Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan pembuatan legalisasi atas pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama tidak mengikuti tata cara yang diatur di dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1324 K/Pdt/2017. Legalisasi yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak menghendaki dianggap sebagai legalisasi yang cacat hukum. Notaris yang melegalisasi bertanggung jawab atas pembuatannya. Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang melegalisasi suatu pembatalan nota kesepahaman tentang harta bersama dan akibat hukum pembatalan legalisasi nota kesepahaman tentang harta bersama yang hanya ditandatangani oleh salah satu pihak. Nota kesepahaman tentang harta bersama yang seharusnya hanya sebagai pendahuluan suatu perjanjian kawin namun dalam kasus ini telah dianggap menyimpang oleh para pihak yang membuatnya sehingga disamakan dengan perjanjian kawin sehingga muncul niat dari salah satu pihak untuk membatalkannya. Namun pembatalan nota kesepahaman tersebut dilakukan secara sepihak melalui suatu surat pernyataan pembatalan dan dilegalisasi secara sepihak. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisa menunjukkan legalisasi pembatalan nota kesepahaman tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan nota kesepahaman karena legalisasi yang hanya dikehendaki dan ditandatangani secara oleh satu pihak dianggap cacat hukum dalam unsur subjektif Kemudian, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administrasi dan perdata karena perbuatannya. Saran yang dapat diberikan adalah dalam dalam pembuatan legalisasi, Notaris harus memahami syarat sahnya suatu perjanjian dan pembatalannya. Selain itu, dalam menjalankan jabatan notaris tidak boleh memihak kepada salah satu pihak.

---

The application of the legalization of the cancellation of the memorandum of understanding regarding joint assets does not follow the procedures stipulated in Article 1874 of the Civil Code based on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1324 K/Pdt/2017. Legalization that is only signed by one party, while the other party does not want it to be considered as a legally flawed legalization. The legalizing notary is responsible for making it. This research discusses the responsibility of a notary who legalizes a cancellation of a memorandum of understanding regarding joint assets and the legal consequences of canceling the legalization of a memorandum of understanding regarding joint property which is only signed by one of the parties. The memorandum of understanding regarding joint property which should only be a prelude to a marriage agreement but in this case has been deemed deviant by the parties making it so that it is equated with a marriage agreement so that an intention arises from one of the parties to cancel it. However, the cancellation of the memorandum of understanding was carried out unilaterally through a cancellation statement and legalized unilaterally. To answer this problem, a normative juridical research method is used. The typology of the research used is descriptive analytical research with qualitative data analysis methods. The results of the analysis show that the legalization of the memorandum of understanding has no legal force to cancel the memorandum of understanding because the legalization that is only wanted and signed by one party is considered legally flawed in a subjective element. Suggestions that can be given are in making legalization, the notary must understand the legal requirements of an agreement and its cancellation. In addition, in carrying out the position of a notary, one must not take sides"

"Notaris berwenang untuk membuat akta otentik, membukukan akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking), dan akta di bawah tangan yang disahkan (legalisasi). Kenyataannya seringkali Notaris disalahkan apabila terjadi masalah mengenai akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerking) dan disahkan (legalisasi). Hal ini kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis saya yakni bagaimanakah peran notaris terhadap kebenaran isi data akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan serta bagaimana tanggung jawab notaris secara perdata apabila terdapat kesalahan di dalam akta tersebut. Penulis kemudian meneliti permasalahan ini dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Dalam kesimpulannya peran dan tanggung jawab notaris terhadap isi akta yang dilegalisasinya dibatasi, yaitu hanya sebatas pada tanggung jawab formil saja, tidak pada tanggung jawab materiil, namun notaris wajib memastikan bahwa akta tersebut tetap pada koridor hukum, dan apabila terdapat kesalahan karena kelalaian ataupun kesengajaan dari Notaris yang bersangkutan, maka tanggung jawab notaris secara perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

---

Notary public authorities to create an authentic act, posted the deed under the hand of registered (waarmerking), and deed under the hand that passed (legalization). In fact often Notary blame when problems occur regarding the deed under the hand of registered (waarmerking) and confirmed (legalization). This later became the main problem in my thesis namely how the role of the notary toward the truth of the contents of the deed data under the hand that has obtained the legalization made as evidence in the trial and how the responsibility of the notary by civil liability when there is an error in the deed. The Writer then examine these issues with nomative juridical research method, using secondary data.

