Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program bantuan sosial sembako merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial di saat pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-9. Program bantuan sosial sembako diberikan kepada masyarakat Jabodetabek. Kota Depok merupakan salah satu daerah yang berhak mendapatkan bantuan sosial sembako. Namun pada pelaksanaannya pemerintah Kota Depok mendapatkan aduan-aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan serta paket sembako yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan COVID-19 Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori manajemen yang dikemukakan oleh Henri Fayol. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako di Kota Depok belum berjalan dengan maksimal terutama pada perencanaan dan koordinasi para pelaksana program bantuan sosial sembako. Terdapat hambatan yang memerlukan perbaikan yaitu sasaran program bantuan sosial sembako yang belum jelas, pelaksanaan pengadaan paket sembako yang belum transparan dan belum sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa, sikap para pelaksana yang belum memiliki komitmen dalam keberhasilan bantuan sosial, motivasi para pelaksana untuk menjalankan tugas dan kewenangan, dan sumber daya pelaksana yang belum memadai. Saran dari penelitian ini adalah Kementerian Sosial perlu membuat rincian kriteria dan persyaratan penentuan sasaran program bantuan sosial sembako.

---

The basic food social assistance program is a policy made by the government as a social safety during the COVID-19 pandemic. This program aims to ease the burden on society by meeting basic needs for people affected by COVID-9. The basic food social assistance program is provided to the Jabodetabek community. Depok City is one of the regions that is entitled to receive social assistance for basic needs. However, the Depok City Government received complaints from the public regarding the implementation and the basic food packages provided. This study aims to analyze the management of the implementation of the basic food social assistance program in the context of handling COVID-19 in Depok City, West Java Province. The theory used in this research is the management theory proposed by Henry Fayol. This research uses a post positivist approach with data collection techniques with in-depth interviews and literature study. The research results show that the management of the implementation of the basic food assistance programs in Depok City has not run optimally, especially in planning and coordinating the implementation of the basic food social assistance programs. There are obstacles that need improvement such as targeted social assistance programs, basic needs are not yet clear, the procurement of food packages that lack of transparency and in accordance with the procurement of goods and services, the attitude of the implementers that have not been committed to the success of social assistance, the motivation of the executor to carry out the duties and inadequate executive authority and resources. The suggestion from this research is that the Ministry of Social Affairs needs to make detailed criteria and requirements for determining the target of the basic food social assistance program."

"Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dan diselesaikan oleh Pemerintah. Program Keluarga Harapan PKH merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini membahas mengenai implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari implementasi kebijakan publik yang belum dipenuhi dengan baik, meliputi standar dan sasaran kebijakan publik, sumber daya kebijakan publik, serta komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana.Dimensi standar dan sasaran kebijakan publik dikarenakan masih adanya permasalahan terkait penetapan sasaran yang dinilai belum tepat, serta KPM PKH yang sudah terintegrasi secara sistem di dalam administrasi database, namun belum mendapatkan ATM dan buku tabungan. Dimensi sumber daya kebijakan publik dikarenakan kurangnya pelatihan untuk SDM Pelaksana PKH, serta sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai.Dimensi komunikasi antar-organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana disebabkan belum maksimalnya penyediaan informasi dan sosialisasi, pertemuan kelompok, serta komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh Pelaksana PKH di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

---

Poverty is one of the issues that must be addressed and resoved by the Government. Program Keluarga Harapan PKH is one the efforts made in the framework of poverty alleviation and eradication. This study discusses the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province. This research uses post positivist approach with qualitative data collection technique.

The results of this study indicate that the implementation of Program Keluarga Harapan PKH in Tapos Tapos District, Depok Municipality, West Java Province is still not running optimally. This is because there are still some dimensions of the implementation of public policy that have not been met well, including public policy standards and objectives, public policy resources, as well as inter organizational communication and implementing activities.

Public policy standards and objectives are still due to problems that are not accurately targeted, as well as KPM PKH that has been interated in the system in database administration, but has not received ATM and savings book. The dimension of public policy resources is due to the lack of training for human resources for implementing PKH, as well as the facilities.

