Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Munculnya berbagai model usaha baru seiring perkembangan jaman menjadi tantangan di bidang perpajakan. Sejak disahkannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 terdapat pengaturan baru mengenai bagaimana pemungutan PajakPertambahan Nilai (PPN) oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Luar Negeri, dimana PPMSE yang memenuhi significant economic presence dapat ditunjuk oleh pemerintah dan diberikan Nomor Identitassehingga menjadi subjek pajak Indonesia dan tunduk pada hukum perpajakan Indonesia. Namun adanya peraturan tersebut pun belum mengakomodir praktik pemungutan pajak oleh PPMSE dengan baik, Indonesia masih kesulitan melakukan pengawasan yang excessive dan menerapkan sanksi administrative maupun pemutusan akses terhadap potensi tindak keagresifitasan pajak PPMSE. Kesulitan ini dikarenakan tidak adanya kewenangan pemerintah Indonesia untuk melakukan audit pada perusahaan yang tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.Untuk itu dibutuhkan peraturan yang mengatur secara spesifik serta solusi berbasis teknologi untuk memastikan bagaimana kepatuhan PPMSE dalam melaksanakankewajibannya di bidang perpajakan.

---

The emergence of various new business models along with the times has become a challenge in the field of taxation. Since the passing of Law No. 2 of 2020 there is a new regulation regarding how to collect Value-Added Tax (VAT) by Trading Operators through Electronic Systems (PPMSE) Abroad, where PPMSE that meets a significant economic presence can be appointed by the government and given an Identity Number so that they become Indonesian tax subjects and are subject to Indonesian tax law. However, the existence of this regulation has not properly

accommodated the practice of tax collection by PPMSE, Indonesia is still having difficulty exercising excessive supervision and implementing administrative sanctions

or terminating access to potential acts of PPMSE tax aggressiveness. This difficulty is due to the absence of the authority of the Indonesian government to audit companies that do not have a Permanent Establishment (PE) status in Indonesia. For this reason, specific regulations and technology-based solutions are needed to ensure PPMSE

compliance in carrying out its tax obligations."

"Hadirnya Netflix sebagai Pelaku Usaha PMSE di Indonesia menjadi tantangan di bidang perpajakan. Sehingga perlu dilakukan perubahan dan/atau penambahan definisi subjek dan objek pajak di peraturan perpajakan yang ada dalam rangka memungut pajak dari Netflix. Terbitnya UU No. 2 Tahun 2020 di Indonesia menjadi babak baru dalam pemungutan pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri yang melakukan PMSE di Indonesia dan perlu dilakukan studi komparasi dengan negara yang sudah lebih dahulu berhasil memberlakukan ketentuan perpajakan terhadap Netflix yaitu Australia. Setelah perbandingan hukum yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa ketentuan perpajakan terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha dalam PMSE di Indonesia dengan Australia memiliki unsur-unsur yang serupa namun tidak sama sehingga dapat dikatakan ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2020 sudah cukup ideal sebagai dasar hukum pemungutan pajak terhadap Netflix sebagai Pelaku Usaha Luar Negeri dalam PMSE di Indonesia.

---

The presence of Netflix as a Foreign Business Entity in Indonesia is a challenge in the tax field. It is necessary to change and / or add to the definition of subjects and objects existing tax regulations in order to collect taxes from Netflix. The issuance of Law no. 2 of 2020 in Indonesia is a new chapter in Netflix tax collection as a Foreign Business Entity conducting Electronic Trades in Indonesia and it is necessary to conduct a comparative study with a country that has succeeded in imposing tax provisions on Netflix, namely Australia. After a legal comparison has been made, it can be said that the tax provisions on Netflix as a Foreign Business Entitiy in Indonesia and Australia have similar but not the same elements, so it can be said that the provisions in Law No. 2 of 2020 is quite ideal as a legal basis for tax collection on Netflix as a Foreign Business Ector in Indonesia."

"Seiring berkembangnya zaman, transaksi perdagangan jual beli sekarang ini dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Hal tersebut menyebabkan adanya perdagangan lintas negara tanpa melihat suatu yurisdiksi. Hal ini dapat menimbulkan potensi peningkatan pemasukan negara berupa pajak yang dapat dikenakan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri yang melakukan transaksi jual beli dengan berupa penghasilan yang didapatkan dari Indonesia. Maka dari itu muncul permasalahan yaitu bagaimana pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri dapat dikenakan pajak Penghasilan (PPh) dan bagaimana mekanisme pengenaan pajak Penghasilan terhadap pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) luar negeri. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk memperoleh data awal tentang pengetahuan baru ini melalui penelitian kepustakaan dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Kesimpulan dari penelitian ini akan terlihat bahwa pengenaan pajak Penghasilan terhadap pelaku usaha PMSE luar negeri harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dan berdasarkan pengawasan dari pihak Pemerintah serta Pemerintah antar negara agar berjalan dengan sebagaimana mestinya.

