Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mengkritik pendekatan human security PBB melalui implementsi resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 dalam isu kekerasan seksual (pemerkosaan dan perbudakan seksual) di Timor Leste pada masa konflik (1975-1999). Penulis menggunakan metode studi literature dengan dokumen Chega CAVR sebagai rujukan data kekerasan seksual di Timor Leste pada masa konflik. Teori yang digunakan adalah teori feminisme radikal kultural yang menekankan pada tiga konsep dasar, yakni budaya patriarki, power dan penindasan yang berdampak pada gagasan revolusioner untuk mengakhiri penindasan. Penulis ingin menunjukkan proses pengarusutaman gender dalam operasi perdamaian PBB (UNTAET) di Timor Leste sebagai implementasi resolusi 1325 yang berimplikasi pada pembentukan CAVR namun gagal melawan budaya bisu yang disebabkan oleh budaya patriarki. Budaya bisu perempuan Timor Leste ini membentuk impunitas pelaku kekersaan seksual di Timor Leste pada masa konflik dan berlanjut hingga kini. Tesis ini menemukan dua hal, yakni secara teoritis, adanya integrasi pendekatan human security PBB dengan lensa gender dalam isu kekerasan seksual dalam konflik. Secara empiris, CAVR bukanlah implementasi gagasan revolusioner teori feminisme radikal kultural. Mobilitas CAVR hanya merekomendasikan proses peradilan bagi milisi pro-integrasi di Timor Leste tetapi kurang menargetkan militer Indonesia sebagai pelaku utama kekerasan seksual terhadap perempuan Timor Leste pada masa konflik.

---

This paper criticizes UN human security approach through the implementation of UN Security Council resolution 1325 on sexual violence issue (rape and sexual slavery) in Timor Leste during the conflict (1975-1999). The method used is literature study with CAVR Chega document as reference for data on sexual violence in Timor Leste during the conflict. The theory used is cultural radical feminism which emphasizes three basic concepts, patriarchal culture, power and oppression impacted on revolutionary ideas to end oppression. The author show gender mainstreaming process in Timor Leste UN peace operations (UNTAET) as the implementation of resolution 1325 and the implications for the foundation of CAVR Commission that failed to change culture of silence caused by patriarchal culture. This silent culture of East Timorese women promotes impunity for perpetrators of sexual assault in Timor Leste during conflict period. This paper discovers two main things: theoretically, the integration of the UN human security approach with gender lens in sexual violence issue during conflict. Empirically, CAVR is not the implementation of revolutionary idea based on cultural radical feminism theory. The CAVR's mobility urges judicial process for pro-integration militias in Timor Leste but lacked demanding on Indonesian military as main perpetrator of sexual violence against East Timorese women during the conflict"

"Penelitian ini membahas pengaruh budaya patriarki terhadap kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan masa Federasi Rusia.Analisis dengan menggunakan teori feminisme marxis dan metode deskriptif analitis dilakukan untuk membuktikan argumen utama yaitu kuatnya budaya patriarki di dalam paradigma masyarakat Federasi Rusia adalah salah satu faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Federasi Rusia.Berdasarkan analisis, hasil penelitian membuktikan bahwa kuatnya budaya patriarki di dalam paradigma masyarakat Federasi Rusia adalah salah satu faktor utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Federasi Rusia.

---

This theses analyses the influence of patriarchy to domestic violence against woman on Russian Federation period. With marx ist feminism theory and descriptive analytical method for the analysis of the main arguments to prove that the strong patriarchy culture in society paradigm of Russian Federationis one of main factor domestic violenceagainst women in the Russian Federation occurred. Based on the analyzes, this theses proves that the strong patriarchy culturein society paradigm of Russian Federationis one of main factor domestic violence against women in the Russian Federation occurred."

