Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dunia dikejutkan dengan kemunculan Virus Corona yang menyebabkan penyakit Corona Virus Disease (COVID-19). Begitu pula halnya di Indonesia, Pemerintah dihadapkan pada pilihan situasi yang sulit, semua keputusan terkait pandemi COVID-19 ini harus dipikirkan dan diperhitungkan dengan matang sebab kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi taruhannya.Peran dari Polri yang merupakan penjaga peradaban, penjaga kehidupan, dan sekaligus pejuang kemanusiaan sangat dibutuhkan dalam menghadirkan pemolisian di masa pandemi dengan beroritentasi pada keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). Aktivitas pemolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Bekasi dengan berorientasi pemecahan masalah (Problem Oriented Policing) melalui tahapan scanning, analyzing, response dan assessment (SARA) melalui Program Kampung Tangguh Jaya menjadi sebuah strategi kolaboratif antara polisi dan masyarakat dengan dukungan dari stake holders terkait penanganan COVID-19.Dengan menggunakan teori Manajemen Sumber Daya Manusia, didukung Teori Pemolisian Berorientasi Masalah (Problem Oriented Policing) serta Konsep Pemolisian pada saat bencana (Disaster Policing), penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis pemberdayaan SDM Polres Metro Bekasi melalui manajemen Sumber Daya Manusia sebagai aset utama organisasi dalam melakukan upaya pemolisian di era pandemi COVID-19. Selain itu penelitian ini juga menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan sumber daya manusia Polres Metro Bekasi dalam melakukan aktivitas pemolisian di era pandemi COVID-19.

---

The world was shocked by the emergence of the Corona Virus which causes Corona Virus Disease (COVID-19). Likewise in Indonesia, the Government is faced with a difficult choice of situations, all decisions related to the COVID-19 pandemic must be carefully thought out and taken into account because the health and safety of the community is at stake.

The role of the National Police, which is the guardian of civilization, the guardian of life, and at the same time as the fighter for humanity is very much needed in presenting policing during a pandemic with an orientation to the safety of the people which is the highest law (Salus Populi Suprema Lex Esto). Policing activities carried out by the Bekasi Metro Police are problem-oriented (Problem Oriented Policing) through the scanning, analyzing, response and assessment (SARA) stages through the Kampung Tangguh Jaya Program to become a collaborative strategy between the police and the community with the support of stakeholders regarding the handling of COVID -19.

By using Human Resource Management theory, supported by Problem Oriented Policing and Disaster Policing, this research explores and analyzes HR empowerment of Bekasi Metro Police through Human Resource management as the main asset of the organization in carrying out activities. policing efforts in the era of the COVID-19 pandemic. In addition, this study also analyzes the factors that affect the empowerment of the Bekasi Metro Police in carrying out policing activities in the era of the COVID-19 pandemic"

"Selama masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk upaya penanganan penyebaran virus Covid-19. Kebijakan untuk menangani virus Covid-19 yaitu adanya protokol kesehatan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, di mana protokol kesehatan tersebut berdampak pada implementasi pemolisian komunitas di perumahan Kota Bekasi yang menghambat kohesi sosial, kontrol sosial informal dan partisipasi sosial, sehingga anggota komunitas mengalami hambatan untuk melakukan kegiatan – kegiatan sosial. Kemudian, terdapat potensi terjadinya kejahatan di perumahan Kota Bekasi karena adanya protokol kesehatan seperti bekerja di rumah atau membatasi mobilitas, penggunaan masker saat di luar rumah, menjaga jarak minimal dua meter dan menjauhi kerumunan memicu munculnya faktor kriminogenik. Adanya hambatan tersebut dapat diatasi dengan pemantauan daring agar pemolisian komunitas dapat berjalan selama masa pandemi Covid-19.

---

During the Covid-19 pandemic, the Indonesian Government released the policy to handle the spread of Covid-19 virus. The policy was the health protocol. Based on the analysis that has been done, the health protocol has impacts to the implementation of community policing in the Bekasi City Housing that hampered the social cohesion, informal social control, and the community participation. Thereby, the community members had obstacles to do the social activity. Then, there is a potential for the crime to occur in the Bekasi City Housing because of the health protocol policies such as working from home or limiting the mobility, using masks when we outside, keeping the minimum distance for 2 meters long, and staying away from crowds that triggers the emergence of criminogenic factors. These obstacles can be overcome by online monitoring so that community policing can run during the Covid-19 pandemic."

