Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berfokus pada representasi rumah kolonial sebagai sarana penciptaan identitas kolonial Belanda di bekas jajahan Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) di awal abad ke-20. Tesis ini menganalisis tatanan atau struktur sosial masyarakat kolonial Belanda yang terkait dengan ruang domestik, gambaran ideal rumah, serta domestisitas kolonial dalam rumah tangga untuk menganalisis kinerja Eropa dalam praktik pemmbuatan ruang domestik. Dapur dipilih menjadi fokus utama pembahasan karena ruang ini merupakan titik temu anatara masyarakat kolonial dan pribumi, merepresentasikan pertemuan budaya sekaligus menggambarkan hirarki dalam pola tatanan ruang dalam rumah tangga. Sumber analisis subjek penelitian berasal dari manual rumah tangga, gambar arsitektur, memoir dan foto. Tesis ini berpendapat bahwa penataan spasial pada rumah tangga kolonial berhubungan dengan relasi dinamis praktek budaya antara kolonial dan pribumi. Menariknya pemisahan spasial yang dilakukan dalam ruang domestik, yakni dapur, menciptakan kontradiksi dimana percampuran budaya seperti penggunaan alat-alat dapur tradisional, kebutuhan masyarakat kolonial akan kehadiran pekerja domestik pribumi dan budaya rijstaffel justru hadir di dalamnya.

---

This thesis focuses on the representation of the colonial house as a means of creating a Dutch colonial identity in the former Dutch colony in Indonesia (the Dutch East Indies) in the early 20th century. This thesis analyzes the social order or structure of the Dutch colonial society concerning the domestic space, the ideal picture of the house, and the colonial domesticity in the household to analyze the European performance in the practice of making domestic space. The kitchen was chosen to be the main focus of the discussion because this space was the meeting point between colonial and pribumi societies, representing cultural encounters as well as depicting hierarchy in the spatial arrangement in the household. Sources of analysis for research subjects came from household manuals, architectural drawings, memoirs, and photographs. This thesis argues that the spatial arrangement of colonial households is related to the dynamic relations of cultural practices between colonials and natives. Interestingly, the spatial separation carried out in the domestic space, namely the kitchen, created a contradiction in which a mixture of cultures such as the use of traditional kitchen utensils, the colonial community's need for the presence of native domestic workers, and the rijstaffel culture were present in it."

"ABSTRAKRevolusi telah berkontribusi dalam pembentukan masyarakat di dunia. Fenomena tersebut mengubah nilai-nilai fundamental dan memberikan suatu pandangan baru di dalam masyarakat. Dengan berubahnya nilai fundamental, masyarakat pun berubah, dan hal hal yang sebelumnya diterima sebelum revolusi, menjadi kurang menarik ataupun tidak lagi diterima di dalam masyarakat. Pandangan baru ini membentuk sebuah selera dan kebutuhan baru, seperti halnya sebuah tren. Hal ini tampak pada perubahan di dalam dunia seni dan arsitektur. Arsitektur dan Revolusi: Perkembangan Arsitektur di Hindia Belanda dan Perubahan dalam Masyarakat Kolonial tidak membahas revolusi kemerdekaan Indonesia, melainkan membahas bagaimana konteks dan isu sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Hindia Belanda membentuk sebuah revolusi dalam masyarakat kolonial pada periode akhir kolonial Belanda. Dimulai dengan analisis mengenai revolusi yang terjadi di Eropa, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis korelasi antara revolusi tersebut dan perubahan di dalam gaya arsitektur di Eropa dan Rusia setelah revolusi. Akan tetapi, keadaan masyarakat kolonial di Hindia Belanda memiliki konteks yang berbeda dengan masyarakat Eropa. Oleh karena itu, saya menganalisis konteks tersebut dan bagaimana sebuah revolusi terbentuk. Pembahasan kemudian saya akhiri dengan menganalisis perubahan Arsitektur di Hindia Belanda untuk menekankan adanya sebuah upaya dalam merepresentasikan ide baru yang terbentuk pasca revolusi melalui sebuah bentuk yang konkrit, yaitu arsitektur.