"Tesis ini berusaba menjeiaskan bagaimana strategi kebijakan pengelolaan keamanan di Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Les.le. Tesis ini berfokus pada kondisi wilayab perbatasan di Indonesia yang berbatasan iangsung dengan negara Timor Leste, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerapan kebijakan pemerintab yang berbasis pada pendekatan kesejahteraan dan keamanan temyata tidak beljaian optimaL Hal ini te!jadi karena adanya sejumiab pennasaiaban di wilayab perbatasan yang beium terseiesaikan hingga sa.at ini. Sejumlah permasalahan tersebut antara lain belwn selesainya penentuan batas v.ilayab darnt di empat segmen, terbatasnya pembangunan inftastmktur di wilayah perbatasan, adanya upaya pengambilan kedaulatan teritorial terhadap pulau-pulau kecii di perbatasan, dan adanya eksodus pengungsi warga Timor Leste yang semakin mernperburuk kondisi perekonomian di perbatasan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalab untuk mengetabui dan memabami berbagai ancaman yang ada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste serta mencoba mencari strategi yang tepat dalam mengelola keamanan di perbatasan Indonesia­ Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Penelitian ini memberi rekomendasi agar keempat persoalan-persoalan yang menghambat berjalannya kebijakan pemerintab berbasis pendekatan kesejabteraan dan keamanan harus segera dise!esaikan dan ditangani dengan baik. Kombinasi antarn pendekatan kesejabternan dan pendekatan keamanan dalam pengelolaan keamanan di daerab perbatasan merupakan kebijakan yang tepat untuk diterapkan saat ini. Di samping itu, pemberian peran inteiijen yang cukup besar di daerab perbatasan akan memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah

---

This thesis attempts to explain how the policy strategies of security management on land border between Indonesia and Timor Leste. This thesis focuses on conditions in Indonesian border areas directly adjacent to the state of Timor Leste. especially in Nusa Tenggara Timur Province. The implementation of government policies based on the approach to welfare and security was not running optimally. This happens because of some problems in border areas which have not been resolved until today. These problems include, have not completed the determination of land bonndaries in four segments, the limited development of infrastructure in border areas, the effort to capture the territorial sovereignty of smaU islands on the border and the exodus of East Timor refugees are increasingly worsening economic conditions in Indonesia border.

The purpose of this research is to know and understand the various threats on border areas between Indonesia and East Timor as well as trying to find the right strategy in managing the security on the border of Indonesia and Timor Leste. The study was a qualitative research design with descriptive analysis.

This study recommends thet the fuur issues that inhibit the passage of government policies based on the approach to welfare and security must be resolved and handled properly. The combination of welfare and security approaches in the management of security in border areas is an appropriate policy to be implemented at this time. In addition, the provision of substantial intelligence role in border areas vvitl provide great benefits for the Government in formulating and establishing a policy for the achievement of public welfare of the border. The intelligence sensitivity in seeing the action or policy made by neighboring countries that East Timor must be very necessary for the Indonesian government to avoid strategix surprises of state of East Timor."

"Kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi di ranah publik. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di kehidupan nyata, tetapi juga terjadi di media sosial. Melalui media sosial, perempuan pekerja rumah tangga dijadikan sebagai sebuah komoditas yang dieksploitasi untuk meraih lebih banyak penonton. Adapun kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pekerja rumah tangga di media sosial ditunjukkan melalui visualisasi dan dialog dalam Web Series Pembantu Masa Gitu. Web Series Pembantu Masa Gitu merupakan web series dalam format film pendek yang dibuat oleh Studio Z. Web Series Pembantu Masa Gitu menampilkan viktimisasi primer terhadap tokoh perempuan pekerja rumah tangga dan memberikan representasi yang tidak sesuai dengan kenyataan mengenai perempuan pekerja rumah tangga. Dengan menggunakan metode analisis konten atau isi kualitatif yang dikaitkan dengan kriminologi visual, hasil analisis menunjukkan bahwa tokoh perempuan pekerja rumah tangga menerima pelecehan seksual di tempat kerja, objektifikasi seksual, dan stereotip gender. Teori feminis radikal kemudian digunakan untuk melihat patriarki sebagai penyebab utama dari penderitaan yang dialami oleh perempuan pekerja rumah tangga. Web Series Pembantu Masa Gitu dijadikan sebagai sebuah alat propaganda untuk Studio Z menyebarluaskan sistem patriarki melalui media sosial. Pada akhirnya, visualisasi kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga yang secara terangterangan ditampilkan di dalam Web Series Pembantu Masa Gitu menunjukkan bahwa Studio Z berusaha untuk menjustifikasi patriarki dan melanggengkan kekerasan terhadap perempuan pekerja rumah tangga.