The dimensions of inter organizational communication and implementing activities are not yet maximized in the provision of information and socialization, group meetings, and communication and coordination conducted by PKH executors in Tapos District, Depok Municipality, West Java Province."

"Penelitian ini membahas pengaruh dukungan sosial terhadap kualitas hidup Pasien Tuberkulosis (TBC) di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif menggunakan desain studi longitudinal (pengukuran berulang) dan Rapid Assessment Procedure (RAP). Pengumpulan data kuantitatif dengan wawancara kepada responden menggunakan kuesioner WHOQOL-BREF untuk data kualitas hidup dan Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) untuk data dukungan sosial. Pengumpulan data kualitatif dengan kelompok diskusi terarah (DKT) dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan analisis regresi logistik untuk pengukuran data berulang yaitu General Estimation of Equotion (GEE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial mempunyai pengaruh kuat terhadap kualitas hidup Pasien TB; pengaruh dukungan sosial terhadap kualitas hidup Pasien TBC terus meningkat mulai bulan ke-2 sampai akhir bulan ke-6; sumber dukungan sosial yang berpengaruh untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien TBC adalah keluarga, teman dan orang terdekat lainnya; bentuk dukungan sosial yang berpengaruh untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien TBC adalah dukungan emosional, informasi dan persahabatan. Kesimpulan: dukungan sosial kepada Pasien TBC yang diberikan selama masa pengobatan sampai pasien sembuh memberikan dampak terhadap kualitas hidupnya. Studi ini merekomendasikan untuk peningkatan dukungan sosial dari keluarga, teman dan orang terdekat lainnya dalam bentuk dukungan emosional, informasi dan persahabatan agar kualitas hidup Pasien Tuberkulosis lebih baik.

---

This study discusses the influence of social support on the quality of life of tuberculosis (TBC) patients in Depok, West Java, with quantitative and qualitative approaches using the design of longitudinal studies (repeated measurements) and Rapid Assessment Procedure (RAP). Quantitative data collection with interviews to respondents using the WHOQOL-BREF questionnaire for quality of life data and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) for social support data. Qualitative data collection with focus groups discussion (FGD) and in-depth interviews. Data analysis using logistical regression analysis for repeated data measurement is General Estimation of Equotion (GEE). The results showed that social support has a strong influence on the quality of life of TBC patients; The influence of social support on TBC patients quality of life continues to increase from the 2nd month to the end of the 6th month; An influential source of social support to improve the quality of life of TBC patients are family, friends and other nearby people; An influential form of social support to improve the quality of life of TBC patients is emotional support, information and friendship. Conclusion: Social support to TBC patients given during the period of treatment until the patient is healed to have an impact on the quality of his life. This study recommends improving the social support of families, friends and significants other in the emotional support, information support and companionship support in order to make a better quality of life of tuberculosis patient."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik kolaborasi dalam Program 1.000 Kios untuk UMKM di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat melalui model collaborative governance. UMKM di Kota Depok memiliki potensi yang besar untuk mendukung perkembangan Kota Depok itu sendiri. Pasalnya, pada tahun 2017, UMKM di Kota Depok dapat menyumbang sebesar 60% dari total PDRB yang dihasilkan Kota Depok. Meskipun demikian, permasalahan tak lantas menghindar dari sektor UMKM di Kota Depok. Saat ini, pemerintah sangat menyoroti permasalahan UMKM di bidang pemasaran. Oleh karenanya, melalui program Depok Sahabat UMKM, pemerintah Kota Depok menyelenggarakan Program 1.000 Kios untuk UMKM yang bertujuan untuk mendukung pelaku UMKM dalam bidang sarana dan prasarana serta pemasaran. Program ini ditekankan pada pelaksanaan kolaborasi dengan pihak non pemerintah. Di mana, untuk pemenuhan target kios di tahun 2017 hingga awal tahun 2018, pemerintah Kota Depok bekerjasama dengan 10 toko modern di Kota Depok. Dengan pelaksanaan program tersebut, terlihat adanya praktik collaborative governance, di mana konsep tersebut merupakan suatu tata kelola pemerintahan kolaboratif yang melibatkan pihak non publik dalam mengelola ataupun memecahkan suatu permasalahan publik dengan cara-cara khusus (Ansell dan Gash, 2008). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Program 1.000 Kios untuk UMKM melalui pendekatan Collaborative Governance. Penelitian ini menggunaan pendekatan post-positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat proses collaborative governance dalam Program 1.000 Kios untuk UMKM. Namun, terdapat perbedaan antara praktik kolaborasi pada Program 1.000 Kios untuk UMKM dengan model collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008).

