Ditemukan 155246 dokumen yang sesuai dengan query
Astrid Vionisa Casondra
"Prancis adalah salah satu negara yang mendukung kebebasan individu dan persamaan hak bagi setiap warga negaranya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan mengenai homoseksualitas di Prancis yang terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Kebijakan pertama yang berkaitan dengan pengakuan terhadap kaum homoseksual di Prancis adalah PACS yaitu, (Pacte Civil de Solidarité) yang diresmikan tahun 1999. Lalu pada perkembangan terakhir, tanggal 18 Mei tahun 2013 akhirnya pernikahan sesama jenis dilegalkan di Prancis yang dikenal dengan mariage pour tous yaitu pernikahan untuk semua. Dengan adanya UU mariage pour tous, kaum homoseksual di Prancis dapat melegalkan hubungan mereka melalui ikatan pernikahan yang diakui oleh negara. Kaum homoseksual berharap dengan adanya UU tersebut, pandangan negatif masyarakat Prancis terhadap pasangan homoseksual dapat dihilangkan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan serta teori analisis wacana kritis Norman Faircglough (1995), hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah UU mariage pour tous dilegalkan, tindak kekerasan dan diskriminasi oleh kaum homofobia masih terus meningkat.
France, is one of the countries in the world that upholds individual freedom and equal rights for every citizen. This is evidenced by the policy regarding homosexuality in France which continues to develop over time. The first policy related to the recognition of homosexuals in France was the PACS (Pacte Civil de Solidarité) which was inaugurated in 1999. Then the latest development, on May 18, 2013 finally legalized same-sex marriage in France, known as mariage pour tous, namely marriage for all. With the mariage tous law, homosexuals in France can legalize their relationship through the original marriage bond by the state. Homosexuals people hope that with this law, the negative view of French society towards homosexuals can be eliminated. By using qualitative methods and literature study techniques as well as analysis of critical discourse theory by Norman Faircglough (1995), the result of the study shows that after the marriage law was legalized, acts of violence and discrimination by homophobic people still continued to increase."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2020
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Azalea Phinata
"Kebijakan mengenai homoseksualitas di Prancis terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Kebijakan pertama yang diambil untuk mengakui homoseksualitas sebagai salah satu bentuk kehidupan berpasangan di Prancis adalah PACS Pacte Civil de Solidarit yang diresmikan pada tahun 1999. Dengan adanya pro dan kontra di masyarakat, pada tahun 2013 akhirnya pernikahan sesama jenis dilegalkan di Prancis. Lagu sebagai salah satu produk budaya menjadi salah satu sarana untuk menyampaikan suatu isu, termasuk isu homoseksualitas. Skripsi ini akan mengkaji representasi kaum homoseksual dalam lagu Prancis bertemakan homoseksualitas yang keluar pasca PACS hingga keluarnya kebijakan le mariage pour tous atau pernikahan sejenis. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah konsep mengenai representasi dari Stuart Hall, yang didukung oleh teori analisis isotopi pada buku Savoir Lire karya Schmitt Viala. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam lagu-lagu Prancis tahun 1999 - 2013 kaum homoseksual ditampilkan sebagai suatu bentuk hubungan afektif yang mendapatkan reaksi negatif, netral, dan positif seiring perkembangan kebijakan yang diambil pemerintah Prancis.
Policies concerning homosexuality in France continue to develop over time. The first policy to acknowledge homosexuality as a form of relationship in France was PACS Contract of Civil Partnership in 1999. Given the pros and cons among French people, in 2013 France Government finally legalized same sex marriage. A song, as one of cultural product, becomes one of the means to convey an issue, including the issue of homosexuality. This thesis will examine the representation of homosexuals in French songs that came out after PACS up to le mariage pour tous. Stuart Hall rsquo s theory on representation, combined with Schmitt Viala rsquo s isotopy analytical theory on Savoir Lire is the main theory used. The result shows that the French songs display homosexuality as a form of affective relationships that get differ kind of reactions, from negative, neutral until positive.
