Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tren akuisisi bank lokal oleh badan hukum asing. Pemerintah Indonesia membuka pintu bagi pemodal asing untuk memiliki paling banyak 99% saham di bank umum. Ketentuan tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan modal bank yang disebabkan oleh krisis moneter pada akhir tahun 1990-an. Peluang ini dimanfaatkan oleh pemodal asing untuk membeli saham bank-bank di Indonesia. Bahkan, hingga saat ini sebagian besar bank swasta di Indonesia dimiliki oleh asing. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai tren akuisisi bank lokal oleh investor asing yang telah dilakukan sejak krisis moneter sampai saat ini. Metode penelitian yang dipakai penulis adalah yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini, penulis mengacu kepada hukum positif atau norma hukum tertulis. Untuk melihat tren ini, perlu ditinjau mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuisisi bank lokal oleh pihak asing, termasuk di dalamnya peraturan tentang kepemilikan saham bank umum, pemegang saham pengendali, kepemilikan tunggal, dan sebagainya. Penulis juga meneliti motif yang dimiliki oleh asing untuk mengakuisisi bank lokal. Pada dasarnya, tindakan akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan pasti dilatarbelakangi dengan niat untuk meningkatkan sinergi agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam skripsi ini, akan dijabarkan lebih lanjut mengenai latar belakang Indonesia sebagai target akuisisi investor-investor asing. Selain itu, penulis juga meneliti dan menganalisis dampak liberalisasi perbankan terhadap kepentingan nasional perbankan Indonesia dan juga terhadap bank yang diakuisisi itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren akuisisi bank lokal oleh badan hukum asing didasari oleh bertemunya penawaran dari investor asing yang ingin memperluas pasar dan permintaan Indonesia yang membutuhkan pemodal yang kuat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tindakan akuisisi oleh asing berdampak positif bagi bank-bank di Indonesia yang dapat dilihat dari performa, efisiensi, dan inovasi. Bank-bank di Indonesia semakin maju dalam digitalisasi perbankan setelah diakuisisi oleh investor asing dari negara-negara maju. Demi memenuhi kebutuhan nasabah, bank-bank juga melakukan kerjasama yang inovatif dengan penyedia jasa yang populer di kalangan masyarakat.

---

This thesis discusses the trend of acquisition of local banks by foreign corporations. The Government of Indonesia opens the door for foreign investors to own at most 99% of shares in commercial banks. The provision was established to meet the bank's capital needs caused by the monetary crisis in the late 1990s. This opportunity is utilized by foreign investors to buy shares of banks in Indonesia. In fact, until now most private banks in Indonesia are owned by foreigners. Therefore, the author is interested to discuss about the trend of acquisitions of local banks by foreign investors that have been carried out since the monetary crisis to date. Research method that used by the author is juridical-normative, whereas in this research, author refers to positive law or written norms law. To see this trend, it is necessary to review the laws governing the acquisition of local banks by foreign parties, including regulations on the share ownership of commercial banks, controlling shareholders, sole prop ownership, and so on. The author also examined foreign-owned motives for acquiring local banks. Predominantly, the acquisition actions carried out by a company must be motivated by the intention to increase synergy to obtain greater profits. In this thesis, it will be further described about Indonesia's background as the target of acquisition of foreign investors. In addition, the author also examines and analyzes the impact of banking liberalization on the national interest of Indonesian banks as well as on the banks acquired itself. The results showed that the trend of acquisition of local banks by foreign legal entities is based on the meeting of offers from foreign investors who want to expand the Indonesian market and demand that requires strong investors. This research also shows that foreign acquisitions have a positive impact on banks in Indonesia that can be seen from performance, efficiency, and innovation. Banks in Indonesia are increasingly advancing in banking digitization after being acquired by foreign investors from developed countries. In order to meet customer needs, banks also conduct innovative cooperation with service providers that are popular among the public."