---

ABSTRACT

Revolution changes the fundamental values in the society. As the fundamental values change, the society also changes, and things that were used to be agreeable before the revolution may become less appealing, or no longer accepted. This new value formed a new taste and necessity in the society. As a result, the process of designing will be influenced by this newfound value. This writing does not discuss the revolution of Indonesian Independence. It discusses how the social, economy and political context and issues in the Dutch East Indies formed a revolution within the colonial society during the late colonial era. It starts with the analysis of revolutions throughout Europe & Russia, then continues to analyze changes in the Architectural Styles in Europe after the revolutions. However, the European and Russian society were essentially different than the Dutch East Indies society, which was, a colonial society. Therefore, I analyze the context of the Dutch East Indies society and how the revolution was formed. The discussion subsequently analyzes the changes in the Indies Architecture to further emphasize an effort to represent the new ideas that formed after the revolution into a concrete form, which is architecture.

"

"ABSTRAK

Benteng Vredeburg merupakan salah satu bangunan tertua peninggalan masa kolonial Belanda di Indonesia yang dibangun pada abad ke-17. Bangunan Benteng Vredeburg termasuk kedalam bangunan bergaya kolonial yang belum disesuaikan dengan keadaan dan budaya setempat. Bangunan bergaya kolonial memiliki bentuk yang sama dengan negeri asalnya yaitu Belanda, hal tersebut dimaksudkan agar orang Belanda yang ada di Hindia Belanda betah sehingga mereka dapat mengobati rasa rindu mereka pada tanah airnya. Jurnal ini membahas tentang gaya bangunan kolonial Belanda yang terdapat pada Benteng Vredeburg, Yogyakarta dan bagaimana gaya tersebut dimunculkan dalam bangunan tersebut. Ciri khas bangunan kolonial pada bangunan ini terlihat pada bentuk bangunan, atap, tembok, dan elemen arsitektur lainnya seperti gevel, jendela, dan pilar.

---

ABSTRACT

The Vredeburg Fortress is one of the old heritage buildings in Indonesia that was built in the 17th century by the Dutch. This building appertains to the colonial style that was not adapted to the situation and the local culture. The buildings that were built in the colonial style in Nederlands-Indië mostly have the same character to those in the Netherlands. The purpose was to make the Dutch civils could adjust to their surroundings and to treat their homesickness with their fatherland. This paper analyzes the colonial style in the Vredeburg Fortress, Yogyakarta and how that style is shown on the building. The characteristics of the colonial style on this building are represented in the form of roof, wall, and other architectural elements such as gevel, window, and column."

"Disertasi ini membahas mengenai Penataan Maluku Utara pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda yang berdampak pada berakhirnya Kerajaan Loloda di Pesisir Pantai Barat Laut Halmahera. Lingkup temporal kajian disertasi ini dimulai dari 1817 sampai pada berakhirnya masa pemerintahan Kerajaan Loloda di Halmahera Utara pada 1915. Pada 1817 Belanda kembali mengambil alih kekuasaan atas seluruh Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku dari kekuasaan Pemerintahan Kolonial Inggeris. Segera setelah itu, Pemerintah Kolonial Belanda, langsung membuat tiga kontrak pertama dengan para raja dan sultan serta penguasa-penguasa pribumi lainnya di Maluku Utara, terutama dengan Ternate, Tidore, dan Bacan. Tiga kontrak pertama itu adalah Kontrak 1817, 1822, dan 1824 yang melibatkan raja dan penguasa Loloda di dalamnya. Ketiga kontrak pertama itu dijadikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai dasar pembuatan kontrak-kontrak politik selanjutnya untuk menata Maluku Utara. Setelah dikaji secara mendalam, nampak terlihat bahwa substansi setiap kontrak tersebut hampir semuanya hanya menguntungkan pihak Pemerintah Kolonial Belanda.Terdapat empat aspek utama yang ditata oleh Belanda dalam setiap kontrak yang disepakatinya dengan para raja dan Sultan di Maluku Utara itu, yakni: 1) wilayah; 2) politik pemerintahan; 3) ekonomi dan perdagngan; dan 4) sosial budaya dan keagamaan. Selama dalam masa kekuasaannya di Maluku Utara Pemerintah Kolonial Belanda telah melakukan sebanyak tiga kali penataan wilayah pemerintahan termasuk daerah-daerah di sepanjang Pesisir Pantai Barat Halmahera yang dikuasai Kerajaan Loloda. Periodisasi penataan pemerintahan atas Maluku Utara yang dimaksud adalah: pertama, periode 1817—1865; kedua, periode 1866—1897; dan yang ketiga, periode 1898—1908. Dalam penataan kedua dan ketiga, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan pengambilalihan dominasi Raja Loloda, Sultan Ternate, dan penguasa pribumi Maluku Utara lainnya atas hak kepemilikan dan pengelolaan potensi ekonomi sumber daya alam khususnya lahan hutan, pertanian, dan perkebunan yang menghasilkan komoditi perdagangan menguntungkan bagi para Pengusaha Kolonial Belanda. Dampak yang ditimbulkan oleh Penataan Maluku Utara oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam bidang politik dan ekonomi menimbulkan penentangan penduduk Loloda dengan tindakan perlawanan pimpinan Kapitan Sikuru pada 9 Februari 1909. Perlawanan itu timbul karena faktor pemungutan pajak, pengerahan tenaga kerja, dan persoalan konversi agama sebagai konsekuensi dari penataan Maluku Utara. Setelah Pemerintah Kolonial Belanda berhasil menumpas perlawanan itu, Kerajaan Loloda kemudian dibubarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda seiring dengan meninggalnya Raja Loloda terakhir, Kolano Syamsuddin Syah (1906—1909) pada 1915. Peristiwa pembubaran itu menyebabkan Kerajaan Loloda mengalami kemerosotan entitas politik dan degradasi kedaulatan, yang berujung pada berakhirnya kerajaan tersebut di pesisir pantai barat laut Halmahera.