"Pemberian tunjangan kinerja di organisasi Polri bertujuan untuk memotivasi aparaturnya dalam bekerja. Menurut Werther dan Davis (1996) mengatakan bahwa tunjangan kinerja merupakan imbalan yang diberikan berdasarkan usaha, jerih payah dan kontribusi pegawai yang diberikan pada organisasi yang terangkum dalam penilaian kinerja bukan berdasarkan pangkat dan golongan saja. Selain itu tunjangan kinerja pun harus menganut prinsip keadilan dan kelayakan (Mc Kenna, 2016), oleh karena itu dalam pelaksanaanya diperlukan strategi yang tepat untuk bisa menerapkan prinsip tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengambilan data menggunakan mixed methode melalui survei dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada perbedaan persepsi pegawai mengenai keadilan dalam pemberian tunjangan kinerja. Selain itu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengacu pada kehadiran, kinerja, beban tugas, tanggung jawab serta resiko pekerjaan dari anggota yang dilakukan sehari-hari.

---

Providing performance allowances at the Kepolisian Negara Republik Indonesia aims to motivate its apparatus to work. According to Werther and Davis (1996) said that performance allowances are rewards given based on effort, effort and employee contributions given to organizations summarized in performance appraisal not based on rank and class alone. In addition, performance allowances must adhere to the principles of fairness and feasibility (Mc Kenna, 2016), therefore the right strategy is needed in implementing this principle. In this study using a quantitative approach with data collection methods using mixed methods through surveys and in-depth interviews. The results of this study are that there is no difference in employee perceptions regarding fairness in the provision of performance benefits. In addition, the strategy that can be carried out is by referring to attendance, performance, task load, responsibility and the risk of the work done by members carried out on a daily basis."

"Analisa dan evaluasi implementasi Program Polisi RW di wilayah hukum Polsek Metro Tambora, Jakarta Barat, sebagai pilot project sejak 2 Maret 2023 lalu memperlihatkan keberhasilannya dalam menekan ancaman gangguan Kamtibmas. Program ini sudah diimplementasikan di seluruh Indonesia secara bertahap, namun untuk wilayah Polda Metro Jaya sudah 100%. Polsek Metro Tamansari, di bawah Polres Jakarta Barat, menjadi lokus penelitian karena gangguan Kamtibmas termasuk tinggi, dipengaruhi oleh banyaknya tempat hiburan malam. Informasi dari laporan kegiatan Polisi RW tersebut dihimpun untuk melihat pontensi ancaman pada tiap-tiap RW melalui sistem pelaporan online. Analisis dan penyajian informasi melalui pendekatan teori intelijen dalam bentuk deteksi dini dan cegah dini digunakan untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan pada aspek keamanan. Penelitian kualitatif melalui pengamatan mendalam pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polisi RW 04 Glodok dalam bentuk penguatan keamanan wilayah melalui upaya deteksi dini dan cegah dini adalah implementasi strategi pemolisian prediktif. Strategi pemolisian prediktif ini dapat diperluas pada wilayah hukum Polda lainnya di seluruh Indonesia, khususnya dalam menghadapi potensi ancaman dari gangguan terhadap Kamtibmas.

