Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejahatan di bidang obat saat ini telah menjadi bentuk kejahatan kemanusiaan lintas negara. Penyalahgunaan obat di Indonesia kini telah menjadi tren kejahatan yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga ekonomi dan kehancuran generasi bangsa kedepannya. Salah satu jenis obat yang saat ini sedang marak beredar di pasaran adalah Obat-Obat Tertentu (OOT). OOT adalah obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat, dimana penggunaannya di atas dosis yang seharusnya bisa menimbulkan ketergantungan dan perubahan aktivitas mental seperti gejala penggunaan narkotika dan psikotropika. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga yang mengurus pengawasan di bidang obat dan makanan memperkuat pengawasannya dengan menerbitkan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan peraturan tersebut di fasilitas pelayanan kefarmasian dengan merujuk pada teori indikator evaluasi kebijakan (Input, Process, Output, Outcome) milik Bridgman Davis (2000). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan metode pengumpulan data, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan belum banyak dipatuhi oleh fasilitas pelayanan kefarmasian. Penerapan peraturan ini juga belum memberikan dampak yang terlalu signifikan dalam penurunan peredaran OOT di sarana illegal. Hal tersebut dibuktikan dari indikator hasil, yang menunjukan data meningkatnya jumlah situs yang dilakukan takedown tahun 2020 dan sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mengalami kenaikan di tahun 2019. Sedangkan pada indikator dampak, pada masyarakat belum terasa dampaknya karena kejahatan OOT yang terus berulang diakibatkan sanksi yang belum memberikan efek jera.

---

Currently, drug crimes have become a form of transnational crime against humanity. Drug abuse in Indonesia has now become a crime trend that continues to increase from time to time. Not only has an impact on public health, but also on the economy and the destruction of future generations of the nation. One type of drug that is currently on the market is Certain Medicines (OOT). OOT is a drug that works in the central nervous system, where its use above the dose that should be able to cause dependence and changes in mental activity such as symptoms of narcotics and psychotropic use. The Food and Drug Supervisory Agency as the agency that manages supervision in the field of medicine and food strengthens its supervision by issuing BPOM Regulation No. 10 of 2019 concerning Guidelines for the Management of Certain Often Misused Medicines. This study aims to evaluate the application of these regulations in pharmaceutical service facilities by referring to the theory of policy evaluation indicators (Input, Process, Output, Outcome) by Bridgman Davis (2000). This study used a post-positivist research approach with data collection methods, namely in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the application of BPOM Regulation No. 10 of 2019 concerning Guidelines for the Management of Certain Drugs that are Often Misused, has not been widely complied with by pharmaceutical service facilities. The implementation of this regulation also has not had a too significant impact in reducing the circulation of OOT in illegal facilities. This is evidenced by the results indicator, which shows data on the increase in the number of sites carried out takedowns in 2020 and facilities that do not comply with the provisions have increased in 2019. Meanwhile, in the impact indicator, the impact on the community has not been felt because the repeated OOT crimes were caused. sanctions that have not provided a deterrent effect."

"ABSTRAKPangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama. Aduan konsumenterhadap produk pangan menempati urutan teratas dengan proporsi 44,9%. Sarana ritelyang diperiksa (32.74%) belum menerapkan Cara Ritel Pangan yang Baik (CRPB).Pasar tradisional mempunyai peran strategis dalam pemenuhan pangan segar maupunpangan olahan. Namun kondisi pasar yang tidak terjaga hygiene dan sanitasinya dapatmemberi celah terjadinya kontaminasi saat produk dijual oleh pedagang tidak sesuaiketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja implementasi PeraturanKepala BPOM Nomor 5 Tahun 2015 tentang cara ritel pangan yang baik di pasartradisional Jakarta, khususnya pada daging dan daging olahan dari aspek penyimpanandan penyajian/pemajangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui wawancaramendalam, observasi dan telaah dokumen. Kerangka konsep mengacu pada teori VanMetter Van Horn. Ada 10 pasar tradisional di 5 wilayah kotamadya provinsi DKIJakarta yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerjaimplementasi kebijakan cara ritel pangan yang baik di pasar tradisional Jakarta padatahun 2019 belum optimal. Daging dan daging olahan yang dijual oleh pedagang padatahap penyimpanan dan pemajangan/penyajiannya masih banyak yang belum dilakukansesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM tahun 2015 tentang Pedoman Cara RitelPangan yang Baik di Pasar Tradisional. Monitoring dan evaluasi belum optimal,Komunikasi belum optimal, banyak pedagang dan pengelola pasar belum mendapatkansosialisasi kebijakan ritel pangan. Ukuran dan tujuan kebijakan belum jelas diketahuioleh pedagang ataupun pengelola pasar, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dilapangan. Disposisi pelaksana masih belum optimal (pemahaman,arah penerimaan danintensitas) karena kurangnya sosialisasi. Karakteristik badan pelaksana belum optimal,masih mengalami kendala dalam fragmentasi tanggung jawab. Anggaran yang tidakdialokasikan khusus, fasilitas kurang, SDM terbatas menyebabkan sumber daya kurangoptimal dalam implementasi kebijakan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik jugabelum optimal dalam mendukung kebijakan. Harapan kedepannya agar kebijakandisosialisasikan lebih sering, secara berkala. Ketersediaan sumber daya dialokasikanuntuk kebijakan ini.

---

ABSTRACTFood is the most important basic human need. Consumer complaints about foodproducts ranked top with a proportion of 44.9%. Retail facilities examined (32.74%)have not applied the Good Food Retail Practice (CRPB). Traditional markets have astrategic role in fulfilling fresh food and processed food. However, market conditionsthat do not maintain hygiene and sanitation can provide a gap for contamination. whenthe product is sold by the trader is not according to the provisions. This study aims toanalyze the performance of Regulation National Agency of Drug and Food ControlNumber 5 2015 concerning Good Food Retail Practice in Traditional Market Jakarta,especially in processed meat and meat from the aspect of storage and display. The studywas conducted qualitatively, through in-depth interviews, observation and documentreview. The conceptual framework refers to the theory of Van Metter Van Horn. Thereare 10 traditional markets in the 5 municipalities of the DKI Jakarta province that arethe location of the study. The results of the study indicate that the performance of theimplementation of policies on how to sell good food in Jakarta's traditional market in2019 is not optimal. Processed meat and processed meat sold by traders at the stage ofstorage and display are still many that have not been carried out in accordance with theRegulation National Agency of Drug and Food Control Number 5 2015 concerningGood Food Retail Practice in Traditional Market. Monitoring and evaluation is notoptimal, Communication is not optimal, many traders and market managers have notreceived food retail policy. The size and objectives of the policy are not yet clearlyknown by the traders or market managers, giving rise to different perceptions in thefield. The implementing disposition is still not optimal (understanding and intensity)due to lack of socialization. The characteristics of the implementing agency have notbeen optimal, still experiencing obstacles in fragmentation of responsibility. A budgetthat is not specifically allocated, lacking facilities, limited human resources causesresources to be less than optimal in implementing policies. The social, economic andpolitical environment is also not optimal in supporting policies. Hope in the future sothat policies are socialized more frequently, regularly. Availability of resources isallocated for this policy."

"Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF dan PBF Cabang wajib menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), yang mana CDOB ini menjadi standar kefarmasian pada sarana distribusi yang ditetapkan oleh Menteri. CDOB adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat atau alat kesehatan yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Apoteker penanggung jawab di setiap PBF atau PBF Cabang harus mampu melaksanakan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat sesuai dengan CDOB. Apoteker berperan dalam menyusun, memastikan dan mempertahankan penerapan sistem mutu serta mengelola kegiatan dan menjaga akurasi dan mutu dokumentasi. Proses distribusi obat pada Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Jakarta 2 telah menerapkan aspek-aspek Peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik dari segi manejemen mutu, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, keluhan obat dan atau bahan obat kembalian diduga palsu, penarikan kembali, transportasi, ketentuan khusus, ketentuan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi.