---

This thesis discusses the implementation of 1,000 Stalls for MSMEs Programme in Depok City, West Java Province through collaborative governance approach. MSMEs in Depok City have enormous potentials for supporting the development of the city. This is based on the fact that back in 2017, MSMEs in Depok City successfully made a contribution of 60 percent to the total GRDP of Depok City. Despite that, problems did not necessarily stand aside from this city’s MSME sector. At the present time, the government pays a considerable attention to the problems faced by MSMEs in the marketing sector. In West Java, the MSMEs in Depok City are falling behind those in other regions in terms of popularity. Thus, through the Depok Befriends MSMEs (Depok Sahabat UMKM) Programme, the Government of Depok City launched the 1,000 Stalls for MSMEs (1.000 Kios untuk UMKM) Programme, aimed at supporting MSMEs in facilities and infrastructure provision. This programme emphasizes collaboration with non-governmental stakeholders. To meet the number of stalls targeted for the period 2017–early 2018, the Government of Depok City cooperated with 10 modern stores in Depok City. The practice of collaborative governance is showing in the implementation of the 1,000 Stalls for MSMEs Programme, where non-governmental parties are engaged in managing or solving public issues in particular fashion (Ansell and Gash, 2008). The aim of this research is to analyse the collaborative practice in the 1,000 Stalls for MSMEs Programme viewed from the collaborative governance concept. This research used post-positivist approach and descriptive design. Research results show the presence of collaborative governance process in the 1,000 Stalls of MSMEs Programme in accordance with the model proposed by Ansell and Gash (2008)."

"Implementasi kebijakan bantuan sosial APBD berupa uang tunai sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok diberikan pada tahun 2020 secara tiga tahap, yaitu bulan April, bulan Mei dan bulan Juli. Bantuan sosial APBD diberikan sebesar Rp250.000/KK untuk masyarakat Kota Depok Non-DTKS yang kriterianya telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2020. Pemberian bantuan sosial APBD tersebut bertujuan sebagai bentuk perlindungan untuk menjamin masyarakat yang terdampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan Sosial APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Depok dengan menggunakan teori policy implementation framework analysis oleh Moulton da Sandfort (2017). Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan bansos APBD sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pandemi COVID-19 di Kota Depok berlangsung dengan baik dikarenakan dari 8 subdimensi dari 10 subdimensi yang ada pada komponen dalam kerangka kerja analisis kebijakan publik sudah terpenuhi. Perubahan yang ingin dicapai dampaknya sudah dirasakan oleh masyarakat melalui koordinasi dan mobilisasi yang dilakukan oleh para pelaksana agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. Walaupun demikian, sebagai bansos tidak terduga masih ada permasalah yang terjadi akibat adanya trial error. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah Dinsos Depok meningkatkan upaya koordinasi pembuat kebijakan serta pelaksana lainnya dan memperbaiki database penerima bantuan sosial baik DTKS maupun Non-DTKS

---

Implementation of the APBD social assistance policy in the form of cash as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City will be given in 2020 in three stages, namely April, May and July. The APBD social assistance is given in the amount of Rp. 250,000/KK for the people of Depok City Non-DTKS whose criteria have been set in the Depok Mayor Regulation Number 38 of 2020. The provision of APBD social assistance is intended as a form of protection to ensure that people are economically affected by the COVID pandemic -19. Therefore, this study aims to analyze the implementation of APBD Social assistance as a social safety net for communities affected by COVID-19 in Depok City using the theory of policy implementation framework analysis by Sandfort and Moulton (2017). The research approach used is post-positivist with data collection techniques with in-depth interviews as primary data and literature study as secondary data, and the analysis technique used is qualitative. The results of this study are that the implementation of the APBD social assistance policy as a social safety net for people whose economies are affected by the COVID-19 pandemic in Depok City is going well because of the 8 subdimensions of the 10 subdimensions that exist in the components in the framework of public policy analysis have been fulfilled. The impact of the changes to be achieved has already been felt by the community through coordination and mobilization carried out by the implementers so that the interventions carried out are in accordance with what has been determined. However, as an unexpected social assistance, there are still problems that occur due to trial error. The recommendation that can be given is that the Depok Social Service Office increases the coordination of policy makers and other implementers and improves the database of recipients of social assistance, both DTKS and Non-DTKS."

