Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang kewenangan perusahaan asuransi umum menerbitkan Sertifikat Penjaminan Surety Bond pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (UU Penjaminan) dengan pokok permasalahan pertama mengenai bagaimana kewenangan perusahaan asuransi umum menerbitkan surety bond dan keabsahan sertifikat penjaminan surety bond yang diterbitkan sebelum dan pasca diundangkannya UU Penjaminan. Permasalahan kedua mengenai upaya hukum apa yang dapat dilakukan supaya penerbitan sertifikat surety bond oleh perusahaan asuransi umum tidak menimbulkan permasalahan hukum. Metode penelitian dan teori hukum yang dipergunakan untuk membahas permasalahan dalam tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan teori pembentukan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan asuransi umum sebelum dan sesudah diundangkan UU Penjaminan tetap mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat surety bond. Upaya hukum utama yang dapat dilakukan adalah melalui upaya hukum uji materi (judicial review) ketentuan dalam UU Penjaminan dan/atau ketentuan mengenai perasuransian supaya penerbitan sertifikat surety bond oleh perusahaan asuransi umum tidak menimbulkan permasalahan hukum mengenai keabsahannya dan untuk menegaskan dan menghilangkan penafsiran atau pandangan yang berbeda. Saran dari penelitian ini adalah perusahaan asuransi umum melalui Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) supaya mengajukan uji materi (judicial review) ketentuan dalam UU Penjaminan dan/atau peraturan mengenai perasuransian. Pada saat penulisan tesis ini, hal itu telah dilakukan oleh AAUI dan dilaksanakan sebelum tesis ini diuji, putusan MK telah dikeluarkan melalui putusan No.5/PUU-XVIII/2020 pada 25 November 2020 yang memperkuat hasil penelitian ini dimana perusahaan asuransi umum memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat surety bond.

---

This thesis discusses about the legal rights of general insurance companies to issue surety bond certificates after the enactment of Law Number 1 of 2016 concerning Suretyship (Suretyship Law) with the first issue regarding how the legal rights of general insurance companies to issue surety bonds and the validity of surety bond certificates issued by insurance companies before and after the enactment of the Suretyship Law. The second issue concerning to legal actions to be taken by stakeholders so that the issuance of surety bond certificates by general insurance companies does not cause legal problems. The research methods and legal theory used to discuss the problems in this thesis are normative legal research and legislation formation theory. The results showed that general insurance companies before and after the enactment of the Suretyship Law still have the authority to issue surety bond certificates. The main legal actions that can be taken are through judicial review of provisions in the Suretyship Law and / or Law No. 40 of 2014 regarding Insurance (Insurance Law) so that the issuance of surety bond certificates by general insurance companies does not cause legal issues particularly regarding its validity and also to emphasize and eliminate different interpretations or views. The suggestion based on this research is that general insurance companies through the Indonesian General Insurance Association (AAUI) shall submit request for judicial review of the provisions of the Suretyship Law and/or Insurance Law. During the writing process of this thesis, AAUI had been submit a request to Constitutional Court for judicial review and decision was issued through decision No.5 / PUU-XVIII / 2020 in November 25th, 2020 which strengthened the results of this research where the general insurance company has the authority to issue surety bond certificates"

