Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kebijakan pemberian sanksi balasan oleh Rusia terhadap Uni Eropa dan Aliansi Barat sebagai respon atas pemberian sanksi yang sebelumnya diberikan kepada Rusia terkait dengan dugaan aneksasi di Krimea, Ukraina. Pada bulan Agustus 2014 pemerintah Rusia melalui Dekrit Presiden mengeluarkan kebijakan ekonomi khusus berupa pembatasan impor beberapa jenis produk pangan dari lima negara yaitu Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Norwegia. Rusia merupakan salah satu negara importir produk agrikultur terbesar di dunia dan beberapa produk impor Rusia berasal dari pasar Uni Eropa. Keputusan Rusia menjatuhkan sanksi balasan berupa pembatasan impor pangan dan adanya perubahan pasar impor Rusia akan menjadi topik yang akan diteliti. Dalam melakukan analisis, penelitian ini akan mengambil dua persepktif penelitian yaitu analisis dari segi politik dan segi ekonomi. Untuk melakukan analisis politik, akan digunakan Regional Security Complex Theory (RSCT) milik Barry Buzan. Sedangkan analisis ekonomi dalam melihat kondisi pasar impor Rusia pasca counter-sanctions akan menggunakan konsep ekonomi konsentrasi pasar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif karena selain sumber data berbasis dokumen, penelitian ini juga mengolah data perdagangan. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa keputusan Rusia menjatuhkan sanksi balasan berbentuk pembatasan impor bahan pangan adalah untuk menguatkan ketahanan pangan Rusia dan kemudian menghasilkan pasar baru bagi Rusia.

---

This thesis examine Russia's policy of imposing recissment sanctions against the European Union and the Western Alliance in response to sanctions previously imposed on Russia in connection with its alleged annexation of Crimea, Ukraine. In August 2014 the Russian government through a Presidential Decree issued a special economic policy in the form of restrictions on imports of several types of food products from five countries namely the European Union, the United States, Canada, Australia, and Norway. Russia is one of the world's largest importers of agricultural products and some of Russia's imported products come from the EU market. Russia's decision to impose re-sanctions in the form of restrictions on food imports and changes in the Russian import market will be topics to be scrutinized. In conducting the analysis, this research will take two perceptive research, namely analysis in terms of politics and economic aspects. To conduct political analysis, Barry Buzan's Regional Security Complex Theory (RSCT) will be used. While the economic analysis in looking at the market conditions of Russian imports post counter-sanctions will use the concept of economic market concentration. This research uses qualitative and quantitative methods because in addition to document- based data sources, this research also processes trade data. The findings in this study are that Russia's decision to impose counter-sanctions in the form of restrictions on food imports is to strengthen Russia's food security and then produce new markets for Russia."

"Skripsi ini membahas dampak globalisasi terhadap dunia mode di Federasi Rusia dengan tujuan untuk mengetahui dampak perubahan ideologi pemerintahan dan globalisasi dari Uni Soviet ke Federasi Rusia tahun 1998-2011 dalam bidang mode menggunakan metode deskriptif-analitis dan dianalisis menggunakan dua teori, globalisasi dan the trickle down theory of fashion. Hasil penelitian menunjukkan perubahan ideologi pemerintahan dari Uni Soviet ke Federasi Rusia membuat dunia mode Rusia semakin berkembang maju menghadapi tantangan globalisasi, pecinta mode di Rusia kemudian menggunakan mode untuk mengekspresikan era baru yang mereka alami.

---

This thesis discussed the effect of globalization to the world of fashion in the Russian Federation (1998-2011) with a purpose to acknowledge the effects of change in ideology in the government and in globalization from the Soviet Union to the Russian Federation in the world of fashion using an analytical descriptive method and analyzed using two theories, globalization and the trickle down theory of fashion.

The outcome of this research shows that the change of the governmental ideology from the Soviet Union to the Russian Federation estabilish the expand of the world of fashion in Russia against the challenges of globalization, the fashionistas in Russia then uses fashion as a tool to express a new era."

"Skripsi ini membahas tentang musik populer sebagai dampak dari keterbukan Federasi Rusia terhadap budaya Barat yang menggunakan metode deskriptif-analitis yang dianalisis menggunakan tiga teori, globalisasi, conscious ideologies, dan adaptasi.Skripsi ini bertujuan untuk membuktikan argumen utama bahwa musik populer masuk sebagai representasi dari keterbukaan Federasi Rusia terhadap budaya Barat. Hasil penelitian menujukkan bahwa globalisasi mempengaruhi masuknya musik populer dengan penerapan proses adaptasi yang membentuk ideologi masyarakat Rusia yang secara sadar menerima musik populer sebagai gaya hidup baru.