---

This dissertation discusses the structuring of North Maluku during the Dutch Colonial Government which had an impact on the end of the Loloda Kingdom on the West Coast of Halmahera. The temporal scope of this dissertation study began from 1817 until the end of the reign of the Kingdom of Loloda in North Halmahera in 1915. In 1817 the Dutch again took power over the entire Sea Zone and the Maluku Islands from the British Colonial Government. Soon after, the Dutch Colonial Government immediately made the first three contracts with kings and sultans and other indigenous rulers in North Maluku, especially with Ternate, Tidore, and Bacan. The first three contracts were Contracts 1817, 1822 and 1824 involving the king and the ruler of Loloda in them. The three contracts were made by the Dutch Government as the basis for making further contracts to organize North Maluku. After being studied in-depth, it seems that the substance of each contract is almost all of which only benefits the Dutch East Indies Colonial Government.There are four main aspects arranged by the Dutch in each contract that he agreed with the Sultan of North Maluku, namely: 1) territory, 2) government politics, 3) economy and trade, and 4) social culture, and religion. During his reign in North Maluku, the Dutch East Indies Colonial Government had conducted three times the arrangement of government areas including areas along the Western Coast of Halmahera which were controlled by the Kingdom of Loloda. The period of governance arrangement in North Maluku is: first, the period 1817-1865; second, the period 1866-1897; and the third, the period 1898-1908. In the second and third arrangements, the Dutch Colonial Government seized the domination of King Loloda, Sultan of Ternate, and other indigenous rulers of North Maluku over ownership rights and management of the economic potential of natural resources, especially forest land, agriculture, and plantations which produced profitable trading commodities for the Dutch Businessman. The impact caused by the North Maluku Colonial Arrangement by the Dutch Colonial Government in the political and economic fields caused opposition to the population of Loloda with the Kapitan Sikuru leadership on 9 February 1909. The resistance arose because of tax collection, labor mobilization, and the problem of religious conversion as a consequence of the arrangement of North Maluku. After the Dutch Colonial Government succeeded in quelling the resistance, the Loloda Kingdom was later dissolved by the Dutch Colonial Government along with the death of the last King Loloda, Kolano Syamsuddin Syah (1906-1909) in 1915. The dissolution incident caused the Loloda Kingdom to experience a decline in political entities and the degradation of sovereignty, which led to the end of the kingdom on the Northwest Coast of Halmahera."

