Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja. 

---

This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work."

"Terintegrasinya layanan Mikrotrans dalam sistem BRT dan Program Jaklingko menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mode share masyarakat pada transportasi publik yang dimana tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan layanan Mikrotrans yang didukung dengan opini dari masyarakat selaku pengguna Mikrotrans dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang dibawakan oleh Merilee. S. Grindle dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan The Policy Implementation Assessment Tools yang dikemukakan oleh Bhuyan, Jorgensen, dan Sharma (2010). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan Teknik pengumpulan data mixed method yaitu survei dan wawancara mendalam. Teknis analisis yang digunakan untuk data kuantitatif adalah teknis analisis univariat dan teknis analisis illustrative untuk data kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa implementasi kebijakan layanan Mikrotrans di DKI Jakarta dapat dikatakan baik dikarenakan telah sesuai dengan tujuan dan desain kebijakan, meskipun masih ditemukan beberapa hal yang harus ditinjau kembali dan ditingkatkan kualitasnya agar implementasi kebijakan layanan Mikrotrans ini dapat mencapai target dan hasil yang maksimal.

---

The integration of Mikrotrans services in the BRT system and the Jaklingko Program is one of the government's efforts to increase public mode share in public transportation, where the long-term goal is to overcome congestion in DKI Jakarta. Therefore, this study aims to find out how the implementation of Mikrotrans service policies is supported by opinions from the public as Mikrotrans users by using the theory of policy implementation presented by Merilee. S. Grindle and the theory of factors influencing policy implementation in The Policy Implementation Assessment Tools put forward by Bhuyan, Jorgensen, and Sharma (2010). This research uses a descriptive quantitative approach and mixed method data collection techniques, namely surveys and in-depth interviews.The analysis technique used for quantitative data is univariate analysis technique and illustrative analysis technique for qualitative data. The results of this study found that the implementation of Mikrotrans service policies in DKI Jakarta can be said to be good, although there are still some things that need to be reviewed and improved in quality so that the implementation of Mikrotrans service policies can achieve targets and maximum results."

"Kota Bogor sebagai salah satu kota yang sedang berkembang dihadapkan pada permasalahan transportasi. Salah satu yang menjadi masalah transportasi adalah angkutan umum yang ada di Kota Bogor. Angkutan umum yang ada tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal sehingga pertumbuhan kendaraan pribadi cukup tinggi yang menyebabkan jalan di Kota Bogor semakin padat. Melihat permasalahan itu, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan kebijakan penataan angkutan umum yang bertujuan agar mengalihkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan teori konsep implementasi kebijakan dari Bhuyan, Jorgensen, dan Shara (2010, p.6) dalam mengalisis implementasi kebijakan penataan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan penataan angkutan telah dilaksanakan dengan mengacu kepada mengembangkan angkutan massal, namun dalam pelaksanaan di lapangan dihadapkan pada sejumlah hambatan yang membuat implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal-hal yang menjadi kendala adalah keterbatasan anggaran dan SDM, komunikasi yang tidak menyeluruh diantara stakeholder serta sejumlah tantangan yang tidak diperkirakan dalam perencanaan sehingga pengembangan angkutan massal belum berhasil dicapai.

---

Bogor City as one of the developing city is faced with transportation problems. One of the problems of transportation is public transportation in Bogor City. Existing public transportation is not able to provide maximum services so that the growth of private vehicles is high enough to cause roads increasingly crowded in Bogor City. Seeing the problem, the Local Government of Bogor City issued a policy of arrangement of public transportation that aims to divert private transport users to public transport. This study aims to describe the implementation of public transportation adjustment policy. This research uses the theory of policy implementation concept from Bhuyan, Jorgensen, and Shara (2010, p.6) in analyzing the implementation of public transportation adjustment policy. This research uses post-positivist approach. Data were obtained from interviews, and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the transportation adjustment policy has been implemented with reference to the development of mass transportation, but in the field, implementation faced with a number of problems that make the implementation of the policy did not run well. The obstacles are limited budget and human resources, lack of communication among stakeholders and a number of unexpected challenges in planning so that mass transportation development has not been achieved."

