Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."

"Penelitian ini dilatarbelakangi atas pemikiran Peneliti, bahwa pada era tinggal landas nanti Indonesia sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, seperti konsep Rostow, berdasarkan beberapa hasil penelitia ternyata menimbulkan suatu masalah, sehingga penelitian ini perlu diadakan dengan tujuan untuk mengungkap sejauhmana sumbangan latar belakang pendidikan, pelatihan dan persepsi peran individu karyawan terhadap unjuk kerja karyawan pada organisasi perusahaan tersebut. Dengan mengangkat model unjuk kerja dalam organisasi oleh L.w. Porter, model produktivitas organisasi oleh Robert A. Sutermeister, dan model hubungan persepsi peran dengan organisasi oleh Lawler & Porter, diperoleh model hubungan Latar belakang pendidikan, Pelatihan dan Persepsi peran sebagai variabel bebas dengan Unjuk kerja karyawan sebagai variabel terikat, untuk memperoleh sejumlah hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini. Sejumlah hipotesis penelitian yang telah dikembangkan tersebut diuji dengan menggunakan teknik analisis Regresi Berganda (Multiple Regression/MR) yang terdapat dalam program komputer SPSS/PC+ ver.5.0. Hasil yang didapat adalah sebagai berikut: Ternyata baik variabel pelatihan maupun variabel persepsi peran secara bersama-sama memiliki pengaruh dalam meningkatkan unjuk kerja karyawan baik yang berlatar belakang pendidikan SMA maupun STM di perusahaan ini. Meskipun kedua variabel tersebut sama-sama memiliki pengaruh dalam peningkatan unjuk kerja karyawan, namun variabel persepsi peran memiliki pengaruh yang lebih besar daripada variabel pelatihan. Besarnya pengaruh variabel persepsi peran bila dibandingkan dengan pengaruh variabel pelatihan terhadap peningkatan unjuk kerja karyawan tersebut juga terjadi pada seluruh unit organisasi yang diteliti, yakni unit organisasi Fabrikasi, Rotary Wing, dan Fixed Wing. Ditinjau dari segi latar belakang pendidikan karyawan dan pengaruh kedua variabel tersebut dalam meningkatkan unjuk kerja karyawan, ternyata persepsi peran karyawan yang berlatar belakang pendidikan STM berpengaruh lebih besar daripada persepsi peran karyawan yang berlatar belakang pendidikan SMA. Namun, untuk variabel pelatihan ternyata peiatihan yang diikuti karyawan berlatar belakang pendidikan SMA berpengaruh lebih besar daripada pelatihan yang diikuti oleh karyawan yang berlatar belakang pendidikan STM. Ditinjau dari peranan pendidikan dalam pembentukan persepsi peran karyawan, ternyata tingginya persepsi peran pada karyawan yang berlatar belakang pendidikan STM dikarenakan kurikulum STM memungkinkan lulusannya memiliki pengetahuan awal mengenai pekerjaan. Padahal, pengetahuan awal tentang pekerjaan merupakan prasyarat tingginya persepsi peran karyawan yang bersangkutan terhadap pekerjaan tersebut."

"Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada kebutuhan dasar psikologis harus terpenuhi, yakni keterhubungan (connectedness/relatedness). Umumnya keterhubungan hanya dibahas dalam konteks hubungan sosial saja, padahal keterhubungan ini juga dapat berupa keterhubungan/kedekatan dengan lingkungan alam (nature relatedness), terlebih orang yang memiliki kedekatan dengan alam beradaptasi dengan baik selama pandemi. Walaupun kedekatan dengan alam secara konsistens memprediksi kebahagiaan, namun ada perbedaan individu dan situasi yang dinilai memoderasi hubungan kedekatan dengan alam dan kebahagiaan. Melalui penelitian ini, peneliti meneliti faktor kelekatan lingkungan yang terjadi di era digital saat ini. Kelekatan lingkungan menjadi semakin nyata di saat pandemi, yang mana ada kecenderungan untuk merasa terhubung pada lingkungan berbasis tempat (place-based) dan berbasis internet (cyber-based) dan dinilai dapat memoderasi hubungan kedekatan dengan alam dan kebahagiaan. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimen dengan sampel masyarakat umum warga negara Indonesia yang berusia 18-65 tahun (N=3938). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kelekatan lingkungan (CB) tidak memoderasi hubungan kedekatan dengan alam dan kebahagiaan psikologis secara negatif, melainkan secara positif.

---

Previous research has shown that basic psychological need of connectedness/relatedness that must be fulfilled in order to achieve happiness. Generally, relatedness is only discussed in the social context, despite this could be in the form of connectedness/closeness to the natural environment (nature relatedness). Besides, people who have nature relatedness adapt well during the pandemic period. Although closeness to nature consistently predicts happiness, there are individual and situational differences that are considered as moderator in the relations of nature relatedness and happiness. This paper aims to examine environmental attachment factors that occur in the digital era and profoundly become more salient during pandemic which are considered as the moderator between nature relatedness and happiness. Environmental attachment is the tendency to feel connected to place-based and internet-based (cyber-based). This research is a correlational study with general population sampel of Indonesian citizens aged 18-65 years (N=3938). The results showed that the environmental attachment dimension (CB) did not moderate the relationship between nature relatedness and happiness negatively, but in a positive way."

"Taking a comprehensive global approach, this book identifies the trends, drivers and impact of gender equality. Providing best practice recommendations and posing key challenges for achieving SDG5, this is the only book which comprehensively deals with all the key aspects of the goal based on the latest credible research."

"This second edition of International Environmental Law, Policy, and Ethics revises and expands this groundbreaking study into the question of why the environment is protected in the international arena. This question is rarely asked because it is assumed that each member of the international community wants to achieve the same ends. However, in his innovative study of international environmental ethics, Alexander Gillespie explodes this myth. He shows how nations, like individuals, create environmental laws and policies which are continually inviting failure, as such laws can often be riddled with inconsistencies, and be ultimately contradictory in purpose. Specifically, he seeks a nexus between the reasons why nations protect the environment, how these reasons are reflected in law and policy, and what complications arise from these choices."

"The Singapore Lecture Series was inaugurated in 1980 by the Institute of Southeast Asian Studies with a founding endowment from the Monetary Authority of Singapore (MAS), and augmented by a generous donation in 1983 from Exxon Mobil Asia Pacific. The Singapore Lecture is designed to provide the opportunity for distinguished statesmen, scholars, and writers and other similarly highly qualified individuals specializing in banking and commerce, international economics and finance and philosophical and world strategic affairs to visit Singapore."