"Program kartu prakerja dalam pelaksanaannya dinilai banyak menuai permasalahan, seperti program yang tidak tepat sasaran, masih ditemukannya tumpang tindih penerima bantuan, serta sering terjadinya keterlambatan pencairan dana insentif. Berangkat dari permasalahan tersebut penelitian ini mengkaji tentang tingkat keberhasilan pengimplementasian program kartu prakerja ditinjau dari perspektif penerima. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program kartu prakerja dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data utama menggunakan metode kuantitatif melalui kuesioner yang disebarkan kepada 156 responden, kemudian didukung dengan teknik wawancara mendalam dengan 7 narasumber. Penelitian ini menggunakan konsep evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perspektif penerima, pelaksanaan program kartu prakerja sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya seperti sistem verifikasi data calon penerima yang terkadang masih tumpang tindih dengan data penerima bantuan sosial, kurangnya kolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian masih ditemukannya penerima program dari kalangan mahasiswa atau pelajar.

---

Kartu prakerja program in its implementation, is considered to have many problems, like a program that isn’t right on target, overlapping beneficiaries are still found, and frequent delays in the disbursement of incentive funds. Leaving the issues the study examined the rate of success of implementation kartu prakerja program from the recipient’s perspective. The purpose of this study is to evaluate the rate of success kartu prakerja program in providing assisting citizens affected by the COVID-19 pandemic in East Lombok Regency. This study used a quantitative approach with the main data collection technique using quantitative methods through questionnaires distributed to 156 respondents, then supported by in-depth interview techniques with 7 informants. The study used the concept of CIPP evaluation (Context, Input, Process, Product). The results showed that based on the recipient's perspective, implementation kartu prakerja program has gone well. However, there are still weaknesses in its implementation such as the data verification system of prospective recipients who sometimes still overlap with the data of recipients of social assistance, lack of collaboration with local governments, then still the discovery of program recipients from among students."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang menganalisis kebijakan publik pemerintah Kota Makassar di masa pandemi COVID-19 yaitu program Bantuan Sosial. Dalam penelitian ini mengambil perspektif dari stakeholder yang mana dalam penelitian ini masyarakat yang menjadi stakeholder utamanya. Selain itu terdapat juga stakeholder lainnya seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, Pendamping bantuan sosial. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar dan bagaimana respon hingga reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini. Selain itu pada penelitian ini terdapat aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagai bentuk kekecawaan terhadap implementasi kebijakan Bantuan Sosial di Kecamatan Mariso terbukti cukup berhasil untuk memberikan tekanan sehingga aspirasi dan masukannya bisa terealisasi dan pemerintah melakukan evaluasi program bantuan sosial COVID-19. Untuk Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah para stakeholder. Penelitian ini menggunakan teori Stakeholder Mapping yang dipopulerkan oleh Eden, Ackermann dan Bryson. Penelitian ini menggunakan 3 analisis dalam teori ini yakni yakni 1) Power versus Interest Grid, 2) Problem-Frame Stakeholders Map dan 3) Policy Implementation Mapping. Power versus Interest Grid digunakan peneliti untuk melihat dan menganalisis dari sisi minat (Interest) dan kekuatan (Power) untuk masyarakat sebagai Stakeholder utama dalam penelitian ini. Problem-Frame Stakeholders Map digunakan peneliti untuk melihat bagaimana kondisi Stakeholder yang dalam hal ini adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat memecahkan permasalahan dalam program bantuan sosial ini dan apa tindakan yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Policy Implementation Mapping digunakan peneliti untuk menggambarkan strategi yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan bantuan sosial khususnya di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

