usaha, campur tangan pemerintah menjadi esensial untuk mengatur sejauh mana sebuah jenis industri, perdagangan, dan jasa dapat bersaing bebas atau perlu diproteksi. Melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, campur tangan pemerintah ini menjadi krusial untuk mencegah persiangan usaha tidak sehat yang merugikan ekonomi, baik kepada sesama pelaku usaha maupun kepada negara. Salah satu bentuk pelanggaran yang jumlahnya signifikan di Indonesia adalah persekongkolan tender, dengan grafik perkara yang terus meningkat menurut data KPPU beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang lebih efektif. Berkaitan dengan hal tesebut, penting bagi Indonesia untuk merujuk pada Amerika Serikat, yakni negara yang menjadi pelopor pengaturan Undang-Undang Persaingan Usaha. Hal ini juga dilakukan oleh Indonesia pada penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di mana pengaturan persaingan usaha di Amerika Serikat seperti Sherman Act banyak mempengaruhi pembuatannya. Namun, masih ada pengaturan yang dapat dibuat lebih efektif berkaitan dengan persekongkolan tender. Untuk itu, penelitian ini dilakukan secara doktrinal. Hasil analisis perbandingan konsep penegakan hukum persekongkolan antara Indonesia dan Amerika Serikat, termasuk dengan penerapannya melalui putusan pengadilan, adalah adanya perbedaan yang mencakup kewenangan lembaga penegak hukum persaingan usaha, pendekatan hukum dalam persekongkolan tender, penjatuhan sanksi, serta penerapan leniency program, perlindungan whistleblower, dan consent decree.

---

In a nation that upholds the principle of fair competition, government intervention becomes essential to regulate the extent to which a particular industry, trade, or service can compete freely or requires protection. Given the numerous violations committed by business entities, government intervention is crucial to prevent unhealthy business competition that adversely affects the economy, both among business entities and the nation as a whole. One significant form of violation in Indonesia is bid rigging, with a continuously increasing case graph according to data from the KPPU in recent years. Therefore, a more effective approach is needed. In connection with this matter, it is crucial for Indonesia to refer to the United States, a pioneer in the regulation of the Antitrust Law. This is also evident in Indonesia's formulation of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, where the regulation of business competition in the United States, such as the Sherman Act, significantly influenced its creation. However, there are still regulatory aspects that can be made more effective concerning bid rigging. Therefore, this study is conducted in a doctrinal manner. The results of the comparative analysis of the enforcement concept of bid collusion between Indonesia and the United States, including its application through court decisions, reveal differences encompassing the authority of competition law enforcement agencies, legal approaches to bid rigging, imposition of sanctions, as well as the implementation of leniency programs, whistleblower protection, and consent decrees."

"ABSTRAKSistem pembayaran saat ini berkembang dengan cepat, mulai dari alat pembayaran konvensional seperti transfer tunai dan kartu kredit sampai kepada metode pembayaran baru yang berbasiskan internet, seperti bitcoin dan virtual currency lainnya. Bitcoin adalah serangkaian kode pemograman yang kemudian diamankan menggunakan kriptografi yang oleh komunitas tertentu digunakan sebagai alat pembayaran. Akan tetapi, sampai saat ini Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran belum bertindak tegas dalam mengatur bitcoin dan virtual currency lainnya. Walaupun sudah ada PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, namun masih tetap dalam posisi grey area. Bank Indonesia saat ini masih mempelajari perkembangan dari bitcoin wait and see . Bitcoin dan virtual currency lainnya dapat diatur sebagai alat pembayaraan, sehingga PJSP termasuk bitcoin exchange diperbolehkan untuk memproses semua transaksi bitcoin dan virtual currency lainnya. Tujuan dari pengaturan tersebut, yaitu untuk mencegah bitcoin dan virtual currency lainnya digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh karena transaksinya yang bersifat pseudonymous. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana mengatur bitcoin dan virtual currency lainnya dengan memperbandingkan pada aturan yang berlaku di negara Amerika Serikat, Cina, dan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan comparative. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kata Kunci: Bitcoin, virtual currency, peraturan

---

ABSTRACTCurrently, a payment method develops significantly, from conventional such as cash transfer and credit card to new technological innovations internet based payments, such as bitcoin and other virtual currencies. Bitcoin is a type of unregulated, digital money, which is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community as a payment. Bank Indonesia issued statement related to bitcoin and other virtual currency on 6 February 2014. In view of the Act No. 7 Year 2012 concerning Currency and Act No. 23 Year 1999 which has been amended several times, the latest with Act No. 6 Year 2009, Bank Indonesia stated that bitcoin and other virtual currency are not currency or legal payment instrument in Indonesia. Any risk associated with utilization of virtual currency shall be borne solely by the user. On 19 November 2016, Bank Indonesia issued PBI Number 18 40 PBI 2016 on the Implementation of Payment Transaction Processing ldquo Regulation rdquo . The regulation prohibits Payment System Service Providers to use virtual currency as a payment tool, and does not regulate activities such as bitcoin mining and trading. Those using bitcoin as a payment method become user rsquo s own risk. However, Bank Indonesia remains in grey area position. Bitcoin and other virtual currencies are potentially abused for terrorism financing and money laundering. Therefore, they need to be regulated comprehensively, bitcoin and other virtual currencies companies shall report to Bank Indonesia. The research will discuss how to regulate bitcoin and other virtual currencies compared to regulation in the United States, China, and Japan. Descriptive comparative studies and normative legal research will be used to construct a legal framework with a qualitative approach. Key Words Bitcoin, Virtual Currency, Regulation."

