Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian Keuangan melaksanakan revaluasi BMN pada Tahun 2017-2018. Namun hasil revaluasi baru disajkan pada LKPP Tahun 2019 setelah sebelumnya tidak diterima hasilnya oleh BPK pada Tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1). Mengetahui kesesuaian proses revaluasi BMN perlakuan akuntansi pada SAP, (2). Melakukan evaluasi dan menganalisis kelemahan pelaksanaan revaluasi BMN yang dapat diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas (dialog antara aktor dan forum yang menghasilkan konsekuensi) sebagai landasan berpikir dan analisis konten untuk menganalisis informasi yang didapatkan dari pihak DJKN. Hasil penelitian adalah (1). pelaksanaan revaluasi BMN sudah dilaksanakan sesuai dengan SAP dan peraturan perundangan serta telah mencapai tujuannya. (2) pelaksanaan revaluasi BMN di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti pada kegiatan inventarisasi.

---

The Ministry of Finance is conducting a BMN revaluation in 2017-2018. However, the revaluation results are only presented to LKPP 2019 after the results were not received by the BPK in 2018. This study aims to: (1). Knowing whether the BMN revaluation process comply with accounting treatment on SAP, (2). Evaluate and analyze the weaknesses of the BMN revaluation that can be applied by the Ministry of Finance. This study uses accountability theory (dialogue between actors and forums that produces consequences) as a foundation for thinking and content analysis to analyze information obtained from the DJKN. The results of the study are (1). The implementation of BMN revaluation is comply with government accounting standards but still experiences various problems. The results of the study are (1). implementation of the BMN revaluation has been carried out in accordance with SAP and regulations. It also has achieved its objectives. (2) the implementation of the revaluation of BMN in Indonesia still has several weaknesses such as in inventory activities."

"Kementerian Keuangan melaksanakan revaluasi BMN pada Tahun 2017-2018. Namun hasil revaluasi baru disajkan pada LKPP Tahun 2019 setelah sebelumnya tidak diterima hasilnya oleh BPK pada Tahun 2018. Penelitian ini memiliki tujuan untuk: (1). Mengetahui kesesuaian proses revaluasi BMN perlakuan akuntansi pada SAP, (2). Melakukan evaluasi dan menganalisis kelemahan pelaksanaan revaluasi BMN yang dapat diterapkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas (dialog antara aktor dan forum yang menghasilkan konsekuensi) sebagai landasan berpikir dan analisis konten untuk menganalisis informasi yang didapatkan dari pihak DJKN. Hasil penelitian adalah (1). pelaksanaan revaluasi BMN sudah dilaksanakan sesuai dengan SAP dan peraturan perundangan serta telah mencapai tujuannya. (2) pelaksanaan revaluasi BMN di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan seperti pada kegiatan inventarisasi.

---

The Ministry of Finance is conducting a BMN revaluation in 2017-2018. However, the revaluation results are only presented to LKPP 2019 after the results were not received by the BPK in 2018. This study aims to: (1). Knowing the BMN revaluation process comply with accounting treatment on SAP, (2). Evaluate and analyze the weaknesses of the BMN revaluation that can be applied by the Ministry of Finance. This study uses accountability theory (dialogue between actors and forums that produces consequences) as a foundation for thinking and content analysis to analyze information obtained from the DJKN. The results of the study are (1). implementation of the BMN revaluation has been carried out in accordance with SAP and regulations also has achieved its objectives. (2) the implementation of the revaluation of BMN in Indonesia still has several weaknesses such as in inventory activities."

"Salah satu isu krusial dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah tidak dipergunakannya BMN secara efisien sehingga menimbulkan kondisi BMN yang unutilized dan underutilized. Konsep capital charge dalam ranah pengelolaan aset publik dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Capital charge telah diimplementasikan pada beberapa negara antara lain Australia, Inggris, Selandia Baru, dan Kanada. Penelitian ini bertujuan menganalisis kemungkinan diterapkannya konsep capital charge pada pengelolaan BMN dan prasyarat yang harus dipenuhi untuk penerapan capital charge tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif berupa studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). DJKN merupakan unit pemerintah yang berwenang dalam merumuskan kebijakan di bidang pengelolaan BMN, termasuk kebijakan capital charge. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep capital charge memiliki relevansi dengan konsepsi pengelolaan BMN, terutama pada optimalisasi pengelolaan BMN dengan fokus cost efficiency pada kondisi BMN yang underutilized. Berdasarkan hal tersebut, capital charge sangat mungkin untuk diterapkan di Indonesia, namun dalam implementasinya juga perlu memperhitungkan dampak fiskal dari sudut pandang penganggaran keuangan negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