---

Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PBF dan PBF Cabang wajib menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), yang mana CDOB ini menjadi standar kefarmasian pada sarana distribusi yang ditetapkan oleh Menteri. CDOB adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat atau alat kesehatan yang bertujuan untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Apoteker penanggung jawab di setiap PBF atau PBF Cabang harus mampu melaksanakan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan/atau bahan obat sesuai dengan CDOB. Apoteker berperan dalam menyusun, memastikan dan mempertahankan penerapan sistem mutu serta mengelola kegiatan dan menjaga akurasi dan mutu dokumentasi. Proses distribusi obat pada Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Jakarta 2 telah menerapkan aspek-aspek Peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik dari segi manejemen mutu, bangunan dan peralatan, operasional, inspeksi diri, keluhan obat dan atau bahan obat kembalian diduga palsu, penarikan kembali, transportasi, ketentuan khusus, ketentuan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi."

"Tesis ini membahas mengenai consular formalities atau transaksi konsular yang termasuk dalam jenis hambatan non-tarif yang masih diterapkan oleh Indonesia dalam hal impor obat tradisional. Membahas mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan hambatan non-tarif yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksaanan dan kesesuaian pengaturan peraturan perundang-undangan mengenai hambatan non-tarif dalam impor obat tradisonal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu menelaah terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis dan efektifitas undang-undang. Serta teknik pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mengalanisa dan menggunakan bahan- bahan kepustakaan sebagai data sekunder.Dari penelitian ditemukan bahwa, pemenuhan certificate of free sale dan certificate of pharmaceutical product yang dikeluarkan pemerintah negara pengekspor yang wajib disahkan oleh pejabat negara pengimpor di negara pengekspor yang dibutuhkan dalam penerbitan izin edar sebagai persyaratan untuk pelaksanaan pembuatan surat keterangan impor obat tradisional yang digunakan sebagai dokumen impor, merupakan sebuah indikasi adanya hambatan non-tarif yang masih diterapkan oleh Indonesia.

---

This thesis discusses consular formalities or consular transactions which are included in the types of non-tariff barriers that are still applied by Indonesia in the case of imports of traditional medicines. Discussing the laws and regulations relating to the regulation of non-tariff barriers that are regulated in the General Agreement on Tariffs and Trade or GATT. The purpose of this study is to find out how the implementation and suitability of statutory regulations regarding non-tariff barriers in the import of traditional drugs. This study uses normative juridical research methods, namely examining positive written and unwritten laws and the effectiveness of the law. As well as data collection techniques with a qualitative approach, namely research that analyzes and uses library materials as secondary data.

From the research it was found that, fulfillment of certificates of free sale and certificate of pharmaceutical product issued by the government of the exporting country which must be authorized by the official of the importing country in the exporting country needed in the issuance of a marketing permit as a requirement for the implementation of making a certificate of import of traditional medicines used as a document imports, is an indication of non-tariff barriers which are still applied by Indonesia."

"Koordinasi berbagai aspek dalam sistem informasi psikotropika membutuhkan dukungan sistem informasi manajemen psikotropika yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Sistem informasi ini harus mampu menyediakan laporan-laporan baik rutin maupun khusus, yang terkait dengan impor produksi dan distribusi psikotropika. Studi evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan psikotropika di Ditwas Napza Badan Pengawas Obat dan Makanan guna mengevaluasi laporan psikotropika untuk mendapatkan suatu laporan yang tepat waktu dan akurat.Pendekatan kajian dengan evaluasi sistem laporan dimana data dikumpulkan melalui, telaah dokumen, pengamatan kegiatan dan fasilitas terkait, dan wawancara dengan pengelola laporan psikotropika.Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan psikotropika belum tepat waktu dan akurat. Kurang tepat dan akuratnya laporan psikotropika disebabkan oleh mekanisme penyampaian laporan memerlukan waktu panjang sesuai dengan birokrasi yang ada dan dipengaruhi juga oleh fasilitas dan dana yang sangat terbatas.Untuk mendapatkan laporan yang tepat waktu dan akurat perlu dilakukan intervensi, faktor strategik yang perlu diintervensi adalah membuat mekanisme pengiriman baru dengan menggunakan fasilitas faximile langsung kepada Kepala Tim Pengelola Laporan dan penyediaan dana oleh Badan POM, membuat peraturan baru yang mengatur sistem pelaporan psikotropika.

