Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump tidak henti menjadi sumber kontroversi berkaitan dengan kebijakan, perilaku, dan cara bermedia sosialnya. Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai Trump dan disrupsinya atas kelaziman American Presidency. Penelitian ini menganalisis tentang konsep American Presidency dan kepemimpinan Donald Trump dilihat dari penggunaan akun Twitter pribadi @realDonaldTrump. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan teknik konten analisis. Sampel penelitian yang digunakan adalah tweets Donald Trump dari akun Twitter pribadinya sejak ia resmi dilantik sebagai presiden pada tanggal 20 Januari 2017 hingga 20 Juni 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Trump adalah sosok presiden yang telah memunculkan disrupsi pada tradisi dan norma-norma kepresidenan Amerika. Selain itu, Trump juga merupakan sosok pemimpin populis kanan (right-wing populist) yang mengklaim dirinya sebagai presiden modern dengan penggunaan media sosialnya.

---

Since being officially inaugurated as the 45th President of the United States, Donald Trump has been a constant source of controversy regarding his policies, behavior and ways on social media. Even so, there has been limited research on Trump and his disruption of American Presidency prevalence. This study analyzes the concept of Donald Trump’s American Presidency and leadership through his personal Twitter account @realDonaldTrump. This research uses qualitative methods by conducting content analysis technique. The research sample used is Donald Trump's tweets from his personal Twitter account since he was officially inaugurated as president on January 20, 2017 to June 20, 2020. The results show that Trump is a president who has caused disruption to the traditions and norms of the American presidency. In addition, Trump is also a right-wing populist leader figure who claims to be a modern president with his use of social media."

"Penelitian ini adalah sebuah kajian linguistik yang diterapkan pada studi kasus dalam debat presiden Amerika Serikat AS 2016 antara Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik. Debat calon presiden AS yang diselenggarakan pada tahun 2016 lalu merupakan salah satu bentuk dari wacana politik yang dilakukan oleh para politikus untuk menyampaikan pemahaman, pendapat, dan tujuan politiknya pada masyarakat. Selain itu, praktik ini tidak terlepas dari ideologi dan kuasa mereka untuk memengaruhi pemikiran masyarakat. Tujuan penelitian ini ialah menyingkap identitas ideologis dari para kandidat yang direpresentasikan melalui tuturan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis wacana kritis, linguistik fungsional sistemik, dan multimodal sebagai teori. Faktor sosial seperti partai politik membentuk pandangan para kandidat dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi di AS. Hasil penelitian dalam tuturan memperlihatkan bahwa Hillary lebih menekankan keadilan, kesejahteraan, kesetaraan bagi para pekerja dan seluruh lapisan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, sedangkan Trump memilih untuk bersaing dengan negara asing seperti Cina dan Meksiko demi mempertahankan pekerjaan yang diambil alih oleh negara tersebut. Selain itu, banyaknya proses material yang terdapat di dalam tuturan membuktikan bahwa para kandidat berusaha untuk meyakinkan masyarakat dengan janji-janji dalam memperbaiki perekonomian negara.

---

This research is a linguistic review on the case study of 2016 US presidential election between Hillary Clinton from the Democratic Party and Donald Trump from the Republican Party. The US presidential debate held in 2016 is one kind of political discourses conducted by politicians to deliver their political understanding, opinions, and purposes. Besides, this practice is inseparable from their ideology and power to influence people's perspectives.

This research aims on revealing ideological identities of presidential candidates represented by their utterances. This research is a qualitative research applying theories of Critical Discourse Analysis and Systemic Functional Linguistics. Social factors such as political parties influence the candidates'perspectives in solving economic problems in the US.