"ABSTRAKSkripsi ini didasarkan pada pelaksanaan Akuisisi Saham Bank Mutiara oleh JTrust, sebuah badan hukum dari Jepang. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, proses akuisisi saham Bank Mutiara oleh JTrust. Kedua, akibat hukum akuisisi saham Bank Mutiara oleh JTrust terhadap kepengurusan, status karyawan, kreditur, pemegang saham, dan persaingan usaha. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses akuisisi Bank Mutiara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan beberapa pengecualian karena status Bank Mutiara yang merupakan bank dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa akuisisi Bank Mutiara menyebabkan perubahan pada kepengurusan dan komposisi pemegang saham tetapi tidak menyebabkan akibat apapun pada status karyawan, kreditur serta persaingan usaha.

---

ABSTRACTThis research focused on the acquisition of Bank Mutiara by JTrust, a financial company based on Japan. This research would focus on two main issues. First, the acquisition process based on the existing regulations. And the later about the effect the acquisition has on the Bank Mutiara’s management, employees, creditors, shareholders, and business competition in the banking sector . This researched used juridical-normative method that refers to positive law or written norms law. The research showed that the acquisition process has been done in accordance to all the existing regulations about acquisition with some exceptions because Bank Mutiara’s status as currently managed by LPS. The research showed that the acquisition process also resulting in some changes in the company namely the acquiree’s management board and shareholders but did not affect the creditors, employees and banking’s sector business competition."

"Skripsi ini membahas mengenai akuisisi bank, dimana bank yang diakuisisi adalah bank lokal dan pihak yang mengakuisisi adalah badan hukum asing, dengan studi kasus akuisisi Bank Ekonomi oleh HSBC. Pembahasannya mencakup dasar pertimbangan bagi masing – masing pihak dalam melaksanakan akuisisi, akibat akuisisi terhadap kepemilikan dan kepengurus bagi bank yang diakuisisi serta pengaruh pelaksanaan akuisisi terhadap nasabah, pemegang saham minoritas, kreditur, bidang usaha dan karyawan. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data – data sekunder. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa pelaksanaan akuisisi pada bank harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan memperhatikan kepentingan – kepentingan para pihak.

---

The focus of this study is the bank acquisition, where the bank who acquired is local bank and the acquiror is foreign legal entity, with case study : The acquisition of Bank Ekonomi by HSBC. This discussion is included the based considering of the acquisition by the parties, the consequence for the ownership and management for the acquiree and the effect of acquisition for customers, minority shareholders, creditors, business and employees. This research is literature law research based on literature or secondary data. The data were collected by means of analytic-descriptive. The researcher suggest that the implementation of bank acquisition should be based on the rules and conducted with due consideration of the interest of the parties."

"Fokus dari makalah ini adalah untuk menjelaskan peraturan bank di Indonesia dan Korea Selatan mengenai pembentukan bank asing di kedua negara. Dalam bab-bab selanjutnya, peraturan bank bank komersial di Indonesia dan Korea Selatan serta kondisi dan proses pendirian cabang bank asing akan dijelaskan dalam arti sempit. Pada bulan Januari 2014, telah terjadi perubahan signifikan dalam badan pengawas bank sebagai sistem pengawasan tunggal oleh bank sentral, Bank Indonesia, telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan OJK. Pada bulan Desember 2012, 39 Kebijakan Kehadiran Tunggal 39, yang membatasi saham bank di bank, telah diubah untuk memungkinkan pengecualian tertentu ketika mengamankan hak pengelolaan bank komersial. Di Korea, bentuk dasar dan standar masuknya bank asing ditetapkan dalam UU Perbankan dan peraturan-peraturan di bawahnya. Undang-undang perbankan pada dasarnya mengacu pada 39 cabang domestik 39 bank asing sebagai jenis entri paling dasar, dan bank asing juga masuk ke negara dalam bentuk sebagian besar cabang atau kantor. Penelitian ini menimbulkan pertanyaan tentang tinjauan hukum saat ini pada hukum perbankan dan pembentukan bank asing. Untuk menjawab pertanyaan, pendekatan normatif digunakan dalam beberapa perspektif. Berkenaan dengan menjawab pertanyaan penelitian, makalah ini akan melihat hukum perbankan yang berfokus pada peraturan bank asing bank asing yang ada di Indonesia dan Korea Selatan dan pelaksanaannya.