In conclusion the role and the responsibility of the notary toward the contents of the deed that legalization restricted, namely only limited on the responsibility of formal requirement only, not on the responsibility of the judicial review but notary are required to ensure that the act remains on the corridors of the law, and when there is an error for negligence or deliberate from Notary concerned, then the responsibility of the notary by civil liability can be a replacement cost, compensation and interest."

"Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. TN terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan Data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/PDT/2016). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan Tanggung jawab notaris ketika Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TN yang perubahan datanya tidak diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analisis, alat pengumpulan datanya dengan studi dokumen, Teknik analisis datanya secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab notaris dan akibat hukum aktanya, notaris tersebut sudah melakukan tanggung jawab selama proses pembuatan aktanya yang mengacu kepada Undang-Undang. Kemudian mengenai kekuatan hukum akta Nomor 43 yang tidak terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum, selama akta tersebut dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku akta tersebut tetap merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun tidak berlaku bagi pihak ketiga karena tidak memenuhi asas publikasi mengacu ketentuan Pasal 94 ayat (7) jo Pasal 111 ayat (8) UUPT 40/2007, akan tetapi saham tersebut tidak beralih sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (4) UUPT 40/2007. Saran dari penulis adalah terhadap akta mengenai perubahan data perseroan yang belum diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sudah melewati batas waktu maka dapat dibuatkan akta penegasan yang menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.

---

This thesis discusses the case study of PT. TN is related to the responsibilities of a notary in submitting a request for Data Change to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Supreme Court Decision Number 1840 K/PDT/2016). The main problem in this thesis is regarding the legal consequences and responsibilities of a notary when the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. TN whose data changes are not notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The research method used in this research is normative juridical, the nature of the research is descriptive analysis, the data collection tool is document study, and the data analysis technique is qualitative. The results of this study are the responsibility of the notary and the legal consequences of the deed, the notary has carried out his responsibilities during the process of making the deed which refers to the Act. Then regarding the legal force of deed Number 43 which is not registered in the Legal Entity Administration System, as long as the deed is made based on the applicable law, the deed remains an authentic deed that has perfect evidentiary power, but does not apply to third parties because it does not meet the publication principle. refers to the provisions of Article 94 paragraph (7) in conjunction with Article 111 paragraph (8) of the Company Law 40/2007, but the shares are not transferred according to the provisions of Article 56 paragraph (4) of the Company Law 40/2007. The suggestion from the author is that the deed regarding changes to company data that has not been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and has passed the time limit can be made a deed of confirmation that restates the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan notaris yang membuat akta perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama tanpa persetujuan dari istri pemberi jaminan. Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak saksama, salah satunya adalah dalam pembuatan suatu akta. Berkaitan dengan harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Apabila tidak didapatkan persetujuan dari salah satu pihak, maka tindakan hukum atas harta bersama tersebut adalah batal demi hukum Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kewajiban dan tanggung jawab notaris yang membuat akta perjanjian kredit dengan jaminan bersama tanpa persetujuan dari istri pemberi jaminan sebagaimana terdapat pada Putusan Negeri Medan Nomor 178/Pdt.G/2020/PN Mdn. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam kasus a quo, notaris LNR tidak melaksanakan kewajibannya untuk bertindak saksama sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris LNR dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti kerugian dengan dasar perbuatan melawan hukum, dan sanksi administratif berupa peringatan dan pemberhentian pada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Penulis memberikan saran untuk notaris membuat akta perjanjian kredit dengan jaminan berupa harta bersama seharusnya menjalankan kewajibannya untuk senantiasa cermat dengan memeriksa seluruh dokumen yang mendukung bukti bahwa memang telah terjadi suatu perkawinan

