Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sejak pasca reformasi telah memasuki babak baru dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum. Hak sipil berupa Hak menganut agama, hak berekspresi dan mengungkapkan pendapat di muka umum telah dijamin di dalam UUD 1945. Kendati demikian, dewasa ini sering dijumpai pelanggaran terhadap hak-hak sipil ini lewat berbagai instrument hukum penodaan agama, baik itu dari UU PNPS No. 1 tahun 1965, Pasal 156 a KUHP, dan pasal-pasal lainnya seperti pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pada dasarnya secara substansial pasal-pasal ini memiliki kecacatan pada level materil yang pada akhirnya menghasilkan kecacatan dalam penerapannya pula dengan banyaknya ancaman kriminalisasi dan persekusi sepihak tokoh-tokoh hingga warga biasa. Tentu hal ini bertentangan dengan cita-cita negara Indonesia yang menuju negara hukum dengan menerapkan kepastian hukum. Juga menghianati cita-cita pencerdasan bangsa yang diredam lewat ancaman-ancaman terhadap diskursus teologis yang non populer.

---

Since the post-reform era, Indonesia has entered a new phase in implementing the values​​of democracy and the rule of law. Civil rights in the form of the right to adhere to religion, the right to express him/herself and express opinions in public have been guaranteed in the 1945 Constitution. Nevertheless, today there are often violations of these civil rights through various instruments of blasphemy law, both from PNPS Law No. 1 of 1965, Article 156 a KUHP, and other articles such as article 28 paragraph (2) of the ITE Law. Basically, these articles have substantial flaws at the material level, which in turn results in imperfections in their applications as well as the one-sided threats of criminalization and persecution to both public figures and ordinary citizens. Of course his is contrary to the ideals of the Indonesian state towards a state of law by applying legal certainty. It also betrays the ideals of national intelligence which are muted through threats to the non-popular theological discourse.

"

"ABSTRACTClimate change has become an issue that is increasingly raising concerns. Scientific studies have portrayed the possible detrimental effects it could have towards human life. Consequentially, governments have started to regulate and implement measures in response. States have also convened together and negotiated international legal instruments in order to collectively address climate change. Nevertheless, an issue that remains of concern is compliance. The most recent international legal instrument, which is the Paris Agreement on Climate Change addresses compliance through a Compliance Committee, but limits possible responses in case of non compliance to not include adversarial and punitive responses. This brings the question on how can a State rsquo s citizens ensure that their government indeed complies with obligations and commitments under the climate change regime. In finding the answer to such question, this undergraduate thesis uses the normative juridical method in order to research, then analyse and evaluate a possible solution to the issue of compliance. After using such method, this thesis concludes that a possible solution is to use climate change litigation as a venue to hold governments accountable to their international, as well as national obligations. This is possible in Indonesia through Citizen Lawsuits. Nevertheless, there are external factors that may affect the success of cases, including the time needed for the central or regional government to adhere to court decisions, and how the resulting measure will be implemented and supervised. Therefore, it is suggested for further research to be conducted in order to understand the possibilities of climate change litigation.