"ABSTRAKTerdapat kekhawatiran oleh Perusahaan Asuransi Umum ketika Undang-Undang Penjaminan No. 1 Tahun 2016 diberlakukan karena adanya beberapa ketentuan yang tidak secara langsung melarang Perusahaan Asuransi Umum untuk dapat menerbitkan penjaminan Surety Bond. Namun, sebelum Undang-Undang Penjaminan No. 1 Tahun 2016 diberlakukan, sudah terdapat pengaturan yang dibuat oleh Pemerintah yang mengatur mengenai penjaminan Surety Bond sekaligus penunjukkan perusahaan asuransi umum yang dapat menerbitkan penjaminan Surety Bond. Adapun skripsi ini membahas mengenai ketentuan penerbitan penjaminan Surety Bond oleh perusahaan asuransi umum dalam Undang-Undang Penjaminan No. 1 Tahun 2016 yang melarang Perusahaan Asuransi Umum menerbitkan penjaminan Surety Bond serta dampaknya bagi bisnis perusahaan asuransi umum dan perusahaan kontraktor dalam industri jasa konstruksi yang menggunakan penjaminan Surety Bond dalam proyek konstruksinya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang tidak secara langsung melarang perusahaan asuransi umum untuk menerbitkan penjaminan Surety Bond sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya dan memberikan dampak terhadap perusahaan asuransi umum sebagai surety company dan para pihak dalam industri jasa konstruksi. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat perubahan (amandemen) pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dan membuat aturan pelaksana yang dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan asuransi umum dalam menerbitkan penjaminan Surety Bond.

---

ABSTRACTGeneral Insurance Company feel concerned when Guarantee Act was published due to the several provisions that prohibited general insurance company to publish Surety Bond. However, before the Guarantee Law was put in place and went into effect, there was some regulation already made by the Government that regulated the Surety Bond mechanism and also be the appropriate legal basis for insurance company to be the surety company. This thesis discusses about the provision of prohibiting Surety Bond issuance by insurance company in Guarantee Act and its implication for the business of insurance company and also for the contractors in industrial construction service that used Surety Bond for their construction project. This study was descriptive using juridicial normative methods. The results showed that there are some provisions that are not directly prohibit the insurance company to issuing the Surety Bond, and this creates some legal uncertainty and affected the insurance company as a surety company and contractors in the industrial construction service. This thesis suggests the government to make changes (amendment) to the Guarantee Act and make some additional rules which allows the insurance company to issue Surety Bond."

"Tesis ini mengkaji mengenai pemutusan hubungan kerja akibat penggabungan perusahaan asuransi jiwa PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUCK”). Tujuan dari penggabungan FWD Life dan FWD Insurance adalah untuk mematuhi ketentuan Kebijakan Kepemilikan Tunggal (Single Presence Policy) berdasarkan Pasal 16 UU No. 40/2014 dan Pasal 28 POJK No. 67/2016. Penggabungan perusahaan FWD Life dan FWD Insurance memiliki akibat hukum kepada para pekerja dari kedua perusahaan yang salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja karena pekerja tidak bersedia untuk melanjutkan hubungan kerja dengan FWD Insurance sebagai perusahaan hasil penggabungan yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja. Penggabungan perusahaan efektif terjadi setelah diundangkannya UUCK atau dikenal dengan Omnibus Law yang dimana undang-undang ini menimbulkan keresahan bagi para pekerja. Dengan latar tersebut, permasalahan yang diajukan mencakup dua hal, yaitu (1) Bagaimana penyelesaian pemutusan hubungan kerja terhadap penggabungan perusahaan asuransi jiwa setelah diundangkannya UUCK? (2) Bagaimana dampaknya terhadap hak-hak pekerja atas pemutusan hubungan pekerja pada penggabungan perusahaan FWD Life dan FWD Insurance setelah diundangkannya UUCK? Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengidentifikasi penyelesaian pemutusan hubungan kerja terhadap penggabungan perusahaan asuransi jiwa setelah diundangkannya UUCK di Indonesia; (2) untuk merumuskan dampaknya terhadap hak- hak pekerja atas pemutusan hubungan pekerja pada penggabungan perusahaan FWD Life dan FWD Insurance setelah diundangkannya UUCK. Penelitian ini menggunakan kerangka teoretis pendekatan Economic Analysis of Law dari Richard Posner (1986). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian kepustakaan—yang dilakukan dengan metode penelusuran kepustakaan. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum diaturnya formula perhitungan pesangon bagi pemutusan hubungan kerja karena penggabungan perusahaan oleh UUCK mengakibatkan penyelesaian pemutusan hubungan kerja harus dilakukan dengan perundingan bipartite untuk menentukan dasar hukum dari pemutusan hubungan kerja tersebut. Keputusan FWD Life dan FWD Insurance untuk memberikan hak-hak pekerja setara dengan hak-hak pekerja dalam Pasal 163 ayat (1) UU Naker melalui kesepakatan dalam perundingan bipartit untuk mengikat para pihak yang membuatnya, adalah suatu keputusan yang efisien, memiliki nilai ekonomi dan dapat diterima oleh para pekerja FWD Life dan FWD Insurance.