---

Violence against women domestic workers is violence that occurs in the public sphere. Violence against women does not only occur in real life, but also occurs on social media. Through social media, women domestic workers are used as a commodity to be exploited to reach a wider audience. The violence that occurs against women domestic workers on social media is shown through visualization and dialogue in the Web Series Pembantu Masa Gitu. The Web Series Pembantu Masa Gitu is a web series in short film format made by Studio Z. The Web Series Pembantu Masa Gitu presents the primary victimization of women domestic workers and provides a representation that is not in accordance with the reality of women domestic workers. By using the method of content analysis or qualitative content associated with visual criminology, the results of the analysis show that women domestic workers receive sexual harassment in the workplace, sexual objectification, and gender stereotypes. Radical feminist theory is then used to see patriarchy as the main cause of the suffering experienced by women domestic workers. Web Series Pembantu Masa Gitu is used as a propaganda tool for Studio Z to disseminate the patriarchal system through social media. In the end, the visualization of violence against women domestic workers that is openly displayed in the Web Series Pembantu Masa Gitu shows that Studio Z is trying to justify patriarchy and perpetuate violence against women domestic workers."

"Karya akhir ini disusun untuk menganalisis penyebarluasan anti-feminisme di media sosial sebagai bentuk gendered hate online dan kekerasan terhadap perempuan. Penulisan karya akhir ini menggunakan analisis wacana kritis feminis oleh Lazar terhadap 11 cuitan akun Twitter @txtdarifeminis. Dengan menggunakan konsep gendered hate online, kekerasan terhadap perempuan, dan teori analisis wacana kritis feminis, karya akhir ini membuktikan bahwa cuitan akun Twitter @txtdarifeminis melakukan gendered hate online dan kekerasan terhadap perempuan. Gendered hate online dalam unggahan akun ini mulai dari tindakan yang mengandung sifat misoginistik dan seksis (shaming, labeling, stereotip gender, rape culture, dan victim blaming) sampai pada penyebaran gagasan yang salah tentang feminisme. Sedangkan, kekerasan terhadap perempuan dalam karya akhir ini terbagi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan simbolik dan ancaman kekerasan fisik.

---

This paper discusses the analysis of the widespread of anti-feminism on social media as gendered hate online and violence against women. This paper uses feminist critical discourse analysis technique and data were collected from 11 tweets of Twitter account, @txtdarifeminis. This paper uses the concept of gendered hate online, violence against women, and the theory of feminist critical discourse analysis. This paper proves that tweets from account @txtdarifeminis did gendered hate online and violence against women. Gendered hate online on these tweets included actions that contained misogynistic and sexsism (such as shaming, labeling, gender stereotype, rape culture, and victim blaming) to disseminated false idea of feminism. Violence against women in this paper divided into symbolic violence and physical violence threat."