---

ABSTRAKPerubahan iklim telah menjadi isu yang semakin meningkatkan kekhawatiran. Studi ilmiah telah menggambarkan dampak merugikan yang mungkin terjadi terhadap kehidupan manusia, jika persoalan perubahan iklim tidak ditangani dengan benar. Akibtanya, pemerintahan berbagai negara telah mulai mengatur dan menerapkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi. Negara-negara juga telah menegosiasikan instrumen hukum internasional untuk bersama-sama menangani persoalan perubahan iklim. Namun demikian, masalah yang masih menjadi perhatian adalah kepatuhan. Instrumen hukum internasional terbaru, yaitu Paris Agreement on Climate Change telah membahas persoalan kepatuhan melalui diaturnya sebuah Komite Kepatuhan. Tetapi terdapat pembatasan terhadap tanggapan yang mungkin diberi oleh Komite Kepatuhan jika terdapat ketidakpatuhan terhadap Paris Agreement, yakni, tidak boleh bersifat adversarial dan punitif. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana warga negara dapat memastikan bahwa pemerintahannya mematuhi kewajiban dan komitmen di bawah rezim perubahan iklim. Dalam menemukan jawaban untuk pertanyaan tersebut, riset skripsi ini menggunakan metode normatf yuridis untuk meriset, lalu menganalisis dan mengevaluasi solusi yang mungkin diterapkan terhadap masalah kepatuhan Negara. Dengan menggunakan metode tersebut, tesis ini menyimpulkan bahwa solusi yang mungkin adalah menggunakan litigasi perubahan iklim sebagai tempat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap kewajiban internasional, serta kewajiban nasional mereka. Hal ini dimungkinkan di Indonesia melalui Tuntutan Warga. Namun demikian, ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan kasus, termasuk waktu yang diperlukan bagi pemerintah pusat atau daerah untuk mematuhi keputusan pengadilan, dan bagaimana ukuran yang dihasilkan akan dilaksanakan dan diawasi. Oleh karena itu, disarankan supaya riset lebih lanjut mengenai kemungkinan-kemungkinan dan akibat terkait litigasi perubahan iklim untuk dilaksanakan oleh pihak berkepentingan."

"Tulisan ini menjelaskan bagaimana peran yang dapat dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penanganan tindak pidana penodaan dan penyalahgunaan agama Islam. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Peran yang dapat dilakukan oleh MUI dalam penanganan kasus penodaan agama saat ini adalah sebagai sebagai ahli dan fatwa MUI dijadikan sebagai bukti surat yang secara materil tidak mengikat. Peran MUI dalam sistem peradilan hingga saat ini terbatas hanya pada sektor alat bukti. Meskipun demikian, dengan adanya Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman membuka peluang MUI dapat berkedudukan sebagai amicus curiae. Tulisan ini juga memberikan gagasan untuk dimasa mendatang adanya fungsi MUI sebagai pelaksana pembinaan yang berlandaskan pendekatan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama Islam. Peran- peran tersebut dapat diisi oleh MUI dikarenkan MUI memiliki kredibelitas dalam aspek aqidah, dan daya kepercayaan masyarakat terhadap MUI yang tinggi sebab kopetensi kelembagaan serta kopetensi personal yang dimiliki oleh MUI. Peran nyata MUI saat ini dapat dilihat pada putusan hakim, penulis menemukan 6 (enam) dari 8 (delapan) putusan menjadikan unsur MUI sebagai pertimbangan putusan hakim, bahkan hal ini berbanding terbalik dengan upaya peringatan keras melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan jumlah hanya 1 kasus yang telah diberikannya Surat Keputusan sebelum melakukan upaya pidana. Hal ini berimplikasi bahwa prinsip ultimum remedium yang dianut konsideran induk aturan tentang penodaan agama di Indonesia cenderung diabaikan oleh penegak hukum.

---

This paper explains how the role that can be played by the Indonesian Ulema Council (MUI) in handling the crime of blasphemy and abuse of Islam. This thesis is prepared using doctrinal research methods. The MUI's role in handling the current blasphemy case is that of an expert, and the MUI's fatwa is used as evidence of a letter that is not materially binding. The role of the MUI in the judicial system until now is limited to the evidence sector. However, Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power opens up opportunities for the MUI to take a position as an amicus curiae. This paper also provides ideas for the future of the function of MUI as an implementer of coaching based on a restorative justice approach to perpetrators of Islamic blasphemy. MUI can fill these roles because MUI has credibility in the aspect of aqidah, and public trust in MUI is high because of the institutional competence and personal competence possessed by MUI. The fundamental role of the MUI today can be seen in the judge's decision; the author found 6 (six) out of 8 (eight) decisions that made the MUI element a consideration of the judge's decision, even if this is inversely proportional to the effort to warn hard through the Joint Decree (SKB) with the number of only 1 case that the Decree has been given before committing criminal efforts. This implies that the principle of ultimum remedium adopted by the parent rule on blasphemy in Indonesia was ignored by law enforcement."