---

The Evaluation on the Psychotropic Reporting and Recording System : The Study in National Agency of Drug and Food Control, 2002The coordination in the aspects of the psychotropic information system needs the supporting of the psychotropic management information system that is produced completely, accurately, and the up to date information. The information system must be able to supply routine and non-routine reporting, which is related with import, production, and distribution of psychotropic. The evaluation study on the psychotropic reporting and recording system in Directorate of Narcotics, Psychotropic and Addictive Substance Control, National Agency of Drug and Food Control, were aimed to evaluate of psychotropic report to get the up to date and accurate report.The assessment approach used reporting system evaluation, which data were collected to proceed i.e. to analyze the documents, to observer the related activities and facilities, and interviews to the psychotropic report officers.The results of research study have revealed that the psychotropic report is not be up to date and accurate yet. They are caused by the report-delivery mechanism inquired long time according the bureaucratic procedures and the report facilities and financial recourses are very limited.In order to acquire the up to date and accurate report has needed the intervention. The strategic factors are needed the intervention, which developed the new report-delivery mechanism used facsimile directly to Head of Reporting Handler Team and to supply budget by National Agency of Drug and Food Control, to establish the new regulation in the psychotropic reporting system."

"Praktik kerja profesi di Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM yang dilaksanakan di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor pada bulan Maret 2018 bertujuan untuk memahami peranan, tugas, dan tanggung jawab apoteker di instansi pemerintahan, mengetahui tupoksi BPOM, serta mendapatkan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di bidang pengawasan Obat dan Makanan, sehingga calon apoteker dapat melihat gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di pemerintahan. Tugas khusus yang diberikan adalah 'Pembuatan Skema Alur Distribusi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor'. Tujuan dari pelaksanaan tugas khusus di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor ini adalah untuk menambah wawasan para peserta praktik kerja profesi apoteker, sebagai bahan edukasi bagi pelaku usaha agar lebih mudah memahami alur dan ketentuan distribusi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, serta sebagai metode edukasi yang dapat dilakukan BPOM kepada calon apoteker dalam pembekalan sebelum masuk ke dunia kerja.

---

Internship at the Food and Drug Supervisory Agency which conducted at the Directorate of Control of Distribution and Drug Services, Narcotics, Psychotropic Subtances and Precursors in March 2018 aim to understand the role, duties and responsibilities of pharmacists in government agencies, recognize the duties and functions of Food and Drug Supervisory Agency, as well as gain practical experience to perform pharmaceutical work in the field of Drug and Food supervision, so that pharmacist candidates can see the real pharmaceutical problems in the government. The special assignment given is Creating the Distribution Flow Chain Scheme of Narcotics, Psychotropic, and Precursor. The purposes of this special assignment in Directorate of Supervision of Distribution and Service of Drugs, Narcotics, Psychotropic Substances, and Precursors is to increase the insight of the internship participants, as educational materials for business actors to more easily understand the flow and provision of distribution of Narcotics, Psychotropic Subtances, and Precursors, as well as educational methods that can be done by Food and Drug Supervisory Agency to pharmacist candidates in debriefing before entering the world of work."