---

This thesis analyzes the Makassar government's public policy during the COVID-19 pandemic, namely the social assistance program. In this study, the perspective of stakeholders is taken, in which in this study the community is the main stakeholder. In addition, there are also other stakeholders such as the Social Service, District, sub District, Social Assistance Assistants. This research will explain the implementation of social assistance policies in Mariso District, Makassar and how the community responds to this policy. In addition, in this study, there were protests carried out by social assistance recipient communities in Mariso District, Makassar as a form of disappointment with the implementation of the Social Assistance policy in Mariso District, which proved successful enough to put pressure on so that aspirations and input could be realized and the government evaluated social assistance programs. COVID-19. This research conduct qualitative methods with data collection techniques using interviews with informants, in this case are the stakeholders. This study also uses the Stakeholder Mapping theory which was popularized by Eden, Ackermann and Bryson. This study uses 3 analyzes in this theory, namely 1) Power versus interest grid, 2) Problem-frame stakeholders map and 3) Policy implementation mapping. The Power versus interest grid is used by researchers to see and analyze from the side of interest and power for the community as the main Stakeholder in this research. The Problem-frame stakeholders map is used by researchers to see how the conditions of stakeholders, in this case, are the community. How does the community solve problems in this social assistance program and what actions are taken by the community to solve these problems. Policy implementation mapping is used by researchers to describe the strategies carried out by the community to influence social assistance policies, especially in Mariso District, Makassar."

"Conditional Case Transfer (CCT) di Indonesia diimplemantasikan sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus berinvestasi pada kapital manusia. Tesis ini akan membahas inklusi keuangan pada implementasi transformasi bantuan sosial nontunai dalam memberikan kemanfaatan bagi keluarga penerima manfaat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian memunjukkan penerima manfaat memiliki kemudahan dalam mengakses pada layanan keuangan yang ada di wilayah Kelurahan Mampang. Pada kualitas layanan keuangan menunjukkan keragaman jenis dan produk yang sudah dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Terdapat pula penerima manfaat melakukan penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan cara digadai ke rentenir. Hal ini terjadi karena tuntutan kebutuhan dasar penerima manfaat. Terakhir, penggunaan layanan keuangan menunjukkan persepsi positif penerima manfaat pada sistem nontunai karena adanya pengetahuan dan pengalaman baru khususnya bagi penerima manfaat yang sebelumnya unbanked, fleksibilitas pengambilan dana bantuan sosial, adanya kepercayaan diri dari penerima manfaat dan bantuan yang dirasa lebih personal.

---

Conditional Case Transfer (CCT) in Indonesia is implemented as the Family Hope Program (PKH) with the aim of alleviating poverty as well as investing in human capital. This thesis will discuss about financial inclution in the implementation of non-cash social assistance transformation in providing benefits for beneficiary families. The research was conducted with a qualitative approach with data collection methods through in-depth interview, observations, and literature and documentation studies. The results of the study show that the beneficiaries have easy access to financial services in the Mampang Village area. The quality of financial services shows the diversity of types and products that have been utilized by the beneficiaries. There are also beneficiaries who abuse the Prosperous Family Card (KKS) by pawning it to moneylenders. This happens because of the basic needs of the beneficiaries. Finally, the use of financial services shows a positive perception of beneficiaries in the non-cash system due to new knowledge and experience, especially for previously unbanked beneficiaries, flexibility in taking social assistance funds, the confidence of beneficiaries and the perceived more personal assistance."

"Penelitian ini menganalisis efektifitas refocusing kegiatan dan efisiensi realokasi anggaran di Pemerintah Kota Depok dalam upaya penanganan COVID-19 sesuai dengan amanat Instruksi Presiden 4/2020 dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri No. 119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan mengevaluasi dokumen anggaran beserta pelaksanaannya dan wawancara. Oleh karena itu, unit analisis dari penelitian ini yaitu mekanisme refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, APBD setelah refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, dan Kegiatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Depok sudah efektif dan efisien dalam pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Hal ini dilihat dari telah sesuainya mekanisme dan rasionalisasi anggaran yang dihasilkan Pemerintah Depok dengan Keputusan Bersama tersebut. Kemudian untuk kegiatan penanganan COVID-19 secara umum berhasil dilaksanakan dan memiliki penyerapan anggaran yang tinggi. Untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 di Kota Depok, disarankan agar Pemerintah Kota Depok memperkuat strategi yang ada dengan melibatkan berbagai pihak baik internal maupun eksternal.