"Kebebasan beragama/berkeyakinan pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Dalam hukum Indonesia pemenuhan hak atas kebebasan beragama tiap warga negara secara langsung dijamin oleh konstitusi. Meskipun telah mendapat jaminan langsung dari konstitusi, pada prakteknya pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih kerap terjadi. Keberadaan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ditengarai sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya berbagai pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Secara substasnsi, Undang-Undang tersebut memberikan pengakuan tehadap enam agama sebagai agama resmi. Tulisan ini dibuat dengan pendekatan normatif yang dimaksudkan untuk menelaah keseuaian norma dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan doktrin serta prinsip-prinsip HAM tekait kebebasan beragama. Selain itu, studi empiris dengan juga dilakukan untuk memperlihatkan dampak riil dari pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan pendekatan demikian, dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 memuat ketentuan pengaturan yang secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM terkait kebebasan beragama. Selain itu, ditemukan bahwa dalam prakteknya ketentuan dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 serta peraturan atau kebijakan turunannya memicu berbagai tindakan diskriminatif dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama terutama bagi para pemeluk agama/kepercayaan yang tidak diakui oleh negara.

---

Religious freedom is one of the right that can not be reduced under any circumstances (non-derogable rights). Under Indonesian law, the fulfilment of religious freedom rights of every citizen are guaranteed by the constitution. Despite enjoying direct guarantee from the constitution, in practice, violations of religious freedom still occur frequently. The existence of the Act No. 1/PNPS/1965 on the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy is considered as one of the factors that led to religious freedom violations in Indonesia. Substantially, this Act provides recognition to six religions as official religion. This paper is written in a normative approach to look over the suitability of the norms in the Act No. 1/PNPS/1965 on the the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy by the doctrine of human rights and the principles of religious freedom. Moreover, empirical studies are also conducted to show the real impact of regulation in the Act. Thus, it can be seen that the regulation on Act No. 1/PNPS/1965 contains provisions that are substantially opposed to the human rights principles related to freedom of religion. Furthermore, it was found that in practice the provision on the Act No. 1/PNPS/1965 and its derivative regulations and policies caused various discriminative actions and violations to the right of religious freedom, especially for the disciples of the religion/beliefs who are not recognized by the state."

"Kebebasan beragama/berkeyakinan pada dasarnya merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Dalam hukum Indonesia pemenuhan hak atas kebebasan beragama tiap warga negara secara langsung dijamin oleh konstitusi. Meskipun telah mendapat jaminan langsung dari konstitusi, pada prakteknya pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih kerap terjadi. Keberadaan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ditengarai sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya berbagai pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia. Secara substasnsi, Undang-Undang tersebut memberikan pengakuan tehadap enam agama sebagai agama resmi. Tulisan ini dibuat dengan pendekatan normatif yang dimaksudkan untuk menelaah keseuaian norma dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dengan doktrin serta prinsip-prinsip HAM tekait kebebasan beragama. Selain itu, studi empiris dengan juga dilakukan untuk memperlihatkan dampak riil dari pengaturan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan pendekatan demikian, dapat dilihat bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 memuat ketentuan pengaturan yang secara substansial bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM terkait kebebasan beragama. Selain itu, ditemukan bahwa dalam prakteknya ketentuan dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 serta peraturan atau kebijakan turunannya memicu berbagai tindakan diskriminatif dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama terutama bagi para pemeluk agama/kepercayaan yang tidak diakui oleh negara.

---

Religious freedom is one of the right that can not be reduced under any circumstances (non-derogable rights). Under Indonesian law, the fulfilment of religious freedom rights of every citizen are guaranteed by the constitution. Despite enjoying direct guarantee from the constitution, in practice, violations of religious freedom still occur frequently. The existence of the Act No. 1/PNPS/1965 on the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy is considered as one of the factors that led to religious freedom violations in Indonesia. Substantially, this Act provides recognition to six religions as official religion. This paper is written in a normative approach to look over the suitability of the norms in the Act No. 1/PNPS/1965 on the the Prevention of Abuse of Religion and/or Blasphemy by the doctrine of human rights and the principles of religious freedom. Moreover, empirical studies are also conducted to show the real impact of regulation in the Act. Thus, it can be seen that the regulation on Act No. 1/PNPS/1965 contains provisions that are substantially opposed to the human rights principles related to freedom of religion. Furthermore, it was found that in practice the provision on the Act No. 1/PNPS/1965 and its derivative regulations and policies caused various discriminative actions and violations to the right of religious freedom, especially for the disciples of the religion/beliefs who are not recognized by the state."

