Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era Orde Baru korupsi terbukti berperan sebagai pelumas di Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Indonesia mengalami desentralisasi dan demokratisasi masif (big-bang) paska kejatuhan orde baru. Meskipun secara umum dinilai posifit, episode ini membawa dampak ikutan: regulasi yang koresif. Studi ini menggunakan data firm-level berskala besar yakni Suvey Industri Besar Sedang (IBS) dikombinasikan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di level provinsi selama periode 2009-2015. Studi menemukan korupsi menghambat pertumbuhan output perusahaan manufaktur Indonesia sebesar 9.8% dan pertumbuhan produktivitas sebesar 12.6%. Hasil ini menunjukkan efek pelumas korupsi kini telah berkurang. Lebih jauh, studi juga menemukan bahwa perusahaan yang berlokasi di provinsi dengan kualitas demokrasi lebih baik cenderung mengalami efek buruk korupsi yang lebih ringan. Dengan kata lain, dua perusahaan yang membayar nilai suap yang sama dapat memperoleh efek yang berbeda tergantung di mana mereka berlokasi.

---

During the Soeharto Era corruption was considered to grease the wheels of growth in Indonesia, a country once considered to be the most corrupt country in the world. Indonesia experiences big-bang decentralization and democratization after Soeharto Era abruptly ended. While vastly celebrated, those episodes have their unintended consequence: coercive regulation. This study employs extensive firm-level Industri Besar Sedang (IBS) data combined with Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) at provincial level spanning from 2009-2015 and found that bribery hampered Indonesian firm output and productivity growth by 9.8% and 12.6%, respectively. This alarming result suggests that Indonesia is in dire needs to step up the fight against corruption and that the greasing effect has now diminished. Interestingly, this study also found that firms located in a province with a better democracy index may experience less damaging effects of corruption. In other words, two firms paying the same value of bribe may obtain different effects depending on where they are located. "

"Penelitian ini membahas mengenai presidensialisasi partai dalam Partai Demokrat pada masa kepemimpinan Yudhoyono. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat merupakan partai presidensial karena memenuhi dua indikator utama dalam teori presidensialisasi yang dijelaskan oleh Thomas Poguntke dan Paul Webb. Indikator pertama adalah kekuatan kepemimpinan dalam Partai yang dapat dilihat dari tiga aspek yaitu perubahan peraturan yang memberikan pemimpin partai pada kekuasaan yang lebih formal, kapasitas pemimpin partai untuk menciptakan program mandiri dalam partainya dan pelembagaan pemilihan kepemimpinan langsung yang lebih berpusat pada presiden daripada partai. Kemudian, Indikator kedua yaitu kekuatan kepemimpinan dalam eksekutif dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pertumbuhan sumber daya kekuasaan politik pada kepala eksekutif, kemampuan kepala eksekutif untuk merujuk teknokrat non partai dan kecenderungan kepala eksekutif untuk melakukan perombakan kabinet. Sehingga kedua indikator tersebut dapat menjadi landasan untuk melihat fenomena presidensialisasi pada Partai Demokrat sejak awal pembentukan, pada masa pemilihan umum yang mengusung Yudhoyono tahun 2004 dan 2009 maupun pada masa dimana Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penulis melakukan wawancara dan kajian literatur untuk mendapatkan data yang dapat menunjang skripsi ini. Pada intinya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat mengalami presidensialisasi partai oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

---

The thesis discusses the phenomenon of a presidentialized party in the Democratic Party during the leadership of Yudhoyono. The focus of this thesis is to explain that the Democratic Party is a presidential party because according to two main indicators in presidentialization theory by Thomas Poguntke and Paul Webb. Presidentialized party can be analyzed based on two indicators. The first indicator is the leading power in the Party, which can be seen from three aspects: the change of rules that gives party leaders to more formal power, the capacity of party leaders to create an independent program in their party and the institutionalization of a presidential-centered direct leadership election rather than the party. Then, the second indicator is the leading power in the executive, can be seen from three aspects: the growth of political power resources to the chief executive, the ability of the chief executive to refer to non-party technocrats and the tendency of the chief executive to make a cabinet reshuffle. So these two indicators can be a reference to see the phenomenon of presidentialization the Democratic Party since the beginning of the formation, during the elections that brought Yudhoyono in 2004 and 2009 as well as in the period where Yudhoyono became President of the Republic of Indonesia. This thesis uses qualitative methods in which the authors conduct interviews and literature review to obtain data that can support this thesis. In essence, this thesis aims to explain that the Democrat Party experienced the presidentialist party by Susilo Bambang Yudhoyono."