"ABSTRAKKota adalah sistem jaringan di mana ada kehidupan yang bisa sosial. Setiap kota memiliki masalah sendiri yang muncul dan berkembang yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor dari alam dan dari manusia itu sendiri. Kota berkembang adalah kota di mana ada sistem pemerintahan yang baik. Selain itu, kota ini juga dapat didirikan sebagai pusat kawasan perumahan, pusat ekonomi dan bisnis, pusat industri, dan juga pusat sosial budaya.Stasiun jalur komuter dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan penumpang pada tingkat maksimum untuk periode proyeksi yang telah ditentukan. Tahap awal pengembangan dirancang untuk dapat mengakomodasi jumlah penumpang dalam periode 5 tahun.Jalur komuter berarti bahwa orang atau kereta penumpang dioperasikan di jalur utama kereta untuk mengangkut penumpang dari daerah asal ke daerah tujuan. Jalur komuter umumnya terdiri dari lokomotif dan sejumlah gerbong. Dimensi gerbong mirip dengan kereta antarkota, tetapi untuk kereta komuter umumnya lebih pendek dari kereta antarkota dan juga memiliki kecepatan yang relatif lebih lambat.Data dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan dan pengamatan penulis. Data berikut adalah data yang ada yang telah disusun dari proses penghitungan jumlah penumpang dalam antrian keluar di Gerbang Utara dan Selatan, pengukuran waktu dalam proses layanan gerbang otomatis, pengukuran dimensi area antrian (pejalan kaki) jebakan) pada kedua Gates, wawancara dengan penumpang komuter dan juga wawancara dengan PT. KAI dan PT. KCJ di Statiun Tanah Abang dan kantor pusat.

---

ABSTRACT

City is a network system where there is a life that can be social. Every cities have own problems that arise and develop which are caused by several factors such as factors from nature and from humans themselves. A developing city is a city where there is a good governance system. In addition, the city can also be established as a center of residential areas, economic and business centers, industrial centers, and also socio-cultural centers.

Commuter line stations are designed to accommodate passenger needs at the maximum level for a predetermined projection period. The initial stage of development is designed to be able to accommodate the number of passengers within a 5 year period.

Commuter line mean that peoples or train passangers is operated on the main line of the train to transport passangers from the origin area to destination area. Commuter line generally consist of a locomotive and a number of carriages. The dimension of the carriages are similar to intercity trains, but for commuter trains are generally shorter than intercity trains and also have relatively slower speeds.

The data in this study are the results of observations and observations of the author. The following data is the existing data that has been compiled from the process of counting the number of passengers in the exit queue at the North and South Gate, time measurement in the automatic gate service process, measurement of the dimensions of the queue area (pedestrian trap) on both Gates, interviews with commuter passengers and also interviews with PT. KAI and PT. KCJ located in Tanah Abang Station and at the head office."

"Adanya kebutuhan untuk melakukan pekerjaan secara work from office ini mendorong para karyawan untuk melakukan perjalanan di masa pandemi. Adanya kebutuhan perjalanan ini mendorong penggunaan moda transportasi umum. Selain itu, penggunaan moda transportasi umum menjadi kebutuhan prioritas dalam melakukan perjalanan jika tidak memiliki moda transportasi pribadi. Survei kuesioner dilakukan untuk mengetahui profil demografis para karyawan sebagai pengguna moda transportasi umum. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan bagaimana perilaku perjalanan yang terbentuk oleh karyawan work from office pada masa pandemi. Analisis statistik partial least square digunakan untuk melihat hubungan antara variabel karakteristik pelaku perjalanan, karakteristik perjalanan, dan kualitas moda transportasi umum terhadap perilaku perjalanan. Perilaku perjalanan yang terbentuk pada penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku perjalanan dipengaruhi oleh adanya penyesuaian frekuensi perjalanan sesuai dengan kebutuhan dan dominasi pemilihan moda transportasi umum adalah Kereta Rel Listrik (KRL) dan moda transportasi lanjutan berjalan kaki dan ojek online. Setelah dilakukan analisis partial least square, diketahui bahwa perilaku perjalanan dipengaruhi oleh karakteristik pelaku perjalanan dan kualitas moda transportasi umum sementara karakteristik perjalanan tidak berpengaruh terhadap perilaku perjalanan.

---

The need to do work from office encourages employees to travel during the pandemic. This need for travel encourages the use of public transportation modes. In addition, the use of public transportation is a priority when traveling if you do not have a private mode of transportation. A questionnaire survey was conducted to determine the demographic profile of the employees as users of public transportation modes. Descriptive analysis is used to explain how travel behavior is formed by work from office employees during the pandemic. Statistical analysis of partial least squares was used to see the relationship between the variables of travellers' characteristics, travel characteristics, and the quality of public transportation modes on travel behavior. The travel behavior formed in this study shows that travel behavior is influenced by the adjustment of the frequency of travel according to the needs and dominance of the choice of public transportation modes, namely Electric Rail Train (KRL) and advanced modes of transportation on foot and online motorcycle taxis. After doing a partial least square analysis, it is known that travel behavior is influenced by the characteristics of travellers and the quality of public transportation modes while travel characteristics have no effect on travel behavior."