---

Analysis and evaluation of the implementation of the RW Police Program in the jurisdiction of the Tambora Metro Police, West Jakarta, as a pilot project since March 2, 2023, has shown its success in suppressing the threat of public safety and order disturbances. This program has been implemented throughout Indonesia in stages, but for Polda Metro Jaya it is 100%. The Tamansari Metro Police, under the West Jakarta Police, became the locus of research because the number of security and order disturbances was high, influenced by the number of nightclubs. Information from the RW Police activity reports is compiled into a collection to see potential threats in each RW through an online reporting system. Analysis and presentation of information through an intelligence theory approach in the form of early detection and early prevention is used to strengthen national resilience through strengthening the security aspect. Qualitative research through in-depth observation of the activities carried out by the RW 04 Glodok Police in the form of strengthening regional security through early detection and early prevention is the implementation of predictive policing strategies. This predictive policing strategy can be expanded to other Polda jurisdictions throughout Indonesia, especially in dealing with the potential threat of disrupting public safety and order (Kamtibmas)."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Polmas yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro Bekasi Kota sebagai upaya deteksi dini kejadian tawuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan untuk menggambarkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam rangka penerapan Polmas di Polsek Metro Bekasi Kota. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang dilakukan dengan wawancara, studi lapangan, studi literatur dan studi dokumen. Ditemukan permasalahan yang ada di Polres Metro Bekasi Kota adalah masih maraknya kasus tawuran, meskipun sudah ada proses deteksi dini yang dilakukan anggota polisi bersama masyarakat, namun kejadian tawuran masih terjadi karena kelompok tawuran kebanyakan bukan dari warga sekitar dan menjadikan lokasi tawuran di daerah Bekasi Kota. Selain itu aksi tawuran dan perselihan masih sering terjadi dikarenakan kekurangan personel, kemampuan personal dan lain sebagainya sehingga berdampak pada keberhasilan petugas Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan program pemolisian (Polmas) untuk mencegah tawuran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi, deteksi dini dengan menggunakan broken window serta semi autonomus social field.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the implementation of Community Policing carried out by members of the Jakarta City Bekasi Metro City Police Bhabinkamtibmas as an early detection of brawl. This research uses a qualitative descriptive approach which is a method to explore and understand the meaning of a problem to describe the performance of Bhabinkamtibmas in the context of the application of Community Policing in Bekasi Bekasi City Police. Sources of data used are primary and secondary conducted by interviews, field studies, literature studies and document studies. The problem found in the Bekasi City Metro Police is the rampant cases of brawl, although there has been an early detection process carried out by members of the police together with the community, but the brawl incident still occurs because most brawl groups are not from local residents and make the location of the brawl in the Bekasi Kota area. In addition, brawl and disputes still often occur due to lack of personnel, personal abilities and so on so that the impact on the success of Bhabinkamtibmas officers in implementing policing programs (Polmas) to prevent brawls. The theory used in this research is implementation, early detection using broken windows and semi-autonomous social fields."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa upaya pemolisian masyarakat yang telah dilakukan oleh kepolisian, dalam hal ini Polres Tangerang Selatan di dalam menghadapi pandemi covid-19 serta dampak lain yang menyertainya. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang masif, tidak hanya pada aspek kesehatan, namun juga aspek ekonomi, sosial, hingga kamtibmas. Oleh karena itu, Polres Tangsel melaksanakan berbagai upaya guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19 serta dampak yang menyertainya kepada masyarakat di wilayah hukumnya. Salah satu strategi yang dibangun oleh Polres Tangsel adalah Program Kampung Jawara Tangsel. Program ini berbasis pada metode Community Policing, Collaborative Policing, serta Problem-Oriented Policing (POP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji dinamika dan komplekstitas pandemi covid-19 serta dampaknya, serta sejauh mana implementasi Kampung Jawara Tangsel telah berjalan sesuai dengan konsep serta kontribusinya sebagai sebuah upaya pemolisian masyarakat terhadap pencegahan covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Pemilihan narasumber berdasarkan teknik purposive dengan lokasi penelitian di Polres Tangerang Selatan. Hasil penelitian telah membuktikan bahwa pertama, pandemi Covid-19 benar ada dan telah menciptakan dampak yang luar biasa bagi masyarakat serta telah menjadi tantangan dan tugas baru bagi kepolisian. Kedua, Polres Tangsel melalui program Kampung Jawara Tangsel telah membangun sebuah upaya pemolisian masyarakat yang bersifat kolaboratif dan integrative dengan unsur terkait dan masyarakat melalui metode Community Policing &, Collaborative Policing, serta Problem-Oriented Policing (POP). Program ini diharapkan menjadi sebuah strategi yang jitu bagi Polres Tangerang Selatan dalammengoptimakan upayanya dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 serta dampak lain yang menyertainya, sehingga stabilitas kamtibmas di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan dapat terus terjaga dan terpelihara.