"Hukum Indonesia, berasal dari tradisi hukum Belanda, termasuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berasal dari onrechtmatige daad di Belanda. Meskipun mengalami perkembangan, PMH di Indonesia masih berfokus pada kompensasi untuk pihak yang mengalami kerugian, berbeda dengan konsep the law of torts di Inggris yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan kompensasi tetapi juga mencegah terjadinya PMH dikemudian hari dan memberikan efek jera bagi pelaku. Perbedaan mencolok terlihat dalam pertimbangan terhadap niat pelaku, di mana PMH di Indonesia tidak mempertimbangkan niat, sementara the Law of Torts di Inggris memasukkan niat pelaku sebagai faktor yang penting dalam menentukan besaran tanggung jawab hukum. Selain itu PMH di Indonesia tidak diklasifikasikan ke dalam bentuk-bentuk tertentu, hal ini berbeda dengan the Law of Torts yang mengkategorikan tort ke dalam bentuk-bentuk spesifik. Pertimbangan niat pelaku dan pengklasifikasian torts ini memberikan kejelasan dan panduan bagi hakim dalam menentukan besaran ganti rugi yang lebih tepat dan adil. Dengan demikian, pengadopsian pengklasifikasi dan pertimbangan niat PMH seperti dalam the Law of Torts dapat mempermudah penyelesaian kasus PMH di Indonesia dan meningkatkan keadilan dalam penentuan besaran ganti rugi.

---

Indonesian law, originating from the Dutch law, includes the lawsuit for Perbuatan Melawan Hukum or PMH, which originates from onrechtmatige daad in the Netherlands. Despite undergoing developments, PMH in Indonesia still focuses on compensation for parties experiencing losses, in contrast to the concept of the Law of Torts in England, which aims not only to provide compensation but also to prevent future trots and deter perpetrators. A notable difference lies in the consideration of the perpetrator's intention, where PMH in Indonesia does not take intention into account, while the Law of Torts in United Kingdom incorporates the perpetrator's intention as a crucial factor in determining the extent of tortious liability. Additionally, PMH in Indonesia is not classified into specific forms, unlike the Law of Torts, which categorizes torts into specific forms. Considering the intention of the perpetrator and classifying torts provides clarity and guidance for judges in determining more accurate and fair compensation. Therefore, adopting the classification and consideration of intention in PMH, as in the Law of Torts, can facilitate the resolution of PMH cases in Indonesia and enhance justice in determining compensation."

"Ancaman merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang datang dari dalam maupun luar negeri serta dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Bentuk ancaman dapat berubah-ubah mulai dari ancaman militer dan nonmiliter hingga gabungan keduanya yang disebut dengan ancaman hibrida. Menghadapi kondisi tersebut, Indonesia perlu memiliki strategi kebijakan pertahanan yang adaptif guna menghadapi berbagai bentuk ancaman, salah satunya dengan penetapan Komponen Cadangan (Komcad) sebagai salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Tulisan ini membahas tentang perubahan ancaman dan implikasinya terhadap Komponen Cadangan pertahanan yang dimiliki Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif pada lingkup Komcad matra Darat. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran literatur berupa undang-undang, dokumen, artikel, jurnal, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Komcad. Hasil penelitian didapatkan bahwa spektrum ancaman mempengaruhi bentuk Komcad sehingga perlu dibangun postur Komcad yang adaptif seperti pembentukan Batalyon Komcad yang disertai dengan pembinaan yang optimal dibawah komando TNI serta perlu adanya keterlibatan Komcad pada tugas OMSP yang dilakukan oleh TNI AD.