---

This thesis examines the termination of employment due to the merger of two life insurance companies, PT FWD Life Indonesia ("FWD Life") and PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") after the enactment of Law Number 11 of 2020 regarding Omnibus Law ("UUCK"). The purpose of the merger of FWD Life and FWD Insurance is to comply with the provisions of the Single Presence Policy based on Article 16 of Law No. 40/2014 and Article 28 POJK No. 67/2016. The merger of FWD Life and FWD Insurance companies has legal consequences for the employees of two companies, one of which is termination of employment because employees are not willing to continue their employment with FWD Insurance as a merged company which results in termination of employment. The merger of companies was effective after the enactment of the UUCK or known as the Omnibus Law, which this law caused restlessness for employees. With this background, the problems raised cover two things, namely (1) How to resolve the termination of employment for the merger of life insurance companies after the enactment of the UUCK? (2) What is the impact on employees’ rights due to termination of employment because of merger of FWD Life and FWD Insurance after the enactment of UUCK? The objectives of this research are (1) to identify the settlement of employment termination for the merger of life insurance companies after the enactment of UUCK in Indonesia; (2) to formulate the impact on employees' rights due to termination of employment because of merger of FWD Life and FWD Insurance after the enactment of UUCK. This study uses a theoretical framework of Richard Posner's Economic Analysis of Law approach (1986). The method used is normative legal research and literature research — which is done by using the literature search method. Based on this research, it can be concluded that the formula for severance payment calculation for employment termination due to the merger of companies by UUCK should be settled by bipartite negotiation to determine the legal basis for the employment termination. FWD Life and FWD Insurance decision to pay employees rights equal to employees rights in Article 163 paragraph (1) of the Employment Law through mutual termination agreement in bipartite negotiations to bind the parties in the agreement, is an efficient decision, has economic value and acceptable by FWD Life and FWD Insurance employees."

"Surety bond merupakan salah satu produk penjaminan yang umum ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam pelaksanaan proyek untuk menjamin bahwa kontraktor atau principal dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok. Apabila kontraktor wanprestasi maka pihak asuransi akan memberikan ganti kerugian kepada pemberi kerja atau obligee. Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang mungkin timbul mengenai pertanggungjawaban perusahaan asuransi apabila kegagalan principal terjadi karena kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh principal. Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dan menganalisis putusan-putusan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik mengenai surety bond yang seringkali terjadi adalah mengenai pencairan ganti kerugian. Pada umumnya, ketika kontraktor gagal melaksanakan prestasinya maka pihak pemberi kerja (obligee) akan meminta perusahaan asuransi untuk membayar klaim. Meskipun demikian, dalam hal principal mengklaim bahwa pihaknya tidak melakukan wanprestasi, maka perlu dilakukan peninjauan apakah surety bond tersebut bersifat conditional atau unconditional. Hal ini karena implikasi dari sifat surety bond yang tercantum sebagai klausul perjanjian suretyship akan berbeda dalam proses pencairan klaimnya. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan dilakukan analisis terhadap kasus yang mengacu pada Putusan Nomor 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan bagi para pihak untuk memahami hubungan hukum para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jenis dan sifat surety bond, hal apa yang dimaksud dengan wanprestasi, dan proses pencairan klaim surety bond.