Results of utterance analysis show that Hillary emphasizes more on justice, prosperity, and equivalence for all workers and the whole society to gain jobs while Trump tends to choose to compete against foreign countries such as China or Mexico for the sake of defending jobs taken over by those countries. Besides, the existence of material processes in their utterances proves that the candidates attempt to reassure the society by promising to improve national economy."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penggunaan wacana eksepsionalisme Amerika dalam kampanye Donald J. Trump pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Untuk mengungkap penggunaan wacana eksepsionalisme Amerika dalam kampanye Trump, penelitian ini mengkaji transkrip pidato penerimaan pencalonan presiden oleh Trump pada Konvensi Nasional Partai Republik. Metodologi kualitatif dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan wacana sejarah Discourse-Historical Approach yang dikemukakan oleh Reisigl dan Wodak 2009. Selain itu, konsep komunikasi politik berupa pembingkaian emosi dari Castells 2009 juga digunakan untuk memperluas kajian penelitian ini. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Trump mengeksploitasi narasi identitas masyarakat Amerika Serikat dengan menggunakan wacana eksepsionalisme Amerika. Selain itu, Trump juga mengeksploitasi rasa amarah dalam menggunakan wacana eksepsionalisme Amerika.

---

The thesis examines the role of American exceptionalism in Donald J. Trump's campaign in the 2016 U.S presidential election. To analyze his use of American exceptionalism, the study focuses on the speech he delivered when he accepted a presidential nomination at the Republican National Convention. The study uses a qualitative method by employing Reisigl and Wodak rsquo s 2009 Discourse Historical Approach and a political communication concept of emotional framing by Castells 2009. The results show that Trump exploited the narrative identity of American citizens by using American exceptionalism. Moreover, he also exploited anger to amplify the notion of American exceptionalism in his campaign."

"Penelitian ini membahas tinjauan politik dan keamanan tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko pada masa pemerintahan Donald Trump (2017-2019). Penulis memilih era pemerintahan Trump karena dalam perpolitikan AS, kebijakan sekuritisasi perbatasan mengalami tightening (penegangan) pada masa Trump. Penulis meneliti pembangunan tembok perbatasan dalam kaitannya dengan keamanan dalam negeri AS. Kemudian penulis menganalisis sikap dua partai dominan di AS yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep yang berkaitan satu sama lain yaitu Konsep Kedaulatan Negara, dan Konsep Keamanan Nasional. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Hasil temuan menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek keamanan, kebijakan Trump membangun tembok perbatasan AS-Meksiko kurang relevan karena imigran ilegal dari Amerika Latin yang datang ke AS tidak terbukti meningkatkan tingkat kejahatan di dalam AS. Tinjauan politik menunjukkan bahwa kedua belah pihak baik Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menganggap bahwa keamanan perbatasan itu penting. Namun pihak Partai Demokrat tidak setuju dengan gagasan tembok. Ketidaksetujuan tersebut didasarkan pada beberapa alasan diantaranya: pertama, hingga saat ini Trump tak kunjung melakukan implementasi pembangunan tembok sesuai dengan janji kampanyenya pada tahun 2016 untuk membangun tembok konkrit. Kedua, tembok bukan merupakan alat keamanan yang efektif. Ketiga, tembok perbatasan dinilai mustahil karena melewati topografi yang beragam. Keempat, kebijakan tembok merupakan masalah bukan solusi karena Trump menempatkan imigran dalam posisi yang lebih vulnerable. Bagaimanapun kedua belah pihak sama-sama melakukan politisasi tembok. Partai Republik mempertahankan pembangunan tembok demi elektabilitas Trump pada pemilu presiden AS tahun 2020, sedangkan Partai Demokrat berusaha menyeimbangkan suara di negara-negara bagian berbasis imigran.

---

This research discusses the political and security review of the United States-Mexico border wall during Donald Trumps administration (2017-2019). The author chooses Trump administration because on US politics, the border securitization policy undergoes tightening during the Trump era. The author examines the border wall establishment and its relation to US internal security. The author analyzes the attitude of the two dominant parties in the US namely the Democratic Party and the Republican Party. In this research, the author applies two concepts that related to each other namely the concept of State Sovereignty and the concept of National Security with explorative qualitative analysis method. The findings show that in the security aspect, Trump's policy establishing the US-Mexico wall is less relevant because illegal immigrants from Latin America who come to the US are not proven to increase crime rates within the US. In the political aspect, both the Democratic Party and the Republican Party consider border security as an important matter. However, the Democratic Party does not agree with the idea of the wall. The Democratic Party does not agree with the wall because of several reasons: first, Trump has yet started constructing the wall as his campaign promise in 2016 to build concrete walls. Second, the wall will not become an effective security tool. Third, the border wall is impossible to build because it passes through various topographies. Fourth, the wall rather becomes a problem instead of becoming solution. Trump has placed immigrants in a more vulnerable position. Nevertheless, both parties are conducting the politicization of the wall. The Republican Party maintain the idea of constructing wall for Trumps electability in the 2020 presidential election, while the Democratic Party is trying to balance the votes in immigrant-based states."