"Kualitas layanan dalam transportasi umum merupakan kebutuhan utama bagi seluruh masyarakat pengguna transportasi umum Indonesia. PT. Kereta Api Indonesia dan PT. KCJ merupakan organisasi penyedia transportasi umum yang terus meningkatkan segala macam bentuk pelayanannya dalam berbagai sektor, terutama dalam sektor ticketing. Salah satu bentuk perwujudan pelayanan ticketing oleh PT. Kereta Api Commuter Jabodetabek adalah e-ticket THB. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif untuk mengetahui bagaimana kepuasan pengguna Commuterline Jabodetabek atas pelayanan THB. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei melalui kuesioner yang dipertajam dengan wawancara. Hasil dari analisis penelitian ini membuktikan bahwa pengguna commuterline jabodetabek tidak merasa puas dengan pelayanan THB yang telah dikelola oleh PT. Kereta Api Commuter Jabodetabek.

---

The quality of service in public transportation is a major requirement for all users in Indonesia. PT. Kereta Api Indonesia and PT. KCJ are the public transportations provider organizations that continue to improve all kinds of services in various sectors, especially in the ticketing sector. One embodiment of ticketing services by PT. Kereta Api Commuter Jabodetabek e-ticket is THB. This research was carried out by using descriptive quantitative approach to determine how the user satisfaction with the services Commuterline Jabodetabek THB. The data was collected through a questionnaire survey method are sharpened with the interview. Based on the result of this research conclude that all of  Commuterline Jabodetabek users are not satisfied with the service of THB which is managed by PT. Kereta Api Commuter Jabodetabek."

"Layanan Transjakarta Cares merupakan wujud kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bekerjasama dengan BUMD PT Transportasi Jakarta untuk memberikan hak kepada penyandang disabilitas yang ada di Jakarta sesuai Undang – Undang no 8 tahun 2016. Selain itu tujuan dari layanan ini adalah untuk memberikan kemudahan pada kaum disabilitas dalam aksesibilitas dan mobilitasnya. Perannya menjadi salah satu alternatif transportasi publik ramah disabilitas, dengan angka disabilitas di kota DKI Jakarta yang cukup banyak, maka peneliti tertarik untuk menganalisis kualitas layanan Transjakarta Cares. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data kuantitatif, survey, dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan, observasi, dan dokumentasi yang keseluruhannya dikaitkan dengan konsep Perceived Quality yang dikemukakan oleh Gronroos yang memiliki tiga dimensi, yaitu outcome-related dimension, image-related dimension, dan process related dimension dan tujuh sub dimensi diantaranya adalah professionalsm and skill, reliability and trustworthiness, service recovery, dan servicescape. Setelah penelitian dilakukan menggunakan 100 sampel, hasil penelitian ini didasarkan berdasarkan indikator yang dijadikan instrumen dalam penelitian dan menunjukkan bahwa kualitas layanan Transjakarta Cares baik. Berdasarkan penjabaran dan penelitian yang telah dilakukan rekomendasi yang dapat diberikan.

---

The service’s of Transjakarta Cares is a form of concern of the Provincial Government of DKI Jakarta in collaboration with BUMD PT Transportasi Jakarta to provide rights to people with disabilities in Jakarta in accordance with Law No. 8 of 2016. In addition, the purpose of this service is to provide convenience to people with disabilities in accessibility and mobility. Its role is one of the one of the alternatives to disability friendly public transportation, with a considerable number of disabilities in the city of DKI Jakarta, so researcher are interested in analiyzin the quality of Transjakarta Cares ServicesThe research was conducted using quantitative methods with quantifiable data collection, survey, and qualitative data collection techniques by conducting in-depth interviews with informants, observations, and documentation that are all associated with the concept of Perceived Quality put forward by Gronroos that has three dimensions, namely outcome-related dimension, image-related dimension, and process related dimension and seven sub-dimensions including professionalsm and skill, reliability and trustworthiness, service recovery, and servicescape. After the research was conducted using 100 samples, the results of this study were based on indicators that were used as instruments in the study and showed that the quality of Transjakarta Cares services was good. Based on the description and research that has been done recommendations that can be diberfish"