---

Over the years trade transactions can now be done through an digital system. As a result, this can be lead to cross-border trade regardless of jurisdiction. This also could lead to the increase in state revenue in the form of taxes that may be imposed by digital transactions in the form of income obtained from Indonesia. Therefore, the problem arises, namely how foreign business entity with digital trade system can be subject to income tax and how the collection mechanism in imposing Income tax on digital transactions. This research uses a typology of jurisdicial research with a normative form of research in order to obtain preliminary data about this new knowledge through library research by emphasizing the use of legal norms. The conclusion of this research will show that the imposition of Income tax on foreign business entity with digital trade system must be carried out based on existing provisions and based on supervision from the government and government between countries in order to run properly."

"Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang didasarkan pada ketentuan dalam UUD Pasal 23. Dalam pemenuhan penerimaan negara dari sektor pajak ini selain dari wajib pajak dalam negeri juga diperoleh dari wajib pajak luar negeri yaitu para pihak yang tidak didirikan di Indonesia namun mempunyai aktifitas ekonomi atau kegiatan usaha di Indonesia. Dalam hal ini salah satunya adalah bentuk usaha tetap, yang merupakan wajib pajak luar negeri dengan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri, dalam arti seluruh kewajiban perpajakan terhadap wajib pajak dalam negeri dikenakan pula terhadapnya, misalnya kewajiban PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 21 serta PPN/PPn BM.Bentuk usaha tetap (BUT) merupakan wajib pajak yang diatur berdasarkan ketentuan perpajakan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) antara Indonesia dengan negara darimana bentuk usaha tetap itu berasal atau negara dimana BUT didirikan (berbadan hukum), kecuali tidak terdapat P3B atau tidak diatur dalam P3B maka menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia. Pengenaan pajak atas BUT didasarkan yurisdiksi yang telah ditentukan dalam P3B tersebut. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan hukum yang mungkin akan dapat menimbulkan perbedaan pandangan dari negaranegara yang merasa bahwa pengenaan pajak merupakan haknya, atau terdapat hutang pajak yang menjadi tunggakan BUT sementara BUT sudah berakhir atau kewajiban pajaknya berakhir, namun secara administrative belum berakhir.Tesis ini mencoba menawarkan pemecahan masalah dan aturan hukum yang perlu ditinjau atau dipertegas dalam suatu perundang-undangan perpajakan dan bagaimana peranan hukum dimasa yang akan datang dalam penegakan hukum di Indonesia serta guna memenuhi penerimaan negara untuk kesejahteraan masyarakat tercapai."

"Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia sudah seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam rangka memperkecil kehilangan potensi penerimaan negara dan juga untuk menciptakan netralitas antara kegiatan perdagangan konvensional dan perdagangan PMSE atau yang lebih dikenal dengan e-commerce. Sejauh ini Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi PPN atas kegiatan PMSE, khususnya terkait PMSE atas jasa oleh pelaku di luar negeri. Pemerintah terlihat fokus terhadap pemungutan PPN kepada pedangang PMSE luar negeri. Peraturan PPN atas PMSE di dalam negeri yang telah dicabut tidak diterbitkan kembali dengan alasan peraturan PPN yang berlaku umum daapt diterapkan dalam PMSE. Hal ini tidak menciptakan netralitas antara pengusaha konvensional dengan e-commerce dalam negeri. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlakuan pemajakan atas kegiatan e-commerce khususnya untuk PPN ditinjau dari netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist. Hasil penelitian ini pemenuhan netralitas dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu antara kegiatan PMSE dengan pedagang konvensional dalam negeri dan antara kegiatan PMSE dalam negeri dengan PMSE luar negeri. Dikarenakan belum adanya implementasi atas pemungutan PPN PMSE platform e-commerce dalam negeri menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda antara pedagang konvensional dengan e-commerce dalam negeri. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari netralitas belum tercapai meskipun telah ada upaya dari pemerintah untuk mencapai netralitas.