"Perang dagang merupakan kebijakan Presiden Donald Trump untuk menstabilkan ekonomi Amerika Serikat yang mengalami defisit perdagangan pada tahun 2018. Defisit perdagangan terbesar dalam neraca perdagangan Amerika Serikat disumbang oleh Tiongkok. Oleh sebab itu, Donald Trump menetapkan kebijakan perang dagang dengan Tiongkok dengan menaikkan tarif bea impor yang kemudian dibalas hal serupa oleh Tiongkok. Akan tetapi, defisit perdagangan yang dialami oleh Amerika terhadap Tiongkok tidak hanya terjadi pada era Donald Trump saja, defisit perdagangan tersebut dimulai di era pemerintahan Ronald Reagan pada tahun 1985, enam tahun setelah Amerika dan Tiongkok resmi menjalin hubungan bilateral pada 1979. Hubungan dagang antara Amerika dan Tiongkok yang saling bergantung dan sudah terjalin lama ini tentu saja mengalami dampak besar dari perang dagang. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini mengevaluasi perang dagang di era Donald Trump atas dasar hubungan dagang Amerika dan Tiongkok. Setelah itu, strategi perang dagang yang dilakukan Donald Trump juga akan dianalisis berdasarkan dokumen “Economic and trade agreement between the United States of America and the People’s Republic of China” sebagai bentuk kesepakatan dagang baru untuk meredam perang dagang. Sebagai pembanding, perang dagang di era Donald Trump akan dibandingkan dengan perang dagang di era Ronald Reagan sebagai bahan evaluasi. Sehingga, dapat dilihat bagaimana dampak perang dagang di era Donald Trump terhadap hubungan dagang Amerika dan Tiongkok. Penelitian ini menemukan bahwa perang dagang tidak dapat menyelamatkan Amerika dari defisit yang terjadi, namun banyak aspek dalam hubungan dagang yang terkena dampak dari perang dagan tersebut.

---

The trade war was President Donald Trump's policy to stabilize the United States economy which experienced a trade deficit in 2018. The largest portion of the trade deficit in the United States’ trade of balance was contributed by China. As a result, Donald Trump initiated a trade war with China by raising import tax rates, which China promptly responded to in kind. However, the United States’ trade deficit with China did not only occur during the Donald Trump era; The trade deficit began during the Ronald Reagan administration in 1985, six years after the United States and China officially established bilateral relations in 1979. The trade relations between the United States and China, which were interdependent and had been established for a long time, had certainly suffered a major impact from the trade war. Hence, in order to analyze this situation, this study examined the trade war in Donald Trump’s administration based on the trade relations of the United States and China. After that, Donald Trump's trade war strategy would also be analyzed based on the document of "Economic and trade agreement between the United States of America and the People's Republic of China" as a form of a new trade agreement to end trade wars. As a comparison and evaluation material, the trade war in Donald Trump era would be compared to the trade war in Ronald Raegan era. Thus, the impact of trade war in Donald Trump era on United States and China trade relations could be thoroughly observed. This research discovered that the trade war could not save the United States from its trade deficit, but it did influence many aspects of the trade relations.

"

"[ABSTRAKTesis Sarjana ini akan mengidentifikasi apakah Donald Trump adalah seorang narsisis dan apakah Trump Organization adalah organisasi narsis . Eksplorasi isu akan banyak dilakukan melalui review dari sumber sekunder seperti massa artikel media dan literatur ilmiah . Selain itu , sumber primer dari wawancara dan survei akan dipertimbangkan melalui analisis kualitatif dan kuantitatif . Dengan mengidentifikasi semua masalah , dapat disimpulkan bahwa Donald Trump dapat dikategorikan sebagai pemimpin narsis , meskipun Organisasi Trump tidak diindikasikan sebagai organisasi narsis . Tesis sarjana ini dapat diperluas untuk penelitian lebih lanjut atau studi ke kompatibilitas antara kepemimpinan dan organisasi gaya.