"Dutch colonial architecture in the Netherlands East Indies"

"Artikel ini mengkaji tentang usaha-usaha Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam memberantas wabah malaria di Batavia pada tahun 1928-1938. Batavia merupakan salah satu daerah endemi malaria di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan kondisi geografis kota Batavia yang lembab sehingga menjadi potensi berkembangnya nyamuk dan parasit yang menjadi penyebab penyakit malaria tersebut. Penelitian-penelitian dilakukan pada awal abad ke-20 yang menyebutkan bahwa pembangunan tambak di Batavia ternyata menjadi pemicu munculnya wabah malaria sebagai tempat bersarangnya nyamuk Anopheles. Kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya yang membahas secara rinci perkembangan penyakit malaria sejak masa VOC sampai kehancurannya di Batavia, kajian ini berfokus pada usaha pemerintah kolonial dalam memberantas penyakit malaria, kendala yg dihadapi dan dampaknya. Kajian ini menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder yang meliputi arsip, buku-buku, jurnal kesehatan dan koran sezaman. Kajian ini membuktikan bahwa pemerintah kolonial melakukan upaya pengobatan maupun pencegahan untuk mengatasi wabah malaria yang berdampak pada menurunnya angka malaria di Batavia.

---

This article examines the efforts of the Dutch East Indies Colonial Government in eradicating the malaria outbreak in Batavia in 1928-1938. Batavia is one of the malaria endemic areas on the island of Java. This is because the geographical conditions of the city of Batavia are humid so that it becomes a potential for the development of mosquitoes and parasites that cause malaria. Research conducted at the beginning of the 20th century stated that the construction of ponds in Batavia turned out to be the trigger for the emergence of malaria outbreaks as a nesting place for Anopheles mosquitoes. This study is different from previous studies, which discussed in detail the development of malaria from the time of the VOC until its demise in Batavia. This study focuses on the efforts of the colonial government to eradicate malaria, the obstacles it faced and its impact. This study uses historical methods, which consist of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The sources used are primary and secondary sources which include archives, books, contemporary medical journals and newspapers. This study proves that the colonial government carried out treatment and prevention efforts to overcome malaria outbreaks which had an impact on reducing the number of malaria in Batavia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan memperlihatkan kompleksitas representasimasyarakat Belanda New York yang terlihat dalam AHONY yang merefleksikanperebutan ruang spasial dan budaya antara Inggris dan Belanda di AmerikaSerikat dari abad ke 17-19. Kompleksitas representasi ini ditunjukkan melaluilapisan multi dimensi AHONY yang membangun mitos bangsa Amerika sebagaisebuah bangsa baru melalui penggambaran masyarakat Belanda di New Yorkabad ke-17. Pada saat yang sama disertasi ini menunjukkan bagaimana AHONYmelontarkan kritik pada kebijakan politik abad ke-19, dan bagaimana parodipolitik ini menunjukkan ambivalensi antara upaya memunculkan kontribusimasyarakat Belanda di New York dan bias pengarang. Kajian ini menggunakanrepresentasi dan inventing tradition sebagai konsep untuk menganalisis teks, danmetode pendekatan New Historicism (Sejarah Baru) untuk meletakkan teks padakonteks zamannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks mengungkapkangagasan kebangsaan dan masalah kemanusiaan. Gagasan kebangsaan berkaitandengan pluralisme berbangsa, sementara itu masalah kemanusiaan yakni kritikterhadap disingkirkannya sebuah etnis minoritas. Namun demikian, hasilpenelitian juga memperlihatkan bahwa teks A History of New York memberi biasetnis, ?ras?, dan kelas

---

ABSTRACTThis study aims to demonstrate the complexity of the representation of the DutchNew York in AHONY reflecting spatial and cultural struggle between Englandand the Netherlands in North America from 17-19 century. The complexity of therepresentation is demonstrated through multidimensional layers of AHONYbuilding the American myth as a new nation through the depiction of the DutchNew York in the 17th century. At the same time this dissertation shows howAHONY through parody criticizes on the political policy of the 19th century, andhow this political parody shows the ambivalence between the effort to reveal thecontribution of the Dutch New York and the bias of the author. This study usesthe representation and inventing tradition as concepts for analyzing the text, andthe approach of New Historicism puts the text on the context of its time. Theresults indicate that the text expresses the idea of nationality and humanitarianissues. The idea of nationality related to the pluralism of the nation, while thehumanitarian problem is a critique of marginalization of an ethnic. However, theresult also shows that the text, A History of New York, implies ethnic bias, "race",and class."