---

Surety bond is one of the common guarantee products offered by General Insurance Companies in project implementation to ensure that the contractor or principal can carry out its obligations in accordance with the main agreement. If the contractor defaults, the insurance company will provide compensation to the employer or obligee. However, there are problems that may arise regarding the liability of the insurance company if the principal's failure occurs due to negligence or default committed by the principal. This thesis uses the Normative Juridical method and is descriptive in nature by using secondary data in the form of literature studies and analyzing related decisions. The results show that the conflict regarding surety bonds that often occurs is regarding the disbursement of compensation. In general, when the contractor fails to perform its performance, the obligee will ask the insurance company to pay the claim. However, in the event that the principal claims that it has not defaulted, it is necessary to review whether the surety bond is conditional or unconditional. This is because the implications of the nature of the surety bond listed as a clause of the suretyship agreement will be different in the process of disbursing the claim. Therefore, this thesis will analyze the case referring to Decision Number 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Based on the results of this research, it is recommended for the parties to understand the legal relationship of the parties, the rights and obligations of the parties, the type and nature of surety bond, what is meant by default, and the process of disbursing surety bond claims."

"ABSTRAK Surety bond sebagai salah satu produk asuransi yang diterbitkan perusahaan asuransi umum selaku surety secara konsep hukum merupakan suatu perjanjian pertanggungan borgtocht yang diberikan oleh surety tanpa mewajibakan adanya jaminan kebendaan. Dalam surety bond, surety menjamin pelaksanaan kewajiban principal kepada obligee. Sebagai konsekuensi dari borghtocht, maka perusahaan asuransi umum selaku surety memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi recovery atas klaim yang telah dibayarkan kepada obligee yang mana hak tersebut telah diperjanjikan dalam suatu Indemnity Agreement yang dibuat oleh principal. Saat usaha surety bond semakin berkembang, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ldquo;UU No. 1/2016 rdquo; dalam rangka memperkuat dasar hukum atas peraturan tentang penjaminan yang komprehensif sehingga menjadi rujukan dalam menyelenggarakan penjaminan. Dalam UU No. 1/2016 pemerintah juga memberikan kewenangan kepada perusahaan penjamin untuk menyelenggarakan usaha surety bond, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan perusahaan asuransi umum yang telah lebih dahulu menyelenggarakan usaha surety bond setelah diundangkan UU No. 1/2016. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya ada ketidakpastian hukum pada surety untuk mendapatkan ganti rugi recovery dari principal yang pada dasarnya disebabkan karena tidak adanya jaminan kebendaan yang dapat dieksekusi oleh surety dalam tahapan recovery. Sebagai solusi, maka sebelum menerbitkan surety bond, surety mensyaratkan adanya personal guarantee yang menjamin pelaksanaan kewajiban principal membayar ganti rugi kepada surety. Setelah diundangkan UU No. 1/2016, pada faktanya tidak menghapuskan kewenangan perusahaan asuransi umum dalam menyelenggarakan usaha surety bond. Perusahaan asuransi umum tetap dapat menyelenggarakan usaha surety bond sesuai peraturan dalam perasuransian.Kata Kunci : Surety Bond, Recovery, Indemnity Agreement, Personal Guarantee, Penjaminan.

---

ABSTRACT As one of insurance product that issued by general insurance company as surety, surety bond has legal concept as a guarantee agreement borgtocht given by a surety without requiring collateral object. In surety bond, surety guarantees the performance of principal rsquo s obligations to the obligee. As a consequence of borgtocht, a general insurance company as a surety reserves the right to get a recovery of a claim that has been paid to a obligee and such right have been contracted in an Indemnity Agreement made by the principal. In accordance with the report of Indonesian General Insurance Association AAUI , surety bond production has increased in several years due to the high demand of a guarantee. However, amid the development, the Government issued Law No. 1 of 2016 regarding Guarantee Law No. 1 2016 in order to strengthen the legal basis for a comprehensive guarantee regulation, thus it becomes a reference in conducting the guarantee business. In Law No. 1 2016 the government authorizes the guarantor company to conduct surety bond business, this further raises question about the authority of general insurance company that have previously conducted surety bond business after promulgation of Law No. 1 2016. This research is descriptive by using normative juridical method. The results show that in the implementation there is legal uncertainty on surety to obtain compensation recovery from the principal. The uncertainty is basically caused by the absence of material assurance that can be executed by surety in the recovery phase. As a solution to the problem before issuing surety bond, surety requires a personal guarantee that guarantees the implementation of principal obligation to pay compensation to surety. This at least increases legal certainty for surety to obtain compensation from the principal. After enactment of Law No. 1 2016, this law does not eliminate the authority of general insurance company in conducting surety bond business. However, general insurance company still reserves the right to conduct surety bond business in accordance with the regulations in the insurance and with due regard to the provisions of Law No. 1 2016.Keywords Surety Bond, Recovery, Indemnity Agreement, Personal Guarantee, Guarantee."