---

One of the crucial issues in the management of State Property (BMN) is that BMN is not used efficiently, resulting in conditions where BMN is unutilized and underutilized. The concept of capital charges in the realm of public asset management can be one solution to increase the efficiency of asset use. Capital charges have been implemented in several countries, including Australia, England, New Zealand, and Canada. This study aims to analyze the possibility of applying the capital charge concept to BMN management and the prerequisites that must be met for the application of the capital charge. This study uses a qualitative approach in the form of a case study at the Directorate General of State Assets Management of the Ministry of Finance (DGSAM). DGSAM is a government agency that has the authority to formulate BMN management policies, including capital charge policies. The study results show that the capital charge concept has relevance to the concept of BMN management, especially in optimizing BMN management with a focus on cost efficiency in underutilized BMN conditions. Based on this, a capital charge can be implemented in Indonesia, but in its implementation, it is also necessary to take into account the fiscal impact from the perspective of state financial budgeting in the APBN."

"[ABSTRAKSebelum Lembaga Informasi Nasional digabungkan menjadi DepartemenKomunikasi dan Informatika (Depkominfo) pada tahun 2005, banyak pemakaiandan peminjaman barang milik negara (BMN) yang tidak tercatat dan tidakterawasi dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan banyak BMN ?terutama berupabarang bergerak? yang hilang. Hingga pada akhirnya Biro Keuangan membangunSistem Informasi Manajemen Pengendalian dan Pengamanan Barang MilikNegara (SIMPP-BMN) pada tahun 2008, dengan tujuan dapat mengamankanBMN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namunkenyataannya, hingga kini sistem informasi ini tidak dapat digunakan atau gagaldiimplementasikan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi agar kegagalanimplementasi sistem informasi tidak terulang lagi. Berdasarkan penelusuran lebihlanjut menggunakan Ishikawa Diagram ada tujuh akar masalah yang membuatsistem informasi ini tidak dapat digunakan. Dari tujuh akar masalah tersebutdiperoleh lima area proses dalam COBIT 5 yang dapat digunakan sebagai polasolusi. Tiga akar masalah di antaranya karena tidak adanya kebijakan internalmengenai SIMPP-BMN, tidak adanya mekanisme legal mengenai pengaksesandatabase SIMAK-BMN oleh SIMPP-BMN, dan perbedaan platform SIMPPBMNdengan lingkungan sistem di PDSI. Dari ketiga akar masalah tersebutdiperoleh pola solusi agar kegagalan implementasi sistem informasi tidak terulanglagi, yaitu diperlukan kebijakan internal tentang penggunaan sistem informasi diorganisasi, diperlukan koordinasi yang dapat diikuti dengan kerja sama di antarapihak-pihak terkait dan dapat diwujudkan ke dalam POS, dan diperlukandokumentasi resmi tentang kegiatan pengembangan sistem informasi.