Les politiques concernant l'homosexualité en France continuent de se développer au fil du temps. La première politique faisant reconnaître l'homosexualité comme une forme de vie du couple en France était PACS (Pacte Civil de Solidarité), sortie en 1999. Étant donné les avantages et les inconvénients entre les Français, en 2013, France gouvernement a finalement légalisé le mariage homosexuel. La chanson, comme l'un des produits culturels, devient un moyen pour transmettre un message, concernant l'homosexualité. Ce mémoire examine la représentation des homosexuels dans les chansons françaises qui sont sorties après le PACS jusqu'au mariage pour tous. La théorie de Stuart Hall sur la représentation, combinée avec la théorie analytique 'isotopie' de Schmitt et Viala, est la principale théorie utilisée. Le résultat des analyses montre que les chansons françaises représentent l'homosexualité comme une vie du couple affectif qui gagne diverses réactions, du plus négative, neutre et positive."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014
S67246
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nur Alia Safriana
"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan
mariage forc/em>atau pernikahan paksa di Prancis pada masa pemerintahan Jacques Chirac dan François Hollande. Kebebasan individu untuk menikah direnggut oleh adanya praktik pernikahan paksa yang mana bertolak belakang dengan prinsip negara Prancis yang tertulis dalam Konstitusi Republik Kelima tahun 1958. Perbedaan sikap Prancis dalam melawan fenomena pernikahan paksa diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang disahkan oleh kedua presiden. Berawal dari pengesahan kebijakan pertama yang memperketat kontrol praktik pernikahan paksa, hingga dibentuknya hukum pidana pada pelaku pernikahan paksa. Karakteristik kebijakan dari kedua masa pemerintahan yang berdampak terhadap praktik pernikahan paksa di Prancis penting untuk dibahas berdasarkan pengaruh ideologi politik dan kepentingan otoritas publik pada kedua masa pemerintahan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi literatur, penelitian ini memaparkan kebijakan Jacques Chirac dan Fraois Hollande serta kondisi sosial masyarakat pada masanya untuk menguraikan keterkaitan ideologi politik kedua pemerintahan, sikap Prancis terhadap pernikahan paksa pada periode itu, serta dampak implementasi terhadap jumlah praktiknya. Melalui analisis dengan konsep ideologi politik dan konteks pada masa kedua pemerintahan, ditemukan bahwa ideologi politik tidak sepenuhnya menjadi faktor pengendali sikap Prancis pada kedua masa pemerintahan, mementingkan perlindungan wanita dan anak secara keseluruhan, dan bukan mengangkat imigran sebagai fokus utama permasalahan.
This article aims to explain the differences and similarities of mariage forc or forced marriage in France under Jacques Chirac and François Hollande presidency. Individual freedom to marry were torn by the existence of the practice of forced marriage which is contrary to the principle of France written in Fifth French Republic Constitution 1958. Frances different attitude in fighting against this phenomenon is manifested in policies made by the two presidents. Starting from the first policy ratification which reinforce control of the marriage, until the creation of criminal law on perpetrators of the practice. The policies characteristic of the two presidency that have impacts on the practice are important to be discussed based on the influence of political ideology and the interests of public authorities in both presidency. Using qualitative methods and literature study techniques, this study describes Jacques Chirac and Franois Hollandes policies and the social conditions of society at the time to describe the interrelationships of the political ideologies of the two presidency, the attitude of France to forced marriage in that period, and the impact of implementation on the number of practices. Through analysis with the concept of political ideology and the context of the two presidency, found that political ideology was not entirely a controlling factor of French attitudes in both presidency, but rather concerned with the protection of women and children in general, rather than focused on the immigrant."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
448 V 20
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Lina Ayu Marcelina
"Periode postpartum merupakan periode kritis pada kesehatan maternal. Peningkatan prevalensi persalinan gemelli menjadi tantangan tersendiri bagi perawat maternitas untuk memberikan asuhan yang paripurna. Studi kasus dilakukan dengan fokus penerapan teori Self Care dan Unpleasant Symptoms (TOUS) pada asuhan keperawatan ibu postpartum dengan gemelli. Aplikasi teori difokuskan pada kelima kasus yang berfokus pada pengkajian gejala ketidaknyamanan dan kemampuan perawatan diri ibu postpartum dengan gemelli. Intervensi keperawatan yang optimal dan sesuai dapat membantu klien mencapai kemandirian dalam perawatan diri sendiri dan pencapaian kenyamanan pada periode postpartum. Ibu postpartum dengan gemelli harus memiliki self dan time management yang baik agar perawatan postpartum menjadi optimal.
Postpartum period is a critical period of maternal health. Inreasing prevalence of twin delivery is a challenge for maternity nurse to serve holistic care. Case study is applied with focus on the application of Self Care theory and Theory of Unpleasant Symptoms (TOUS) on nursing care in postpartum women with twin. The application of Self Care and TOUS effectively applied to five cases that focused on identification unpleasant symptoms and self care ability of postpartum women with twin. Optimum and appropriate interventions could help client to receive self care independently and feel comfort during postpartum period. Postpartum mother with twin should have appropriate self and time management so that optimum postpartum self care will be reached."
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2019
SP-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Referika N.