---

ABSTRACTThis Bachelor Thesis will identify whether Donald Trump is a narcissist and whether Trump Organization is a narcissistic organization. The exploration of the issues will be mostly done through a review of secondary sources such as mass media articles and scientific literature. In addition, primary resources from interviews and survey will be considered through qualitative and quantitative analysis. By identifying all the issues, it can be concluded that Donald Trump can be categorized as a narcissistic leader, although Trump Organization is not indicated as a narcissistic organization. This bachelor thesis can be expanded for further research or study into the compatibility between leadership and organization styles., This Bachelor Thesis will identify whether Donald Trump is a narcissist and whether Trump Organization is a narcissistic organization. The exploration of the issues will be mostly done through a review of secondary sources such as mass media articles and scientific literature. In addition, primary resources from interviews and survey will be considered through qualitative and quantitative analysis. By identifying all the issues, it can be concluded that Donald Trump can be categorized as a narcissistic leader, although Trump Organization is not indicated as a narcissistic organization. This bachelor thesis can be expanded for further research or study into the compatibility between leadership and organization styles.]"

"Tulisan ini menjelaskan tentang mengapa suatu negara tetap mempertahankan kerangka aliansi dengan negara lain, terlepas dari perlakuan negara tersebut yang cenderung menjatuhkan negara aliansinya. Analisis dalam tesis ini menggunakan teori dilema keamanan aliansi dari Snyder untuk menjelaskan alasan mengapa Korea Selatan memilih untuk menggunakan strategi cooperate dalam menghadapi dilema aliansi dengan Amerika Serikat dibawah masa pemerintahan Presiden Donald Trump tahun 2017 – 2021. Hasil dari penelitian yang menggunakan kualitatif-deskriptif ini menunjukkan bahwa pilihan Korea Selatan menggunakan strategi cooperate tersebut adalah untuk menghindari konsekuensi diabaikan (abandonment) oleh Amerika Serikat, sekutunya yang merupakan negara patron (pelindung). Penggunaan strategi cooperate ini selanjutnya di jelaskan dalam tesis ini karena dipengaruhi oleh 2 faktor penentu yaitu faktor possible of consequences dan faktor determinant of choices. Berdasarkan kedua sudut pandang faktor tersebut, Korea Selatan mempertahankan aliansi dengan Amerika Serikat selain karena takut akan risiko ditinggalkan, yaitu faktor kergantungan, kepentingan strategis, kejelasan kesepakatan dalam aliansi, serta tingkat kepentingan sekutu juga merupakan alasan Korea Selatan untuk mempertahankan aliansi dengan Amerika Serikat.

---

The present study explains why a country maintains an alliance framework with other countries, regardless of the country's treatment which likely brings down its allies. The analysis applied an alliance security dilemma theory by Snyder to clarify the reasons why South Korea preferred to use a cooperative strategy in dealing with the dilemma of alliance with the United States under the President Donald Trump administration of 2017-2021. The results of the present qualitative - descriptive study showed that South Korea’s preference to use the cooperative strategy aimed at avoiding a consequence of being neglected (abandonment) by the United States that is the patron ally (protector). The use of the cooperative strategy was later emphasized in this study as it was influenced by two determinants, namely the possible of consequences and the determinant of choices. Based on perspectives of these two factors, South Korea maintains an alliance with the United States apart from being apprehensive to be left, which is a dependency factor, strategic interests, clarity of the deal in the alliance and the ally’s level of interest are also the South Korea’s reasons to maintain an alliance with the United States."

"Melalui proses intersubjektif, speech-act (tindak tutur) membentuk suatu isu menjadi isu keamanan (sekuritisasi) sehingga menuntut dikeluarkannya kebijakan khusus tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap bagaimana speech-act pemimpin suatu negara melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu sehingga menghasilkan kebijakan keamanan yang luar biasa atau berbeda. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat ke-45, menjadikan isu nuklir Korea Utara sebagai salah satu fokus kebijakan luar negerinya pada tahun 2017. Trump mengekspresikan permusuhan kepada Korea Utara sejalan dengan pemberlakuan strategi maximum pressure, yang merupakan sanksi terberat yang pernah diberlakukan Amerika Serikat kepada Korea Utara. Studi ini menggunakan metode analisis konten kualitatif dan perangkat lunak MAXQDA untuk menemukan tema dasar speech-act Trump mengenai nuklir Korea Utara pada tahun 2017. Tema dasar yang ditemukan kemudian dianalisis dengan melihat kongruensi tiga asumsi yang mendukung keberhasilan speech-act Trump dan melegitimasi kebijakan keamanan Amerika Serikat mengenai isu nuklir Korea Utara berupa strategi maximum pressure