"Surety bond merupakan salah satu produk penjaminan yang umum ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam pelaksanaan proyek untuk menjamin bahwa kontraktor atau principal dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian pokok. Apabila kontraktor wanprestasi maka pihak asuransi akan memberikan ganti kerugian kepada pemberi kerja atau obligee. Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang mungkin timbul mengenai pertanggungjawaban perusahaan asuransi apabila kegagalan principal terjadi karena keadaan memaksa atau force majeure. Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dan menganalisis putusan-putusan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik mengenai surety bond yang seringkali terjadi adalah mengenai pencairan ganti kerugian. Pada umumnya, ketika kontraktor gagal melaksanakan prestasinya maka pihak pemberi kerja (obligee) akan meminta perusahaan asuransi untuk membayar klaim. Meskipun demikian, dalam hal principal mengklaim bahwa kegagalan dilaksanakannya prestasi akibat keadaan memaksa, maka perlu dilakukan peninjauan apakah keadaan yang diklaim oleh principal dapat disebut sebagai keadaan memaksa. Hal ini karena adanya indemnity agreement antara pihak kontraktor dengan perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa setelah surety membayarkan ganti rugi, maka kontraktor perlu membayar kembali ganti rugi tersebut kepada surety. Oleh karena itu, apabila kegagalan principal diakibatkan oleh force majeure maka perusahaan asuransi tidak perlu mencairkan surety bond karena dalam force majeure debitur tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan bagi para pihak untuk memahami risiko yang ditanggung oleh surety, melakukan tindakan preventif untuk mengantisipasi keadaan force majeure, dan memasukkan klausul force majeure di dalam perjanjian surety bond.

---

Surety bond is one of the common guarantee products offered by Insurance Companies in implementing projects to guarantee that the contractor or principal can carry out their obligations in accordance with the main agreement. If the contractor defaults, the insurer will provide compensation to the employer or obligee. Even so, there are problems that may arise regarding the liability of the insurance company if the principal failure occurs due to force majeure. This thesis uses the Normative Juridical method by using secondary data in the form of literature studies and analyzing related court decisions. The results of the study indicate that the conflict regarding surety bonds that often occurs is regarding the disbursement of compensation. In general, when the contractor fails to carry out its performance, the employer (obligee) will ask the insurance company to pay the claim. However, in the event that the principal claims that the failure to carry out the performance is due to force majeure, it is necessary to review whether the condition claimed by the principal can be called a force majeure situation. This is because there is an indemnity agreement between the contractor and the insurance company which states that after the surety pays compensation, the contractor needs to pay back the compensation to the surety. Therefore, if the principal failure is caused by a force majeure, the insurance company does not need to liquidate the surety bond because in a force majeure the debtor is not responsible for any losses that arise. Based on the results of this study, it is suggested for the parties to understand the risks borne by the surety, take preventive actions in order to anticipate force majeure situations, and include a force majeure clause in the surety bond agreement."