"KFTD Bogor merupakan PBF yang telah memiliki izin khusus dari Menteri untuk menyalurkan narkotika, psikotropika, dan prekursor. penggunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan perlu dikelola dengan baik salah satunya oleh PBF. Pada produk rantai dingin diperlukan sistem pengelolaan khusus untuk menjamin mutu sebab titik kritis pada produk ini adalah suhu. Pengelolaan yang lebih optimal perlu dilakukan oleh Apoteker terhadap produk dengan penanganan khusus. Pengelolaan yang dilakukan diharapkan sesuai Peraturan BPOM dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dan telah ditetapkan. Hasil evaluasi pelaksanaan pengadaan narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, obat-obat tertentu, dan produk rantai dingin di KFTD Bogor menunjukkan bahwa terdapat 1 poin pelaksanaan pengadaan yang dilakukan tidak tercantum pada SOP yaitu terkait surat pesanan narkotika hanya diisi dengan 1 jenis narkotika sedangkan surat psikotropika atau prekursor dapat digunakan untuk beberapa jenis psikotropika atau prekursor. Namun hal ini terdapat pada PerBPOM tentang Pedoman teknis CDOB. Secara keseluruhan, pelaksanaan pengadaan telah sesuai dengan pedoman, yaitu SOP Pengadaan Narkotika, SOP Pengadaan Obat di KFTD Bogor, dan Peraturan Badan POM RI Nomor 3 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan serta Peraturan Badan POM RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik.

---

KFTD Bogor is a PBF that has a special permit from the Minister to distribute narcotics, psychotropics, and precursors. the use of certain drugs that are often abused needs to be managed properly, one of which is by PBF. Cold chain products require a special management system to guarantee quality because the critical point for this product is temperature. More optimal management needs to be done by pharmacists for products with special handling. Management is expected to be carried out by BPOM Regulations and Standard Operating Procedures (SOP) that are appropriate and have been established. The results of the evaluation of the implementation of the procurement of narcotics, psychotropics, pharmaceutical precursors, certain drugs, and cold chain products at KFTD Bogor showed that there was 1 point in the implementation of the procurement that was not listed in the SOP, namely related to narcotics order letters only filled with 1 type of narcotics while psychotropic letters or precursors may be used for certain types of psychotropics or precursors. However, this is contained in the PerBPOM concerning CDOB technical guidelines. Overall, the procurement implementation complies with the guidelines, namely SOP for Procurement of Narcotics, SOP for Procurement of Drugs at KFTD Bogor, and POM RI Regulation Number 3 of 2019 concerning Guidelines for the Management of Certain Drugs that are Frequently Abused and RI POM Agency Regulation Number 6 of 2020 regarding Technical Guidelines for Good Drug Distribution Methods."

"Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Untuk menjamin mutu obat, Apoteker memegang peranan penting untuk menerapkan sistem manajemen mutu obat yang memastikan bahwa obat memiliki mutu sesuai tujuan penggunaan. Apoteker membutuhkan kompetensi yang memadai untuk menjamin mutu obat sesuai dengan tujuan penggunaan dan spesifikasi yang diinginkan baik di industri farmasi, apotek, maupun bidang pemerintahan. Fakultas Farmasi UI bekerjasama dengan PT. Bayer Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, dan Apotek Atrika untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar calon Apoteker dapat mempelajari tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh apoteker di ketiga bidang tersebut secara langsung dan meningkatkan kemampuan kompetensi agar siap untuk melayani masyarakat dikemudian hari.

---

Drugs are ingredients or mixture of materials, including biological products that are used to influence or investigate physiological systems or pathological conditions in the context of determining diagnosis, prevention, healing, recovery, health improvement and contraception, for humans (Government of the Republic of Indonesia, 2009). To guarantee the quality of drugs, Pharmacists play an important role to implement drug quality management system which ensures the drugs have appropriate quality for their intended use. Pharmacists need adequate competencies to guarantee the quality of drugs in accordance with the intended use and desired specifications both in the pharmaceutical industry, pharmacies, and government fields. Faculty of Pharmacy UI in collaboration with PT. Bayer Indonesia, The National Agency of Drug and Food Control of Republic of Indonesia, and the Apotek Atrika to carry out Pharmacist Professional Work Practices (PKPA) so that prospective Pharmacists can learn the duties and responsibilities of pharmacists in these three fields directly and enhance their competency to be ready to serve society in the future."

"Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Untuk menjamin mutu obat, Apoteker memegang peranan penting untuk menerapkan sistem manajemen mutu obat yang memastikan bahwa obat memiliki mutu sesuai tujuan penggunaan. Apoteker membutuhkan kompetensi yang memadai untuk menjamin mutu obat sesuai dengan tujuan penggunaan dan spesifikasi yang diinginkan baik di industri farmasi, apotek, maupun bidang pemerintahan. Fakultas Farmasi UI bekerjasama dengan PT. Bayer Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, dan Apotek Atrika untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar calon Apoteker dapat mempelajari tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh apoteker di ketiga bidang tersebut secara langsung dan meningkatkan kemampuan kompetensi agar siap untuk melayani masyarakat dikemudian hari.

---

Drugs are ingredients or alloys of materials, including biological products that are used to influence or investigate physiological systems or pathological conditions in the context of determining diagnosis, prevention, healing, recovery, health improvement and contraception, for humans (Government of the Republic of Indonesia, 2009). To guarantee the quality of drugs, Pharmacists play an important role to implement drug quality management system which ensures the drugs have appropriate quality for their intended use. Pharmacists need adequate competencies to guarantee the quality of drugs in accordance with the intended use and desired specifications both in the pharmaceutical industry, pharmacies, and government fields. Faculty of Pharmacy UI in collaboration with PT. Bayer Indonesia, The National Agency of Drug and Food Control of Republic of Indonesia, and the Atrika Pharmacy to carry out Pharmacist Professional Work Practices (PKPA) so that prospective Pharmacists can learn the duties and responsibilities of pharmacists in these three fields directly and enhance their competency to be ready to serve society in the future."

"Apoteker merupakan profesi kunci yang memegang peranan penting, baik di industri farmasi, apotek, maupun pemerintahan. Apoteker harus memenuhi standar kompetensi sebagai persyaratan untuk dapat terjun langsung sebagai tenaga kefarmasian dan melaksanakan praktik profesi. Standar kompetensi apoteker Indonesia terdiri dari sepuluh standar kompetensi Standar Kompetensi Apoteker Indonesia terdiri dari 10 (sepuluh) standar kompetensi. Kompetensi dalam sepuluh standar tersebut merupakan persyaratan untuk memasuki dunia kerja dan menjalani praktik profesi. Oleh karena itu setiap calon apoteker difasilitasi untuk mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang dapat membekali calon apoteker melalui pengalaman kerja dan peningkatan pemahaman mengenai praktik pelayanan kefarmasian. PKPA dilaksanakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta, Apotek Kimia Farma No. 345 Tebet,  dan PT. SOHO Industri Pharmasi periode bulan Februari, Maret, Juni sampai Agustus 2020. Setelah menjalani PKPA, diharapkan calon apoteker mendapatkan gambaran bagaimana pekerjaan apoteker yang sesungguhnya di dunia kerja, menambah wawasan, dan pengalaman melakukan praktik kerja profesi sebagai apoteker.

 

---

Pharmacist is a key profession that plays an important role in the pharmaceutical industry, pharmacy, and government. Pharmacists must meet competency standards as a requirement to be able to work directly as a pharmacist and carry out professional practice. Indonesian pharmacist competency standards consist of ten competency standards. Indonesian pharmacist competency standards consist of 10 (ten) competency standards. Competence in the ten standards is a requirement to enter the world of work and undergo professional practice. Therefore, every prospective pharmacist is facilitated to take part in the Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA), which can equip prospective pharmacists through work experience and increased understanding of pharmaceutical service practices. PKPA is implemented at Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Kimia Farma No. 345 Tebet, and PT. SOHO Industri Pharmasi period February, March, June to August 2020. After undergoing PKPA, it is hoped that prospective pharmacists will get an idea of how pharmacists actually work in the world of work, gain insight, and experience doing professional work practices as pharmacists."