---

Taxes on e-commerce activities in Indonesia should be levied to minimize the potential loss of state revenue and create equality between conventional trading activities and e-commerce. So far, the government has issued several regulations regarding the taxation of PMSE activities, especially on the VAT aspect. With these regulations, the government seems to be too focused on collecting taxes for foreign PMSE traders, so it does not create a level playing field between conventional entrepreneurs and domestic e-commerce. So far, the government has issued several regulations regarding the taxation of PMSE activities, especially on the VAT aspect. The purpose this article is to analyze how the VAT treatment of e-commerce activities is viewed neutrality principle. This study uses a quantitative approach with postpositivist paradigm. Based on the results of this study, the fulfillment of neutrality can be seen from two perspectives, namely, between PMSE activities and conventional domestic traders and between domestic PMSE activities and foreign PMSE. Due to the absence of implementation of the PMSE VAT collection on domestic e-commerce platforms, there is a different treatment between conventional traders and domestic e-commerce. So based on this it can be said that the goal of neutrality has not been achieved even though there have been efforts from the government to achieve neutrality."

"Perbedaan interpretasi mengenai aspek perpajakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) perusahaan pelayaran, yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 417/KMK.04/1996 dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara mitra, sering terjadi bahkan terdapat sengketa yang telah memiliki putusan pengadilan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi Branch Profit Tax (BPT) dan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan P3B Indonesia dan Singapura menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan BUT perusahaan pelayaran, serta memberikan masukan untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi tersebut dengan membuat surat penegasan atau mengubah aturan (rule determination). Penelitian ini menggunakan The Theory of Legal Interpretation dan konsep penafsiran hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik descriptive, content, dan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUT perusahaan pelayaran menggunakan interpretasi sistematis atau logis dan menginterpretasikan tarif PPh sebesar 2,64% dalam KMK nomor 417/KMK.04/1996 sudah termasuk BPT, sedangkan DJP menggunakan interpretasi gramatikal dan menginterpretasikan tarif PPh sebesar 2,64% dalam KMK tersebut tidak termasuk BPT. Sedangkan terkait penurunan tarif PPh, baik BUT maupun DJP menggunakan interpretasi gramatikal. DJP menginterpretasikan bahwa BUT tidak mendapat penurunan tarif, sedangkan BUT menginterpretasikan sebaliknya. Masukan yang diberikan adalah mengubah KMK nomor 417/KMK.04/1996 dan membuat surat penegasan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi pada masa yang akan datang dan KMK tersebut dapat dipergunakan untuk BUT perusahaan pelayaran asal seluruh negara mitra.

---

Differences in interpretation regarding the taxation aspects of permanent establishment (PE) of shipping company, which are regulated in Minister of Finance Degree (KMK) number 417.KMK.04/1996 and Agreement for The Avoidance of Double Taxation (P3B) between Indonesia and partner countries, often occur. There were even disputes that already have a tax court ruling. This study aims to analyze the interpretation of Branch Profit Tax (BPT) and the reduction in the rate of income tax (PPh) based on P3B Indonesia and Singapore according to Directorate General of Taxes (DJP) and PE of shipping company, as well as to provide input to settle this differences in interpretation by making confirmation letter or changing the regulation (rule determination). This study uses The Theory of Legal Interpretation and the concept of legal interpretation. The research approach used is qualitative with case study. Data collection techniques used are interviews and documentation. The analysis technique uses descriptive techniques, content, and thematic analysis. The results show that the PE of shipping company used a systematic or logical interpretation and interpreted the income tax rate of 2.64% in KMK number 417/KMK.04/1996 includes BPT, while DGP used grammatical interpretation and interpreted the income tax rate of 2.64 percent in the KMK does not include BPT. Meanwhile, regarding the reduction of income tax rates, both PE and DGT used grammatical interpretation. DGT interpreted that the PE does not get a tax reduction, while the BUT interpreted the opposite. The input given is to change the KMK number 417/KMK.04/1996 and make confirmation letter so that there are no differences in interpretation in the future and the KMK can be used for the PE of shipping companies from all partner countries."