"Dalam industri pasar modal Indonesia, terdapat banyak profesi penunjang yang terlibat di dalam kegiatan pasar modal, salah satunya adalah notaris. Peran notaris di bidang pasar modal antara lain berkaitan dengan pembuatan akta-akta otentik untuk penerbitan efek dan akta-akta pendukungnya. Akta-akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di muka pengadilan. Melihat pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris, sudah selayaknya dilakukan pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal. Selama ini BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) merupakan otoritas tertinggi dalam industri pasar modal yang diberikan mandat atau kewenangan oleh UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan di bidang pasar modal. Akan tetapi, pada tanggal 22 November 2011 telah diundangkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (􀂳OJK􀂴), yang kemudian menjadi landasan hukum dibentuknya suatu lembaga pengawasan baru seluruh sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Dan pada tanggal 31 Desember 2012, fungsi pengaturan dan pengawasan industri pasar modal beralih dari BAPEPAM ke OJK. Tesis ini meneliti dan menganalisis mengenai implikasi yuridis, prosedur, dan mekanisme pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif, melalui studi dokumen dan wawancara dengan pejabat-pejabat BAPEPAM yang berwenang menjalankan fungsi pengawasan tersebut. Hasil penelitian menemukan bahwa implikasi yuridis terhadap pengawasan notaris yang berkegiatan di pasar modal pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK yaitu jika selama ini yang melakukan pengawasan adalah BAPEPAM, maka nantinya pengawasan akan dilakukan oleh OJK. Sedangkan mekanisme dan prosedur pengawasan terhadap notaris yang berkegiatan di pasar modal pasca diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK pada dasarnya adalah sama, atau tidak mengalami perubahan sebagaimana pengawasan yang dilakukan pada masa di bawah BAPEPAM, namun secara teknis untuk memahami dan membaca peraturan terkait pengawasan di bidang pasar modal yang sudah ada saat ini yang harus diubah, jika dalam peraturan tersebut tertulis kata BAPEPAM, maka nantinya dibaca dan dipahami menjadi OJK.

---

In the Indonesian capital market, there are many professionals who is involved in capital market, one of them is notary public. The role of notary public in the Indonesian capital market, among others, is related to drafting authentic deeds in issuing the securities and other its supporting documents. Authentic deeds drawn up in front of or by the notary public shall be conclusive evidence before the courts. Considering the importance of the status of authentic deeds made by the notary public, it is necessary to conduct a supervision to the notary public who is conducting activities in the capital market. Currently, BAPEPAM (The Capital Market Supervisory Agency) is the highest authority in the Indonesian capital market industry which given mandate or authority by Law No. 8/1995 regarding Capital Market to provide the guidance, regulation, and supervision of the capital market. However, on November 22, 2011, The Law No. 21/2011 regarding The Financial Services Authority (􀂳OJK􀂴) was enacted, which then it became the legal basis of the establishment of a new integrated supervisory institution for all financial services sectors. The function of regulation and supervision of capital market transferred from BAPEPAM to OJK on December 31, 2012.

This thesis researched and analyzed the legal implication, procedure and mechanism to supervise the notary public who is conducting activities in the capital market, after the enactment of Law No. 21/2011 regarding OJK. The research was conducted using a juridical-normative method, through documents study and interviews with 􀀥􀀤􀀳􀀨􀀳􀀤􀀰􀂶􀁖􀀃 functionaries who has authority to conducting the supervision. The research found that the legal implication on the supervision to the notary public who is conducting activities in the capital market after the enactment of Law No. 21/2011 regarding OJK is, if currently the function of supervision is provided by BAPEPAM, then in the future the supervision will be provided by OJK. Meanwhile, the mechanism and procedure of supervision to the notary public who is conducting activities in the capital market after the enactment of Law No. 21/2011 regarding OJK is basically the same, or no change such as supervision conducted under the BAPEPAM at the time, but technically to understand and read the regulation related with supervision in the capital market which still applicable now that shall be changed, if in the regulation is written BAPEPAM, then it shall be read and understood as OJK."