"Skripsi ini membahas mengenai penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling terkait dengan aspek-aspek hukum persaingan usaha. Kondisi semakin banyaknya teknologi yang diberikan Paten dan dimiliki oleh banyak Pemegang Paten, berpotensi menyulitkan banyak pihak untuk mengembangkan teknologi baru karena terhalang oleh Paten-Paten lain yang saling menghambat (blocking). Perjanjian Lisensi Patent Pooling merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut karena Perjanjian Lisensi Patent Pooling dapat mengintegrasikan teknologi-teknologi yang saling terkait, mengurangi biaya transaksi, menghilangkan Paten-Paten yang menghambat (blocking), dan mengurangi biaya sengketa di pengadilan. Namun demikian, Perjanjian Lisensi Patent Pooling adalah suatu bentuk perjanjian di antara banyak pihak yang juga berpotensi menjadi bersifat anti persaingan dalam kondisi-kondisi tertentu. Pengaturan mengenai pedoman penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling di Indonesia masih belum diatur secara jelas, lengkap, dan komprehensif di dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2009. Karenanya, KPPU perlu membandingkan dan mengadaptasi pengaturan mengenai penilaian terhadap Perjanjian Lisensi Patent Pooling dengan pengaturan di Amerika Serikat.

---

This thesis discusses the assessment on Patent Pooling License Agreement with respect to the antitrust regulation. The increasing number of patented technologies that is owned by many patent holders could potentially complicate many parties to develop new technology because it can block each other. Patent Pooling License Agreement is one of the solution to overcome the condition because it can integrate technologies interrelated, reduce transaction costs, eliminate blocking patent, and reduce the costs of future disputes in court. However, Patent Pooling License Agreement is a form of agreement among many parties that can also be potentially anti-competitive under certain conditions. Regulations regarding guidelines to assess Patent Pooling License Agreements in Indonesia has yet to be arranged in a clear, complete, and comprehensive state in the KPPU Regulation No. 2 Year 2009. Therefore, KPPU should compare and adapt regulations regarding the assessment of Patent Pooling License Agreement based on regulations in the United States. "

"Sistem pemberitahuan merger yang diterapkan di Indonesia saat ini, berdasarkan Undang - Undang No.5 Tahun 1999 menganut Post-Merger Notification System atau notifikasi yang dilakukan setelah badan usaha melakukan merger. Badan usaha wajib melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan berlaku efektif secara hukum. Post-Merger notification justru menimbulkan ketidakefektifan dalam transaksi merger dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Ketidakefektifan dalam pemberitahuan akan menimbulkan masalah problematic dalam merger dan memberikan dampak negative pada pelaku usaha. Post Merger notification yang dianut oleh Indonesia memiliki berbagai kelemahan, sehingga perlu dipertimbangkan untuk dirubah menjadi Pre-merger Notification. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini menunjukkan urgensi perubahan sistem Post-merger Notification menjadi Pre-Merger Notification sebagai upaya pencegahan praktik monopoli. Penelitian ini mengggunakan pendekatan hukum.

---

The merger notification system currently implemented in Indonesia, based on Law No. 5 of 1999, adheres to the Post Merger Notification System or notification that is carried out after a business entity merges. Business entities are required to report to the Commission for the Supervision of Business Competition no later than 30 days from the legally effective date of the merger, consolidation or acquisition. Post Merger notification creates ineffectiveness in merger transactions and creates uncertainty for business actors. Ineffective notification will cause problematic problems in mergers and have a negative impact on business actors. Post Merger notification adopted by Indonesia has various weaknesses, so it needs to be considered to be changed to Premerger Notification. Based on this, this article shows the urgency of changing the Post-merger Notification system to Pre- Merger Notification as an effort to prevent monopolistic practices. This research uses a legal approach."

"Ganti rugi terhadap kerugian sebagai akibat dilakukannya perbuatan melawan hukum bukan merupakan hal yang asing lagi. Di Indonesia, ganti rugi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan di Amerika Serikat, selain merujuk pada yurisprudensi, mengenai ganti rugi ini diatur pula dalam Restatement Second of Torts. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode perbandingan hukum dengan bentuk yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan tort di Amerika Serikat dikenal dalam berbagai bentuk. Dapat terlihat pula bahwa konsep dan pengaturan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak hanya memiliki persamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan ganti rugi dalam tort di Amerika Serikat. Dari sudut konsep, perbedaannya dapat dilihat dari bentuk ganti rugi, penentu jumlah ganti rugi dan pemberian ganti rugi. Sedangkan dari sudut pengaturan, perbedaan dapat dilihat dari pengklasifikasian pasal/section, adanya Federal Tort Claims Act di Amerika Serikat, dan jumlah ganti rugi yang dapat diberikan.

---

Damages of torts are nothing but common nowadays. In Indonesia, damages are provided in Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Whereas, in United States, besides referring to case law, damages are also provided in the Restatement Second of Torts. This research is conducted through a comparative law method in the form of normative juridical research which indicated that damages of torts in Indonesia and United States are known in various forms. The result also shows that there are differences and similarities in concept and regulation of damages of torts in Indonesia and United States. By the concept, the differences can be seen from the form of damages, the determinant of damages rsquo amount, and the damages awards. Meanwhile regarding the regulation, the differences can be seen from the classification of article section, the existence of Federal Tort Claims Act in United States, and the amount of damages that can be awarded."