"Related to economic globalization era, many big scale companies make decision to hold their business in other countries. Indonesia as developing country also includes the nation actively conducts their efforts to attract investors. As the consequences of the business, many big scale companies develop their business in Indonesia. The form of business activities that many conducted by the big scale companies is branch (permanent establishment).The income tax on the permanent establishment ("PE") operation actually represent great potential tax object, but the enforcement on its tax imposition still has not optimal yet. Therefore, the loss of fiscal potential contained in each BUT activity should be anticipated by Directorate General of Taxation by formulating the efforts that may be conducted by the Directorate General of Taxation in supporting the optimization of the income tax revenue on this PE. Moreover, the hindrances facing the tax imposition on this PE revenue should be identified carefully in order to seek the proper handling efforts.The determination of the profit amount on the companies will be fit with the actual condition and is not conducted hypothetically if carried in resident country. However, in case the business is conducted in the source country, its consequences that the source country also requires the cost in order that the business may operate. Therefore, the source country also should be given the taxing right on the business income gained by PE in the source country. How far the taxing right of the source country on the income from its region is determined by some criterion. The main criteria of PE is a "fixed place of business", namely there is a permanent place to conduct the business activities in the source country.The purpose of this thesis is to describe the treatment of income tax imposition on PE in Indonesia, arising issues and efforts that may be conducted by the Directorate General of Taxation in order that the collection of income tax on PE is more optimum.The used research method in this thesis writing is descriptive analytical method. The research was conducted through interviews with some tax official and tax officers, tax consultants, taxpayers and the potential taxpayers. The document investigation was conducted based on the scientific works and the tax regulations either based on the law, its implementation terms, or terms contained in tax treaties.Based on the research conducted in the field it was known that Badora Tax. Office had no sufficient capabilities to be able to identify BUT especially for the activity type of service provider. The difficulty to detect PE existence of the activity type of service provider also can not separated by the existing weaknesses in Badora Tax Office it self.From analysis result was obtained conclusion that activity type of activity type of service provider actually represents the very potential tax object, but it was not explored optimally, as hindered by the low understanding especially concerning international tax (especially on PE) and the minimum English language ability in the tax officers, and the limited staff fully understanding the type of business of each PE taxpayer.On the above conclusion, that it is suggested to improve the English language capability and the understanding on the international tax knowledge, it is better to hold the special education periodically and in sustainable way."

"Perkembangan teknologi telah memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk beroperasi lintas negara tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Namun, hal ini memberikan tantangan hukum baru bagi negara-negara, yang biasanya mengandalkan kriteria kehadiran fisik untuk menentukan keberadaan secara hukum. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kasus Netflix di Indonesia, yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2016 dan mendapatkan jumlah pelanggan yang cukup besar, walau tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif disertai dengan studi literatur untuk mengkaji undang-undang seputar layanan digital asing, implementasinya, dan status Netflix di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 telah menjabarkan kewajiban-kewajiban untuk perusahaan digital. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga telah memperkenalkan konsep “kehadiran ekonomi signifikan” yang bertujuan untuk menghadapi kewajiban pajak perusahaan digital ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Netflix di Indonesia dikelola oleh Netflix Inc. di Amerika Serikat, Netflix Pte. Ltd. di Singapura, dan Netflix International B.V. di Belanda. Setiap kantor memiliki peran yang berbeda dan tunduk pada hukum yang berbeda. Namun, Netflix tetap harus mematuhi hukum Indonesia karena memiliki aktivitas komersial di Indonesia. Tidak adanya keberadaan hukum Netflix di Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan dalam menegakkan peraturan terhadap Netflix. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerangka hukumnya untuk menghadapi pertanyaan tentang layanan digital asing yang beroperasi tanpa kehadiran fisik.

---

Technological developments have allowed companies to manage cross-border operations without physical presence. However, this development presents new legal challenges for States, whose legal systems rely on traditional threshold of physical presence to determine existence of legal presence. This thesis aims to explore the case of Netflix in Indonesia, who has been operating in Indonesia since 2016 and gained considerable number of paid subscribers, despite lacking a permanent establishment in Indonesia. The author uses a juridical-normative research method accompanied with literature study to examine laws surrounding foreign digital services, its implementation, and Netflix’s status in Indonesia. Indonesia’s Government Regulation No. 71 of 2019 and Minister of Communications and Information Regulation No. 5 of 2020 have several obligations for companies operating in the digital sector. Law No. 2 of 2020 also recently introduced the concept of “significant economic presence” aimed at tackling these companies’ tax obligations. This research concludes that Netflix in Indonesia is managed by Netflix Inc. in United States, Netflix Pte. Ltd. in Singapore, and Netflix International B.V. in Netherlands. Each office has different roles and are subject to different laws. However, Netflix still has to comply to Indonesian law as it has commercial activities in Indonesia. Due to its lack of concrete legal personality in Indonesia, the Indonesian government had difficulties in enforcing certain regulations and laws towards Netflix. The government of Indonesia needs to strengthen its legal framework to face the question of foreign digital services operating without physical presence."