---

This thesis discusses the actions of a notary who makes a credit agreement deed with collateral for joint assets without the consent of the wife of the guarantor. Notaries have an obligation to act carefully, one of which is in making a deed. With regard to joint property, husband or wife can act with the consent of both parties. If no agreement is obtained from one of the parties, then legal action on the joint property is null and void. The issues raised in this study are the obligations and responsibilities of a notary who makes a credit agreement deed with a mutual guarantee without the consent of the wife of the guarantor as contained on the Medan State Decision Number 178/Pdt.G/2020/PN Mdn. To answer these problems, normative legal research methods are used. The research approach is carried out qualitatively with an explanatory research typology. The results of the study found that in the a quo case, the LNR notary did not carry out his obligation to act carefully as stated in Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Position Act. Therefore, LNR notaries may be subject to civil sanctions in the form of compensation on the basis of unlawful acts, and administrative sanctions in the form of warnings and dismissals to notaries who are proven to have violated the Notary Position Act. Therefore, the author advises notaries to make a credit agreement deed with collateral in the form of joint property, they should carry out their obligations to always be careful by checking all documents that support evidence that there has indeed been a marriage.

"

"

Notaris dalam membuat akta lalai karena tidak memperhatikan lebih lanjut objek yang dibuat. Seorang istri dari debitur pailit mengagunkan tanah yang merupakan harta pailit sehingga perlu untuk diteliti lebih dalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis jangka waktunya serta akibat hukum dari kelalaian seorang notaris dalam membuat akta yang objeknya merupakan harta pailit. Metode penelitan yang digunakan adalah penelitian normatif dengan sumber data yaitu data sekunder. Kemudian diambil kesimpulan bahwa tidak ada berakhirnya atau jangka waktu tanggung jawab seorang debitur dalam suatu kasus kepailitan. Menurut Undang Undang Kepailitan setelah diputus pailit, harta debitur menjadi termasuk dalam harta pailit dan kemudian dapat di eksekusi. Apabila harta yang dimilikinya dapat menutupi semua utang yang dimilikinya, maka seorang debitur telah melaksanakan kewajibannya setelah adanya penetapan eksekusi dari pengadilan. Namun apabila harta pailit yang dimiliki belum dapat melaksanakan seluruh hutang yang dimilikinya, maka suatu saat apabila debitur menjalankan hidupnya dan melaksanakan usahanya kemudian mengalami kesuksesan dan telah memiliki harta kembali, maka kurator atau kreditur lainnya dapat melakukan pembukaan kasus pailit kembali guna memperoleh pembayaran dari hutangnya yang dulu dengan tanpa jangka waktu tertentu. Artinya sampai seumur hidup debitur hutang tersebut tetap tercatat. Serta dalam kasus yang diambil, dijelaskan bahwa istri dari debitur pailit, dengan sengaja mengagunkan sebidang tanah yang merupakan bagian dari harta pailit yang merupakan atas nama istri debitur pailit. Akan tetapi, karena tidak adanya perjanjian kawin, maka harta tersebut menjadi harta bersama. Maka, yang terjadi terhadap akta pemberian hak tanggungan yang dibuat oleh notaris tersebut adalah batal demi hukum karena terjadinya Actio Pauliana.

---

Notary in making the deed negligent because it does not pay further attention to the object being made. A wife of a bankrupt debtor pledges the land which is bankrupt property so it needs to be investigated more deeply. The purpose of this study is to analyze the responsibility of the bankrupt debtor and the time period and legal consequences of the notary's failure to make a deed whose object is bankrupt property. The research method used is normative research with data sources, namely secondary data. Then conclusions are drawn that there is no end or duration of responsibility for a debtor in a bankruptcy case. According to the Bankruptcy Law after being declared bankrupt, the debtor's assets are included in the bankrupt assets and can then be executed. If the assets they have can cover all their debts, a debtor has fulfilled his obligations after the execution of the court is determined. However, if the bankruptcy assets that have not been able to carry out all the debt it has, then one day if the debtor runs his life and conducts his business then experiences success and has had the assets back, then the curator or other creditors can open a bankruptcy case again in order to obtain payment from his debts which are first with no specific period. This means that for the lifetime of the debtor the debt remains recorded. And in the case taken, it was explained that the wife of the bankrupt debtor deliberately pledged a piece of land that was part of the bankrupt property which was in the name of the bankrupt debtor's wife. However, due to the absence of a marriage agreement, the property becomes joint property. So, what happened to the deed of granting the mortgage right made by the notary was null and void by law because of the Actio Pauliana.