"Skripsi ini membahas mengenai kondisi pekerja imigran khususnya pekerja imigran Magribi di Prancis sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang_undang Aubry pada tahun 1998. Undang-undang ini bertujuan untuk menurunkan angka pengangguran dengan cara mengurangi jam kerja. Metode yang digunakan dalam penclitian ini adalah penelitian pustaka. I-Iasil penelitian mcnunjukkan bahwa setelah undang-undang pengurangan jam kerja yang disebut dengan Undang-undang Aubry ini, angka pengangguran pada kalangan pekerja imigran Magribi menurun. Meskipun demikian, menurunnya angka pengangguran ini tidak banyak mengubah kondisi kehidupan mereka yang sudah menetap di Prancis sejak tahun 1960-an.
This study discusses about the condition of imigrant workers especially Magribi workers in France after the Aubry law has been applied in 1998. Aubry law is a regulation which has been signed by the President of France, Jacques Chirac in 1998 to reduce unemployment. This research uses the library research methode. And after a long study, the result of this thesis shows that there is a decrease in unemployment in the circle of Magribi workers. Despite of the evident impact, it is not proven that the condition of Magribi workers has been progressing since their arrival in 1960."
Depok: Universitas Indonesia, 2010
S14467
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Sumeisey, Frienda Victoria
"Homofobia, istilah yang diciptakan oleh Weinberg (1972) pada awalnya didefinisikan sebagai ketakutan, kebencian, dan sikap tidak toleran oleh individu heteroseksual ketika berada dekat dengan pria dan wanita homoseksual. Tetapi pada kenyataannya, komunitas yang mengidentifikasikan sebagai LGBT juga menunjukkan sikap homofobia. Artikel ini membahas adanya homofobia dalam komunitas LGBT di Prancis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan segregasi dalam komunitas LGBT yang mendiskriminasi kelompok homoseksual pada khususnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif milik Creswell (2018). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Analisis Wacana Kritis dari Fairclough (1997) terkait hubungan teks dengan praktik sosial mengenai homofobia di Prancis, khususnya dalam komunitas LGBT. Kemudian pembahasan tematis akan dilakukan menggunakan konsep politisasi kebencian dan teori Ancaman Terintegrasi milik Stephan & Stephan (2000) untuk memahami alasan adanya homofobia dalam komunitas LGBT di Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa homofobia yang terjadi dalam komunitas LGBT dipicu oleh hipermaskulinitas dan seksisme yang didasari oleh norma-norma heteroseksual yang diterima masyarakat hingga saat ini.
Homophobia, a term coined by Weinberg (1972) was originally defined as fear, hatred, and intolerance by heterosexual individuals when in close proximity to homosexual men and women. But in reality, communities that identify as LGBT also exhibit homophobic attitudes. This article discusses the existence of homophobia in the LGBT community in France. The purpose of this study is to show segregation in the LGBT community that discriminates against homosexual groups in particular. This study uses Creswell's qualitative method (2018). The theory used in this study is the Critical Discourse Analysis Theory from Fairclough (1997) regarding the relationship of texts with social practices regarding homophobia in France, especially in the LGBT community. Then a thematic discussion will be carried out using the concept of politicization of hate and Stephan & Stephan's (2000) Integrated Threat theory to understand the reasons for the existence of homophobia in the LGBT community in France. The results show that homophobia that occurs in the LGBT community is triggered by hypermasculinity and sexism which is based on heterosexual norms accepted by society today."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Beaumont, Maria
"A Londres, de nos jours. Fran a tout pour être heureuse : Richard, un mari aimant, deux enfants charmants Thomas et Molly, un bel appartement et deux amies sympas. Mais Fran ne va pas bien. Depuis la naissance de ses enfants, elle a arrêté de travailler et voit arriver son trente-septième anniversaire avec angoisse. Alors, pour se donner du courage, elle prend un verre de vin, trop souvent."
Paris: Belfond, impr, 2008
840.3 BEA t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Julius Pour
Jakarta: Gramedia, 1997
923 JUL r
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Lichtfouse, Éric
"Ce manuel expose les règles d’or de la rédaction d’un article scientifique. Conçu à partir des défauts majeurs rencontrés, l’auteur explique la manière de structurer facilement un article et expose les remèdes aux défauts typiques des auteurs francophones qui souhaitent publier en anglais. Il propose des conseils pour mieux éduquer ou vulgariser le savoir, et suggère enfin de nouvelles techniques de rédaction à l'ère d'Internet comme le micro-article, qui permet au chercheur de focaliser ses résultats sur un seul point innovant. Les grands principes exposés peuvent être appliqués à une grande variété de documents comme les thèses, les rapports industriels, les publicités, les lettres de motivation, les curriculum vitae, les blogs et les communiqués de presse car tous ces documents ont en commun la mise en évidence d'une avancée, d'une découverte, d'une innovation ou d'une différence par rapport à l'existant."
Paris: [, Springer], 2012
e20410624
eBooks Universitas Indonesia Library