---

ABSTRACTPrior to the unification of the Institute of National Information into Ministry ofInformation and Communication Technology (Depkominfo) in 2005, there weremany activities of borrowing and usage of state property (BMN), which were notappropriately documented and supervised. This resulted in many losses of BMN,mainly mobile assets. To cope with this issue, the Financial Bureau finallydeveloped the Management Information System for State Property Control andSecurity (SIMPP-BMN) in 2008, in order to safeguard BMN within the Ministryof Information and Communication Technology. In fact, however, until now thisinformation system can not be used or failed to be implemented. Therefore, anevaluation is necessary to prevent implementation failure of the informationsystem in the future. Further investigation using the Ishikawa Diagram revealsthat there are seven root causes that make this information system useless. Fromthe seven root causes, five process areas in COBIT 5 are obtained, which can beused as solution approaches. Three of seven root causes include the absence ofinternal policy on SIMPP-BMN, the absence of legal mechanism for access toSIMAK-BMN?s database by SIMPP-BMN, and the incompatibility of SIMPPBMN?splatform with the PDSI?s system environment. Based on these three rootcauses, the Ministry of Information and Communication Technology requires aninternal policy on use of information system in the organization, coordinationfollowed by collaboration among stakeholders, and official documentation ofdevelopment of information system to prevent implementation failure of theinformation system in the future., Prior to the unification of the Institute of National Information into Ministry ofInformation and Communication Technology (Depkominfo) in 2005, there weremany activities of borrowing and usage of state property (BMN), which were notappropriately documented and supervised. This resulted in many losses of BMN,mainly mobile assets. To cope with this issue, the Financial Bureau finallydeveloped the Management Information System for State Property Control andSecurity (SIMPP-BMN) in 2008, in order to safeguard BMN within the Ministryof Information and Communication Technology. In fact, however, until now thisinformation system can not be used or failed to be implemented. Therefore, anevaluation is necessary to prevent implementation failure of the informationsystem in the future. Further investigation using the Ishikawa Diagram revealsthat there are seven root causes that make this information system useless. Fromthe seven root causes, five process areas in COBIT 5 are obtained, which can beused as solution approaches. Three of seven root causes include the absence ofinternal policy on SIMPP-BMN, the absence of legal mechanism for access toSIMAK-BMN’s database by SIMPP-BMN, and the incompatibility of SIMPPBMN’splatform with the PDSI’s system environment. Based on these three rootcauses, the Ministry of Information and Communication Technology requires aninternal policy on use of information system in the organization, coordinationfollowed by collaboration among stakeholders, and official documentation ofdevelopment of information system to prevent implementation failure of theinformation system in the future.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN di Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan menganalisis dan merumuskan tindakan yang dibutuhkan agar pengawasan dan pengendalian BMN agar berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan telaah dokumen kepada para pihak terkait di tingkat Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian didapati bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN kurang optimal karena masih ditemui berbagai macam kelemahan dalam pelaksanaannya. Tindakan yang harus dilakukan agar optimal pengawasan dan pengendalian BMN yaitu: penggunaan IT, pengawasan berlapis, dan koordinasi antara bagian terkait.

---

This study aims to analyze the implementation of the supervision and control of BMN in the Ministry of Communications and Information Technology, and analyze and formulate the actions need for the supervision and control of BMN to run optimally. This study uses data collection methods such as interviews and document review to the relevant parties at the level of Echelon I Ministry of Communication and Information and questionnaires. Results of the study find that the supervision and control of BMN less than optimal because they encounter a wide range of weaknesses in implementation. Action needs to do such as: use of IT, layer oversight, and the coordination between the relevant sections so monitoring and control BMN can be optimal."

"Indonesia sebagai sebuah negara yang besar memiliki aset yang besar pula, meski demikian pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia masih belum optimal. Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu Kementerian yang mengelola Barang Milik Negara juga tidak lepas dari kesalahan dalam mengelola Barang Milik Negara. Pengelolaan yang tumpang tindih, penguasaan Barang Milik Negara oleh pihak yang tidak berhak hingga banyaknya Barang Milik Negara yang berstatus idle adalah beberapa contoh kekurangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaannnBarang Milik Negara yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dikombinasikan dengan teori hybrid yang dikemukakan oleh Ripley. Untuk menganalisis strategi implementasi menggunakan tahapan yang dipaparkan oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan PP Nomor 27 Tahun 2014 di Kemensetneg belum sepenuhnya sempurna. (2) belum direvisinya peraturan di internal Kemensetneg terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan terbatasnya sumberdaya serta sarana dan prasarana penunjang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemensetneg terhambat