---

The focus of this paper is to explain the bank regulation in Indonesia and South Korea concerning the establishment of a foreign bank in both countries. In the following chapters, the bank regulation of the commercial bank in Indonesia and South Korea and the condition and process of establishment of branches of a foreign bank will be explained in a narrow sense. In January 2014, there has been a significant change in the bank supervisory body as a single supervisory system by the central bank, Bank of Indonesia, has been transferred to the Financial Services Authority FSA. In December 2012, the 39 Single Presence Policy 39, which restricts the bank 39s stake in the bank, has been amended to allow certain exceptions when securing the management rights of commercial banks. In Korea, the basic forms and standards of entry of foreign banks are laid down in the Banking Law and its subordinate regulations. The banking law refers to the 39 domestic branch 39 of foreign banks as the most basic type of entry, and foreign banks enter into the country in the form of most branches or offices. This research raises questions about the current legal review of banking law and the establishment of a foreign bank. To answer the questions, a normative approach is used in several perspectives. With regard to answering research questions, this paper will look at the banking law focusing on foreign bank regulation the existing foreign banks in Indonesia and South Korea and its implementation."

"Sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing kerap digugat ke peradilan Indonesia atas dasar penyelundupan hukum. Akibatnya, pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian tersebut diabaikan oleh hakim dalam peradilan Indonesia, sehingga peradilan Indonesia mengadili perkara perjanjian trust dengan mengacu pada hukum Indonesia yang pada saat itu belum mengenal lembaga hukum trust. Setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), perjanjian trust tidak lagi dapat dianggap sebagai penyelundupan hukum.

---

Prior to the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements between Indonesian legal entity and foreign legal entity were often considered as fraudulent creation of point of contacts and be sued to the Indonesian civil court. As a result, the choice of law and the choice of forum that had be made in the agreement was ignored by the Indonesian civil court’s judges. Therefore, the judges adjudicated the case of a trust agreement with reference to the Indonesian law which at that time has not regulated about trust. After the enactment of the Bank Indonesia Regulation No. 14/17/PBI/2012 concerning Trust as Bank Business Activities, trust agreements shall no longer be considered as fraudulent creation of point of contacts."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai liberalisasi kepemilikan modal asing pada bank suatu bank umum di Indonesia. Pada awalnya, hal ini diimplementasikan sebagai salah satu komitmen Indonesia sebagai anggota GATS-WTO. Namun, ketika timbul adanya kebutuhan akan modal yang dikarenakan krisis moneter yang dialami Indonesia pada akhir tahun 1990-an, maka batasan kepemilikan modal oleh pihak asing di suatu bank ditingkatkan menjadi maksimal 99 persen. Melihat kondisi seperti itu, jelas membuat pihak asing berbondong-bondong menginvestasikan dananya ke dalam industri perbankan Indonesia. Hal ini terus berlanjut hingga saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana ketentuan batasan kepemilikan modal asing pada bank umum dengan menganalisis peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan terhadap kepentingan nasional juga akan dibahas, mengingat sektor perbankan merupakan penggerak roda perekonomian nasional, di mana hal ini ditujukan untuk melindungi dan memacu peran dan daya saing pihak lokal. Untuk melihat bagaimana implementasi dan dampak dari ketentuan kepemilikan modal asing pada bank umum, maka penulis tertarik untuk menganalisis akuisisi Bank NISP oleh OCBC Bank (Singapura) yang dilakukan secara bertahap. Deskripsi yang akan disampaikan termasuk pemaparan kinerja perusahaan untuk periode lima tahun terakhir pasca masa akuisisi. Untuk meneliti permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dengan penggunaan data sekunder, seperti peraturan dan perundang-undangan, literatur, dan data aktual yang berkaitan dengan Bank OCBC NISP. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa ketentuan kepemilikan modal asing dengan perlindungan kepentingan nasional diatur pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, baik internasional maupun nasional, seperti GATS dan Schedule of Commitments Indonesia di GATS-WTO, Undang-Undang Perbankan, dan beberapa Peraturan Bank Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the liberalization of foreign ownership in a commercial bank in Indonesia. At first, it is implemented as one of Indonesia's commitment as a GATS-WTO member. However, when the need for capital arises due to the financial crisis experienced by Indonesia in the late 1990s, the definition of capital ownership by foreigners in the bank increased to a maximum of 99 percent. Seeing such conditions clearly makes foreigners flocking to invest in the Indonesian banking industry. This continues to this day. Therefore, the author are interested in discussing how the provisions of foreign capital ownership limitation in commercial banks by analyzing the law and regulations in force. Protection of national interests will also be discussed, since the banking sector is a driver of the national economy, where it is intended to protect and promote the role and competitiveness of the local party. To see how the implementation and impact of the provisions of foreign capital ownership in commercial banks, the author are interested in analyzing acquisition by OCBC Bank which is done in gradually. Description will be presented including the company's exposure to the performance of the last five years post-acquisition period. To investigate these issues, the research method used is literature study with the use of secondary data, such as law and regulations, literatures, and the actual data related to Bank OCBC NISP. From the research, the author learned that the provisions of foreign capital ownership with the protection of national interests is set on some law and regulations, both international and national, such as the GATS and Indonesia Schedule of Commitments in GATS-WTO, Banking Law, and several of Bank Indonesia Regulations."