---

Through the intersubjective process, speech-act forms an issue into a security issue (securitization) which demands the issuance of certain special policies. This study aims to analyze how the speech-act of a country leader securitize an issue so as to set extraordinary or distinct security foreign policies. Donald Trump, the 45th President of the United States of America, made the North Korean nuclear issue one of his foreign policy focuses in 2017. Trump expressed hostility toward North Korea in line with the implementation of maximum pressure strategy, the toughest sanctions the United States has ever imposed to North Korea. This study utilizes a qualitative content analysis method and MAXQDA software to find the underlying theme of Trump’s speech-act on North Korea nuclear in 2017. The underlying theme is analyzed by looking at the congruence of three assumptions that support the success of Trump’s speech act and legitimize United States’ security policy towards North Korean nuclear issue in form of maximum pressure strategy."

"ABSTRAKKemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum Amerika Serikat tahun 2016 membuka babak baru peralihan kebijakan yang lebih konservatif. Presiden Trump telah menyampaikan rencana perekonomian di masa pemerintahannya yang dipaparkan melalui platform Partai Republik, America First Blueprint, Executive Order, dan janji-janji kampanye.Penelitian ini mengkaji rancangan dan implementasi kebijakan proteksionisme Presiden Trump serta implikasinya terhadap ekonomi Amrika Serikat dan rezim perdagangan global.. Hasil penelitian menyatakan Presiden Trump melaksanakan proteksionisme di Amerika Serikat dalam berbagai bentuk seperti penarikan diri dari negosiasi dan perjanjian Trans-Pacific Partnership serta penerapan antidumping, countervailing-duty, Safeguard, dan regulasi unfair trade practices. Bentuk kebijakan proteksionisme yang masih dalam proses perencanaan adalah penurunan pajak bagi perusahaan dalam negeri, implementasi tarif terhadap barang impor Republik Rakyat Tiongkok, renegosiasi North-American Free Trade Agreement, dan pembangunan tembok perbatasan antara Meksiko dan Amerika Serikat.Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kebijakan proteksionisme Trump diharapkan membawa dampak bagi perekonomian dalam negeri Amerika Serikat dan rezim perdagangan global. Kebijakan proteksionisme Presiden Trump diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian dalam negeri Amerika Serikat antara lain peningkatan produktivitas manufaktur, peningkatan Produk Domestik Bruto, penurunan ekspor dan impor melalui kebijakan proteksionisme terhadap impor bahan baku, eskalasi kerja sama bilateral dengan negara-negara tertentu, dan penurunan kerja sama multilateral atau regional. Kebijakan proteksionisme Trump juga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap rezim perdagangan global seperti penurunan pengaruh dan kekuatan hegemoni Amerika Serikat dalam rezim perdagangan global.

---

ABSTRACTDonald Trump rsquo's victory in 2016 presidential election of the United State commences new round of transition to a more conservative economic policy. President Trump already described his future policies in Republican platform, America First Blueprint, Executive Order, and campaign pledges.This research deals with the design and implementation of President Trump rsquo's protectionist policies and their impacts on global trade regime. The results indicate that President Trump permitted protectionism in the United States in various forms such as withdrawal from Trans Pacific Partnership negotiations and agreement as well as enactment of antidumping, countervailing duty, Safeguard, and unfair trade practices regulation. Other protectionist policies which are still in the process of development are the reduction of domestic corporate taxes, the reduction of tariffs on goods imported from People rsquo's Republic of China, North American Free Trade Agreement renegotiation, and construction of the border wall between Mexico and the United States.The research also concludes that Trump rsquo s protectionist policies would have impacts on the economy of United States and global trade regime. The President Trump rsquo's protectionism policies is expected to have effects on the domestic economy of the United States including on the enhancement of industrial productivity, Gross Domestic Product growth, decrease in export and import growth through tariff imposed on raw material imports, bilateral cooperation facilitation with certain countries, and reduction of multilateral or regional cooperation. Whereas, the policy is also hoped to give impacts on global trade regime such as on the reduction of United States rsquo's influence in the global trade regime and its hegemonic power."