---

Indonesia as a large country has large assets, nevertheless management of State Property in Indonesia is still not optimal. The Ministry of State Secretariat as one of the Ministries that manages State Property is also have a mistake in managing State Property. Overlapping management, control of State Property by unauthorized parties to the amount o_fState-Owned Goods with idle status are some examples ofdeficiencies in the management o_f State Property. The purpose of the study is to describe the implementation o_f the State-Owned Goods management policy stipulated in PP No. 27 o_f2014 in the Ministry o_f State Secretariat. In analyzing the implementation o_f policies and influencing factors, the author uses the implementation theory model proposed by Grindle combined ·with the hybrid theory proposed by Ripley. To analyze the implementation strategy using stages presented by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form o_f in-depth interviews with relevant parties. Research Results (I) the implementation (~{Government Regulation Number 27 (i20!4 in the Ministry o_f State Secretariat has not been completely pelfect. (2) the revision (i the internal regulations of the Ministry of State Secretariat related to the management of State Property and the limited resources and supporting facilities and infrastructure are the obstacle factors that influence the implementation of the policy (i the management of State Property in the Ministry of State Secretariat."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen aset pada pengelolaan barang rampasan di Instansi X, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Metode penulisan yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen aset pada pengelolaan barang rampasan negara pada instansi X belum sepenuhnya efektif, masih terdapat kelemahan dalam penerapannya. Kelemahan tersebut adalah regulasi pengelolaan barang rampasan negara di Instansi X belum ada, Prosedur Operasi Baku yang dimiliki belum untuk semua siklus pengelolaan barang rampasan, kebijakan untuk barang yang penurunan nilainya sangat cepat belum ada, gudang penyimpanan belum memadai, jumlah pegawai masih sedikit, sistem informasi yang terintegrasi benda sitaan dan barang rampasan belum ada/selesai, Pengendalian yang ada atas risiko yang sudah terregister belum memadai.

---

This study aimed to determine the implementation of asset management in the management of state booty in Institution X, using qualitative methods and case study approaches. The writing method used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the implementation of asset management in the management of state booty at Institution X has not been fully effective. These weaknesses are regulations for the management of state booty in Agency X, there is no Standard Operating Procedure for all cycles of loot management, there is no policy for goods that decline in value very quickly, storage warehouses are not sufficient, the number of employees is still small, information systems which are integrated with confiscated objects and state booty that have not yet been completed. The existing control over the risks that have been registered is not adequate."

"Penelitian ini berfokus kepada Analisis Kegiatan Pengendalian Pada Proses Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang terjadi dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka serta studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap petugas BMN serta pejabat yang menangani penatausahaan BMN. Analisis dilakukan terhadap proses penatausahaan Barang Milik Negara dan juga terhadap sebelas subunsur kegiatan pengendalian dilingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pada proses penatausahaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal telah memenuhi sebelas subunsur kegiatan pengendalian.

---

This study is focused on the analysis of Control Activities in Administration Process of State Property within the General Secretariat of the Ministry of Trade. This study is qualitative research method. This study is conducted by observing and interviewing officer and official. Analysis is performed on the administration of state property, and the eleven element of control activities at the General Secretariat of the Ministry of Trade. The result of the research conclude that the control activites in administration process of state property at the General Secretariat of the Ministry of Trade have met the eleven elements of control activities."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atas berbagai permasalahan yang terjadi dan merumuskan upaya perbaikan dalam penerapan perencanaan kebutuhan BMN yang lebih optimal dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran dengan studi kasus pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan dengan Soft System Methodology (SSM) dan dengan pendekatan Strategic Asset Management Framework..Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 root definition yang menjadi penyebab utama dari permasalahan belum optimalnya pelaksanaan perencanaan kebutuhan BMN dalam rangka integrasi perencanaan dan penganggaran. Permasalahan tersebut apabila ditinjau dari elemen dalam SAMF, muncul baik dari sisi people, process maupun technology. Dari sisi people terdapat 2 root definition yaitu belum sinergi antara DJA dan DJKN dalam perencanaan kebutuhan BMN dan Kendala tingkat pemahaman SDM dalam penyusunan RKBMN di Pengguna Barang. Dari sisi process yang menjadi root definition yaitu tidak terdapatnya Asset Management Srategy atau Strategic Asset Plan yang menghubungkan antara tujuan organisasi dengan pengelolaan aset dalam kerangka siklus hidup aset. Dari sisi technology yang menjadi Root definition yaitu tidak adanya interkoneksi data antara aplikasi untuk RKBMN dan RKA-K/L.