---

Threats involve all efforts, actions, and activities that come from within the country and can harm the country's security, territorial protection, and security. The form of threats can change from military and non-military threats to a combination of both, called hybrid threats. With these conditions, Indonesia needs to have an adaptive defense policy strategy to deal with various threats, one of which is the establishment of the Reserve Component (Comcad) as one of the implementations of Law No. 23 of 2019 concerning the Management of National Resources for National Defense. This paper discusses threat changes and their implications for Indonesia's defense Reserve Component. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach to the scope of the Land Matra Komcad. Data were collected by conducting in-depth interviews and literature searches in laws, documents, articles, journals, and policies related to Komcad. The results of the study found that the threat spectrum affects the state of Komcad so that it is necessary to build an adaptive Komcad posture, such as the formation of a Komcad Battalion accompanied by optimal guidance under the TNI command and the need for Komcad involvement in OMSP tasks carried out by the Army."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Akta Kelahiran yang merupakan suatuproduk hukum administrasi negara yang dikelola oleh pemerintah, namunmemiliki dampak langsung secara nyata terhadap aspek keperdataan seseorangdimana merupakan bagian dari hukum perdata. Akta Kelahiran itu sendiri diaturbaik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh Undang-UndangNomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian dalamtesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain deskriptif dan perspektifanalitik. Hasil penelitian dalam tesis ini menyimpulkan bahwa meskipunberkedudukan sebagai keputusan tata usaha negara namun karena sifatnya yangberdampak langsung terhadap aspek keperdataan seseorang serta memilikilandasan yuridis dalam hukum perdata, menimbulkan pengecualian sebagai objekperadilan tata usaha negara.

---

ABSTRACTThis study analyzed about birth certificate which is a product ofadministrative law that being controlled by government, but it is also a part ofcivil law because its direct impact to human civil aspects. Birth certificate isregulated both by Civil Code (KUH Perdata) and Law No. 24 of 2013 ofPopulation Administration. This research is normative juridical with descriptiveand analitical perspective interpretive. The researcher conclude that birthcertificate had an exception as an object in state administration judiciary,eventhough birth certificate is a state administration decision, because it is had ajuridicial base in civil code and also its characteristic that affect human civilaspects"

"Dengan berkembangnya penerapan Hukum Kekayaan Intelektual dalam pasar, serta meningkatnya perdagangan internasional, muncul dua konsep hukum dalam rezim HKI, yaitu Exhaustion yang merupakan hilangnya hak distribusi barang terkait HKI, serta Impor Paralel, yang merupakan tindakan mengimpor barang terkait HKI masuk ke dalam sebuah negara yang mana HKI barang tersebut telah terdaftar. Terdapat dua bentuk prinsip Exhaustion; National Exhaustion dimana hak distribusi barang hanya hilang di dalam negeri, yang mana jika dilakukan penjualan dari luar negeri maka hak distribusi masih ada dan impor paralel dapat dilarang, dan International Exhaustion dimana hak distribusi barang dimanapun barang dijual dan Impor Paralel diperbolehkan. Dalam Penelitian ini Penulis akan mengkaji prinsip Exhaustion dan Impor Paralel yang dianut oleh rezim Hak Cipta, Hak Merek, dan Hak Paten di Indonesia, hasil penelitian yang ditemukan adalah terdapat kekosongan hukum prinsip Exhaustion serta pengaturan Impor Paralel dalam rezim Hak Cipta melalui UU 28/2014 dan Hak Merek melalui UU 20 2016. Dalam konteks UU Hak Paten secara eksplisit melarang Impor Paralel melalui ketentuan Pasal 160 ayat (1) dengan pengecualian obat-obatan, tetapi masih terdapat ambiguitas prinsip Exhaustion yang dianut apa dalam rezim Paten. Atas berbagai kekosongan hukum tersebut Penulis membandingkan ketentuan Hukum Indonesia dengan Hukum Amerika Serikat dalam ranah Intellectual Property bagi Hak Merek, Hak Paten, dan Hak Cipta untuk menemukan metode terbaik untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Hasil perbandingan dan analisa penulis adalah diperlukanya ketentuan Exhaustion dan Impor Paralel yang tegas dalam Hak Cipta Serta Hak Merek melalui penjelasan yang spesifik kapan terpicunya Exhaustion, dalam konteks Hak Merek juga dapat dicontoh ketentuan Lever Rule AS, bagi UU Hak Paten perlu kejelasan mengenai doktrin Exhaustion untuk memberi kejelasan mengenai kebolehan Post-sale Restriction atau perjanjian pengendalian distribusi setelah penjualan.