---

This thesis discusses popular music as a result of the openness of the Russian Federation to the Western culture that uses descriptive-analytical methods were analyzed using three theories, globalization, conscious ideologies, and adaptations. This thesis aims to prove the main argument that popular music in as a representative of the Russian Federation openness to Western culture. The results showed that the inclusion of popular music globalization affect the application of the adaptation process to form the ideology of Russian society that consciously accept popular music as a new lifestyle."

"Perbedaan hukum nasional masing – masing negara anggota terhadap penerapan aturan perjanjian internasional pada negaranya umumnya menghasilkan perbedaan jangka waktu terhadap implementasi perjanjian internasional. Hal ini kemudian menimbulkan kesulitan bagi para negara anggota untuk menyeragamkan aturan tersebut demi tercapainya maksud dan tujuan dalam perjanjian, khususnya aturan teknis yang memerlukan tanggapan cepat para negara anggota untuk segera mengimplementasikannya. Maka dari itu, beberapa perjanjian internasional serta organisasi internasional layaknya International Maritime Organization memperkenalkan sistem tacit acceptance atau penerimaan secara diam – diam sebagai salah mekanisme pilihan bagi negara untuk tunduk. Penggunaan mekanisme tacit acceptance kemudian menjadi salah satu opsi bagi para pihak dalam mempergunakan aturan perjanjian internasional pada saat yang mendesak dan instrumen penundukkan secara eksplisit tidak mungkin dilakukan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan tujuan untuk melihat bagaimana implementasi tacit acceptance melalui beragam jenis tacit pada perjanjian internasional, serta bagaimana negara dan perjanjian internasional mendefinisikan dan mempergunakan tacit acceptance. Berdasarkan penelitian hukum normatif yang dilakukan, ditemukan kesimpulan bahwa mekanisme tacit pada umumnya dapat diberlakukan hanya kepada negara anggota ataupun para pihak yang dianggap layak oleh perjanjian internasional ataupun putusan pengadilan. Walaupun demikian, dapat ditemukan praktik oleh negara ketiga yang mempergunakan mekanisme tacit acceptance terhadap perjanjian internasional, misalnya Republik Kazakhstan terhadap Liability Convention 1972 melalui perjanjian bilateral 1994 Lease Agreement dengan Federasi Rusia mengenai Baikonur Cosmodrome. Adapun hal yang ditemukan adalah negara ketiga dapat memberlakukan mekanisme tacit berdasarkan pernyataan dalam bentuk tertulis, misalnya pada perjanjian yang terpisah. Terlihat bahwa mekanisme tacit memiliki implementasi dan parameter yang berbeda-beda dalam setiap peristiwa hukum, sehingga mekanisme ini dipergunakan dalam berbagai aspek dan tidak hanya terbatas pada lingkup lingkungan atau maritim saja.

---

The differences on the national laws of each member states regarding to the application of the international treaties provisions may result in the different timeline for the provision’s applicability. This, however, makes several member states has the difficulties to achieve the object and purpose of the treaty, especially technical provisions that requires contracting parties for a quick response by implement and enforce them immediately. Furthermore, several treaties and international organizations, such as the International Maritime Organization introduce a system that is called tacit acceptance as a mechanism of choice for member states to give their consent to be bound. The use of tacit acceptance becoming one of the options for parties to implement international agreements at the time of urgency and explicit instruments for showing consent is not possible for the time being. Based on the normative legal research method, it is concluded that tacit acceptance in general is applicable only to the member state or parties deemed appropriate by the treaty itself or court decisions. Nevertheless, it can also be found that third states are using tacit acceptance on treaties, such as Republic of Kazakhstan with Liability Convention 1972 through 1994 Lease Agreement with Russian Federation that regulates about Baikonur Cosmodrome. Third state, in fact, is able to apply tacit acceptance to show their consent through a written form in a separate agreement. Moreover, it can be seen that the tacit mechanism has different implementations and parameters for various legal affair. Having said that, tacit acceptance as a tool for showing one’s consent to be bound is utilized in various aspects and not limited to the environmental and/or maritime subjects."

"Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor¬faktor yang menyebabkan Pemerintah Republik Federasi Rusia mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk membentuk Shanghai Cooperation Organization (SCO). Faktor-faktor dimaksud terdiferensiasi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan domestik.Metode penelitian dalam penelitian ini mengambil bentuk penelitian eksplanatif karena bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasikan faktor¬faktor yang menyebabkan kebijakan Rusia untuk membentuk SCO. Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini merupakan studi dokumen atau literatur. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam skripsi ini terdiri atas beberapa terori, yaitu teori perumusan kebijakan luar negeri, teori kepentingan nasional, teori kerjasama intemasional. Teori perumusan kebijakan luar negeri digunakan untuk menerjemahkan faktor-faktor domestik dan eskternal yang menyebabkan kebijakan luar negeri Rusia untuk membentuk SCO. Untuk menjawab permasalahan itulah teori Kalevi J. Holsti diperlukan.Dalam tulisannya, Holsti mengemukakan faktor-faktor internal maupun eksternal beserta indikatomya untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan luar negeri diambil oleh suatu negara. Diantaranya adalah pengaruh struktur internasionaI, tindakan yang dilakukan aktor lainnya, perekonomian dunia, atribut nasional yang dimiliki negara, dan lain sebagainya. Teori kepentingan nasional dan kerjasama internasional digunakan untuk mengetahui tujuan kebijakan luar negeri Rusia, kepentingan nasional Rusia, dan alasan-alasan yang menyebabkan negara tersebut merasa perlu untuk membentuk SCO.Temuan di dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan Luar negeri Rusia untuk membentuk SCO, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdiferensiasi menjadi dua: faktor domestik dan faktor eksterbal. Faktor domestik juga terdiferensiasi menjadi dua, yaitu ancaman atas kepentingan nasional Rusia dalam sektor politik-keamanan yang berasal dari gerakan kelompok separatis etno-religius di Chechnya dan Dagestan, serta kepentingan ekonomi Rusia di Laut Kaspia. Faktor eksternal yang menyebabkan kebijakan luar negeri Rusia untuk membentuk SCO adalah: pertama, kepentingan Rusia di kawasan Asia Tengah, dan kedua, peranan dan kepentingan aktor-aktor eksternal di kawasan post-Soviet States.

---

This research is an attempt to identify factors that drove the Russian Federation decision to form the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in 2001. This decision is an example of foreign policy. What are the Russian Federation government interests in the formation of SCO? What domestic pressure stands in? Is there any external pressure in the advent of this decision? Those are the main questions to be answered in this research. To answer those questions, I will use the foreign policy making model presented by KJ Holsti about external and internal factors in foreign policy making.In his framework Holsti explains that foreign policy is influenced by international structure, actions taken by other actors, global economy, national attributes, and so on. In addition, I also use the concept of national interest and international cooperation to find out the goal of the Russian Federation in their decision to form the SCO.By definition, this research is an explanatory research since it's seeks to analyze and identify the underlying factors behind the decision made by the Russian Federation. I'm employing literature study method in conducting this research.In conclusion, I find out that there are a pairs of internal and external factors which stimulate the Russian Federation decision to build the SCO in 2001. The threat to the Russian Federation' security and politics that come from ethno¬religious movements of Chechnya and Dagestan is the first domestic factor in its decision to form the SCO."

"Skripsi ini membahas tentang dampak perubahan sistem pemerintahan dari Uni Soviet ke Federasi Rusia terhadap perkembangan Islam di Rusia. Hasil penelitian membuktikan bahwa perubahan sistem dari sosialisme ke demokrasi membawa perubahan bagi perkembangan Islam di Rusia. Perubahan sistem termasuk perubahan konstitusi yang mengatur tentang keagamaan. Perubahan ini berdampak pada peningkatan populasi umat Islam, infrastruktur keagamaan, penyebaran dan potensi disentegrasi Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitan sejarah. Perubahan sistem ini dibahas dengan teori studi perubahan.

---

This thesis discusses the impact of government alteration from Soviet Union to Russian Federation about islam development in Russian Federation. The result of this research prove that the alteration system from socialism to democracy led to the islam development in Russian Federation. The alteration system included the change of constitution that organized about religion. The alteration had an impact of islam population, religious infrastructure, the spread and integration potential disintegration. This thesis use the history method. The alteration system will be explain in alteration study theory."

"Skripsi ini membahas tentang lambang 21 republik di Federasi Rusia, yangmerupakan identitas dari negara-negara tersebut. Tujuan dari penelitian ini untukmengetahui makna dari 21 lambang tersebut. Metode yang digunakan adalahmetode semiotik dari Roland Barthes, dan diperoleh hasil bahwa lambanglambangsubyek federal di tingkat republik memiliki makna yang menunjukkan:(1) kondisi masyarakat, seperti kemakmuran, dan kebiasaan masyarakat, (2)kondisi geografis seperti gunung, sungai, dan danau, serta (3) jati diri atauidentitas dari negara seperti totem, agama, dan kepercayaan masyarakat.Kesimpulannya adalah lambang negara memiliki makna yang relevan denganseluruh aspek kehidupan bangsa dan negara tersebut

---

AbstractThis thesis discusses about the symbols of 21 republics in the Russian Federation,which are the identity of those countries. The purpose of this research is todetermine the meaning of those symbols. The used method is the method ofsemiotics by Roland Barthes and obtained results that the symbols of federalsubjects in the republic have the meanings shown: (1) the condition of society,such as prosperity and the habits of society, (2) geography, such as mountains,rivers, and lakes, and (3) identity or the identity of countries like totem, religion,and public confidence. The conclusion is that a symbol of the country has ameaning that is relevant to all aspects of national life and the country itself."