---

This study aims to describe and analyze the community policing efforts that have

been carried out by the police, in this case the South Tangerang Police in the face of

the Covid-19 pandemic and other accompanying impacts. The Covid-19 pandemic has

had a massive impact, not only on the health aspects, but also on the economic, social,

and social security aspects. Therefore, the South Tangerang Police have carried out

various efforts to prevent the spread of the Covid-19 pandemic and its accompanying

effects on the community in its jurisdiction. One of the strategies developed by the

Tangsel Police was the Jawara Tangsel Village Program. This program is based on the

Community Policing, Collaborative Policing, and Problem-Oriented Policing (POP)

methods. This study aims to analyze and study the dynamics and complexity of the

Covid-19 pandemic and its impacts, as well as the extent to which the implementation

of Kampung Jawara Tangsel has gone according to its concept and contribution as an

effort to community policing towards the prevention of Covid-19. This research uses a

qualitative case study approach. Selection of resource persons based on purposive

technique with the research location at the South Tangerang Police. Research results

have proven that first, the Covid-19 pandemic exists and has created a tremendous

impact on society and has become a new challenge and task for the police. Second, the

Tangsel Police through the Kampung Jawara Tangsel program has built a community

policing effort that is collaborative and integrative with related elements and society

through the Community Policing &, Collaborative Policing, and Problem-Oriented

Policing (POP) methods. This program is expected to be an effective strategy for the

South Tangerang Police in optimizing its efforts to prevent the spread of the Covid-19

pandemic and other accompanying impacts, so that the stability of the social security

services in the jurisdiction of the South Tangerang Police can be maintained and

maintained."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi polisi-masyarakat dalam pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah secara deskriptif eksplanatif. Sebagai data primer dalam penelitian berasal dari sumber informasi yang terdiri atas KaPolres, Kasat Binmas, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Tomas dan Toga, dan masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi polisi-masyarakat dalam pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok merupakan relasi konfliktual. Faktor-faktor dalam relasi polisi-masyarakat pada pengamanan Haul Mbah Priok terbagi atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung berasal dari dukungan pemerintah Jakarta Utara, Dandim 0502/JU, dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemajuan TIK, ketersediaan fungsi-fungsi yang cukup lengkap yang mendukung, dukungan sarana dan prasarana serta keberadaan SOP. Faktor penghambat terbagi atas perilaku ego sektoral antar stakeholder, media mainstream/online belum intensif di dalam mengedukasi publik, ketidakpercayaan masyarakat, rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya jumlah personil, lemahnya komunikasi, serta evaluasi pimpinan masih belum efektif. Strategi yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Priok agar pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 tetap mengedepankan penghargaan terhadap HAM terbagi atas Strategi preemtif, strategi preventif, dan strategi penegakan hukum (represif)

---

This study aims to analyze police-community relations in securing Haul Mbah Priok during the Covid-19 pandemic by the Tanjung Priok Port Police. The type of research used is qualitative research. The type of research used by researchers is explanatory descriptive. As the primary data in the study came from information sources consisting of the Head of Police, Head of Binmas Unit, Head of Criminal Investigation Unit, Head of Intelligence and Security Unit, Tomas and Toga, and the community in the jurisdiction of the Tanjung Priok Port Police. The results of the study showed that the police-community relationship in securing Haul Mbah Priok during the Covid-19 pandemic era by the Tanjung Priok Port Police was a conflictual relationship. The factors in police-community relations in securing Haul Mbah Priok are divided into supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors come from the support of the North Jakarta government, Dandim 0502/JU, support from community leaders, religious leaders, ICT progress, the availability of quite complete supporting functions, support for facilities and infrastructure and the existence of SOPs. The inhibiting factors are divided into sectoral ego behavior among stakeholders, the mainstream/online media is not yet intensive in educating the public, public distrust, low public digital literacy, lack of personnel, weak communication, and evaluation of leaders is still not effective. The strategy carried out by the Tanjung Priok Port Police so that the security of Haul Mbah Priok in the era of the Covid-19 pandemic continues to prioritize respect for human rights, divided into pre-emptive strategies, preventive strategies, and law enforcement (repressive) strategies."

"Personel Bhabinkamtibmas Polres Metro Jakarta Barat merupakan salah satu petugas polisi yang terdampak pandemi Covid-19, dengan penambahan beban kerja yang memicu stres kerja sehingga menurunkan kepuasan kerja yang pada akhirnya mengganggu efektivitas organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan kerja dan faktor-faktor penentu kepuasan kerja personel Bhabinkamtibmas Polres Metro Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan teknik pengumpulan data eksplanatori sekuensial mixed methods design yaitu intepretasi hasil analisis data kuantitatif yang di follow-up secara kualitatif dengan maksud agar data kualitatif membantu memberikan gagasan yang lebih mendalam dan memperluas atau menerangkan hasil kuantitatif yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan kepuasan kerja yang terbesar pada dimensi pelayanan sosial dan pengawasan-teknis. Personel Bhabinkamtibmas merasakan ketidakpuasan terbesar pada dimensi kompensasi dan peluang promosi. Seperempat dari populasi memiliki tingkat kepuasan kerja rendah. Faktor karakteristik demografis yang berpengaruh secara signifikan hanya masa kerja, sedangkan untuk jenis kelamin, usia, pangkat, tingkat pendidikan, dan status perkawinan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Faktor karakteristik organisasi yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap kepuasan kerja adalah keadilan prosedural sedangkan untuk faktor karakteristik pekerjaan yang berpengaruh paling besar terhadap kepuasan kerja yaitu identitas tugas.