"

"ABSTRAKNotaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Profesi Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk semua orang yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Pembuatan akta otentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat telah menganggap bahwa seorang Notaris adalah pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.Namun dalam Praktek hukum pembuatan akta notaris, tak jarang dijumpai bahwa ada notaris yang menyalahi tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta otentik, dengan tindakan menyimpang. Tugas dan wewenang yang diberikan negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris yang menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Salah satu contoh pelanggaran yang biasa dilakukan oleh seorang pejabat notaris adalah pelanggaranterhadap Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat 1 . Akta Notaris yang telah dibuat pada awalnya tidak ada masalah, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan, permasalahan itu timbul ketika salah satu pihak merasa dirinya dirugikan dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu sengketa, dimana salah satu pihak menghendaki pembatalan atas akta Notaris yang telah dibuat sebelumnya. Suatu akta otentik yang dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan, apabila terjadi pelanggaran maupun penyimpangan dari isi akta terhadap ketentuan perundang-undangan, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Dalam kasus tersebut dapat menjadi salah satu contoh bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris seringkali kurang hati-hati sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

---

ABSTRACTNotary is the General Officer authorized to make an authentic deed. Notary Profession at this time becomes very important because the Notary by the Law is authorized to make an authentication instrument in the form of authentic deed which in essence is considered correct. This is very important for all people who need a tool of evidence for the purposes, both for personal interest and business interests. The making of authentic deeds aims to ensure legal certainty, order and legal protection for the interested parties and the community as a whole. The public has assumed that a Notary is an official where one can obtain reliable advice. Everything that is written and stipulated is true, he is a powerful document maker in a legal process.But in the practice of notarial deed making law, not infrequently encountered that there is a notary who violates the duties and authority as general officials who are specifically authorized to make the deed Authentic, with deviant action. The duties and authorities granted by the state to the notary are not carried out properly, resulting in errors and misappropriation by the notary which results in the disruption of legal certainty and sense of community justice. One example of a violation commonly committed by a notary official is a violation of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary in Article 16 paragraph 1 . Notarized deeds that were made initially no problem, but in the implementation of the problem often occurs, the problem arises when one of the parties feel themselves harmed and will eventually lead to a dispute, in which one party wants the cancellation of the notarial deed previously made. An authentic deed made at the request of the parties concerned, in the event of violation or deviation from the contents of the deed to the provisions of the legislation, the deed only has the power of proof as a deed under the hands or deed is degraded its evidentiary power as a deed that has the power of proof as Deed under hand. In such cases it can be an example that in the performance of a Notary is often inadvertent, causing one party to feel disadvantaged. "

"Perkawinan yang dilangsungkan tanpa perjanjian kawin pisah harta menyebabkan suami bertindak secara sepihak dalam melakukan tindakan hukum sebagai penghadap, diawali dengan membuat surat pengakuan hutang jo akta pembebanan hak tanggungan jo surat perpanjangan waktu pinjaman, dibuat oleh Notaris yang dilakukan penghadap atau suami tanpa persetujuan isterinya dengan menjaminkan tanah dan bangunan yang menjadi harta bersama mereka. Dalam hal ini suami tidak dapat memenuhi kewajiban berhutangnya, menyebabkannya diharuskannya terdapat sita eksekusi yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai kreditur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisi dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Simpulan penelitian menyatakan bahwa menjaminan harta bersama dalam perkawinan yang dilakukan pihak suami dapat menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum, diharapkan untuk kedepannya Notaris bertindak lebih bertanggungjawab, cermat, teliti dan seksama dalam membuat setiap akta yang dibuatnya agar tidak merugikan pihak lain baik disengaja maupun tidak.

---

Marriage took place without separation of property agreement mating act unilaterally cause the husband to take legal action as appearer, begins with a letter of acknowledgment of debt mortgage deed charging letter extension of the loan, made by Notary appearer conducted without the consent of his wife or husband with offers land and buildings that become treasures with them. In this case the husband cannot meet the obligations of indebtedness, there is a seizure caused be required executions carried out by a third party as a creditor. This study uses a normative study. The data obtained were analyzed using qualitative methods which produce descriptive data analysis. Conclusion the study shows that the guarantee of property in a marriage with a husband who carried out the deed that may cause becomes null and void, are expected to act more responsibly in the future Notary , meticulous, through and careful in making any deed that is made in order not to harm others whether intentional or not."