"Tesis ini membahas tentang delik suap seringkali dilakukan dalam bentuk mata rantai yang panjang dengan menggunakan penghubung atau perantara sebagai penghubung dalam mewujudkan terjadinya suap yang mengakibatkan sulitnya mengkualifikasikan kedudukan perantara itu sebagai pemberi atau penerima suap. UNCAC telah mengatur tentang penyertaan dalam delik suap. Namun, konsep tersebut belum jelas untuk dapat diberlakukan dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap perantara delik suap, khususnya mengenai pembuktian dan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) untuk mengetahui konsep penyertaan delik suap pada tindak pidana korupsi di Indonesia, pengaturan penyertaan delik suap yang diatur dalam UNCAC, dan pertanggungjawaban pidana perantara delik suap dalam putusan pengadilan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan perantara suap yang tidak memiliki kualitas yang dirumuskan dalam rumusan delik tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga dengan konsep penyertaan yang digunakan bersama pasal suap, perantara dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. This thesis discusses bribery offense is often done in the form of a long chain by using a liaison or intermediary as a liaison in creating the occurrence of bribery which makes it difficult to qualify the position of the intermediary as the bribe giver or receiver. UNCAC has regulated the complicity in bribery offenses. However, the concept is not yet clear to be applied in corruption cases in Indonesia. Giving rise to problems in criminal liability for intermediaries in bribery offenses, especially regarding proof and conviction. This study uses a descriptive normative juridical research method using the statue approach and conceptual approach to determine the concept of complicity of bribery offense on corruption in Indonesia, the regulation of complicity of bribery offense regulated in UNCAC, and criminal liability intermediary offense bribery in a court decision in Indonesia. The results of this study conclude that bribe intermediaries who do not have the quality formulated in the offense formula cannot be held liable for criminal liability, so that with the concept of inclusion used with the bribery article, intermediaries can be called for liability."

"Skripsi ini menguji validitas hipotesis Structure-Conduct and Performance (SCP) dan hipotesis Efficiency Structure (ES) dalam menjelaskan kinerja industri batubara di Indonesia pada periode 2003 s.d. 2012. Teknik estimasi model penelitian menggunakan random effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ES lebih dapat menjelaskan kinerja perusahaan di industri batubara dalam konteks profitabilitas dibandingkan hipotesis SCP. Dengan kata lain efisiensi lebih berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan batubara di Indonesia dibandingkan tingkat konsentrasi pasar. Hasil penelitian juga mengindikasikan pasar batubara di Indonesia sudah mendekati persaingan sempurna.

---

This thesis tested the validity of the hypothesis of Structure-Conduct-Performance (SCP) and the Efficiency Structure (ES) in explaining the performance of the coal industry in Indonesia in the period 2003 until 2012. Research model estimation technique used a random effect model. The results showed that the hypothesis can explain the ES hypothesis over the company's performance in the coal industry in the context of profitability compared to the SCP hypothesis. In other words, the efficiency has more influence on the profitability of the coal companies in Indonesia compared to the level of market concentration. The results also indicated an Indonesian coal market is approaching perfect competition."

"Skripsi ini bermaksud membahas peranan pers, khususnya upaya sebuah surat kabar dalam mengungkap kasus korupsi, yang mengambil studi kasus harian Indonesia Raya (IR). Skripsi ini membahas tiga permasalahan utama, pertama apa pandangan IR terhadap korupsi? kedua mengapa IR mengungkap korupsi? ketiga bagaimana peranan IR dalam mengungkap kasus korupsi masa awal Orde Baru 1968-1974? Perubahan situai politik setelah tumbangnya Orde lama dan munculnya Orde Baru telah membawa suasana baru dalam kehidupan pers di Indonesia. Kebebasan pers telah mendapatkan tempatnya pada masa awal Orde Baru, kekangan-kekangan pada periode sebelumnya telah membawa kepada euforia kebebasaan pers pada masa awal Orde Baru. Maka banyak pers-pers baru bermunculan termasuk beberapa surat kabar baru bahkan beberapa surat kabar yang pada masa sebelumnya sempat dibredel muncul kembali, seperti harian Pedoman, Abadi, Nusantara dan Indonesia Raya (IR). Dari beberapa harian tersebut, IR menduduki posisi yang cukup unik karena karakternya yang khas yaitu cukup gencar mengungkap kasus korupsi pada masa awal Orde Baru. Hal ini tidak terlepas dari peranan Mochtar Lubis sebagai sosok sangat dominan dalam IR. Skripsi ini membahas peranan IR namun juga mencoba mengangkat persepsi atau pandangan IR terhadap korupsi, sehingga tindakan-tindakan atau upaya-upaya IR dalam mengungkap kasus korupsi dapat menjawab alasan IR mengungkap korupsi. Hal inilah yang merupakan landasan dari peranan IR dalam mengungkap kasus korupsi pada masa awal Orde Baru.."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis Kuznets proses mengenai ekspansi pendidikan dan juga menganalisa kurva pendidikan Kuznets dengan menggunakan panel data dari tahun 1996 sampai dengan 2011 dan menerapkan metode regresi panel. Dari proses Kuznets, dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia mengikuti proses Kuznets. Dari hasil panel regresi, koefisien dari Educ memiliki tanda yang diharapkan dan signifikan pada tingkat 1% di kedua model. Koefisien dari Educ2 positif dan signifikan di 1%. Dengan kata lain, kesenjangan pendidikan tampaknya telah menurun seiring dengan semakin luasnya kesempatan pendidikan di Indonesia. Untuk Kuznets ekspenditur, ditemukan bahwa hubungan antara kesenjangan pengeluaran dan pendidikan tidak mengikuti pola kurva U terbalik. Hal ini ditandai dengan nilai dari koefisien Educ dan duc2 masing-masing negatif dan positif.