---

The Bhabinkamtibmas personnel of the West Jakarta Metro Police are one of the police officers affected by the Covid-19 pandemic, with an additional workload that triggers work stress, thereby reducing job satisfaction which in turn disrupts organizational effectiveness. This study aims to analyze job satisfaction and the determinants of job satisfaction of Bhabinkamtibmas personnel at the West Jakarta Metro Police. This study uses the positivism paradigm with sequential explanatory data collection techniques mixed methods design, namely the interpretation of the results of quantitative data analysis which is followed-up qualitatively with the intention that qualitative data help provide deeper ideas and expand or explain the quantitative results obtained. The results showed the greatest job satisfaction in the dimensions of social services and technical supervision. Bhabinkamtibmas personnel felt the greatest dissatisfaction with the dimensions of compensation and promotion opportunities. A quarter of the population has a low level of job satisfaction. The demographic characteristic factors that have a significant effect are only years of service, while gender, age, rank, education level, and marital status do not have a significant effect. The organizational characteristic factor that has the greatest influence on job satisfaction is procedural justice, while the job characteristic factor that has the greatest influence on job satisfaction is task identity."

"Setelah refomnasi kepolisian di Indonesia berjalan selama sam dekadc, pelanggaran yang dilakukan oleh polisi masih texjadi. Salah satu bentuknya adalah perilaku kekerasan yang dalam istilah psikologi disebut perilaku agresi (Myers, 2000). Salah sam faktor utama yang mempengaruhi keoenderungan seseorang berperilaku agresif adalah ciri kepribadiannya (Anderson; dalam Baron & Byrne, 2000). Karakteristik kepdbadian dazi seseorang yang oenderung stabil dan konsisten disebut trait (dalam Lawrence & Oliver, 2001). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran trait kepribadian dan perilaku agresi pada polisi reserse. Penelitian dilaksanaksn di Polres Metro Bekasi dengan sampel b6ljI.lID]3h 69 orang. Penelitian ini dilakukan dengan pendelcatan penelitian kuantitatif yang mengglmakan alat ukur NEO - PI umtuk mengukur trait kepribadian dan aggression questionnaire dari Buss dan Pen-y (1992) yang telah diadaptasi dan dimodiiikasi ke dalam Bahasa Indonesia oleh Widyastuli (1996). Hasil penelitian menunjukkan hahwa trait agreeableness cukup dominan tampil pada polisi neserse. Hal ini berarti polisi reserse di Polres Metro Bekasi cendcnmg menampilkan perilaku mempercayai orang, dermawan, mudah menerima, dan tampil baik_ Pcnelitian ini juga menemukan bahwa tingkat perilaku agresi dari polisi reserse di Polres Metro Bekasi tergolong nendah. Hal ini berani polisi reserse di Polres Metro Bekasi tidak menampilkan pelilaku agresi. Dinamika antara trait kepribadian dan perilaku agtesi ditunjukkan dengan ragam hubungan yang ter'di antaxa kedua variabel tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa trait neuroticivm memiliki hubungan yang positif dengan pcrilaku agresi. Trait artraversion, agreeableness dan conscientiousness hubungan yang negatifdengan pcrilaku agnssi.

---

After police forces has been reformed for one decade, police?s violation still happen. Violence and its many other forms has been discussed in psychology under aggressive behavior topics. There are many factors that contribute to the incidence of aggressive behavior, one of them is personality factors as an input variable that eH`ect the occurrence of aggressive behavior. Anderson (rn Baron & Byme, 2000) explained that individual diherences revealed through personality Factors. Personality characteristic that tend to be stable over time and consistent so-called trait (in Lawrence & Oliver, 2001).