"Putusnya perkawinan karena perceraian memiliki konsekuensi hukum bagi berbagi aset bersama. Sebagai konsekuensi hukum dari pembagian aset bersama setelah putusan pengadilan terjadi yaitu terjadi pengalihan hak baik dengan cara dijual membeli atau memberikan dalam properti bersama. Pengalihan aset bersama setelah perceraian harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu mantan istri dan mantan suami, namun belum selesai harus dan ada tindakan melawan hukum. Pokok bahasan dari pencipta merupakan akibat hukum dari jual beli dan pemberian harta kekayaan secara bersama-sama oleh satu orang pihak setelah perceraian dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1808 K / Pdt / 2017. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan didukung oleh hasil wawancara. Konsekuensi hukum pengalihan aset bersama setelah bercerai tanpa persetujuan kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) batal demi hukum yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1808 K / Pdt / 2017 yang menyatakan bahwa dilakukan pengalihan hak secara sepihak batal demi hukum. Jadi seharusnya para pihak siapa yang akan mengalihkan harta bersama setelah perceraian dengan menjualnya pembelian atau hibah harus mendapat persetujuan kedua belah pihak.

---

The dissolution of a marriage due to divorce has legal consequences for it share assets together. As a legal consequence of sharing the assets together after the court verdict occurs, there is a transfer of rights either by sale or purchase or by giving away in joint property. Transfer of joint assets after divorce must be carried out with the consent of both parties, namely the ex-wife and ex-husband, but it must not be completed and there are actions against the law. The subject matter of the creator is the legal consequence of buying and selling and giving of assets jointly by one person parties after the divorce and analyzing the Supreme Court Decision Number: 1808 K / Pdt / 2017. The research method used by the author is normative juridical by reviewing the provisions of laws and regulations supported by the results of interviews. The legal consequence of transferring joint assets after divorce without the consent of both parties (ex-husband and ex-wife) is null and void which is strengthened by the decision of the Supreme Court Number: 1808 K / Pdt / 2017 which states that the transfer of rights is unilaterally null and void by law. So, the parties who will transfer the joint property after the divorce by selling it, a purchase or a grant, must have the consent of both parties.

"

"Lembaga Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk kepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris memiliki kewajiban menciptakan otentisitas dari akta-akta yang dibuatnya oleh atau dihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta jika syarat-syarat formal atau syarat-syarat bentuk (Gebruik in de vorm) yang ditentukan dalam UU Jabatan Notaris terpenuhi dan otentisitas ini tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak terpenuhinya aspek formal suatu Akta mempunyai akibat hukum Akta tersebut kehilangan otentitasnya atau mengalami cacat yuridis yang menyebabkan Akta dapat dibatalkan maupun Batal Demi Hukum. Tesis ini akan membahas tanggungjawab formil Akta Notaris serta akibat hukum tidak terpenuhinya unsur formil suatu Akta dengan studi kasus PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR :272 K/Pid/2009 TANGGAL 10 JUNI 2009 . Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yang berarti penelitian ini mengacu pada peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan hasil penelitian yang dituangkan dalam kesimpulan yang sifatnya memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan kehati-hatian bagi notaris di Indonesia.

---

Notary institutions arise from the needs of human beings in the association calls for written evidence for them. Notary as Public Officers are only authorized for the benefit desired to be expressed in an authentic deed. Notary has a duty creates authenticity of the deeds made by or before him and the authenticity of the deeds can be fulfill if only the formal requirements or the terms of the form (Gebruik in de vorm) specified in the Act are met and authenticity Notary is not determined by the rules other legislation. Non-fulfillment of the formal aspects of a deed has the legal effect of the deed of lost authenticity or judicial disability that causes deed can be canceled or annulled by law.

This thesis will discuss the formal responsibility Deed and the failure to meet the legal effect of a deed with the formal elements of the case study SUPREME COURT DECISION RI NUMBER: 272 K/Pid/2009 DATE June 10th 2009. The method used is a normative juridical approach which means that this study refers to the legislation relating to the issues discussed by examining library materials or secondary data with the results of the study as outlined in the conclusions that are providing recommendations to improve performance and prudent attention to the notary in Indonesia."