"Rusia memiliki sejarah industri otomotif yang sudah berkembang sejak era Uni Soviet dan terus berkembang hingga sekarang. Artikel ini menganalisis perkembangan industri otomotif dan persiapan menghadapi persaingan global pada industri otomotif di Rusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan menggunakan data laporan dari Boston Consulting Group yang berisi persyaratan penting dalam persaingan industri otomotif di Rusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Rusia menerapkan bea masuk yang lebih tinggi, memperbanyak jumlah pabrik dalam negeri, dan mengoptimalkan biaya untuk setiap pabrik perakitan.

---

Russia has a history of the automotive industry that has developed since Soviet Union era and continues to develop until Russian Federation era. This article analyzes the development of the automotive industry and preparations for global competition in the automotive industry in Russia. The research method for this article is descriptive analytical method using reports from the Boston Consulting Group which contains important requirements in the competition of the automotive industry in Russia. The results show that the Russian Government applies higher import duties, increasing the number of domestic factories, and optimizes costs for each assembly plant."

"ABSTRAKSanksi Ekonomi Unilateral/sepihak, telah banyak menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Sanksi ekonomi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah atau kelompok pemerintahan untuk mengubah kebijakan mereka dengan membatasi perdagangan, investasi, atau kegiatan komersial lainnya.Tindakan tersebut tentunya berlawanan dengan era perdagangan saat ini yang bertujuan untuk membangun kerjasama ekonomi secara global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa legalitas serta efektifitas pengenaan sanksi ekonomi oleh Uni Eropa terhadap Federasi Rusia, serta meninjau keberadaan sanksi dalam peraturan hukum perdagangan internasional. Tindakan pemberian atau penjatuhan sanksi diketahui bahwa hanya merupakan kewenangan tunggal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan hanya melalui otoriasinya suatu negara atau organisasi internasional dapat memberlakukan sanksi tersebut kepada negara lain. Dalam hukum perdagangan internasional ketentuan pemberian sanksi ekonomi memang dapat diperbolehkan tetapi dalam ketentuan yang juga mengacu kepada Piagam PBB atau sebagai tindakan balasan atas pelanggaran negara target terlebih dahulu.

---

ABSTRACT

Unilateral economic sanctions is already have caused many debates in international law. Economic sanctions are foreign policy tools used by countries or international organizations to influence other countries to change their policies by limiting trade, investment, or other commercial activities. Such actions are certainly controvert from the current trade era which is aims to build global economic cooperation among nations. The purpose of this study is to analyze the legality and effectiveness of imposing economic sanctions by the European Union on the Russian Federation, as well as reviewing the existence of sanctions in the rules of international trade law. The act of giving or imposing sanctions is known to be the sole authority of the United Nations (UN) Security Council, and only through its authorization can a country or international organization impose such sanctions on other countries. In international trade law, the provision of economic sanctions can indeed be permitted but under special circumstances that also refer to the UN Charter provisions or as a retaliation for the violation of the target country first."

"Penulisan ini membahas tinjauan feminisme Sosialis terhadap tingkat perceraian di Federasi Rusia. Setelah mendeskripsikan keadaan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat patriarki dari masa Kekaisaran Rusia, Uni Soviet hingga Federasi Rusia, serta data-data statistik tingkat perceraian dan kasus-kasus perceraian pada masa Federasi Rusia yang kemudian dianalisis dengan teori feminisme sosialis.Berdasarkan hasil analisis, tingginya angka perceraian yang terjadi di Federasi Rusia terjadi akibat budaya patriarki yang masih melekat kuat di dalam kehidupan masyarakat dan keluarga Federasi Rusia.

---

This thesis discusses A Review of Socialist Feminism toward Divorce Rate in the Russian Federation. After describing the situation of women in the patriarchal family and society from the time of the Russian Empire, the Soviet Union, to the Russian Federation, as well as statistical data of divorce rate and divorce cases at the time of the Russian Federation which is then analyzed by theory of socialist feminism.Based on analysis, the high divorce rate that occurred in the Russian Federation is due to the inherent patriarchal culture is still strong in the society and family life of the Russian Federation."