---

This research attempt to examine the Kuznets process for education expansion and try to observe the educational Kuznets curve by using panel regression data from 1996 to 2011 and implement panel regression method. From the construction of Kuznets process for educational expansion, we may conclude that Kuznets process for education is experienced in Indonesia with overall inequality reaches the maximum when the share of higher education group is 67.5 per cent. From the panel regression, the coefficient of Educ has an expected sign and is significant at the 1% significance level in both models. In other words, educational inequality appears to have been declining with educational expansion in Indonesia. The coefficient of Educ² is positive and significant at the 1% significance level, indicating that there is a level of education where educational inequality is the minimum. For expenditure Kuznets, we found that the relationship between expenditure inequality and education does not follow the inverse-U shape. It is signed by negative and positive coefficients of Educ and Educ respectively."

"Kutukan sumber daya alam menggambarkan kegagalan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam untuk mendapatkan manfaat bagi pembangunan. Berbagai literatur empiris menunjukkan negara atau wilayah yang kaya akan sumber daya alam mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini melihat hubungan kekayaan sumber daya alam dengan indikator kesejahteraan masyarakat yaitu tingkat kemiskinan dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Skema desentralisasi memegang peranan penting dalam mengatur pembagian kewenangan dan penerimaan (bagi hasil) pengelolaan sumber daya alam di berbagai level pemerintahan. Melalui metode regresi data panel, hasil penelitian ini menunjukkan kekayaan sumber daya alam berkorelasi searah dengan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota periode tahun 2010-2018. Hasil tersebut sekaligus membuktikan adanya indikasi fenomena kutukan sumber daya alam di Indonesia.

---

Resource curse illustrates the failure of jurisdictions which have natural resources abundance to gain benefits for development. Various empirical literature shows resource-rich countries or regions experiences deceleration of economic growth. This study analyze the impact of natural resource abundance towards poverty rate, as welfare indicator, in the context of decentralization in Indonesia. Decentralization scheme plays important role in regulating functional assignment and revenue sharing of natural resource management at various levels of government. Through the panel data regression method, the results of this study indicate natural resources abundance is commonly correlated with poverty rate in districts/cities level on 2010-2018 period. This result also prove the indication of natural resource curse phenomenon in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian terdahulu menggambarkan adanya hubungan non-linier antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungan non-linier ini, peningkatan ukuran pemerintah akan memberikan manfaat, sampai ambang batas tertentu. Namun, di atas ambang batas tersebut, peningkatan ukuran pemerintah memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel 30 provinsi di Indonesia untuk periode 2001-2015, penelitian ini menerapkan analisis ambang batas untuk menginvestigasi hubungan non-linier antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional. Pengaruh ukuran pemerintah, di bawah dan di atas ambang batas, diestimasi dengan menggunakan fixed effects dan generalized method of momen GMM dengan tipe instrumen Arellano dan Bond 1991 . Analisis GMM diterapkan untuk memperhitungkan adanya kemungkinan hubungan timbal balik dan endogenitas. Kedua metode estimasi tersebut secara lemah mendukung hipotesis hubungan non-linier antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional, yang menunjukkan perubahan pada kemiringan koefisien di sekitar nilai ambang batas.

---

ABSTRACTPrevious studies have illustrated a non linear relationship between government size and economic growth. In this non linear relationship, the increase in government size is beneficial until a certain threshold. However, above that threshold, it has a deleterious effect on economic growth. Using panel data from 30 provinces in Indonesia for the 2001 ndash 2015 period, this study applies a threshold analysis to investigate the non linear relationship between government size and regional economic growth. The effect of government size, below and above the threshold, is estimated by the fixed effects estimation and the generalized method of moments GMM estimation using Arellano and Bond rsquo s 1991 instrument type. The GMM is applied to account for the possibility of reverse causality and endogeneity. Both estimation methods can weakly support the non linear hypothesis in the relationship between government size and regional economic growth, which illustrates changes in the slope of the coefficient around the threshold value."