"ABSTRAKKajian ini membahas mengenai konsep integrasi yang dilakukan antara bank berbadan hukum Indonesia dengan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri Kantor Cabang Bank Asing . Hal ini didasari oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu bank berbadan hukum Indonesia dengan Kantor Cabang Bank Asing yang memiliki hubungan dalam satu kelompok usaha, dimana tindakan hukum ini belum diatur secara khusus dalam hukum perbankan Indonesia. Integrasi tersebut dilakukan dengan peralihan aset dan kewajiban dari Kantor Cabang Bank Asing kepada bank berbadan hukum Indonesia dimana entitas dari kedua bank tetap eksis. Namun, hanya bank penerima peralihan tersebut yang akan melanjutkan operasional dan kegiatan usaha bank, sedangkan Kantor Cabang Bank Asing harus melakukan penyelesaian terhadap sisa aset dan kewajibannya agar dapat mengajukan pencabutan izin usahanya kepada otoritas untuk menutup kantor cabangnya di Indonesia. Sekilas, tindakan hukum integrasi ini terlihat serupa dengan merger dan akuisisi perusahaan pada umumnya. Namun secara yuridis, integrasi ini tidak dapat digolongkan sebagai merger maupun akuisisi karena ketentuan hukum perbankan Indonesia terhadap merger atau akuisisi tidak mengatur tindakan yang dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Asing. Oleh karena itu, perlu dipahami mengenai tindakan hukum integrasi yang dilakukan oleh kedua bank. Pertanyaan mendasar dari kajian ini adalah bagaimana mekanisme dan dampak hukum integrasi yang dilakukan oleh bank berbadan hukum Indonesia dengan Kantor Cabang Bank Asing yang bersangkutan. Untuk menjawab hal-hal tersebut, tulisan ini dibuat dengan pendekatan penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian akan diolah secara kualitatif berdasarkan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data berupa data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber terkait.