The purpose of research is to understand the dynamic of personality traits and aggessive behavior on police detective. The research was held at Polres Metro Bekasi with 69 subject. This research conducted in quantitatively approach by using NEO - PI personality inventory that measures personality traits and aggression questionnaire from Buss and Perry (1992) that was adapted and modified into Bahasa by Widyastuti (1996).

This research showed that the most dominant trait in police detective is agreeableness trait. It means that they tend to trust others, generous, acceptance and good perfor-rn. This research also found that the level of aggressive behavior in police detective at Polres Metro Bekasi is low. lt means that they tend to behave in a non aggressive ways of conduct There are some significant relationship between personality traits and aggrewive behavior. This research found that neuroticism trait has positive relationship with aggressive behavior. Extraversion, agreeableness and conscientiousness trait has negative relationship with aggression behavior whereas openness to experience trait has no significant."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah ketegangan di masyarakat yang diakibatkan oleh dampak negatif atas keberadaan masa pandemi Covid-19. Kondisi ketegangan ini selanjutnya memicu terjadinya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Guna melakukan pencegahan potensi yang anarkis dari aksi unjuk rasa tersebut, diterapkan kegiatan intelijen yang memadukan pemolisian prediktif guna mengantisipasi berbagai faktor yang memicu timbulnya sikap-sikap yang anarkis. Sesuai dengan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis upaya intelijen keamanan Polri dalam mencegah aksi unjuk rasa penolakan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat di masa pandemi Covid-19, menganalisis pola pemolisian prediktif yang diterapkan untuk memprediksi potensi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta.Upaya Intelijen Keamanan Polri dalam mencegah aksi unjuk rasa penolakan kebijakan pembatasan aktivitas sosial masyarakat di masa pandemi Covid-19 dapat dilakukan melalui kegiatan deteksi dini yang dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pengumpulan data intelijen dan pengolahan data, serta penyajian data intelijen. Namun upaya ini dinilai gagal sebab kegiatan intelijen yang ditujukan untuk pencegahan aksi unjuk rasa tersebut, belum mampu mencegah aksi unjuk rasa di hari-hari berikutnya, yang dari hasil analisis peneliti kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: adanya kontradiksi antara penegasan dan pengulangan, masalah insentif, kontradiksi informasi palsu yang bermuatan positif dan negatif, efek penguncian keterikatan pada regulasi yang harus dipatuhi, pembagian informasi, saluran komunikasi. Pola pemolisian prediktif yang diterapkan untuk memprediksi potensi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta dilakukan dengan cara pengumpulan data, analisis, operasi polisi, dan respons terhadap ancaman aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, yang mana hal ini dalam langkah intelijen ditujukan untuk melakukan penilaian ancaman, penyelidikan ancaman, mengevaluasi ancaman, pemantauan, pengontrolan dan pengarahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis di wilayah DKI Jakarta dipengaruhi oleh adanya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku aksi unjuk rasa tersebut.

---

This research is motivated by the problem of tension in society caused by the negative impact of the existence of the Covid-19 pandemic. This condition of tension then triggered demonstrations by the community. In order to prevent the anarchic potential of these demonstrations, intelligence activities that combine predictive policing are implemented to anticipate various factors that trigger anarchic attitudes. In accordance with this issue, this study is aimed at analyzing the efforts of the National Police's security intelligence in preventing demonstrations against the policy of restricting social activities during the Covid-19 pandemic, analyzing the predictive policing pattern applied to predict the potential for anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area, and analyze the factors that influence the increase in anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area.

The efforts of the National Police Security Intelligence to prevent demonstrations against the policy of restricting social activities in the community during the Covid-19 pandemic can be carried out through early detection activities carried out through the planning stages, intelligence data collection and data processing, as well as intelligence data presentation. However, this effort was considered a failure because intelligence activities aimed at preventing these demonstrations had not been able to prevent demonstrations in the following days, which from the results of the researcher's analysis this condition could be caused by several factors including: the contradiction between affirmation and repetition, incentive problems, contradicting positive and negative false information, the effect of locking attachments on regulations that must be obeyed, information sharing, communication channels. The predictive policing pattern applied to predict the potential for anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area is carried out by means of data collection, analysis, police operations, and responses to the threat of anarchic demonstrations, which in this intelligence step is intended to conduct an assessment. threats, threat investigations, evaluating threats, monitoring, controlling and directing. The factors that influence the increase in anarchic demonstrations in the DKI Jakarta area are influenced by the opportunities that can be exploited by the perpetrators of these demonstrations."