---

This study analyzes the effectiveness of refocusing activities and the efficiency of budget reallocation in the Depok City Government is an effort to deal with COVID-19 in accordance with the mandate of Presidential Instruction 4/2020 and is further regulated in the Joint Decree of the Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs No. 119/2813/SJ No.177/KMK.07/2020. This research is a case study research by evaluating budget documents and their implementation and interviews. The unit of analysis for this research is the mechanism of activity refocusing and budget reallocation, APBD after activity refocusing and budget reallocation, and the Depok City Government COVID-19 handling activities. The results showed that the City Government of Depok was effective and efficient in the implementation of refocusing activities and budget reallocation. This can be seen from the suitability of the mechanism and budget rationalization produced by the Depok Government with the Joint Decree. Then for the handling of COVID-19 activities in general were successfully implemented and had high budget absorption. To reduce the growth rate of COVID-19 in Depok City, it is suggested that the Depok City Government strengthen its existing strategy by involving various parties, both internal and external."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tata kelola kolaboratif pada pelaksanaan program NTB Zero Waste. Program NTB Zero Waste merupakan salah satu program unggulan Pemprov NTB yang memiliki tujuan untuk mewujudkan NTB sebagai daerah yang bebas sampah pada tahun 2023. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah collaborative givernance regime (CGR) oleh Emerson & Nabatchi (2015). Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam ke 10 narasumber dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi berdasarkan teori CGR, hanya terdapat 6 sub-dimensi dari 13 sub-dimensi yang terpenuhi yakni; (3) kegagalan sebelumnya untuk mengatasi masalah; (6) tingkat konflik dan kepercayaan; (7) kepemimpinan; (8) konsekuensi dari insentif; (9) saling ketergantungan; dan (11) keterlibatan prinsip. Terdapat 7 kriteria yang belum terpenuhi yakni seperti 4 kriteria (1) kondisi sumber daya; (2) kebijakan dan kerangka hukum; (4) dinamika politik/hubungan kekuasaan; (5) keterhubungan jaringan; yang terdapat dalam dimensi system context. Selain itu, pada dimensi drivers terdapat 1 kriteria yang belum terpenuhi yakni (10) ketidakpastian. Kemudian, pada dimensi collaborative dynamics, kriteria yang belum terpenuhi yakni (12) motivasi bersama, dan (13) kapasitas dalam melakukan aksi bersama. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam proses pengelolaan sampah regional pada program NTB Zero Waste di Kota Mataram belum memenuhi tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah.

---

This study aims to describe collaborative governance in the implementation of the Zero Waste program. The NTB Zero Waste program is one of the flagship programs of the NTB Provincial Government which has the goal of realizing NTB as a waste-free area by 2023. The theory used in this research is the collaborative givernance regime (CGR) by Emerson & Nabatchi (2015). This research approach is post-positivist with in-depth interview data collection techniques with 10 informants and literature study. The results showed that the collaboration process based on the CGR theory, there were only 6 sub-dimensions of the 13 sub-dimensions that were fulfilled, namely; (3) prior failure to address the issues; (6) level of conflict and trust; (7) leadership; (8) consequences incentives; (9) interdependence; and (11) principle engagement. There are 7 criteria that have not been met, such as 4 criteria (1) condition of resources; (2) policy and legal framework; (4) political dynamics/power relations; (5) network connectivity; contained in the system context dimension. In addition, in the drivers dimension there is 1 criterion that has not been met, namely (10) uncertainty. Then, in the collaborative dynamics dimension, the criteria that have not been met are (12) shared motivation, and (13) capacity for joint action. Based on this, the conclusion is that collaboration in the regional waste management process at NTB Zero Waste in Mataram City has not fulfilled collaborative governance in waste management."