"Timor Leste, Timor Timur, Loro Sae adalah nama yang sering disebut untuk negara yang baru hadir dalam politik internasional sebagai negara berdaulat. Kehadirannya tidak secara tiba-tiba, tapi lewat perjuangan yang panjang dari dua rezim yang menguasainya. Hubungan Australia dan Timor Leste bukan juga baru terbentuk sejak Timor lepas dan Indonesia, tapi telah berlangsung lama sebelum Timor Leste menjadi negara. Namun hubungan itu bukan dalam bentuk `state', karena ada rezim yang menguasainya. Hubungan Australia dan Timor Leste semakin intens sejak Indonesia mengalami krisis. Perjuangan rakyat Timor Timur untuk merdeka diperkuat dengan bantuan Australia sampai menuju kemerdekaan. Australia bagai juru selamat Timor Leste.Namun belakangan hubungan kedua negara menjadi buruk, karena hubungan kedua negara ditentukan oleh dua kepentingan yang sama yaltu 'kedaulatan territorial/perbatasan dan sumber daya alam yang diperebutkan. Kedua hal ini bukan persoalan baru tapi merupakan kisah lama yang berlanjut dan rumit karena berakar dari progres hukum internasional yang berubah.Australia merasa claim atas teritorialnya 'legitimate' dengan konvensi Genewa tentang hukum laut 1958, begitupun Timor Leste merasa lebih berhak dengan konvensi PBB mengenai hukum laut 1982. karena di dalam daerah yang disengketakan itu terdapat potensi ekonomi yang sangat signifikan bagi kedua negara, maka logika sehatnya memang mengharuskan mereka bertengkar.Pertengkaran itu bisa saja diselesaikan bila para pihak ingin selesai. Lembaga Hukum Internasional tersedia bila para pihak menghendakinya. Namun hukum internasional tak memiliki kekuatan memaksa seperti lembaga nasional. Menyusul pengumuman Australia keluar dan Mahkamah lnternasional maka pilihan penyelesaian tinggal pada kreatifitas bilateral. Dari sini diplomasi-negosiasi mengambil tempat untuk penyelesaian persoalan.Untuk satu masalah sumber daya yang berupa minyak dan gas, walaupun lewat ancaman-ancaman mereka berhasil mencapai kesepakatan 'Joint Development Area' yang mereka namakan `Timor Sea Treaty' dengan porsi 90:10, tapi persoalan perbatasan terus bertanjut.Hubungan kedua negara masih berlangsung walau dalam pertengkaran. Usaha diplomasi-negosiasi terus mereka usahakan dan sampai pada suatu pertemuan Australia mengajukan proposal penyelesaian perbatasan dalam waktu 20 tahun lagi. Hal ini semakin membuat Timor Leste marah dan menyebut Australia sebagai 'Kriminal'.Dalam tesis ini akan menelusuri dinamika pergerakan perundingan tawar menawar kedua belah pihak dalam apa yang dinamakan Diplomasi' sebagai `the Art Of The Compromise'. Meneliti kepentingan yang harus dipertahankan oleh Australia dalam hal perbatasan yang dapat dikatakan bahwa Australia menginginkan suatu penyelesaian untuk tidak selesai kecuali `minyak dan gas'. Hal itu dapat dilihat dari Cara Australia memainkan `pace' perundingan dan menolak menentukan ?Time Table' perundingan perbatasan, terus mengulur waktu dalam kondisi Timor Leste yang `desperado'."

"[ABSTRAKPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif tentang Upaya Preventif ChildProtection Networks Dalam Merespon Kekerasan Terhadap Anak, di Kota Dili,Timor-Leste. Child Protection Networks dibentuk oleh Pemerintah DemokratikTimor-Leste, yakni Kementrian Solidaritas Sosial dalam rangka merespon kekerasanterhadap anak. Pelaksanaan kegiatan mobilisasi sosial dalam rangka upaya preventifterahadap kekerasan anak di Dili masih pada tingkat pemahaman mendasar tentanghak-hak anak dan perlindungan anak. Faktor pendukung mobilisasi sosail antara lainadanya partisipasti stakeholder, serta komitmen pemeritntah dalam pelakasanaannya.Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan mobilisasi sosialdiantaranya: kurangnya ketrampilan staff, pergantian staff, ketergantugan pada donor,dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan.