"Laporan magang ini membahas kronologi proses sengketa Pajak Pertambahan Nilai yang dihadapi oleh PT PCY Cementation Indonesia dan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan terkait juga membahas kewajiban perpajakan dari PT PCY Cementation Indonesia terkait koreksi fiskal yang menjadi pokok sengketa. Terdapat 3 poin koreksi fiskal yang ditemukan Direktorat Jenderal Pajak DJP setelah proses pemeriksaan. Koreksi Fiskal pertama terkait pajak masukan atas transaksi perolehan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Menurut DJP pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena terdapat perbedaan persepsi antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia dalam kategorisasi Bentuk Usaha Tetap dari lawan transaksinya yaitu PCY Hongkong. Koreksi kedua terkait pajak masukan atas transaksi perolehan jasa dalam negeri yang faktur pajak nya dianggap tidak lengkap sehingga tidak dapat di kreditkan. Sedangkan koreksi fiskal ketiga terkait pajak masukan yang transaksi nya dianggap tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, tidak menjadi sengketa karena PT PCY Cementation Indonesia menyetujui koreksi nya. Sehingga tersisa 2 poin koreksi fiskal yang menjadi sengketa antara DJP dan PT PCY Cementation Indonesia.

---

This internship report discusses the chronology of the Value Added Tax dispute process faced by PT PCY Cementation Indonesia and its compliance with the relevant tax regulation and also discusses the tax obligations of PT PCY Cementation Indonesia regarding the fiscal correction which is the subject of the dispute. There are 3 fiscal correction points found by the Directorate General of Taxation DGT after the inspection process. The first fiscal correction is related to the tax on the acquisition of taxable services from outside the customs area. According to the DGT the input tax can rsquo;t be credited as there is a difference of perception between DGT and PT PCY Cementation Indonesia in the categorization of Permanent Establishment of its transaction counterpart, PCY Hongkong. The second correction related to the input tax on the acquisition of domestic service transactions whose tax invoice is considered incomplete so it can rsquo;t be credited. While the third fiscal correction related to input taxes whose transactions are deemed not to be related to business activities, is not a dispute as PT PCY Cementation Indonesia approves its corrections. While the remaining 2 points of fiscal correction remains a dispute between DGT and PT PCY Cementation Indonesia."

"ABSTRACTDengan adanya kebijakan pemerintah terkait percepatan proyek infrastruktur di Indonesia demi kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur harus diutamakan pelaksanaannya agar dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah menuntut mereka untuk menyertakan peran swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal ini, pembiayaan infrastruktur cenderung menjadi permasalahan yang paling utama karena kebutuhannya yang besar dan pelaksanaan infrastruktur yang rumit. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur wajib melakukan pinjaman kredit, tidak hanya dari bank serta lembaga pembiayaan dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Peran pinjaman luar negeri juga menciptakan adanya eksposur valuta asing terhadap pembiayaan infrastruktur karena pemberian kredit dilakukan dalam mata uang asing. Hal ini menjadi suatu permasalahan karena pemerintah juga mengeluarkan peraturan terkait kewajiban penggunaan Rupiah di Indonesia. Maka, pembuatan perjanjian konversi tripartit antara pihak pemerintah, perusahaan yang membangun infrastruktur, serta bank berperan penting dalam pembiayaan infrastruktur. Melalui penelitian berbasis yuridis-normatif ini, Penulis membahas hubungan hukum serta hak dan kewajiban para pihak dalam pembiayaan infrastruktur yang berasal dari pinjaman luar negeri terkait kewajiban penggunaan Rupiah. Berhubungan dengan hal ini, penting bagi para pihak untuk memperhatikan secara detil perancangan kontrak, yang merupakan akar dari lahirnya hubungan hukum, serta agar para pihak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang tertulis dalam kontrak, mengingat pembangunan infrastruktur digunakan untuk kebermanfaatan bersama.

---

ABSTRACTAs of the governments regulation issuance regarding the acceleration of infrastructure projects in Indonesia, which targets for public works to boost social welfare, infrastructure projects are prioritized so that they can be carried out efficiently and effectively. The limited resources owned by the government encourage them to include the role of private sector through the Public-Private Partnerships scheme. In this case, project financing addresses the most crucial problem since most of them are large and expensive, tying up massive volumes of capital. Hence, project companies are required to grant credit loans, not only from banks and domestic financing institutions, but also from offshore. The role of offshore loan also creates foreign exchange exposure to project financing as offshore loan is given through foreign currencies. This becomes a serious concern as the government has also issued a regulation regarding to the obligation to use Rupiah in Indonesia. Hence, making the role of a tripartite converting agreement between the government, project company, and the converting bank, crucial. Through this normative legal research, the Author provides an overview about the contractual terms, also including the rights and obligations between the parties involved in infrastructure projects using offshore loans regarding the mandatory use of Rupiah. In accordance with this, it is important for the parties to give careful attention about the drafting of the contracts, which anchor the existence of any relationships between the parties, and to enforce their rights and obligations as agreed in the contracts, knowing the fact that infrastructure projects are entitled as public goods. "