"ABSTRAKIndonesia mengundangkan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagai bentuk pengimplementasian Automatic Exchange of Information AEoI . Perppu ini telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 9 Tahun 2017. Hal ini menyebabkan ketentuan rahasia bank menjadi terpengaruh. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian antara AEoI dengan UU No. 9 Tahun 2017 dan menganalisis perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan setelah diundangkannya UU No. 9 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menggunakan norma-norma hukum secara tertulis yang didukung dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian antara AEoI dengan UU No. 9 Tahun 2017 lalu mengenai perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan setelah diundangkannya UU No. 9 Tahun 2017, dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah dalam menabung dan eksistensi ketentuan rahasia bank. Adapun saran dari penulis setelah melakukan penelitian ini adalah masyarakat harus mengawal pemberlakuan UU No. 9 Tahun 2017 dan Pemerintah Khususnya Direktorat Jenderal Pajak harus berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya

---

ABSTRACTIndonesia promulgated Perppu No. 1 Year 2017 on Access to Financial Information for Tax Purposes as a form of implementation of Automatic Exchange of Information AEoI . This Perppu has been established into Law No. 9 Year 2017. This causes the bank secrecy provisions to be affected. The purposes of this research is to analyze the suitability between AEoI with Law No. 9 Year 2017 and analyzing changes in the provision of bank secrecy for tax purposes after the enactment of Law No. 9 Year 2017. This research uses normative juridical method which in its research use written legal norms supported by interview. The result of this research is there is a mismatch between AEoI with Law No. 9 Year 2017, and on the amendment of provisions on bank secrecy for tax purposes after the enactment of Law No. 9 Year 2017, it is feared could affect the customer rsquo s trust in saving and the existence of bank confidential provisions. As for suggestions from the author after doing this research is the community must escort the enforcement of Law No. 9 Tahun 2017 and the Government specifically the Directorate General of Taxation shall commit not to abuse its authority."

"Diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja denganskema omnibus law salah satunya dilandasi oleh semangat untuk meningkatkanekosistem investasi di Indonesia. Pengundangan ini dilatarbelakangi oleh kondisipengaturan investasi saat ini yang tidak harmonis antar sektor dan wilayah. Pengaturaninvestasi asing seringkali tumpang tindih bahkan bertentangan satu dengan yanglainnya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pokok permasalahan, yaitu: (1)Bagaimana pengaturan investasi asing di Indonesia sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?; dan (2) Bagaimana pengaturaninvestasi asing dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasebagai upaya meningkatkan aliran modal asing ke Indonesia?. Adapun penelitian inibersifat yuridis normatif dengan mengkaji regulasi terkait dengan Investasi Asing. Padaakhirnya, telah diperoleh kesimpulan bahwa saat ini pengaturan Investasi Asing diIndonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimanabeberapa pasalnya telah diubah dalam UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.Beberapa perubahan krusial dalam UU Cipta Kerja sebagai upaya meningkatkan ikliminvestasi asing di Indonesia antara lain dilakukan dengan penyederhanaan perizinan danpersyaratan investasi, serta perubahan beberapa ketentuan pajak, tanah, imigrasi,ketenagakerjaan, perseroan terbatas, dan kawasan ekonomi khusus.

---

The promulgation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with theomnibus law scheme is aim to improve foreign direct investment ecosystem inIndonesia. This legislation is motivated by the current condition of foreign directinvestment regulation that are not harmonious between sectors and regions. foreigndirect investment regulation often overlap and even conflict with one another. Based onthis, there are two main problems, namely: (1) How was the foreign direct investmentregulations in Indonesia before the enactment of Law Number 11 of 2020 concerningJob Creation?; and (2) How are the foreign direct investment regulations in LawNumber 11 of 2020 concerning Job Creation as an effort to increase the flow of foreigncapital to Indonesia? This research is normative juridical by examining regulationsrelated to foreign direct investment. In the end, it has been concluded that currently theregulation of foreign direct investment in Indonesia is regulated in Law no 25 of 2007concerning Investment as several articles have been amended in Law no. 11 of 2020concerning Job Creation. Some of the crucial changes in the Job Creation Law as aneffort to improve the foreign investment climate in Indonesia include simplifyinglicensing and investment requirements, as well as amending several provisions on taxes,land, immigration, labor, limited liability companies, and special economic zones"