"Segala tindakan pembentukan kebijakan luar negeri seringkali mendapatkan penilai publik berdasarkan landasan justifikasi rasionalnya. Ketika hasil uji kebijakan dianggap tidak mencerminkan pilihan yang menguntungkan, seringkali kebijakan tersebut akan dipertanyakan gunanya. Oleh karena itu, untuk menguji suatu kebijakan luar negeri sebagai sebuah kebijakan yang rasional diperlukan landasan tertentu. Ketika banyak upaya penjelasan rasionalisasi kebijakan datang dari level analisis negara, faktanya pandangan subjektif pemimpin akan memainkan lebih banyak peran dalam prosesnya. Karena itu menjadi menarik untuk melihat segala elemen yang membentuk pola pikir pemimpin, yang dapat dijelaskan lewat studi idiosinkratik personal. Dalam konsep yang dituliskan oleh Alex Mintz dan Karl DeRouen Jr. dijelaskan bagaimana peran faktor nilai idiosinkratik manusia membentuk pribadi dan pola pikir dan mempengaruhi rasionalitas yang unik bagi setiap orang.Ketika secara spesifik melihat kepada kasus pembentukan kebijakan luar negeri Trump Wall yang dibentuk pada masa kepemimpinan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat, kebijakan ini seringkali dianggap kontroversial dikarenakan besarnya dampak negatif yang diberikan pada Amerika Serikat. Oleh karena itu menjadi menarik untuk mengupas lebih dalam lagi baik proses pembentukannya, maupun faktor-faktor yang berperan membentuk justifikasi rasional personal Donald Trump yang melandasi cara pikirnya dalam menentukan tindakan. Dengan menggali lebih dalam motif pemicu Trump baik dari faktor latar belakang personal, faktor situasi eksternal, faktor respon terhadap situasi, serta faktor indikasi inkapabilitas mental Trump, maka hal ini dapat memberikan penjelasan spesifik terhadap alasan mengapa Trump membentuk kebijakan Trump Wall. Adapun penelitian ini merupakan penelitan yang bersifat kualitatif sesuai dengan pengertian yang dijelaskan oleh Michael Hubermann, dan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh lewat studi literatur, baik buku, jurnal, maupun berita. Sumber data ini dipilih dikarenakan keterbatasan akses penulis untuk melakukan wawancara langsung dengan Donald Trump.

---

Every act of forming foreign policy often gets a public appraisal based on its rational justification. When the results of the policy test are deemed not to reflect a favorable choice, often the policy will be questioned as to its usefulness. Therefore, to test a foreign policy as a rational policy a certain foundation is needed. When many attempts to explain the rationalization of a policy are seen from the state level analysis, it is not exactly right because of how the subjective view of the leader will play a bigger role in the process of decision making. Therefore, it becomes interesting to see all the elements that make up the mindset of a leader, which can be explained through personal idiosyncratic studies. In a concept written by Alex Mintz and Karl DeRouen Jr. explained how the role of human idiosyncratic value factors in the process of personal formation and the influential mindset in forming a unique rationality for each person.

When specifically looking at the case of the formation of Trump Wall's foreign policy which was formed during the leadership of Donald Trump as president of the United States. This policy is often considered controversial because of the large negative impact it has on the United States. Therefore, it becomes interesting to examine more deeply both the process of its formation, as well as the factors that play a role in shaping Donald Trump's personal rational justification which underlies his way of thinking in determining his actions. By digging deeper into Trump's triggering motives from personal background factors, external situation factors, response factors to the situation, as well as factors indicating Trump's mental incapacity, this can provide a specific explanation for the reasons why Trump feels that forming Trump Wall policies is an appropriate action. This research is a qualitative research in accordance with the understanding described by Michael Hubermann, and uses secondary data sources obtained through literature studies, both books, journals, and news. This data source was chosen due to the author's limited access to direct interviews with Donald Trump."