---

This study aims to analyze various problems that occur in the implementation of Planning of State-Owned Asset Need and to formulate improvements so that the implementation of Planning of State-Owned Asset Need is more optimal in the context of planning and budgeting integration with case studies at the Directorate General of State Assets Management. This research is qualitative with a case study approach. The research was conducted using Soft System Methodology (SSM) and with a Strategic Asset Management Framework approach. The results of this study indicate that there are 4 root definitions which are the main causes of the problem of not yet optimal implementation of Planning of State Owned Asset Need in the context of planning and budgeting integration. These problems when viewed from the elements in the Strategic Asset Management Framework arise from the people, process and technology side. In terms of people, there are 2 root definitions, first the lack of synergy between Directorate General of Budget and Directorate General of State Assets Management in planning of State Owned Asset Need and the second is constraints on the level of understanding of human resources in the preparation of the Planning of State Owned Asset Need in the Asset Users. From the process side, the root definition is that there is no Asset Management Strategy or Strategic Asset Plan that connects organizational goals with asset management within the framework of the asset life cycle. In terms of technology, the root definition is that there is no data interconnection between applications for Planning of State Owned Asset Need and Work Plan and Budget Ministry/Agency."

"Sharing pengetahuan dapat memberikan manfaat untuk mencapai individu dan tujuan organisasi. Knowledge sharing diantara petugas pengelola BMN berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib administrasi dan tertib pengelolaan. Namun, knowledge sharing pada komunitas pengelolaan BMN LIPI belum optimal, sehingga perlu diidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi petugas pengelola BMN LIPI untuk melakukan knowledge sharing.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku knowledge sharing pada komunitas pengelolaan BMN LIPI. Model penelitian ini dikembangkan berdasarkan Theory of Planned Behavior sebagai kerangka teoritis dan diadaptasi ke dalam konteks knowledge sharing serta dikombinasikan dengan konstruk-konstruk yang didapat dari penelitian terdahulu. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dari hasil penyebaran kuesioner kepada petugas pengelola BMN satker LIPI serta pembina pengelola BMN LIPI. Sampel survei terdiri dari 101 responden dan teknik analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) dan analisis jalur (Path Analysis) dengan menggunakan software AMOS (Analysis of Moment Structure).Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa attitude toward knowledge sharing dipengaruhi oleh expected reciprocal benefit, sedangkan perceived behavioral control dipengaruhi oleh resource availability dan technology. Attitude toward knowledge sharing dan perceived behavioral control berpengaruh positif terhadap intention to share yang pada akhirnya secara positif mempengaruhi knowledge sharing behavior. Perceived behavioral control juga terbukti dapat mempengaruhi perilaku knowledge sharing baik secara langsung maupun tidak langsung melalui niat (intention) untuk melakukan knowledge sharing. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengoptimalkan budaya knowledge sharing pada komunitas pengelolaan BMN di lingkungan LIPI.

---

Sharing knowledge can provide benefits to achieve individual and organization‟s goals. Sharing knowledge among state property management (SPM)‟s officer is very crucial in making a good state property management in administrative order. In fact, sharing knowledge in SPM‟s officer in LIPI is not optimum yet, so that it needs to be identified which factors that influence SPM‟s officer in LIPI to do so.

This study is aimed to identify the factors which influence the behavior of community of SPM‟s officer in LIPI to share knowledge. The model of this research is developed base on the Theory of Planned Behavior which is used as theoretical framework and adapted to the context of sharing knowledge as well as combined with the constructs from the previous study. The data that are used in this study are the primary data from the questionnaires which are spread to the officers and supervisors of SPM in LIPI. The survey‟s samples consist of 101 respondents and it uses Structural Equation Modeling (SEM) and Path Analysis as technical data analysis by using Analysis of Moment Structure (AMOS) software.

The result of analysis found that the attitude toward sharing knowledge is influenced by the expected reciprocal benefit, while, perceived behavioral control is influenced by resource availability and technology. The attitude toward knowledge sharing and perceived behavioral control has a positive impact to the intention to share which eventual positively influence the knowledge sharing behavior. The perceived behavioral control is also proved to influence the behavior of both direct and indirect knowledge sharing (intention). The result of this study is considered to be useful in optimizing the culture of sharing knowledge among SPM‟s officer community in LIPI."