---

ABSTRACTThis is a qualitative research about the Prevention Effort of Child ProtectionNetworks in Responding Child Abuses in Dili, Timor-Leste. Child ProtectionNetworks was established by the Democratic Government of Timor-Leste, Ministryof Social Solidarity in responding to child abuses. The implementation of socialmobilization activities as a prevention effort in responding child abuses in Dili is stillon the basic level of child rights and child protection. The contributing factors ofsocial mobilization activities such as participation of stakeholders as well as thecommitment of the government on its implementation. The inhibiting factors thateffected the implementation of social mobilization activities such as: lack of skilledstaff, turn-over staff, dependency to donor, and less transparency in budget reporting;This is a qualitative research about the Prevention Effort of Child ProtectionNetworks in Responding Child Abuses in Dili, Timor-Leste. Child ProtectionNetworks was established by the Democratic Government of Timor-Leste, Ministryof Social Solidarity in responding to child abuses. The implementation of socialmobilization activities as a prevention effort in responding child abuses in Dili is stillon the basic level of child rights and child protection. The contributing factors ofsocial mobilization activities such as participation of stakeholders as well as thecommitment of the government on its implementation. The inhibiting factors thateffected the implementation of social mobilization activities such as: lack of skilledstaff, turn-over staff, dependency to donor, and less transparency in budget reporting, This is a qualitative research about the Prevention Effort of Child ProtectionNetworks in Responding Child Abuses in Dili, Timor-Leste. Child ProtectionNetworks was established by the Democratic Government of Timor-Leste, Ministryof Social Solidarity in responding to child abuses. The implementation of socialmobilization activities as a prevention effort in responding child abuses in Dili is stillon the basic level of child rights and child protection. The contributing factors ofsocial mobilization activities such as participation of stakeholders as well as thecommitment of the government on its implementation. The inhibiting factors thateffected the implementation of social mobilization activities such as: lack of skilledstaff, turn-over staff, dependency to donor, and less transparency in budget reporting]"

"Pengalaman kekerasan terhadap perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas belum banyak didokumentasikan dalam penelitian sosial. Alih-alih mendapatkan dukungan karena sudah mendampingi korban/penyintas kekerasan seksual, para perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual ini justru mengalami kekerasan, yang salah satunya dilakukan oleh institusi. Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor, pengalaman, dan dampak dari kekerasan yang dialami perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di lingkungan universitas dengan menggunakan teori feminis radikal. Penelitian ini merupakan penelitian feminis naratif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap enam perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual di Universitas Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai patriarki dan neoliberal di universitas menciptakan kondisi yang menindas perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual. Ancaman, intimidasi, rumor, hingga kekerasan fisik yang dialami oleh partisipan penelitian ini merupakan upaya kontrol yang dilakukan oleh laki-laki yang merasa terancam oleh perlawanan perempuan pendamping. Selain itu, universitas yang memprioritaskan reputasi demi keuntungan finansial juga melakukan kekerasan sebagai upaya kontrol untuk menghindari risiko publikasi negatif yang akan memengaruhi keuntungan finansial. Penelitian ini melihat bahwa pada dasarnya kekerasan yang dialami oleh perempuan pendamping korban/penyintas kekerasan seksual merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh laki-laki, baik secara individu maupun secara institusi. Penelitian ini menemukan bahwa kekerasan yang dialami perempuan pendamping perempuan korban/penyintas kekerasan seksual menimbulkan dampak berupa perlukaan, seperti rasa takut, khawatir, dan ingin menyerah. Meski begitu, kekerasan yang mereka alami juga menumbuhkan amarah dan resistensi yang semakin menguatkan perlawanan mereka.

---

The experiences of violence faced by women supporting victims/survivors of sexual violence in university settings have not been extensively documented in social research. Rather than receiving support for advocating victims/survivors, these women often become targets of violence themselves, some of which is perpetrated by the institution itself. This study examines the factors, experiences, and impacts of violence encountered by women advocates for sexual violence victims/survivors in universities, using radical feminist theory as its framework. The research adopts a feminist narrative approach, conducting in-depth interviews with six women advocating victims/survivors of sexual violence at Universitas Indonesia. The findings reveal that patriarchal and neoliberal values within universities create oppressive conditions for these women. Threats, intimidation, rumors, and even physical violence experienced by participants are strategies of control employed by men who feel threatened by the resistance of these women. Furthermore, universities, driven by a desire to protect their reputation for financial gain, also engage in violence as a form of control to avoid the risk of negative publicity that could affect their profitability. The study highlights that the violence experienced by women advocates of victims/survivors of sexual violence is fundamentally a form of control exercised by men, both individually and institutionally. This violence results in harm, including feelings of fear, anxiety, and the desire to give up. However, it also fuels anger and resistance, ultimately strengthening their determination to continue their fight against injustice."