---

ABSTRACTThis study explains about the concept of integration between Indonesian commercial bank and foreign branch bank. It is based on the legal action that has been done by a local bank and foreign branch bank which is occurred in one banking group relationship. This legal action has not been regulated by Indonesian banking law. Such integration is done by assets and liabilities transfer from the foreign branch bank to the Indonesian commercial bank, where both banks rsquo personality remain to exist. However, it is only the Indonesian commercial bank which acquired the assets and liabilities that will continue to operate, while the foreign branch bank will liquidate its business rsquo assets and liabilites to have its business license revoked by the authority, so that the foreign branch bank may cease its operation in Indonesia. This legal action may seem to be similar with merger or acquisition by companies in general. But it cannot be classified as merger or acquisition by law on the basis that merger or acquisition in Indonesian banking law does not regulate the act of foreign branch bank. Therefore, it is important to be understood the legal action of integration between the parties. The fundamental questions of this writing are how such integration was being done by the parties and its legal impacts. To answer those questions, this writing is done through yuridical normative approach with descriptive research type. The research is processed qualitatively based on literature study with secondary data followed by topic related interview as the data collection tools."

"Skripsi ini membahas mengenai liberalisasi dalam hal kepemilikan asing pada bank umum di Indonesia, dimulai dengan keikutsertaan Indonesia dalam GATS- WTO. Namun, dengan adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia, persentase tersebut menjadi semakin terbuka, yaitu mencapai 99%. Hal ini jelas membuat lebih banyak pihak asing yang masuk ke dalam bank-bank umum di Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis ingin membahas mengenai bagaimana pengaturan yang berkaitan dengan liberalisasi dalam kepemilikan asing pada bank umum tersebut dan adakah ketentuan yang melindungi kepentingan nasional karena ternyata perkembangan tingkat kepemilikan asing ini membuat melemahnya peranan dan daya saing dari pihak domestik itu sendiri dimana seharusnya hal tersebut menunjang pertumbuhan ekonomi, yang merupakan bagian dari kepentingan nasional. Untuk meneliti kedua permasalahan tersebut, metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan dan juga akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber karena ada data-data yang harus ditanyakan langsung kepada pihak-pihak yang memahami topik skripsi ini. Dari hasil penelitian, penulis mengetahui bahwa liberalisasi kepemilikan asing ini pada dasarnya diatur dalam perjanjian GATS dan Schedule of Commitments Indonesia di GATS-WTO dan juga diatur dalam beberapa ketentuan nasional, antara lain Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, serta Peraturan Pemerintah tentang Pembelian Saham Bank Umum. Mengenai ketentuan yang melindungi kepentingan nasional, pada dasarnya hal tersebut sudah diatur dalam beberapa pasal di perjanjian GATS itu dan juga dalam Undang-Undang Perbankan, dan beberapa Peraturan Bank Indonesia, seperti PBI tentang Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan."

"Polemik Hukum Pada Perjanjian Pengalihan HakAtas Piutang (Cessie) Dari Bank-Bank Kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Tesis, 2002.Untuk memulihkan kembali kondisi perbankan Indonesiaakibat krisis ekonomi tahun 1997 pemerintah membentukBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yangdidasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)beserta perubahannya. Salah satu kewenangan dari BPPNtersebut adalah melakukan pengambil alihan tagihan ataukredit macet para debitur dari bank-bank yang ditanganiBPPN melalui perjanjian pengalihan hak atas tagihan(cessie). Ketentuan mengenai cessie ini terdapat dalampasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Permasalahanyang timbul adalah para debitur dari bank-bank yangdiambil alih oleh BPPN sering menolak melakukanpembayaran utang-utang mereka dengan alasan perjanjiancessie tersebut tidak sah. Ketidak absahan cessietersebut diakibatkan oleh karena tidak adanyapemberitahuan kepada debitur sebagaimana ditentukan olehpasal 613 KUH Perdata. Berbagai kekurangan dari cessieini penulis paparkan dengan jelas dalam tesis ini. Namun,semua ini penulis berikan solusinya yaitu denganmengadakan revisi atas perjanjian pengalihan hak atastagihan, membuat perjanjian pokok pengalihan tagihan,pemerintah (dalam hal ini Badan Penyehatan PerbankanNasional) harus bersikap pro aktif dengan membentuk timperumus yang khusus menangani masalah ini, untuk bisadiperbaiki di masa yang akan datang. Dengan perbaikan itupula, penulis berharap, BPPN bisa lebih mudah dalammelaksanakan tugasnya."