"Perbuatan Notaris yang menerima uang titipan dari penghadap merupakan perbuatan di luar kewenangannya. Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk mengikuti pedoman hukum yang berlaku sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada prakteknya, adanya notaris yang mengindahkan peraturan yang berlaku yaitu kasus Putusan MA Nomor 1407 K/Pid/2021 dengan menggunakan uang titipan penghadap berkaitan pembayaran objek PPJB yang dibuatnya dan terbukti melakukan suatu tindak pidana penggelapan secara berlanjut dengan hukuman penjara selama enam (6) bulan. Perbuatan penggelapan yang dilakukan seorang notaris dalam jabatan seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat, seperti tujuan dari pemidanaan yaitu memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam perbuatannya bukan hanya terbukti telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum secara pidana tetapi juga adanya pelanggaran yang dilakukan notaris berkaitan dengan undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Permasalahan yang diangkat mengenai tanggung jawab notaris atas uang titipan pembayaran objek perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dan implikasi perbuatan notaris terhadap PPJB berdasarkan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal sehingga menghasilkan bentuk penelitian berupa eksplanatoris analitis. Hasil penelitian ini adalah notaris harus bertanggungjawab secara pidana berupa hukuman penjara selama enam (6) bulan dan seharusnya hukumannya diperberat sesuai dengan Pasal 52 KUHP. Perbuatan notaris tersebut juga dapat dimintakan tanggung jawab secara administratif dan kode etik, apabila adanya laporan kepada Dewan Pengawas Notaris berkaitan dengan perbuatannya. Begitu juga dengan pertanggungjawaban secara perdata, apabila notaris terbukti tidak mengembalikan uang yang bukan miliknya, dengan gugatan yaitu PMH. Kedua implikasi atas perbuatan notaris diluar kewenangannya terhadap PPJB yaitu akan memiliki pembuktian sebagai akta dibawah tangan ataupun dapat dibatalkan seperti ketentuan Pasal 52 ayat (3) UUJN, apabila notaris menjadikan dirinya pihak, ataupun menjadi pihak untuk diri sendiri dalam suatu kedudukan, akan tetapi tetap menjadi akta PPJB yang seutuhnya apabila sebatas notaris hanya diberikan kuasa oleh para pihak untuk menjadi perantara pembayaran dalam objek PPJB dan tidak dituangkan kedalam akta.

---

Deeds Notary who accepts deposit money payment object on deed he made is outside deeds authority notary. A Notary has an obligation to follow the applicable legal guidelines so as not to harm himself and others. In practice, there are notaries who comply with applicable regulations in Decision Supreme Court number 1407 K/Pid/ using deposit money related to the payment of the PPJB object that he made and was proven to have committed a crime of continuous embezzlement with a prison sentence of six (6) months. The act of embezzlement committed by a notary in office should receive a more severe punishment, such as the purpose of punishment is to provide a deterrent effect on perpetrators of criminal acts. However, in his actions he was not only proven to have committed an act against the law criminally, but also a violation committed by a notary related to the Law on Notary Office (UUJN) and the Notary Code of Ethics. A notary must understand the limitations of his duties and authority as a notary by being trustworthy and honest. With this brief description, the issues raised regarding the Notary's Responsibilities for Money Entrusted with Payment of the Object of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB). The results of this study, the first, namely the responsibility of the notary who received the money deposited for the payment of the PPJB object in the decision, namely Notary AM was proven to have committed embezzlement with a penalty in the form of imprisonment for six (6) months and should have been linked to 52 KUHPid of the Criminal Code regarding aggravation of sentences. From the criminal act, an administrative accountability and code of ethics can also be requested, if there is a report to the Notary Supervisory Board related to the act. Likewise with civil liability, if the notary is proven not to return money that is not his, with a lawsuit, namely PMH. Implications on deed Notary outside authority against PPJB namely will have proof as deed under hand or could canceled like provision Article 52 paragraph (3) UUJN, if Notary Public make himself parties, or Becomes party for self alone in something position, will but permanent becomes the complete PPJB deed if limited Notary only given power of attorney by the parties for becomes intermediary payment in PPJB object and not poured into the deed.

"