---

With the development of the application of Intellectual Property Law in the global market, as well as the increase in international trade, two legal concepts have emerged in the IPR regime, namely Exhaustion, which is the loss of distribution rights of IPR-related goods, and Parallel Importation, which is the act of importing IPR-related goods into a country where the IPR of the goods has been registered. There are two forms of the Exhaustion principle; National Exhaustion where the right to distribution of goods is only lost in the country of origin, which if sales are made from abroad then the distribution rights still exist and parallel imports can be prohibited, and International Exhaustion where the right to distribution of goods wherever the goods are sold and Parallel Imports are allowed. In this study, the author will examine how the principle of Exhaustion and Parallel Imports adopted by the Copyright, Trademark Rights, and Patent Rights regimes in Indonesia, the results of the research found are that there is a legal vacuum of the Exhaustion principle and Parallel Import arrangements in the Copyright regime through Law No. 28 of 2014 and Trademark Rights through Law No. 20 of 2016. In the context of the Patent Law, it explicitly prohibits Parallel Imports through the provisions of Article 160 paragraph (1) with the exception of medicines, but there is still ambiguity as to what Exhaustion principle is adopted in the Patent regime. For the various legal lacunae, the author compares the provisions of Indonesian Law with United States Law in the realm of Intellectual Property for Trademark Rights, Patent Rights, and Copyright to find the best method to fill the legal lacunae. The results of the comparison and the author's analysis are the need for strict Exhaustion and Parallel Import provisions in Copyright and Trademark Rights through a specific explanation of when Exhaustion is triggered, in the context of Trademark Rights can also be emulated by the provisions of the US Lever Rule, for the Patent Rights Act it is necessary to clarify the doctrine of Exhaustion to provide clarity on the permissibility of Post-sale Restriction or distribution control agreements after sales. "

"Tesis ini membahas mengenai Proposal Special Products bagi produk pertanian dalam Negosiasi Doha Development Agenda (DDA) oleh negara berkembang, dalam rangka menciptakan keadilan dalam perdagangan internasional dalam konteks WTO. Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana perkembangan negosiasi konsep Special Products, serta peranan dan kesiapan Indonesia sebagai negara berkembang untuk mempersiapkan sektor pertaniannya sesuai konsep Special Products sehingga dapat efektif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi proposal Special Products sudah sangat berkembang walupun masih terdapat beberapa hambatan dalam negosiasi, Indonesia sebagai koordinator kelompok G-33 menunjukkan peranan yang signifikan dalam negosiasi, dan Pemerintah telah melakukan upaya yang cukup menunjang dalam rangka menyiapkan sektor pertanian Indonesia agar dapat efektif memanfaatkan hasil negosiasi proposal Special Products.

---

The focus of this study is concerning negotiations on Special Products for agricultural products proposal by developing countries under the Doha Development Agenda, in order to create a balance in international trade in a frame of WTO. The study is focusing on the development of the proposal negotiation, the role of Indonesia in the negotiation and the preparation and also the readiness of Indonesia as a developing country to adjust effectively Indonesian agricultural sectors with the Special Products Proposal. The result of the study shown that the negotiation of the proposal is increased but there are still many obstacle in the negotiation, Indonesia play a good role in the negotiation as a coordinator of G-33 Groups, and the Government has made several policy in agriculture in order to develop Indonesian agricultural sectors in order to prepare the agriculture sectors to take the benefit of the special products proposal negotiation."